Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020

The purpose of this study is to analyze the communication strategy in the implementation of the 2020 Pilkada broadcast supervision with an analytical knife of pervasive presence theory. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the research on the communication strategy of the East Java KPID in the Implementation of the 2020 Regional Election Broadcasting Supervision include; The East Java KPID strategy chose the communication target of broadcasting institutions consisting of Local Public Broadcasting Institutions (LPPL), Private Broadcasting Institutions (LPS), Community Broadcasting Institutions (LPK), and Subscribed Broadcasting Institutions (LPB) regarding news, broadcasting and advertising campaigns for the general election simultaneous regional heads in 2020; Meanwhile, for communication and message delivery methods, KPID conducts socialization and technical guidance by forming a team of volunteers to monitor regional election broadcasts in 19 regencies/cities throughout East Java. As for the communication strategy that must involve stakeholders, the East Java KPID synergizes with stakeholders including academics, East Java BAWASLU, 19 East Java Regency/City BAWASLU, East Java JPPR, and East Java KIPP

Strategi komunikasi KPID Jawa Timur dalam penyelenggaraan pengawasan siaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2020

The purpose of this study is to analyze the communication strategy in the implementation of the 2020 Pilkada broadcast supervision with an analytical knife of pervasive presence theory. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. The results of the research on the communication strategy of the East Java KPID in the Implementation of the 2020 Regional Election Broadcasting Supervision include; The East Java KPID strategy chose the communication target of broadcasting institutions consisting of Local Public Broadcasting Institutions (LPPL), Private Broadcasting Institutions (LPS), Community Broadcasting Institutions (LPK), and Subscribed Broadcasting Institutions (LPB) regarding news, broadcasting and advertising campaigns for the general election simultaneous regional heads in 2020; Meanwhile, for communication and message delivery methods, KPID conducts socialization and technical guidance by forming a team of volunteers to monitor regional election broadcasts in 19 regencies/cities throughout East Java. As for the communication strategy that must involve stakeholders, the East Java KPID synergizes with stakeholders including academics, East Java BAWASLU, 19 East Java Regency/City BAWASLU, East Java JPPR, and East Java KIPP

PEMBERDAYAAN SANTRI MELALUI VOCATIONAL SKILLS DI PONDOK PESANTREN AN-NUR NGRUKEM SEWON BANTUL

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui pemberdayaan santri melalui vocational skills di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem. 2) Mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pemberdayaan santri melalui vocational skills di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan subjek penelitian adalah pengurus Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem, pelatih kegiatan pemberdayaan santri melalui vocational skills, dan santri Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem. Pembuktian keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi sumber. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 1) Pemberdayaan santri melalui vocational skills merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para santri yang ada di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem. Tuntutan zaman yang semakin kompleks dan maju menjadi latar belakang dari pelaksanaan pemberdayaan santri melalui vocational skills tersebut. Adapun bentuk layanan yang diberikan yaitu: pelatihan hadroh dan qosidah, pelatihan karya tulis, pelatihan kaligrafi, pengelolaan mini market, pelatihan kerajinan tangan, pelatihan komputer atau desain, dan pengelolaan sampah. Hasil dari pemberdayaan santri melalui vocational skills terlihat dengan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan beserta karya-karya santri yang sudah dihasilkan. 2) Faktor pendukung pemberdayaan santri melalui vocational skills di Pondok Pesantren An-Nur Ngrukem antara lain: dukungan pengurus, sumber daya BUMP, subsidi dari Pondok Pesantren, dan adanya donatur-donatur dari luar Pondok Pesantren. Sedangkan untuk faktor penghambatnya adalah: pengoptimal fasilitas yang belum maksimal, kurangnya pelatih profesional, dan masih kurangnya minat dari para santri. Kata Kunci: Pemberdayaan, Santri, Vocational Skills, Pondok Pesantre

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SERTA EKSISTENSI MAHKAMAH AGUNG DI INDONESIA

The Supreme Court is the state institution that exercised the power of the highest judiciary in Indonesia. The power of the judiciary exercised by the Supreme Court is independent, meaning that the Supreme Court is free from the influence or interference of other state powers. As the implementer of Law No. 14 of 1970, formulated the main duties, functions and authorities of the Supreme Court are judicial functions, supervisory functions, administratif functions, and other functions in accordance with the law. The purpose of this research is to find out how the position, basic duties, and functions and existence of the Supreme Court in Indonesia. In this study using legal research that applies four approaches as follows; (1) legal approach; (2) approach problems or matters; (3) comparison and approach; (4) concept approach. A long history records that the existence of the Supreme Court in the Indonesian constitutional system is always contained in the constitution and laws and regulations. The long journey of the Supreme Court made it more concrete and gained the trust of the public related to judicial issues in Indonesia

LAPORAN INDIVIDU PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) DI UPTD SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) SLEMAN KABUPATEN SLEMAN

Praktik Pengalaman Lapangan PPL memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa sebelum terjun ke dunia kerja, dengan adanya PPL mahasiswa lebih siap dalam menghadapi tiap permasalahan-permasalahan yang natinya akan dihadapi dunia kerja. PPL dapat memberikan pelajaran mahasiswa dapat lebih bertanggung jawab dan berkomitmen terhadap sesuatu hal yang akan dipilih nanti melaului program-program yang dilaksanakan di dalam PPL. Pelaksanaan Prakti Pengalaman Lapangan (PPL) Universitas Negeri Yogyakarta semester khusus tahun ajaran 2014 berlokasi di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sleman. Kegiatan observasi dilaksanakan sebelum atau dan sesudah penerjunan mahasiswa ke lokasi PPL diantaranya dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap situasi, kondisi lingkungan dan program-program yang ada di SKB Sleman. Kegiatan PPL ini diawali dengan melakukan observasi, setelah itu merumuskan program kerja yang disesuaikan dengan program-program yang akan dilaksanakan oleh pihak SKB ataupun Program yang berasal dari mahasiswa PPL namun setelah disetujui oleh pihak SKB, adapun program yang terlaksana meliputi program kelompok : (a) Mengajar program peket A, (b) Mengajar program paket B, (c) Mengajar program paket C, (d) Mengajar dan pendampingan KB Tunas Harapan, (e) Pendampingan TPA Tunas Harapan. Program individu meliputi : (a) pelatihan komputer, (b) Pelatihan kerajinan dari kain perca, (c) pelatihan menghias toples dari kain flannel, (d) Tamanisasi. Adapun program tambahan dari kegiatan PPL yaitu : (a) Koordinasi program PPL, (b) Observasi pembuatan matrik PPL, (c) Penataan ruan SKB, (d) Mural, Cat dan Pembersihan Halaman SKB, (e) Halan Bihalal SKB Sleman, (f) Open House SKB Sleman, (g) Diklat Dasar PTK PAUD Di SKB, (h) Pendampingan Diklat KMRT Di SKB, (i) Diklat Dasar PTK PAUD di Pondok Darul Ilmi. Program Unggulan dalam kegiatan PPL yaitu : (a) September Ceria. Harapan penulis, apa yang telah di laksanakan dalam kegiatan PPL ini dapat bermanfaat bagi lembaga yang bersangkutan, dan bagi mahasiswa PPL. Semoga dapat mengambil hikmah dan menjadi pengalaman yang berharga. Harapan ke depan, semoga PPL di SKB Sleman dapat lebih baik

PROSES PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG

This research aims to find out how establishment of legislation and PERPPU in perspective Law No. 12 of 2011 concerning Establisment of legislation. The research method used by the author is normative legal research trought a status approach and historical approach to analysis establisment of legislation used. Analysis Republic Indonesia Law No.12 of 2011. The results of the study showed that the process establishment of legislation the background is with an urgent situation that forces the process of its establishment to be cut short and some of its accelerated links to adjust state conditions in times of emergency. Whereas in the process of making law it is in accordance with Republic Indonesia Law No. 12 of 2011

MEMETAKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMP KELAS VII DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan memetakan keterampilan proses sains siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data menggunakan tes. Instrumen yang digunakan adalah soal keterampilan proses dalam bentuk pilihan ganda.  Penelitian dilakukan pada 15 sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki tiga grade yang berbeda, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Sekolah dengan grade tinggi memiliki penguasaan keterampilan proses yang paling baik disusul oleh grade sedang dan grade rendah

MEMETAKAN KETERAMPILAN PROSES SAINS SISWA SMP KELAS VII DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL YOGYAKARTA

Penelitian ini bertujuan memetakan keterampilan proses sains siswa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik pengambilan data menggunakan tes. Instrumen yang digunakan adalah soal keterampilan proses dalam bentuk pilihan ganda.  Penelitian dilakukan pada 15 sekolah di Kabupaten Gunungkidul yang memiliki tiga grade yang berbeda, yaitu: tinggi, sedang, dan rendah. Sekolah dengan grade tinggi memiliki penguasaan keterampilan proses yang paling baik disusul oleh grade sedang dan grade rendah

Domestic and International Macroeconomic Variables on Indonesian Sharia Stock Index with Vector Error Correction Model Approach

The fluctuating movement of the Indonesian Sharia Stock Index (ISSI) is thought to be caused by domestic and international macroeconomic factors. Previous research revealed inconsistent results regarding the factors that influence ISSI price movements with the research time horizon generally in the short to medium term. This study aims to analyze and see the magnitude of the influence of domestic and international macroeconomic variables on ISSI. This study uses the Vector Error Correction Model (VECM) method with monthly time series data from May 2011 to July 2022. The results of the study show that in the long-term, inflation, amount of money supply, world oil price, and Dow Jones Islamic Market US have a significant effect on ISSI. In the short term, only world gold price has a significant effect on ISSI. BI repo rate and exchange rate did not significantly affect ISSI in the short and long term. The Indonesian Sharia Stock Index reaches stability the fastest when it responds to shocks in gold prices. This study recommends the promotion of ISSI and Islamic finance, careful consideration in investment decisions by companies and investors, and the need for an early warning system in the Islamic capital market to anticipate the financial crisis

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUTAN IKAN (SIKPI) (SUATU PENELITIAN DI SATUAN POLISI PERAIRAN POLRES PIDIE)

AbstrakMuhammad Faqih,(2019)Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) (Suatu Penelitian di Satuan Polisi Perairan Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala(v, 63) pp.,bibl.,tabl.M. Iqbal , S.H, M.HPasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan. Meskipun telah diancam dengan hukuman pemanfaatan hasil laut banyak terjadi penyimpangan -penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu demi keuntungan dan kepentingan pribadi masing-masing, kenyataannya masih banyak ditemukan Nakhkoda atau pemilik kapal yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan di Kabupaten Pidie Jaya.Penulisan skripsi ini bertujuan menjelaskan faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI, hambatan dalam pelaksanaan penanggulangan oleh polisi perairan terhadap pelaku pengangkutan ikan yang tidak memiliki sikpi dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pengangkutan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari buku-buku dan Undang-Undang. Sedangkan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer, dengan cara mewawancarai responden dan informan.Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana penangkapan ikan yang tidak memiliki surat izin kapal pengangkutan ikan SIKPI kurangnya kesadaran dan kepatuhan hukum bagi para pemilik kapal dalam melakukan pengangkutan ikan dan faktor pelayanan yang masih kurang. Hambatan yang ditemui ialah Para Pemilik Kapal tidak mau memberikan informasi yang jelas, Akses ke lokasi tempat bersandarnya kapal yang sangat susah, lokasi Polres Pidie yang jauh dari tempat penelitian terhadap pemilik kapal yang tidak memiliki SIKPI. Upaya yang dilakukan . Upaya yang dilakukan SATPOLAIR Polres Pidie dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya untuk menanggulangi secara pre-emtif, preventif dan represif dengan aktif mengadakan sosialisasi atau penyuluhan aturan perikanan, dan patroli rutin.Diharapkan kepada SATPOLAIR Polres Pidie aktif dan maksimal dalam melakukan upaya penanggulangan secara pre-emtif, preventif dan represif. dan diharapkan kepada pemilik kapal agar peduli dengan status hukum, sosialisasi dan penyuluhan perikanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan dinas kelautan dan perikanan