Sequential Synthesis of Distributed Controllers for Cascade Interconnected Systems

We consider the problem of designing distributed controllers to ensure passivity of a large-scale interconnection of linear subsystems connected in a cascade topology. The control design process needs to be carried out at the subsystem-level with no direct knowledge of the dynamics of other subsystems in the interconnection. We present a distributed approach to solve this problem, where subsystem-level controllers are locally designed in a sequence starting at one end of the cascade using only the dynamics of the particular subsystem, coupling with the immediately preceding subsystem and limited information from the preceding subsystem in the cascade to ensure passivity of the interconnected system up to that point. We demonstrate that this design framework also allows for new subsystems to be compositionally added to the interconnection without requiring redesign of the pre-existing controllers.Comment: Accepted to appear in the proceedings of the American Control Conference (ACC) 201

STUDI KOMPARATIF KOMPETENSI GURU YANG BELUM DIKLAT DENGAN GURU YANG SUDAH DIKLAT DI SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA SE-KECAMATAN PLUMBON

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai kompetensi guru yang belum diklat, kompetensi guru yang sudah diklat, dan perbedaan kompetensi guru yang belum diklat dengan yang sudah diklat di Sekolah Menengah Tingkat Pertama Se-Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Adapun teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui penyebaran angket tertutup kepada 119 responden, dengan rincian 43 guru yang belum diklat dan 76 guru yang sudah diklat. Hasil pengolahan data dengan menggunakan WMS (Weight Means Score) menunjukkan bahwa rata-rata kecenderungan umum untuk kompetensi guru yang belum diklat sebagai variabel X1 berada pada kategori sangat tinggi dengan skor rata-rata sebesar 4,02. Sedangkan untuk kompetensi guru yang sudah diklat sebagai variabel X2 berada pada kategori sangat tinggi dengan skor rata-rata sebesar 4,46. Dari hasil uji normalitas distribusi data, diketahui bahwa kedua variabel berdistribusi normal, maka uji hipotesis menggunakan statistik parametrik. Hasil uji hipotesis dengan uji t atau t-test menunjukan nilai signifikansi atau Sig. (2-tailed) > 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% (0,99 > 0,05). Dengan demikian, hipotesis yang diajukan peneliti ditolak. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara statistik tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kompetensi guru yang belum diklat dengan guru yang sudah diklat di Sekolah Menengah Tingkat Pertama Se-Kecamatan Plumbon.;--- The aim of this research is obtain an overview of the pre and post teacher’s competences at Junior High School in Plumbon Cirebon. The research method used is descriptive method with quantitative approach. The technique of collecting data used with a closed questionnaire to 119 respondents, those are 43 pre-training teachers and 76 post-training teachers. The result of data processing used by WMS (Weight Means Score) it’s showed the average of a general tendency for the pre-training teacher competence as X1 variable is in a very high score category with an average score 4,02. While for the post-training teacher competence as X2 variable is in the highest score category with an average 4,46. From the data distribution normality test, shown that two variables are normally distributed, so, the hypothesis using the statistical parametric test. The hypothesis result tested by t-test showed that the significance score as follows Sig. (2-tailed) > 0,05 with a confidence level 95% (0,99 > 0,05). Thus, the researcher hypothesis has been rejected. The conclusion of the research there are no significant differences between the pre-trainings and the post-trainings teacher competences at Junior High School in Plumbon Sub-District

PELANGGARAN ASAS PERSONALITAS KEISLAMAN DALAM PERKARA PEMBATALAN PERKAWINAN PADA PASANGAN YANG BERALIH AGAMA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor : 726K/SIP/1976)

Asas personalitas keislaman adalah asas utama yang melekat pada Undang-undang Peradilan Agama yang mempunyai makna bahwa pihak yang tunduk dan dapat ditundukkan kepada kekuasaan di lingkungan Peradilan Agama adalah hanya mereka yang beragama Islam. Dalam Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 726K/SIP/1976, terdapat pengajuan gugatan pembatalan perkawinan oleh salah satu orang tua dari pihak wanita ke Pengadilan Negeri, padahal anaknya telah beralih agama terlebih dahulu (dari agama Katholik ke agama Islam) sebelum menikah, kemudian saat melangsungkan perkawinan menggunakan ketentuan hukum Islam. Ketika terjadi suatu sengketa mengenai perkawinannya seharusnya menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Namun, Mahkamah Agung dalam putusannya telah menyatakan bahwa perkawinan tersebut batal. Tujuan penulisan Tesis ini yaitu : untuk mengetahui dan menganalisa pelanggaran asas personalitas keislaman dalam perkara pembatalan perkawinan pada pasangan yang beralih agama, untuk mengetahui akibat hukum terhadap pasangan yang beralih agama (Studi pada Putusan MA Nomor : 726K/Sip/1976), serta mengkaji dan menganalisi pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan pembatalan pernikahan pada pasangan yang beralih agama dalam putusan MA Nomor : 726K/Sip/1976. Metode Penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif (Doctrinal Research) dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis serta menggunakan teknik analisis data yang dilakukan dengan metode analisis kualitatif. Hasil dari pembahasan yang terdapat dalam permasalahan yaitu terdapat pelanggaran asas personalitas keislaman dalam perkara pembatalan perkawinan pada putusan Mahkamah Agung Nomor : 726K/Sip/1976 dikarenakan terdapat perbedaan dari sudut pandang kedua lembaga peradilan yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 726K/SIP/1976 perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang beralih agama dinyatakan batal. Serta pertimbangan hakim yang tidak tepat karena dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada pasangan yang beralih agama, majelis hakim tidak memberikan keadilan pada pasangan tersebut. Pertimbangan-pertimbangan yang diberikan tidak melihat pada ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan berlaku pada saat itu

Types and Meanings of Idiomatic Expression Used in Bruno Mars Song

This paper examines types of idiom and meaning that found in song lyric of Bruno Mars. In clarifying the meaning of idiom, it is not only find the word from the contextual meaning but also the speakers condition when uttering the message. This study was conducted using a descriptive qualitative approach focusing on idiomatic expressions and meanings. This study is a qualitative research and data was taken from Bruno Mars album. The researcher used Siedl and Mc Mordie theory to investigate the type of idioms and meanings. From the findings, there are four types of idiom found such as special categories, noun with preposition, verb with preposition and preposition with adverb.The idiom meaning had strong message that delivered in the song. In order to investigate the meaning of idiom that found in Bruno Mars lyrics, the researcher used Leech theory and found two types of meaning in Bruno Mars song lyri

PELATIHAN BAHASA INGGRIS DASAR DENGAN METODE LEARNING BY DOING BAGI ANAK NELAYAN DI PESISIR PANTAI SIRE, LOMBOK UTARA - NTB

This community service program aims to equip basic English for fisherman’s children at Sire coast, North Lombok – West Nusa Tenggara Province. This training held for ten weeks, twice a week with time allocation 60 minutes for every session. Topics in this training consists of introducing language functions such as greeting, asking permission, asking direction, apologizing, requesting, explaining something or someone and offering something. Participants  consists of 16 (sixteen) fisherman’s children which lived near Sire coast.  This program used learning by doing mehod which covering orientation, discussion, demonstration, feedback and repetition. Learning by doing method  aroused the children motivation  to learn English  by direct experiences  not only demonstrating or telling. Data collected from tests ( orally - writtenly)  and interview. Participants performance measured by using  criterion referenced tests, based on the result of the evaluation which covered three language function showed  that there are 12 participants (75%)  got A (80 – 100) and only 4 participants (25%) got B (65 – 79). It means that there are no participants got score under minimum criterion (65).  The result of the program indicated  that there is an improvement at their English performance significantly, we can concluded that the implementation  of  learning by doing method  in learning English effectiv

Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Dana Desa dan Penguat Otonomi Desa

The Village Fund is one of the policies made by the government to alleviate poverty in the village and strengthen village autonomy. The use of Village Funds is used in the field of village development and the field of community empowerment, of the total Village Funds channeled to the Village 75 percent for the development sector while for the community empowerment sector only 25 percent so that the way to overcome poverty is still relatively small. The objectives to be achieved in this study are to find out about poverty reduction policies through the Village Fund and strengthening village autonomy in Prabumulih City. The research was conducted in the villages of Jungai, Sinar Rambang, Rambang Senuling, Karangan, Talang Batu, Kemang Tanduk. The method in this study is a qualitative method using Focus Group Disussion (FGD), interviews with parties related to poverty alleviation issues (officials of the Village Consultative Body, Village Chief, Village Treasurer, Village Secretary, Planning Head, Head of Public division, head of finance division, Head of Government, Head of People's Welfare, Head of construction division, community leaders). The results of this study are that the Prabumulih City Government has implemented policies by gradually channeling Village Funds based on village performance. However, villages in Prabumulih City have not fully focused on poverty alleviation efforts. This can be seen from the APB Village Responsibility Report at the expenditure point in the field of community empowerment which is used for “posyandu” empowerment activities, Up2K, SisKeuDes training activities. Furthermore, the number of poor people in Prabumulih City is still high, namely BPS data of 43,464 people.  Keywords: Poverty Alleviation Policies, Village Funds, Village Autonom

SISTEM INFORMASI LELANG KARET DI ASOSIASI PETANI KARET KUANTAN SINGINGI

Lelang merupakan salah satu bentuk penjualan barang yang dilakukan secara terbuka untuk unum dengan harga penawaran yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang diajukan secara tertulis maupun secara lisan, sebelumnya didahului pemberitahuan tentang akan adanya pelelangan atau penjulan barang. Media pelelangan online dapat menjadi salah satu jalan keluar atas permasalahan yang dihdapi dalam melakukan sistem lelang di sekretariat Asosiasi Petani Karet Kuantan Singingi (APKARKUSI). Asosiasi petani karet kuantan singingi adalah sebuah kantor sekretariat yang baru dibentuk pada tanggal 19 juli 2018, atas kesepakatan antara pengurus kelompok tani/Unit Pengolahan Pemasaran Bokar (UPPB), Gabungan Kelompok Tani (Gapotkan) dengan perwakilan perusahaan (buyer) untuk melaksanakan pemasaran Bokar dengan sistem lelang secara bersama serentak pada tanggal 10 juli 2018. Sistem lelang harga karet di asosiasi petani karet saat ini masih menggunakan sistem yang manual yaitu, pertama peserta lelang harus mendatangi tempat lelang walau hanya memberikan tawaran harga. Kedua, proses administrasi lelang menimbulkan redudansi data para peserta lelang yang menyebabkan harus mengisi formulir setiap megikuti lelang dan lambatnya penyampaian informasi dari para pegawai kantor kepada peserta lelang disebabkan belum adanya sistem.&nbsp