Peran Politik Hukum dalam Pembangunan Nasional

Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, hal tersebut jelas menunjukan juga bawasannya Indonesia memiliki modal yang juga besar dan melimpah bagi Indonesia dalam ikhtiar membangun bangsa dan negara di berbagai aspek kehidupan berbangsa danbernegara. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu bentuk sistem menegerial, sistem pola, serta sistem mekanisme dalam satu kerangka pembangunan nasional. Hal tersebut mampu terwujud dengan baik melalui politik hukum nasional. Namun demikian politik hukumpembangunan di berbagai daerah di tanah air hari-hari ini banyak mengalami berbagai konstipasi dalam pelaksanaannya. Keadaan tersebut jelas menghambat terwujudnya tujuan negara dan cita-cita bangsa sebagaimana terkristalkan dalam Pancasila dan alinea keempat UndangUndang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu dibutuhkan politik hukum pembangunan yang holistik, eksklusif dan tersistematis secara paripurna, baik dalam skala lokal, nasional, regional, serta Internasional, baik dalam kehidupan berekonomi,bersosial dan berbudaya, berpolitik, maupun dalam kehidupan berhukum

“Library Is A Growing Organism”: Aplikasinya dalam Masyarakat Informasi

The library is a vehicle for information resources which is expected to help educate the nation's life. As an organism that continues to grow, libraries will continue to grow and innovate in providing services to the community of users. Advances in information technology are seen as having the most influence on library development. This is because information technology affects all aspects of activities in the library. Library components also grow and develop dynamically, namely collections, librarians, users, and physical infrastructure such as buildings, furniture and equipment. The library's strategy in order to survive and develop in the midst of society is, first of all, to re-establish library and community relations which are full of dynamics. Second, to manage the library with good and correct management so that it can play a role in providing information both at the local and global levels. in network form. The development of libraries in society is a barometer of the development of the information society. The concrete thing is that people need the availability and ease of access to information. In an information society, information has become an inseparable part of every aspect of people's lives

Profesionalisme Pustakawan Dalam Membangun Layanan Informasi Di Era Society 5.0

Perpustakaan merupakan lembaga yang mengolah dan menyajikan informasi untuk masyarakat penggunanya. Di era society 5.0 pengguna perpustakaan menginginkan segala sesuatunya menjadi mudah dengan bantuan teknologi informasi. Untuk dapat menjalankan fungsinya dengan baik diperlukan tenaga atau pustakawan yang profesional. Profesionalisme merupakan sikap pustakawan yang profesional dalam segala bentuk pekerjaan yang dilakukannya. Pustakawan merupakan pekerjaan profesional, karena memerlukan keterampilan, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan secara formal, baik oleh pemerintah maupun asosiasi profesi pustakawan. Tantangan yang dihadapi pustakawan adalah munculnya berbagai penyedia informasi selain perpustakaan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan pustakawan di era society 5.0. Pustakawan harus selalu terbuka mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi. Pustakawan harus mampu berperan sebagai pengelola informasi, yaitu berperan dalam mengorganisasikan sumber-sumber informasi. Pustakawan mampu menjadi ujung tombak pengetahuan baru, mengelola, menciptakan, dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab dalam berbagai format. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil dan kesimpulan yang diperoleh yaitu profesionalisme pustakawan menentukan kemajuan layanan perpustakaan. Pustakawan harus selalu membuka diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Interval-valued and intuitionistic fuzzy mathematical morphologies as special cases of L-fuzzy mathematical morphology

Mathematical morphology (MM) offers a wide range of tools for image processing and computer vision. MM was originally conceived for the processing of binary images and later extended to gray-scale morphology. Extensions of classical binary morphology to gray-scale morphology include approaches based on fuzzy set theory that give rise to fuzzy mathematical morphology (FMM). From a mathematical point of view, FMM relies on the fact that the class of all fuzzy sets over a certain universe forms a complete lattice. Recall that complete lattices provide for the most general framework in which MM can be conducted. The concept of L-fuzzy set generalizes not only the concept of fuzzy set but also the concepts of interval-valued fuzzy set and Atanassov’s intuitionistic fuzzy set. In addition, the class of L-fuzzy sets forms a complete lattice whenever the underlying set L constitutes a complete lattice. Based on these observations, we develop a general approach towards L-fuzzy mathematical morphology in this paper. Our focus is in particular on the construction of connectives for interval-valued and intuitionistic fuzzy mathematical morphologies that arise as special, isomorphic cases of L-fuzzy MM. As an application of these ideas, we generate a combination of some well-known medical image reconstruction techniques in terms of interval-valued fuzzy image processing

Implementation of Education Quality Improvement in Primary Schools Judging From Teacher Competency Test in Sukabumi Regency

This study aims to understand the extent of the Teacher Competency Test results which include: (a) pedagogical competencies, (b) personality competencies for improving the quality of education in Cilangla State Elementary School, Gandasoli State Elementary School, and Babakan Pamoyanan Elementary School in Sukabumi District. This research uses a qualitative approach that produces descriptive data with case study methods. The results of this study indicate that there are obstacles that occur in the implementation of Teacher Competency Tests, namely the extent of the material being tested, especially in the aspects of pedagogical competence, professional competence and lack of mastery in the operation of the teacher's computer. This is what causes the low scores obtained when implementing the Teacher Competency Test. But on the other hand in improving the quality of education, teachers continue to strive to be able to deliver their students to obtain various achievements in school

SAINS ITU MENYENANGKAN: ASISTENSI MENGAJAR IPA PADA SMP DI KECAMATAN LEIHITU

Science learning is still difficult to understand for Junior High School students in Leihitu District, Ambon Island. The main cause are the teacher's lack of creativity to designing concrete science lessons and incomplete laboratory facilities. This problem was slightly resolved with practical-based learning in the Lecturer Teaching Assistance of Pattimura University in 2022. The activity was carried out 4 times in class IX students at SMPN 103 Central Maluku and SMP Muhammadyah Mamala on December 13-17 2022. The topic being taught was electricity static and dynamic in life, magnetism and its uses, biotechnology and land and the sustainability of life. The mean scores of the two schools' student satisfaction levels for this activity were 3,401 and 3,408, respectively, in the strongly agree category. The continuation of Lecturer Teaching Assistance needs to be carried out because it is very beneficial to improve the quality of science learning in school

IMPLEMENTASI MODEL EVALUASI CIPP PADA PEMBELAJARAN DARING SDIT ADZKIA 2 SUKABUMI

Penelitian menggunakan model CIPP (Context, Input, Process, dan Product) sebagai alat melakukan evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu riset-evaluasi dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data pada penelitian evaluasi ini yaitu observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sumber data diperoleh dari kepala sekolah, guru, wali kelas, staff TU, staff kurikulum. Hasil penelitian menunjukkan, program pembelajaran daring di SDIT Adzkia 2 Sukabumi telah mencapai hasil yang baik dalam pelaksanaannya. Hal itu dapat dilihat dari kesesuaian indikator yang dinilai dengan 4 komponen evaluasi CIPP yaitu pada komponen context terdapat landasan hukum dan tujuan dilaksanakannya program, pada komponen input, terdapat sumber daya manusia, sasaran dan sarana prasarana dalam pelaksanaan program, pada komponen process terdapat proses perencanaan, sosialisasi program dan proses monitoring, pada komponen product terdapat laporan hasil program dan ketercapaian tujuan program. Secara keseluruhan pelaksanaan program pembelajaran daring di SDIT Adzkia 2 Sukabumi dapat dikatakan telah efektif karena telah memenuhi standar kriteria yang telah ditentukan. Namun, terdapat beberapa fokus yang perlu ditingkatkan diantaranya, 1) memperbanyak program tambahan untuk mengisi waktu luang para peserta didik selama belajar di rumah, 2) kepala sekolah untuk lebih intens melakukan sosialisasi dan komunikasi dengan orang tua siswa, 3) guru untuk lebih banyak memberikan variasi dalam media pembelajara

Developing equations for estimating reference evapotranspiration in Australia

Quantifying reference evapotranspiration (ET0) is essential in water resources management. Although, many methods have been developed with different level of accuracy, in this study, two new equations were developed and optimized for estimating ET0 using Honey-Bee Mating Optimization (HBMO) algorithm. The firs eq. estimates ET0 from extraterrestrial radiation (Ra), relative humidity (RH) and mean daily temperature (Tmean), while the second uses the same parameters except that mean daily temperatures is replaced with maximum daily air temperature (Tmax). Both equations were developed using climatic data from eight weather stations in Western Australia and subsequently verified using data from ten sites across Australia. The estimated ET0 values from both equations versus the FAO56-Penman-Monteith have a coefficient of determination, R2, of larger than 0.96. Moreover, the performance of six commonly used methods of estimating ET0 including Hargreaves-Samani, Thornthwaith, Hamon, McGuinness-Bordne, Irmak and Jensen-Haise were assessed and the Hargreaves-Samani method performed better than others. An attempt was made to calibrate the Hargreaves-Samani equation; however, its overall performance did not improve and the two newly proposed equations are suggested to be used in Australi

Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional

Indonesia memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, hal tersebut jelas menunjukan juga bawasannya Indonesia memiliki modal yang juga besar dan melimpah bagi Indonesia dalam ikhtiar membangun bangsa dan negara di berbagai aspek kehidupan berbangsa danbernegara. Berkaitan dengan hal tersebut maka dibutuhkan suatu bentuk sistem menegerial, sistem pola, serta sistem mekanisme dalam satu kerangka pembangunan nasional. Hal tersebut mampu terwujud dengan baik melalui politik hukum nasional. Namun demikian politik hukumpembangunan di berbagai daerah di tanah air hari-hari ini banyak mengalami berbagai konstipasi dalam pelaksanaannya. Keadaan tersebut jelas menghambat terwujudnya tujuan negara dan cita-cita bangsa sebagaimana terkristalkan dalam Pancasila dan alinea keempat UndangUndang Dasar Negara Kesatua Republik Indonesia Tahun 1945. Maka dari itu dibutuhkan politik hukum pembangunan yang holistik, eksklusif dan tersistematis secara paripurna, baik dalam skala lokal, nasional, regional, serta internasional, baik dalam kehidupan berekonomi,bersosial dan berbudaya, berpolitik, maupun dalam kehidupan berhukum