Effect of particle size on adsorption of heavy metals using chemically modified and unmodified fluted pumpkin and broad-leafed pumpkin pods

The effect of particle size on the bioremediation of Pb(II), Zn(II), Cd (II) and Hg(II) ions from synthetic aqueous effluents using unmodified and carboxymethylated fluted pumpkin and broad-leafed pumpkin pods was investigated in a batch system. 1.2 g of adsorbents was used in each sorption experiment at 25 °C and pH 6.5-8.5 for one hour interval. The results showed that the two adsorbents were good for the removal of these metal ions. Unmodified fluted pumpkin pod was found to be better than the other tested adsorbents with removal efficiencies of 92.62%, 81.88%, 75.21% and 49.67% for Pb (II), Zn (II), Cd (II) and Hg (II), respectively. Carboxymethylation decreased the adsorption capacity of the cellulose materials mostly for fluted pumpkin pod. Particle size below 600 μm was found to be the optimum size for unmodified absorbent, while 600-1000 μm was observed for modified adsorbent. Fluted pumpkin pod was found to be a more effective adsorbent for these metal ions than the broad leafed pumpkin pod especially when unmodified. Therefore these results show that fluted pumpkin and broad-leafed pumpkin pods could serve as very good adsorbents in the treatment of these metal ions from aqueous effluents.Keywords: agricultural waste, bioremediation, heavy metals, pollution control, surface chemistry

Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum Di Surabaya

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di Kota Surabaya adalah dengan memaksimalkan sistem angkutan umum, baik angkutan masal maupun angkutan individual, dengan moda angkutan tersebut terdiri dari Bus Kota, Angkutan Kota (angkot), Taksi serta Angguna (Angkutan Serba Guna). Oleh karena itu, amat menarik untuk mengkaji masalah angkutan orang dengan kendaraan umum di Kota Surabaya lewat kajian yuridis normatif, yakni kajian studi pustaka dengan bahan utama berupa peraturan Perundang-undangan, referensi, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Dalam hal ini, dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 2009, maka, penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum, termasuk dalam hal ini adalah Angkot, tidak dapat lagi dilaksanakan pengusahaannya oleh perorangan, akan tetapi, harus dalam bentuk badan hukum seperti koperasi atau perseroan terbatas

Eksekusi Objek Jaminan Gadai yang Melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 480 K/pdt. Sus/2012)

Peneliti membuat judul penelitian yaitu Eksekusi Objek Jaminan Gadai Yang Melibatkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi KasusoPutusan MahkamahoAgung No. 480 K/Pdt. Sus/2012), dengan permasalaahan yeng diteliti yakni Bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan Apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek jaminan gadai. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis, menjelaskan, atau mengklarifikasi mengenai bagaimana tata cara eksekusi objek jaminan gadai dan apakah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat membatalakan proses eksekusi objek jaminan gadai, berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dan manfaat penelitian ini, dapat memecahkan dan menyelesaikan masalah yang diteliti, dengan jalan mengemukakan fakta sesuai dengan keadaan hukum yang berlaku, kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan temuan yang berhubungan dengan fakta tersebut dan juga dasar hukumnya, dengan menemukan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan. Pendekatan dalam melakukan analisis ini, antara lain: Pendekatan Perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Maka penelitian ini memperoleh suatu jawaban sebagai berikut: lelang yang telah melalui proses pengadilan, tidak dapat dibatalkan. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 1155 BW, maka memberikan jaminan kepastian hukum bagi kreditur untuk melelang objek gadai milik debitur yang wanprestasi, karena debitur tidak mau memenuhi kewajibanya dan mengabaikan peringatan yang diberikan oleh kreditur. Sedangkan peran dan kewenangan BPSK hanya menyelesaikan permasalahan antara konsumen dengan pelaku USAha sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka peneliti menyimpulkan bahwa BPSK tidak berwenang menangani permasalahan gadai antara debitur dengan kreditur, karena subjek hukumnya berbeda dan dasar hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan gadai adalah Pasal 1150 – 1160 KUHPer, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK. 06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Dan Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Studi Kelayakan Investasi Pembangunan Kondotel Di Kota Batu Berdasarkan Aspek Finansial

Peningkatan pada kegiatan wisata di Kota Batu harus diikuti dengan sarana dan prasarana akomodasi yang memadai, khususnya akomodasi penginapan. Terdapat beberapa jenis penginapan di Kota Batu dan salah satu penginapan yang sedang berkembang adalah kondotel, sehingga PT Prima Lima Tiga memutuskan untuk membangun kondotel di Jl. Trunojoyo, No. 9, Kota Batu, Jawa Timur. Namun, dalam suatu proyek diperlukan studi kelayakan untuk mengetahui keberhasilan proyek tersebut. Studi kelayakan dilakukan dengan menganalisa 3 Alternatif apabila konsep operasional bangunan tersebut dijalankan dengan konsep kondotel, kondomonium, atau hotel. Studi kelayakan dilakukan pada Kondotel (Alternatif-1), Kondomonium (Alternatif-2), dan Hotel (Alternatif-3). Dari ketiga alternatif tersebut memiliki aliran kas yang berbeda. Aliran kas pada setiap alternatif dihitung dari unit USAha yang terdapat pada masing-masing alternatif. Metode yang digunakan dalam studi kelayakan ini adalah dengan menggunakan parameter NPV, IRR, BCR, Simple Payback Period, dan Discounted Payback Period. Suatu proyek disimpulkan layak apabila memiliki nilai NPV bernilai positif, IRR bernilai lebih besar dari suku bunga, BCR bernilai lebih dari satu. Dalam studi kelayakan ini, suku bunga dihitung dengan menggunakan WACC sebesar 12,66%. Berdasarkan analisis kelayakan finansial dengan menggunakan NPV, IRR, BCR, Simple PP, dan Discounted PP, ketiga alternatif tersebut disimpulkan layak untuk dilaksanakan. Diantara ketiga alternatif, Alternatif-1 merupakan alternatif yang paling layak. Analisis sensitivitas dari Alternatif-1 dilakukan pada kondisi biaya konstruksi naik 10% , harga jual unit dan tarif sewa kamar turun 10%, atau saat biaya operasional 10%. Analisis sensitivitas menghasilkan Perubahan nilai pada NPV, IRR, BCR, Simple PP, dan Discounted PP yang masih dapat disimpulkan layak. Selain itu, analisi sensitivitas dilakukan untuk mengetahui kondisi saat proyek dinyatakan tidak layak. Hasilnya, Alternatif-1 tidak layak dilaksanakan apabila terjadi Perubahan pada biaya konstruksi lebih dari 51%, harga jual dan tarif sewa kamar turun lebih dari 30%, atau biaya operasional naik lebih dari 125%

Analisis Kualitas Air Gambut dan Keluhan Kesehatan pada Masyarakat di Dusun Pulo Gombut Desa Suka Rame Baru Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2012

Nalysis of peat water quality and health complaint at community on Pulo Gombut Orchard Suka Rame Baru Village Kuala Hulu Subdistrict Labuhan Batu Utara Regency in 2012. Peat water was one of water source which used by Dusun Pulo Gombut Desa Suka Rame Baru Kecamatan Kuala Hulu Kabupaten Labuhan Batu people. In order to assure water quality which used by people is safety therefore need a water quality control. The purpose of this study is to analyze peat water quality for physic quality, biological quality, chemical quality and health complain which sequenced by peat water used. The method used was descriptive with 136 population. Sampling based on random sampling thus got 58 sample. Water sampling points taken at the upstream, midstream and downstream with depth 1,5 m. The result are obtained that physic quality of peat water each in the upstream, midstream and downstream, smell parameter (not smell), TDS (35 - 36 mg/L), temperature (27,7 - 27,90C) and taste (not taste) completed I class standard, but colour parameter (419 - 430 Pt.Co), turbidity (37 - 236 NTU) uncompleted I class standard. Chemical quality, Cd parameter (0,00429 - 0,00476 mg/L) and sulfate (17 - 21 mg/L) completed I class standard, but pH parameter (4,5 - 4,8), Fe (0,89662 - 0,93007 mg/L), Mn (0,17630 - 0,19402 mg/L) and BOD (15,73 - 16,27 mg/L) uncompleted I class standard. Biological parameter, total coliform parameter (79/100 - 130/100 ml) completed I class standard. Health complaints are suffered people, itching (72,4%), diarrhea (19,0%) and scaly skin (8,6%). So suggested to make water filter, use plengsengan latrines, cook water maturely and take a bath by using soap

Memacu Kompetensi Guru dan tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas

Memacu Kompetensi Guru dan tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas ini diharapkan menjadi salah satu wahana keterbukaan kepada semua pihak. Karena belum semua lapisan masyarakat mengetahui kiprah yang telah diperbuat Direktorat PGTK PAUD dan Dikmas dalam mengawal GTK PAUD dan Dikmas menjadi insan bermartabat, berdaya saing, dan sejahtera

Forward Bifurcation with Hysteresis Phenomena from Atherosclerosis Mathematical Model

Atherosclerosis is a non-communicable disease (NCDs) which appears when the blood vessels in the human body become thick and stiff. The symptoms range from chest pain, sudden numbness in the arms or legs, temporary loss of vision in one eye, or even kidney failure, which may lead to death. Treatment in cases with severe symptoms requires surgery, in which the number of doctors or hospitals is limited in some countries, especially countries with low health levels. This article aims to propose a mathematical model to understand the impact of limited hospital resources on the success of the control program of atherosclerosis spreads. The model was constructed based on a deterministic model, where the hospitalization rate is defined as a time-dependent saturated function concerning the number of infected individuals. The existence and stability of all possible equilibrium points were shown analytically and numerically, along with the basic reproduction number. Our analysis indicates that our model may exhibit various types of bifurcation phenomena, such as forward bifurcation, backward bifurcation, or a forward bifurcation with hysteresis depending on the value of hospitalization saturation parameter and the infection rate for treated infected individuals. These phenomenon triggers a complex and tricky control program of atherosclerosis. A forward bifurcation with hysteresis auses a possible condition of having more than one stable endemic equilibrium when the basic reproduction number is larger than one, but close to one. The more significant value of hospitalization saturation rate or the infection rate for treated infected individuals increases the possibility of the stable endemic equilibrium point even though the disease-free equilibrium is stable. Furthermore, the Pontryagin Maximum Principle was used to characterize the optimal control problem for our model. Based on the results of our analysis, we conclude that atherosclerosis control interventions should prioritize prevention efforts over endemic reduction scenarios to avoid high intervention costs. In addition, the government also needs to pay great attention to the availability of hospital services for this disease to avoid the dynamic complexity of the spread of atherosclerosis in the field

Assessing The Impact of Medical Treatment and Fumigation on The Superinfection of Malaria: A Study of Sensitivity Analysis

Malaria is a disease caused by the parasite Plasmodium, transmitted by the bite of an infected female Anopheles. In general, five species of Plasmodium that can cause malaria. Of the five species, Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax are two species of Plasmodium that can allow malaria superinfection in the human body. Typically, the popular intervention for malaria eradication is the use of fumigation to control the vector population and provide good medical services for malaria patients. Here in this article, we formulate a mathematical model based on a host-vector interaction. Our model considering two types of plasmodium in the infection process and the use of medical treatment and fumigation for the eradication program. Our analytical result succeeds in proving the existence of all equilibrium points and how their existence and local stability criteria depend not only on the control reproduction number but also in the invasive reproduction number. This invasive reproduction number represent how one plasmodium can dominate other plasmodium. Our sensitivity analysis shows that fumigation is the most influential parameter in determining all control reproduction numbers. Furthermore, we find that the order in which numerous intervention measures are taken will be very crucial to determine the level of success of our malaria eradication program