PROBLEMATIKA PENETAPAN PERPU KONDISI NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji hakekat atau kandungan dari keadaan darurat negara (state of emergency) yang menimbulkan kegentingan yang memaksa dan menjawab bagaimana konstitusi mengatur tentang penetapan Perppu ketika negara dalam kondisi darurat. Dalam dinamika sejarah di Indonesia frasa “kegentingan yang memaksa” memiliki pengertian yang multitafsir dan menjadi wewenang dari Presiden untuk menafsirkan kegentingan yang memaksa tersebut dalam pembentukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Seyogianya, dalam menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, harus ada batasan yang objektif mengenai kegentingan yang memaksa tersebut. sebagaimana ditentukan oleh Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”. Perppu ditetapkan oleh Presiden, tetapi dalam 1 tahun harus sudah dimintakan persetujuan DPR.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Idealnya Perppu hanya dapat dibentuk oleh presiden apabila memenuhi ke tiga unsur keadaan darurat negara secara bersamaan tersebut, memenuhi prinsip atau asas proporsionalitas yang mengandung unsur kewajaran dan memenuhi syarat-syarat lainnya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan Keppres Nomor 68 Tahun 2005. Di samping itu, agar presiden tidak menyalahgunakan wewenangnya membentuk Perppu

PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DAN PENDIDIKAN TAHANAN DI PENJARA POLRES METRO JAKARTA UTARA

Program pembinaan kesadaran hukum dan pendidikan para tahanan di penjara efektif meningkatkan sumber daya narapidana untuk mengubah  masa depan mereka menjadi lebih baik. Hasil dari pembinaan kesadaran hukum dan pendidikan ini menunjukkan bahwa sebagian besar warga binaan (narapidana) mendukung program pendidikan yang dibuka oleh petugas penjara. Bahkan diantara mereka tidak hanya turut mendukung melainkan semangat berkompetisi dalam berprestasi.Bahwa di dalam program pembinaan dan kesadaran hukum dan pendidikan yang diselenggarakan di penjara Polres Metro Jakarta Utara antusias mengikuti dikarenakan adanya motivasi untuk berubah menjadi lebih baik bagi dirinya, karena setelah mereka selesai menjalani masa tahanan, mereka akan kembali lagi ke dunia luar untuk eksistensi dirinya.Dari kegiatan program pembinaan kesadaran hukum dan pendidikan para tahanan di penjara melalui penyuluhan berupa Pengabdian Kepada Masyarakat ini tanggapan para peserta yaitu para tahanan cukup antusias sangat bersemangat mendengarkan dan menanggapi serta melakukan tanya jawab dengan nara sumber, dan hampir semua di antara mereka menyatakan penyesalannya telah melakukan tindakan kriminal serta berjanji ingin kembali ke jalan yang lurus

PEMBINAAN PENANGANAN PELANGGARAN TENTANG NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024 DI BAWASLU DKI JAKARTA

Tujuan pengabdian kepada masyarakat khususnya untuk para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bawaslu DKI Jakarta bertempat di Millenium Hotel Sirih Jakarta, ada fenomena menarik dalam rencana pelaksanaan Pemilu Seretak Tahun 2004 di Indonesia, kami dari Universitas Bung Karno Jakarta dengan acara secara formal di dalam ruang auditorium yang diikuti oleh para Aparatur Sipil Negara (ASN), organisasi sosial masyakarat, pemuda dan mahasiswa pertemuan para tahanan, sebuah program Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Pembinaan Penanganan Pelanggaran Tentang Netralitas Aparatur Sipil Negara (Asn) Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Bawaslu DKI Jakarta” sebagai salah satu sarana pembinaan para ASN dalam menyongsong Pemilu Serentak Tahun 2024. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 harus netral. ASN pun diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. ASN perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilukada

PELATIHAN DAN PEMANFAATAN PENGGUNAAN MEDIA GOOGLE CLASSROOM SEBAGAI SARANA PEMBELAJARAN DI SEKOLAH

Pengabdian pada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan memanfaatkan media Google Classroom sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Pelatihan dilakukan secara online pada bulan Januari 2023 dengan jumlah peserta sebanyak 43 guru dari berbagai sekolah di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pelatihan yang disertai dengan demonstrasi dan percontohan untuk menghasilkan keterampilan tertentu. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa pelatihan menggunakan media Google Classroom mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Sebanyak 87% peserta merasa puas dengan pelatihan dan memperoleh manfaat yang signifikan. Selain itu, terdapat peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai penggunaan Google Classroom dan implementasinya dalam pembelajaran. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan motivasi, partisipasi, dan hasil belajar siswa. Hasil dari pengabdian ini juga sejalan dengan penelitian tersebut. Dalam era digital saat ini, penting bagi guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran agar dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif bagi siswa. Dalam kesimpulan, pengabdian ini berhasil memberikan pelatihan dan memanfaatkan media Google Classroom sebagai sarana pembelajaran di sekolah. Penggunaan media tersebut dapat meningkatkan keterampilan dan pemahaman guru dalam memanfaatkan teknologi sebagai sarana pembelajaran. Oleh karena itu, disarankan untuk terus memperluas penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolah demi menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan menarik bagi siswa

Pendidikan Antikorupsi

Salah satu upaya pencegahan tersebut adalah mengenalkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini secara konsisten dan berkesinambungan melalui pendidikan antikorupsi, baik secara formal maupun informal. Mengingat semakin beratnya tugas KPK yang saat ini sedang ada pada zona terpuruk dan besarnya akibat yang disebabkan oleh kasus korupsi tersebut, maka diperlukan suatu sistem yang mampu menyadarkan semua elemen bangsa untuk sama-sama bergerak memberantas korupsi yang juga harus didukung penuh oleh semua pihak dalam jajaran pemerintah. Cara yang paling efektif adalah melalui media pendidikan. Diperlukan sebuah sistem pendidikan antikorupsi yang berisi tentang sosialisasi bentuk-bentuk korupsi, cara pencegahan dan pelaporan serta pengawasan terhadap tindak pidana korupsi. Pendidikan seperti ini harus ditanamkan secara terpadu mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi

PENTINGNYA STRATEGI SOCIAL SELLING BAGI UMKM DESA WAGE KECAMATAN TAMAN DI SIDOARJO

ABSTRAK Dalam menggerakkan perekonomian mikro kecil dan menengah, banyak masyarakat  menjadi pedagang kecil yang memasarkan suatu produk kepada orang lain. Mereka mencoba peruntungan nasib menjadi pedagang untuk mencari keuntungan. Beberapa pedagang menjual dagangannya di lapak dan lainnya ada yang menjual keliling. Banyak dari pedagang Indonesia belum memanfaatkan teknologi informasi untuk berjualan. Padahal teknologi informasi dapat dimanfaatkan hanya dari genggaman tangan salah satunya melalui media sosial. Media sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter dapat digunakan untuk menjual barang dagangannya. Kegiatan pengabdian ini memberikan informasi secara menyeluruh mengenai media sosial untuk para pedagang atau penggiat bisnis UMKM. Kegiatan ini akan memberikan juga strategi untuk memenangkan pangsa pasar dalam media sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu masyarakat desa Wage Kecamatan Taman, yang berbisnis di UMKM untuk menjual bisnisnya secara online melalui media sosial. Pelaksanaan pengabdian pada Masyarakat ini dibantu oleh mahasiswa Universitas PGRI Adi buana Surabaya dan Tim Pengabdian Pada Masyarakat Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adi buana Surabaya

PELATIHAN PENYUSUNAN KARYA TULIS ILMIAH TERAKREDITASI SINTA

Pelatihan Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Terakreditasi Sinta merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun karya tulis ilmiah yang dapat diakreditasi di Sinta. Peserta kegiatan terdiri dari berbagai kalangan seperti guru, mahasiswa, dan dosen, dengan jumlah peserta sebanyak 33 orang. Abstrak ini menjelaskan pentingnya kegiatan pelatihan ini dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penyusunan karya tulis ilmiah yang berkualitas dan dapat diakreditasi. Melalui kegiatan ini, peserta diberikan pengetahuan tentang standar dan tata cara penyusunan karya tulis ilmiah terakreditasi di Sinta, serta keterampilan dalam mencari dan mengelompokkan referensi yang relevan. Metode pelaksanaan kegiatan ini meliputi penyampaian materi melalui presentasi, diskusi interaktif, dan sesi praktik penulisan. Peserta diberikan kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh dan menerima umpan balik konstruktif dari fasilitator dan peserta lainnya. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan peningkatan kemampuan peserta dalam menyusun karya tulis ilmiah yang berkualitas dan diakui oleh Sinta. Peserta dapat memahami persyaratan dan aturan penulisan yang memenuhi kriteria akreditasi. Pelaksanaan kegiatan secara online melalui aplikasi Zoom memungkinkan partisipasi yang inklusif dari peserta dari berbagai kalangan. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah keberhasilan dalam meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam menyusun karya tulis ilmiah terakreditasi di Sinta. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia

THE CONSTITUTIONAL COURT'S DECISION ON CHILD OUT OF WEDLOCK IS BASED ON JUSTICE

The aim of this research is to find out and analyze the justice-based review of out-of-wedlock children as a result of the decision of the constitutional court, the implications of the Constitutional Court's decision have provided a new legal breakthrough for the realization of perfecting the legal position of illegitimate children whose regulation. The approach method in this study used a normative juridical approach, the results obtained that The Constitutional Court's decision Number 46/PUU-VIII/2010 has fulfilled the principle of justice, namely the principle of child protection and is an acknowledgment of children's human rights. For children out of wedlock, the Constitutional Court's decision has fulfilled their desire for legal certainty and justice, as well as responding to the subjective sense of injustice that they have felt so far. The decision of the Constitutional Court Number: 46/PUU-VIII/2010 has provided an opportunity for children out of wedlock to be able to obtain law enforcement on the existence of their position as a child due to the marital relationship between their mother and biological father