The Effectiveness of Buzzword Method in Teaching Writing Towards the Second Grade Students at SMA Negeri 10 Gowa Researcher

After several meetings, this research found out that the use of Buzzword Method is significantly effective to improve the students’ skill especially in writing. There was a significant difference between students post-test in experimental class and controlled class. The mean score of post-test (3.69) in experimental class was greater than the mean score of post-test (2.98) in controlled class from t-test. The mean score of pre-test for experimental class (2.56) and the mean score of pre-test for controlled class (2.51). The researcher found that the value of t-test (28,4) was greater than the t-table (2.042) at the level of significance 0.05 with the degree of freedom (df) = 38

Pemetaan Konflik Pada Pengelolaan Labuh Jangkar Di Provinsi Kepulauan Riau

Hubungan pemerintah pusat dan daerah di Indonesia selalu diwarnai dinamika dan konflik. Saat ini,  salah satunya datang dari Provinsi Kepulauan Riau yang ingin memanfaatkan kewenangan 12 mil laut yang diamanatkan dalam UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Kepulauan Riau mengaktualisasikan  kewenangan ini melalui Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah. Salah satu retribusi yang dipungut adalah retribusi labuh jangkar. Rencana pemungutan retribusi ini menimbulkan konflik antara Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Badan Pengusahaan Batam dan Kementerian Perhubungan. Masing-masing pihak mengklaim memiliki kewenangan untuk memungut. Kajian ini  membahas sumber konflik dan memetakan pihak-pihak terlibat dalam konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau dan dinamika dan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2020.. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah teori desentralisasi dan konflik. Kajian ini menyimpulkan ; pertama, konflik antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pengelolaan labuh Jangkar di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017-2020 disebabkan oleh : a. Lambatnya Pemerintah dalam menerbitkan PP tentang kewenangan provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai amanat UU 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, b. Tumpang tindih dan ketidaktegasan aturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan labuh jangkar. c. Kementerian Perhubungan belum menyerahkan kewenangan pengelolaan labuh jangkar ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. d. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum menerbitkan Peraturan Gubernur tentang Petujuk Teknis Pengelolaan Labuh Jangkar. Kedua, Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik pengelolaan labuh jangkar di Provinsi Kepulauan Riau ini antara lain : a. Badan Pengusahaan Batam. b. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ; Gubernur, DPRD dan Dinas Perhubungan. c.  Pemerintah Pusat ; Kementerian Perhubungan dan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) di Provinsi Kepulauan Riau

Persepsi Masyarakat Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Di Kota Tanjungpinang

Selain sebagai hak masyarakat, keterbukaan informasi publik juga sekaligus  sebagai instrumen bagi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya, karena semakin terbuka suatu pemerintahan maka akan semakin rendah tingkat penyelewengannya serta pemerintahannya semakin dapat dipertanggung jawabkan. Tujuan penelitian ini, untuk mengetahui persepsi masyarakat, civil society organization, dan aparatur pemerintah itu sendiri terhadap keterbukaan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (SKPD) khususnya Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Metode yang digunakan adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan persepsi terhadap keterbukaan informasi publik Pemerintah Kota Tanjungpinang pada Dinas Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah cukup baik. Bila dilihat menurut tanggapan responden terhadap seluruh bentuk informasi, maka hanya terdapat satu bentuk informasi yang memperoleh tanggapan baik yakni informasi mengenai profil organisasi, selebihnya adalah cukup baik. Perlu penyamaan pandangan antara pemerintah dengan masyarakat/stakeholder mengenai prinsip penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, penyebarluasan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD juga perlu ditingkatkan, serta diperlukan pula peningkatan perhatian dan kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan

Perancangan Front-End Builder dengan Framework Laravel untuk pengembangan layanan kampus

Perancangan Front-end Builder dengan Framework Laravel dengan sistem personalisasi pada sebuah interface website dengan cara drag and drop, dan merekomendasikan template untuk di gunakan dalam pembuatan sebuah website. Metode pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah prototype. Metode ini memudahkan proses dalam membangun aplikasi berbasis web serta pengembang dan pelanggan dapat saling berinteraksi selama proses pembuatan sistem. Proses model dalam pembangunan sistem model prototype terdiri dari communication, quick plan, modelling quick design, construction of prototype, deployment delivery & feedback. Aplikasi web adalah aplikasi yang dapat diandalkan oleh pengguna untuk melakukan banyak kegiatan bermanfaat. Terlepas dari kesadaran para pengembang aplikasi web tentang pembuatan front-end yang powerfull, saat ini masih banyak tampilan front-end pada aplikasi web yang hanya menampilkan informasi namun mengabaikan tampilan pada website tersebut. Tampilan yang menarik pada aplikasi harus diterapkan pada seluruh halaman yang ada pada web aplikasi. Penelitian ini harus dilanjutkan pada penelitian selanjutnya untuk mengimplementasikan front-end builder yang telah dihasilkan, sehingga tujuan dari penelitian ini secara keseluruhan dapat tercapai yaitu membuat sebuah sistem front-end builder yang efektif membuat sebuah tampilan pada sebuah website. Memberikan keleluasaan untuk membuat dan mengedit template landing page yang telah di sediakan

Memaknai Kebijakan dalam Perspektif Hukum Ekonomi

Menghadapi ancaman krisis keuangan global itulah pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan tiga Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Pertama, Perppu Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tujuan Perppu ini adalah membantu bank yang mengalami kesulitan likuiditas dengan mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk memperoleh Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP). Persyaratan memperoleh FPJP semula sangat ketat sehingga sulit dipenuhi oleh bank pada masa krisis. Namun, menjadi catatan di sini, Undang-undang yang ada dalam mengatur kegiatan ekonomi sebagai dasar bagi pemerintah membuat kebijakan hanya ada apabila pemerintah menghadapi situasi yang normal. Sayangnya Undang-undang tidak memberi jawaban kepada pemerintah kalau terjadi krisis. Oleh karena itu, terjadi kekosongan hukum apabila pemerintah menghadapi krisis. Maka jawabannya pemerintah kembali ke Perppu. Disini Perppu menjadi dasar hukum yang lebih tinggi membolehkan pemerintah membuat kebijakan-kebijakan ekonomi menghadapi krisis

Kiprah Natsir dalam Memperjuangkan Negara Islam Indonesia

Polemik tentang agama dan negara adalah sebuah sejarah panjang dalam perjalananan bangsa Indonesia terutama terjadi pada saat persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pergulatan yang panjang tersebut ada keterlibatan Natsir yang merupakan bagian dari golongan Islam dalam beberapa momen penting soal agama dan negara ini. Tulisan ini ingin membahas tentang dinamika perdebatan dan upaya dari golongan Islam yang ingin menjadikan Islam sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dinamika perjuangan ini akan dibagi ke dalam tiga fase pembahasan. pertama perdebatan awal tahun kemerdekaan yaitu mulai dari tahun 1940-an, kedua, perdebatan di Konstituante dan ketiga perjuangan negara Islam pasca Natsir. Dari uraian tulisan ini dapat disimpulkan pertama, dinamika pergulatan ide dan gagasan tentang agama dan negara sudah berlangsung lama dalam sejarah kenegaraan Indonesia, mulai diera tahun 1930-an sampai dengan awal reformasi terus bergelora, hingga saat inipun masih berpotensi untuk tetap tumbuh, hal ini bisa dilihat dengan menguatkanya solidaritas kelompok Islam pasca pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2016. Kedua, dalam pergulatan tentang agama dan negara di Indonesia keterlibatan Natsir secara signifikan ada pada periode tahun 1940-an serta pada saat pembahasan dasar negara dalam sidang-sidang konstituante. Ketiga, gagasan atau pemikiran Natsir tentang negara Islam dapat dilihat dari pemikiran beliau mengenai ; Islam sebagai ideologi, gambaran negara Islam, negara sebagai alat dan bentuk negara Islam. Namun pandangan Natsir tentang negara Islam tidak terungkap secara komprehensif . Esensi utama yang dikemukan Natsir tentang negara Islam lebih bagaimana prinsip-prinsip ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist bisa diaktulalisasikan dalam kebijakan negara dan peraturan Perundang-undangan. Bagi Natsir persolaan mengurus negara bukan hanya permasalahan duniawi namun juga terkait dengan pertanggungjawaban manusia sebagai hamba Allah dimuka bumi

Silaturahmi Mui - Menpen Hartono

Silaturahmi MUI - Menpen Harton

IMPLEMENTASI PERMENKUMHAM NOMOR 40 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN MAKANAN BAGI TAHANAN DAN NARAPIDANA PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH: STUDI DI LAPAS KELAS II A KOTA PEKANBARU

Penulisan skripsi ini berlatar belakang dari Pelaksanaan penyelenggaraan makanan bagi para tahanan dan narapidan di Lapas Kelas IIA Pekanbaru bahwa kondisi lapas yang cukup begtu padat akan menimbulkan persoalan kepada penyelenggaraan makanan, Dalam penulisan ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan Bagaimana penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru, Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap pedoman penyelenggaraan makanan bagi para tahanan di Lapas Kelas IIA kota Pekanbaru Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Lapas Kelas IIA Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan observasi sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Lapas dan petuagas yang terkait. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku- buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif. Melalui wawancara dan observasi di lapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur’an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik. Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait implementasi penyelenggaraan makanan bagi para tahanan dan narapidana sudah dilakukan dengan beberapa upaya oleh pihak lapas namun dalam pelaksanaannya belum begitu efektif dikarenakan beberapa kendala, namun walaupun begitu pihak lapas telah melakukan yang terbaik dalam melaksankanan Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan makanan bagi para Tahanan dan Narapidana. Dengan demikian hasil dari Implementasi Permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan makanan bagi para Tahanan dan Narapidana di Lapas Kelas IIA dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah (lembaga permasyarakatan dengan rakyatnya (warga binaan). Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi menuhi hak dan kesehatan warga binaan bisa dikatakan Maslahahtul Mursalah. Sedangkan hasil dari penelitian, lembaga permasyaraktan sudah melakukan berbagai upaya dalam penyelenggaraan makan bagi para warga binaan walau terdapat beberapa factor kendala namun sejatinya lembaga telah melaksanakan permenkumham Nomor 40 Tahun 2017 sehingga sesui dengan ketentuan fiqih siyasah

Rekrutmen Politik Calon Anggota Dprd Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggotaanggota kelompoknya dalam jabatan-jabatan administrasi maupun politik. Fungsi rekrutmen ini semakin besar porsinya manakala partai politik itu merupakan partai tunggal seperti dalam sistem politik totaliter, atau manakala partai ini merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokrasi. Lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang oleh Dewan pimpinan daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang pada PemilihanUmum Tahun 2014 mencakup indikator-indikator sebagai berikut : Model rekrutmen, Sumber Perekrutan dan Cara Seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecendrungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh Partai PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal. Serta dalam melakukan rekrutmen bagi calon legislatifnya menggunakan metode ilmiah