Mewujudkan Social Inclusion: Kontribusi Satunama terhadap Penghayat Kepercayaan di Yogyakarta

Indigenous religions have experienced discrimination resulting from repressive policies and nuances that are discriminatory and pragmatic in Indonesia. This paper focuses on the role and contribution of Satunama to promote social inclusion especially among the followers of indigenous faiths in Indonesia. The data was collected through field research, intended to gain primary data from the subjects. The gathered data was analysed using descriptive-analytical approach, in which the primary and secondary data was analysed qualitatively. The existence of government interpretations that distinguish religion from belief has posed serious problems among the followers of indigenous faiths in the country. Legal products made by the government are also very discriminatory in nature as they tend to force those who follow indigenous faiths to identify themselves into official religions which are not necessarily suit their faith. This occurs in the process of issuing ID card, birth certificate, passport and some other documents. The implication is that the followers of indigenous faiths tend to be marginalised and excluded from the mainstream society. Satunama is one of the prominent NGOs in Yogyakarta which is known for its role and contribution to the discourse social inclusion in the society. Satunama is known especially for its efforts to advocate human rights protection for marginal groups and freedom of religion for the followers of indigenous faiths.[Di Indonesia, agama-agama pribumi telah mengalami diskriminasi yang disebabkan oleh kebijakan dan lingkungan represif, diskriminatif dan pragmatis. Artikel ini membahas peran dan kontribusi Satunama dalam mempromosikan keterbukaan atau inklusi sosial khususnya pada para penganut kepercayaan lokal di Indonesia. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kajian lapangan yang ditekankan pada perolehan data primer dari subjek-subjek penganut keyakinan lokal. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisa menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, dan data primer dan sekunder dianalisa secara kualitatif. Penafsiran pemerintah yang membedakan agama dari keyakinan telah memunculkan masalah di kalangan penganut keyakinan lokal di Indonesia. Kebijakan yang dihasilkan Pemerintah Indonesia sungguh sangat diskriminatif dan seakan cenderung memaksa para penganut keyakinan lokal itu untuk mengidentifikasi diri mereka sebagai pengikut salah satu agama resmi yang bukan sama sekali seperti yang mereka anut. Ini tentunya terjadi saat proses penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran. Passport dan beberapa identitas diri dan dokumen lain. Ini berdampak pada merasa terpinggirkannya penganut keyakinan lokal dan terkucilkannya dari publik. Satunama adalah salah satu LSM di Yogyakarta yang dikenal karena peran dan kontribusinya dalam wacana-wacana inklusi sosial dalam masyarakat. Satunama dikenal terutama akan upaya-upayanya untuk mendampingi dan mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia untuk kelompok-kelompok terpinggirkan serta untuk kebebasan dalam beragama bagi penganut agama lokal.

Korupsi Massal dalam Perspektif Nomokrasi Islam (Studi Kasus Korupsi DPRD Malang)

Korupsi merupakan permasalahan pelik di Indonesia. Tindakan korupsi yang mereka lakukan itu bukan hanya terjadi di pusat saja tapi juga di daerah. Salah satu kasus korupsi yang menjadi sorotan adalah korupsi massal DPRD Kota Malang. Ditinjau dari kaca mata nomokrasi Islam, korupsi massal tersebut telah menabrak prinsip-prinsip yang ada, seperti: prinsip kedaulatan (otoritas tertinggi), prinsip pengelolaan negara, prinsip relasi negara dan masyarakat dan prinsip tujuan sebuah negara. Perbuatan mereka dapat dikategorikan sebagai sariqah al-kubra (pencurian besar) yang hukumannya adalah hukuman mati. Selain itu, tindakan korupsi yang mereka lakukan tersebut juga telah melanggar norma-norma yang ada, baik secara ideologis, yuridis maupun sosiologis

Analisis Kinerja Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang Tahun 2012-2014

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang berdasarkan rasio keuangan tahun 2012-2014. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi terhadap laporan realisasi anggaran. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis Rasio Efektivitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dan Rasio Pertumbuhan PAD. Hasil analisis kinerja keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa Rasio Efektivitas PAD sangat efektif, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan suatu daerah mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah. Rasio Pajak Daerah terhadap PAD dapat dikatakan sangat baik dan Rasio Pertumbuhan PAD dikatakan menurun

Islam dalam Pandangan Surat Kabar Jepang di Jawa (1916-1941)

This article aims to describe the views of Japanese newspapers published in Java between 1916 and 1941 on Islam as the most important aspects of the indigenous people’s life the island. The main sources used in this study were writings about Islam that appeared in three Japanese newspapers, namely Tjahaja Selatan, Java Nippo, and Sinar Selatan. In these writings, Islam is not only viewed from a spiritual perspective, but also political, as something that was always in conflict with the colonial government in particular, and the West in general. This view is influenced by developments related to Islam that occur both locally and globally. In the local context, at that time a modern Islamic movement was emerging in Java, while globally, there was also Pan-Islamism that spread and meet with Asianism in Japan

The constitutional rights of indigenous beliefs adherents in minority fiqh perspective

Indigenous Beliefs Adherents (Penghayat Kepercayaan) who were victims of injustice filed a judicial review and finally brought out to Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. This decision became the legal basis for Indigenous Beliefs Adherents to obtain their constitutional rights: recognition, respect, and protection by embedding the beliefs they believe in on the electronic ID card (e-KTP). This study aims to analyze based on the epistemology of minority fiqh on the constitutional rights of Indigenous Beliefs Adherents. In contrast to many studies that place minority fiqh in defense of Muslim minorities in the West, this study develops minority fiqh for non-Muslim minorities in Muslim-majority countries. This article uses normative legal research, with qualitative descriptive analysis with a case approach that analyzes Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. The study results show that the Constitutional Court Decision viewed from the perspective of minority fiqh is very relevant. Because the purpose of Islamic law is none other than to protect minorities, including freedom of religion. Minority fiqh is also in line with the concept of constitutional rights. The Constitutional Court Decision restores Indigenous Beliefs' constitutional rights to the same level as other religious groups.

Perlindungan Hukum Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 Perspektif Hukum Responsif

Abstract: Indigenous People Adherents are a group that currently still exists in Indonesia. Their existence actually existed long before the existence of the Indonesian state itself. This group has spiritual values that they inherited and preserved from their ancestors in ancient times. However, their existence before the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016 was often marginalized, and received discriminatory services. Finally, the Constitutional Court decided that the application for a judicial review of the Adminduk Law was contrary to the constitution. This study is a normative research library study. The data used is secondary data which consists of several legal materials including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The approach in this study is the statute approach conceptual approach, and finally historical approach. There are 2 (two) questions that the writer will examine. First, how is the protection of followers of the belief after the Constitutional Court Decision Number 97/PUU-XIV/2016. The second is how to protect Indigenous People's Adherents of the a quo Post Decision Belief in a responsive legal perspective. In this study, the authors found that the current Indonesian government has issued legal products after the quo decision. Existing regulations can at least protect them in Indonesia. Especially in the public service sector which is the main door to obtaining services and other rights. When viewed from a responsive legal perspective, it can be interpreted that the Indonesian government is in line. Even though some regulations still have not optimally regulated the protection of adherents of belief. The Indonesian government has responded well by issuing legal products after the decision of the Constitutional Court was decided.Kewords: Indigenous People Adherents; Constitutional Court; Human Rights: Responsive Law; Legal ProtectionAbstrak: Penghayat kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan kelompok yang saat ini masih eksis di Indonesia. Keberadaan mereka sebenarnya sudah ada jauh sebelum adanya negara Indonesia itu sendiri. Kelompok ini memiliki nilai-nilai spiritual yang mereka warisi dan lestarikan dari nenek moyang atau leluhur pada zaman dahulu. Namun, keberadaan mereka sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 kerap kali termarginalkan dan mendapatkan pelayanan diskriminatif. Akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa permohonan judicial review UU Adminduk bertentangan dengan konstitusi. Kajian ini merupakan kajian library research normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari beberapa bahan hukum meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pendekatan dalam penelitian ini adalah statute approach, conseptual approach, terakhir historical approach. Terdapat 2 (dua) pertanyaan yang akan penulis teliti. Pertama, bagaimana perlindungan terhadap penghayat kepercayaan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016. Kedua bagaimana perlindungan terhadap Penghayat Kepercayaan Pasca Putusan a quo dalam kaca mata hukum responsif. Hasil dari kajian ini penulis menemukan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sudah mengeluarkan produk-produk hukum pasca adanya putusan a quo. Regulasi yang ada setidaknya dapat menjadi pelindung para penghayat kepercayaan yang ada di Indonesia. Terlebih dalam sector pelayanan public yang menjadi pintu utama untuk memperoleh pelayanan dan hak-hak lainnya. Apabila ditinjau dalam kaca mata hukum responsif dapat diartikan bahwa pemerintah Indonesia telah sejalan. Meskipun memang masih terdapat beberapa peraturan yang belum optimal mengatur mengenai perlindungan terhadap penghayat kepercayaan. Pemerintah Indonesia telah merespon dengan baik dengan mengeluarkan produk-produk hukum pasca diputuskannya putusan Mahkmah Konstitusi.Kata kunci: Pengahayat Kepercayaan; Mahkamah Konstitusi; Hak Asasi Manusia; Hukum Responsif; Perlindungan Huku

PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Abstrak: Pemilihan presiden di Indonesia mengalami berbagai dinamika yang sangat signifikan. Akan tetapi, perubahan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden dirasa sebagian orang masih memiliki kekurangan, yakni dengan adanya sistem presidential threshold atau ambang batas syarat calon presiden dan wakil presiden yang menjadi pro dan kontra. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur mengenai presidenstial threshold merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mencari pemimpin yang baik dan bentuk konkret dari amanah konstitusi. Hal ini sebagaimana dalam Islam juga mengajarkan mengenai syarat calon pemimpin. Akan tetapi, presidential threshold sarat akan kepentingan politik, sehingga adanya presidenstial threshold bisa menjadi kamuflase elit politik yang hanya mengutamakan kepentingan kelompoknya saja. Oleh karena itu, apabila hal ini terjadi maka kemanfaatan (maslahah) dan kebaikan bersama (public good) bangsa Indonesia jauh di depan mata.Kata Kunci: Tindak Pidana Siber; Kompensasi; Perdagangan Oran

ANALISIS PENGARUH AGRESIVITAS PAJAK TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY : UNTUK MENGUJI TEORI LEGISTIMASI (Studi Empiris Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013)

This study aims to examine the influence of corporate tax aggressiveness with corporate social responsibility (CSR): to test legitimacy theory. Independent variables used in this study is the tax aggressiveness that is measured using three proxies, that are effective tax rates (ETR1 and ETR2) and the book tax differences (BTD), while the dependent variable in this study is corporate social responsibility (CSR). This study uses four control variables; include return on assets (ROA), leverage, size, and capital intensity. This study developed a research conducted by Lanis and Richardson (2013). Samples of this research are companies listed on Indonesia Stock Exchange in 2013. The samples were selected by using purposive sampling method. Total number of listed companies is 516 sample companies. After going through the data processing stage, there are 83 samples that should be excluded from the samples because they do not have or do not publish CSR reports, and then 119 samples should also be removed because those companies has negative profit, so the total final sample used was 314 companies. The analysis test is conducted using a regression analysis model called ordinary least square. The result shows that the corporate tax aggressiveness gives positive effect on the disclosure of CSR, but it had not significant effect when it was measured by using ETR1 and BTD. However, the result had a significant effect when it was measured by using ETR2. According to the results obtained by a calculation by using proxy ETR2, companies that commit aggressiveness acts will reveal greater CSR compared to companies that do not do it. This justifies the legitimacy theory in the context of tax aggressiveness

IDENTIFIKASI CEDERA DAN PENANGANAN CEDERA SAAT PEMBELAJARAN PENJASORKES DI SEKOLAH DASAR SE - KECAMATAN MREBET KABUPATEN PURBALINGGA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis cedera yang terjadi saat proses pembelajaran pendidikan jasmani di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga dan tingkat pengetahuan guru penjasorkes tentang penanganan cedera khususnya pertolongan pertama. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif menggunakan metode survei dengan instrumen angket. Metode pengambilan sampel adalah dengan sampel populasi yang meliputi 40 orang responden dari 33 sekolah dasar yang berada di Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga. Teknik analisis data yang digunakan dalam menganalisis adalah dengan statistik deskriptif dengan persentase. Berdasarkan penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa jenis cedera yang sering terjadi saat proses pembelajaran penjas di Kecamatan Mrebet adalah cedera ringan sebanyak 60,58%, 21,17% untuk cedera sedang, dan 18,24% untuk cedera berat. Hasil dari analisis pengetahuan guru tentang penanganan cedera termasuk dalam kategori baik sekali yaitu sebanyak 4 orang responden (10%) yang memiliki kategori baik sebanyak 20 orang responden (50%), 15 orang (37,50%) masuk dalam kategori cukup, dan 1 orang (2,50%) berada dalam kategori kurang. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan guru penjas di Kecamatan Mrebet tentang prosedur penanganan cedera adalah baik. Kata kunci: jenis cedera, penanganan ceder

PENERAPAN METODE THINK PAIR SHARE UNTUK MENINGKATKAN AKTIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA PADA MATERI PERSAMAAN KUADRAT SISWA KELAS X.3 SMA PGRI 1 PONOROGO TAHUN PELAJARAN 2012/2013

igit Baskoro Aji. 2014. Penerapan Metode Think Pair Share untuk Meningkatkan Aktivitas dan Prestasi Belajar Matematika pada Materi Persamaan Kuadrat Siswa Kelas X.3 SMA PGRI 1 Ponorogo Tahun Pelajaran 2012/2013. Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Pembimbing I: Drs. Jumadi, M.Pd. Kata Kunci: Metode TPS(Think Pair Share), Aktivitas Siswa, Prestasi Belajar Salah satu penyebab rendahnya prestasi belajar matematika siswa kelas X.3 SMA PGRI 1 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 adalah masih banyaknya guru yang menerapkan pembelajaran konvensional, di mana dalam pembelajaran ini siswa cenderung bersikap pasif, sedangkan guru cenderung berperan dominan. Dengan metode pembelajaran yang demikian, penguasaan siswa terhadap konsepkonsep matematika menjadi sangat kurang. Hal inilah yang akan berdampak pada rendahnya prestasi belajar siswa. Oleh karena itu dibutuhkan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar siswa dapat aktif sekaligus tertarik dan bersemangat dalam pembelajaran matematika. Salah satu metode pembelajaran yang bisa dijadikan alternatif adalah metode Think Pair Share. Aktivitas dalam pembelajaran ini menekankan pada kesadaran siswa untuk belajar mengaplikasikan pengetahuan, konsep, keterampilan kepada siswa yang membutuhkan dan setiap siswa merasa senang menyumbangkan pengetahuannya kepada anggota lain dalam kelompoknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar matematika siswa, serta mengetahui kemampuan pengelolaan pembelajaran oleh guru menggunakan metode Think Pair Share pada siswa kelas X.3 SMA PGRI 1 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana tiap siklus terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas X.3 SMA PGRI 1 Ponorogo yang berjumlah 24 siswa, yang terdiri dari 8 siswa laki-laki dan 16 siswa perempuan. Sumber data berasal dari guru dan siswa. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi dan tes. Prosedur penelitian terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode Think Pair Share pada siswa kelas X.3 SMA PGRI 1 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 dapat meningkatkan aktivitas siswa karena pada siklus 2 banyaknya aspek aktivitas yang masuk kategori efektif adalah 6. Selanjutnya, penerapan metode Think Pair Share pada siswa kelas X.3 SMA PGRI 1 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 juga dapat meningkatkan prestasi belajar matematika siswa, karena pada siklus 2 diperoleh rata-rata nilai tes akhir siklus sebesar 76,96 dan persentase banyaknya siswa yang tuntas belajar sebesar 76,17%. Kemampuan pengelolaan pembelajaran oleh guru menggunakan metode Think Pair Share pada siswa kelas X.3 SMA PGRI 1 Ponorogo tahun pelajaran 2012/2013 efektif, karena pada siklus 2 diperoleh rata-rata kemampuan pengelolaan guru sebesar 3,82 sudah mencapai xix predikat baik. Hal-hal di atas sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ditetapkan