PEMBELAJARAN BAGI MAHASISWA DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Tujuan dari artikel ini untuk memberikan masukan terkait bagaimana seharusnyapembelajaran bagi mahasiswa diperguruan tinggi dalam Penyusunan PeraturanDaerah. Bagaimana pembelajaran diberikan pada kurikulum dengan mata kuliah diklatpraktek penyusunan perundang-undangan, pada mahasiswa semester enam atau genap.Perlu mempertajam inovasi baru, sehingga mahasiswa dapat terlatih dan trampildalam membuat rancangan Produk Daerah. Metode penelitian yang digunakan dengandengan penelitian doktrinal yaitu undang-undang seperti peraturan-peraturan yangberkaitan dengan pembentukan perundang-undangan. Data yang gunakan yaitu studikepustakaan yang berupa peraturan-peraturan resmi negara, serta data sekunder yangbersifat publik yaitu jurnal-jurnal penelitian, buku dan berita-berita lainnya. Untukmenjawab penelitian ini penulis mengunakan penelitian diskriptif yaitu prosespenyelidikan yang dapat mengambarkan subyek ataupun obyekyang diteliti.Kesimpulan yang diperoleh yaitu inovasi baru dengan mempertajam pada konsepimplentasi penyusunan Peraturan Daerah dengan berbagai rangkaian kegiatan yangdiberikan seperti kerjasama dengan lembaga penyusun Peraturan Daerah; Kuliah kerjalapangan di lembaga daerah yaitu DPRD; kegiatan seminar legal drafting; ForumGrup Disscusion(FGD) Perancangan Peraturan Daerah; kopetisi kemahiran dalamlegal drafting, sehingga kedepannya mahasiswa memiliki good skill dan shoff skill

The Reinforcement of Local Institution In Supervising Local Regulation In Indonesia In 2020

This research aims to give an explanation about the reinforcement of local supervisory institutions over local regulation in the future since 2020, playing an important role as the manifestation of local autonomy, so that the regulation establishment under supervision ending up with the revocation of local products can be minimized, recalling many revocations conducted in 2016, indicating that local regulation is problematic. This article was the result of a doctrinal study with library study and secondary data. The conclusion of the research was that in Indonesia there is a preventive supervision over local legal products by the government, including the Governor and repressive supervision conducted following a decision having legal consequence (rechtsgevolgen) in both autonomy and deconcentration duty fields. The reinforcement of local institutions focuses on good governance by actually applying an accountable, transparent governmental system and public participation since 2020. The presence of local legislative assembly and governmental representatives entering into the elements of local regulation development is reinforced, moreover, in the presence of the latest rules related to the Legislative Assembly, reinforcing regulation evaluation. The duty of supervising local regulations not ending up with revocation can be used as a recommendation to the government in the revocation of local regulations

PROBLEMS FOR THE DEVELOPMENT OF LEGISLATION REGULATIONS IN INDONESIA

This article is a discussion of problems related to the preparation of existing laws and regulations in Indonesia, where many of the formations seem rushed, the procedures/formalities are only carried out as a formality. The methodology used is a normative study, which focuses on the legal approach. Other data sources used are articles and journals. The results of the study that can be concluded that the preparation of Legislation is regulated in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, where there is regulated how the procedure/systematic of its formation, the principles are contained in Article 5, also the content material is in Article 10. There is a need for greater involvement by the community, because the principle of openness, which is still lacking, moreover the impact of the law made on the community, must also provide benefits to the community. The number of laws and regulations that are formed if the visit is canceled is considered a legal product made by the government is not good, for that utilizing virtual media can increase public trust and participation in the formation of existing laws and regulations in Indonesia

DYNAMICS OF CONSTITUTION IN 1945 AMENDMENTS AS A CONSTITUTIONAL IN INDONESIA

The constitution is often equated with the Constitution as the basic law is written. However, the Constitution of having understanding wider. The Constitution does not only include a written rule that constitution, but the unwritten rule, the basic rules are raised and maintained in the practice of statecraft or called by convention. The Constitution is the constitutional system in the form of written and unwritten rules set out together to govern a country. Where the nature and function of the constitution is there limitation of government power so that the implementation of power is not arbitrary. Thus, the rights of citizens are expected to be protected. 1945 was passed by the state constitution PPKI as Indonesia on August 18, 1945. In practice, the 1945 Constitution of Indonesia has been transformed into constitutional RIS (December 27th 1945- August 17, 1950), later transformed into a Provisional Constitution of 1950 (August 17th 1950s July 5th, 1959), until it became 1945 again but with amendments in 1999, 2000, 2001 and 2002. An amendment to the 1945 Constitution because their demands strong 1945 changes of society. People feel that the charge 1945 times many are not appropriate

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SANKSI HUKUM YANG DIJATUHKAN OLEH HAKIM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Bangsa kita kini telah menjadi salah satu negara sasaran pengedar gelap Narkotika dan Psikotropika (Illict Traffic Of Drug), bahkan telah berkembang menjadi salah satu negara produsen Psikotropika ( Narkotika dan Obat-obat Terlarang) dan Psikotropika. Peredaran Psikotropika tidak hanya di kota-kota besar, tetapi sudah merebak dikota-kota kecil, bahkan sampai pedesaan. Sulaksana menyatakan bahwa peredaran gelap Psikotropika merupakan kegiatan terorganisasi oleh orang-orang atau sindikat yang mengendalikan keuangan dan operasi tanpa menangani sendiri Psikotropikanya (Sulaksana:2003:35). Sindikat kejahatan profesional yang terorganisasi sangat rapi dan ini terus menjadi incaran petugas hukum. Hanya sedikit pelaku pengedar Psikotropika yang terjerat hukum, yang banyak tertangkap dan di proses peradilan di Indonesia adalah para pengedar atau pengecer kecil, bukan gembongnya

KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Dengan adanya perubahan tersebut maka berubah pula tatanan struktur tatanegara Negara Indonesia. Perubahan terjadi untuk memperbaiki sitem tatanegara Indonesia yang dinilai memiliki kecacatan terhadap keberlangsungan hidup baik dari sisi pemerintahan maupun terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, yang tentunya mengarah untuk perbaikan Negara Indonesia itu sendiri.Peneliatan ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mengambil data-data dari aturan-aturan hukum,buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta dari internet, yang nantinya penulis gunakan sebagai jawaban-jawaban dari tulisan yang penulis buat.Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam sesuai yang diinginkan dengan mengacu pada sifat pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan  teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data yang dikumpulkan lewat buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan/artikel-artikel ilmiah.Undang-undang Dasar 1945 adalah produk dari manusia yaitu masyarakat Indonesia yang dijadikan oleh Negara Indonesia sebagai Dasar Negara Oleh karena itu dijelas dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah, sebab secara material memuat pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia dan karena itu terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang hanya satu kali terjadi dan merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin terulang lagi. Walaupun perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Dasar 1945 bukan berate mengantikan Undang-undang Dasar 1945 tetapi menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi lebih baik lagi

HUKUM DAN KEBIJAKAN HUKUM AGRARIA DI INDONESIA

Dualisme aturan yang mengatur sebelum terbentuknya Undang-undang pokok Agraria Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agraria, dimana perbedaan aturan hukum bagi orang Indonesia dan bukan orang indonesia terkait dengan hak tanah menjadikan dasar penggagas yang mendasar sebagai negara hukum untuk dibentuk suatu aturan hukum yang pasti yang berkaitan dengan pertanahan di Negara Indonesia.Alasan dari pengambilan judulan ini untuk mengkaji dan memberikan wawasan dibidang agraria dalam hukum dan kebijakan hukum agraria di Indonesia kepada masyarakat luas.Metodelogi dari penelitian ini menggunakan studi normatis atau studi kepustaakan, karena kajian yang diperoleh berdasarkan refrensi dari buku-buku, artikel, maupun peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum agraria atau kebijakan pertanahan.Hasil penelitian dapat disimpulkan kebijakan hukum agraia yang terbentuk melalui UUPA No.5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Hukum Agrari itu dibentuk dengan tujuan Meletakkan dasar-dasar bagi penyusun Hukum Agraria Nasional yang merupakan alat untuk membawa kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur, Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan, Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya

HUKUM SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK DALAM ERA GLOBALISASI

Globalisasi merupakan pergeseran fase/proses perkembangan secara global yang memiliki dampak positif maupun dampak negatif baik dalam segala sektor politik, hukum, budaya, sosial maupun ekonomi itu sendiri. Indonesia adalah negara berkembang yang mau tidak mau harus mengalami fase globalisasi tersebut, dimana tidak dapat kita elakan bahwa legalisasi yang ada dinegara kita masih sangat lemah dalam membentengi era globalisasi. Hukum yang dimiliki bangsa Indonesia tidak dapat kita pungkiri merupakan tranplantasi dari produk-produk hukum kolonial, dimana yang pada saat ini diupayahkan untuk membagun hukum nasional. Hukum nasional yang dibentuk merupakan wujud dari jiwa masyarakat indonesia bukan sebagai alat politik yang hanya dipergunakan atau bermanfaat bagi masyarakat asing yang dalam hal ini adalah negara asing. Untuk itu hukum yang dipergunakan sebagai instrumen politik hendaknya dapat memebrikan kemanfaatan bagi bangsa indonesia. Perjanjian-perjanjian Internasional yang terbentuk bukan sekedar kepentingan satu pihak tetapi harus didasarkan pada kepentingan multilateral.Kata Kunci : Globalisasi, Intrumen Politik, Bangsa Indonesi

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA

Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik

AGRARIAN LAND POLICY ON LAND IN INDONESIA POST REGIONAL AUTONOMY

This study aims to discuss the agrarian law policy in the land sector in Indonesia after regional autonomy. The method used in this research is a normative juridical approach by examining and interpreting theoretical matters regarding the principles, conceptions, doctrines, and legal norms related to land law after post regional autonomy. The research specifications in this research are descriptive analytic using secondary data, including primary legal materials consisting of statutory regulations, official records or minutes of the formation of laws and regulations relating to the issues discussed, and secondary legal materials including books, legal journals., and papers. This study result is that agrarian land policies began in the reform era during the reign of President BJ Habibie, who issued Presidential Decree No. 48/1999 concerning the Policy and Regulatory Study Team in the context Landreform implementation. This policy applies simultaneously with the initiation of regional autonomy. The existence of agrarian reform, especially in the land sector, aims to be advanced, just and independent. The transformation of agrarian reform lies in the arrangement of agrarian resources in an effort to eliminate gaps in land tenure rights and change the pattern of agricultural life to be more productive and sustainable.Keywords: agrarian law; land; post regional autonomy.Penelitian ini bertujuan untuk membahas kebijakan hukum agraria di sektor pertanahan di Indonesia setelah otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan memeriksa dan menafsirkan hal-hal teoritis mengenai prinsip, konsepsi, doktrin, dan norma hukum terkait hukum pertanahan setelah pasca otonomi daerah. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah analitik deskriptif menggunakan data sekunder, termasuk materi hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, dan materi hukum sekunder termasuk buku, jurnal hukum, dan makalah. Hasil kajian ini adalah kebijakan lahan agraria dimulai pada era reforma pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, yang menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999 tentang Tim Kajian Kebijakan dan Regulasi dalam rangka implementasi Landreform. Kebijakan ini berlaku bersamaan dengan inisiasi otonomi daerah. Adanya reforma agraria, khususnya di sektor pertanahan, bertujuan untuk maju, berkilasi dan mandiri. Transformasi reforma agraria terletak pada penataan sumber daya agraria dalam upaya menghilangkan kesenjangan hak penguasaan lahan dan mengubah pola kehidupan pertanian menjadi lebih produktif dan berkelanjutan.Kata kunci: hukum agraria; daratan; pasca otonomi daerah