Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalambentuk pelayanan kesehatan secaramenyeluruh,dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaituseperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Tujuan daripenelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ialah Dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan

Tanggung Jawab Negara terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalambentuk pelayanan kesehatan secaramenyeluruh,dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaituseperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, Tujuan daripenelitian ini ialah untuk mengetahui bentuk tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini ialah Dalam pemenuhan hak dasar warga negara atas kesehatan, pemerintah terikat tanggung jawab untuk menjamin akses yang memadai bagi setiap warga negara atas pelayanan kesehatan yang layak dan optimal. Sebagai upaya untuk menghormati, melindungi dan memenuhi kewajiban negara dengan mengimplementasikan norma-norma HAM pada hak atas kesehatan

PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN EKSPLOITASI TERHADAP ANAK DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

 Abstract: The problem of child exploitation is considered widespread in the community because there are many children employed as road workers. There are no age restrictions for families whose economy is insufficient to employ their children to support the economy. Bengkulu City is one of the areas where there are child problems that are quite worrying. The number of street children in Bengkulu City on highways such as Simpang Lima, Simpang Jam, and other locations shows that there are problems in the lives of children in Bengkulu City, efforts by the local government to overcome the crime of child exploitation in the city of Bengkulu. The government is responsible for providing free education and/or support or special services to children from disadvantaged families, neglected children, and children in remote areas.Keywords: local government; child exploitatio

UPAYA PEMBENTUKAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) SEBAGAI BENTUK PERWUJUDAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KOTA BENGKULU

Abstract: Consumer protection is an inseparable part of healthy business activity. In a healthy business activity there is a balanced relationship of legal protection between consumers and economic actors. The lack of balanced protection leads to a weak position for consumers, especially when the product is limited, so that economic operators can abuse their position by monopolizing production and marketing, which of course is very detrimental to consumers. The problems that arise are due to the lack of socialization in consumer protection, which in many cases leads to disputes between consumers and economic operators. Disputes that arise after consumers feel harmed by such business actors have resulted in the protection in Bengkulu City still being repressive. This is the background to the problem of the efforts to set up the Consumer Dispute Settlement Board (BPSK) as an administrative authority in the city of Bengkulu to protect consumer interests on the basis of Consumer Protection Act No. 8 of 1999.Keywords: Consumer protection, consumer dispute, BPS

HUKUM WARIS ISLAM DALAM PELAKSANAAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT ENGGANO BENGKULU

Kekerabatan suku bangsa masyarakat pulau Enggano dipertimbangkan melalui keturunan ibu (matrilineal). Sistem kekerabatan matrilineal merupakan sistem kekerabatan yang anggota-anggotanya menarik garis keturunan hanya dari pihak ibu saja terus menerus ke atas karena faktor historis etnik Enggano dahulu sering berperang antar suku dan seringnya kaum lelaki yang merantau meninggalkan kampung halaman, sehingga agar harta tidak hilang dan tetap terjaga harta waris dilimpahkan kepada anak perempuan tertua. Hukum Waris Islam di dalam Masyarakat Enggano dipahami secara subtanntif, bahwa terdapat nilai-nilai dalam agama Islam yang sudah diadopsi dan mewarnai sistem hukum adat yang mereka terapkan dimasyarakat selama ini. Ada kecenderungan keengganan masyarakat menerapkan hukum waris Islam karena menganggap bahwa hukum waris Islam terlalu banyak aturan yang pada akhirnya menjauhkan dari rasa keadilan dalam proses pembagian waris. Keadilan yang dipahami oleh masyarakat adalah keadilan yang mendasarkan atas keadilan dalam perspektif hukum adat; Masyarakat Bengkulu menempatkan hukum waris Islam dalam berbagai dimensi, berdasarkan pemahamannya terhadap pewarisan yang sebatas menggunakan prinsip keadilan menurut perspektif adat. Oleh karena itu, hukum waris Islam ditempatkan dalam dua dimensi, yaitu: pertama, menempatkan hukum waris Islam sebagai sebuah tata aturan yang berisi nilai-nilai agama, yang bagi masyarakat Enggano nilai-nilai tersebut sudah diterapkan dalam hukum waris adatnya. Kedua, hukum waris Islam ditempatkan seperti halnya hukum adat. Pemahaman masyarakat Enggano bahwa apa yang diyakini sebagai hukum waris adat yang sudah mengadopsi hukum waris Islam pada akhirnya menempatkan pemahamanya pada dimensi yang ambigu. Satu sisi mereka menganggap bahwa hukum waris yang diterapkanya sebagai sebuah tata aturan yang sudah relavan dan tidak bertentangan dengan hukum waris Islam. Sementara disisi yang lain, implementasi dari hukum waris adat tersebut masih jauh dari prinsip dasar hukum waris Islam. Dalam perspektif teori konstruksi sosial, bahwa pemahaman dan pelaksanaan masyarakat Enggano terhadap hukum waris Islam merupakan bentuk dari kristalisasi nilai-nilai yang mereka yakini sebagai sebuah tata aturan yang merupakan konstruksi dari kebiasaan dan adat budaya masyarakat Rejang dan Serawai. Sehingga pada akhirnya konstruksi ini merupakan perpaduan antara nilai-nilai lama yang sudah ada (adat) dengan nilai-nilai agama yang dianutnya (nilai Islam). Meskipun nilai baru yang lahir bukan merupakan bentuk asimilasi, tetapi bentuk dari akulturasi. Kata Kunci : Hukum Waris Islam, Pelaksanaan dan Pandangan Masyarakat Enggano   &nbsp

The Role of the Department of Industry and Trade in Protecting Consumer Interest in Bengkulu City

Consumer protection is an inseparable part of a healthy business. In a healthy business activity, there is a balance of legal protection between consumers and business behavior. The absence of consumer protection is in a weak position, especially if the product produced is a limited product type, so that business actors can abuse their position by monopolizing marketing production, this of course will be very detrimental to consumers. Consumer protection is in the public interest, therefore it is a hope for all people in every country in the world to be able to make it happen. The form of consumer protection is from various interrelated relationships. The relationship between consumers, business actors and the government. Consumer protection is an inseparable part of healthy business activities. In healthy business activities there is a balance of legal protection between consumers and business actors. this is the background to the problem of the role of the industry and trade service in protecting the interests of consumers in the city of Bengkulu which has been regulated in Indonesia according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Therefore, researchers are interested in conducting thesis research with the title "ROLE OF THE DEPARTMENT OF INDUSTRY AND TRADE IN PROTECTING CONSUMER INTEREST IN BENGKULU CITY.” data sources in the field. This research is descriptive in nature, namely explaining or explaining why the event occurred, intending to know the state of something about what and how, how much, to what extent and so on. because the research taken is from the facts that exist in a society, legal entity and obtained from data taken in the field

Legal Analysis Of The Decision Number: 22 / Pdt.g / 2019 / Pn.bgl. to The Employment Contract Between Cv. Tapan Gems Construction With Public Works And Spatial Planning Department Bengkulu Province

The purpose of this research is to find out the legal responsibility in the event of the failure of one of the parties in case number 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. (2). To review the judge's considerations and legal bases in decision No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl. This type of research is normative legal research using qualitative methods. The results of this study show that the legal responsibility in the event of late payment by one of the parties in Case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl is to pay the damage suffered to the obligee, or briefly referred to as compensation if brought forward a judge, reimbursement of costs, losses and interest for failure to perform an agreement under Article 1243 of the Civil Code. The judge's reasoning and legal basis in the decision in case No. 22 / Pdt.G / 2019 / PN.Bgl was that the plaintiff could not prove the core of the problem in this case, that the construction of drainage and cliff coverings for the Muara-Aman-Test Road in Lebong Regency was 100% completed, Witness - the witnesses and the evidence presented by the defendant agree, the defendant was able to prove that the work done by the plaintiff was not 100%, but 60, 15% it was stated that the plaintiff does not execute the employment contract (contract) and thus the plaintiff cannot prove the reasoning of his claim, on the other hand the defendant was able to prove his counter-argument, so that the plaintiff's claim is completely rejecte

PERAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

Abstract: One of the reasons why the poor need legal protection is the equality of citizens before the law, there is no gap between the people and those who have money and positions, where both have the status of citizens in accordance with the legal system. In an atmosphere of a criminal justice system that has not yet reached the point of integration, there is a need to defend poor people or groups. The purpose of this study was to determine the role of legal advice and support institutions in providing legal support and community empowerment to the underprivileged. Using an empirical legal approach, this research focuses on the activities of the Legal Aid and Consultation Institute at the University of Muhammadiyah Bengkulu in fulfilling its role. The results of the study show that the Legal Consultation and Aid Institute is obliged to provide free legal aid through legal aid providers, but the information on the provision of free or free legal aid is not optimal, so there are still many accused or suspects with the law in Conflicted, not receiving legal advice/assistance from legal aid providers, thereby rendering the user powerless to deal with allegations/accusations/charges from the state. Keywords: Legal Aid Institutions, Free Legal Aid, Underprivileged Communitie

Pelaksanaan Sanksi Adat Serawai terhadap Pelaku Penggarap Tanah Ulayat Berdasarkan Hukum Adat Sebagai Hukum Positif Di Indonesia

Hukum adat yang diberlakukan masyarakat adat serawai khususnya di desa Sendawar memberikan dampak yang cukup besar dalam kehidupan sosial dan budaya. Masyarakat yang melanggar aturan hukum adat akan dikenakan sanksi adat yang sesuai dengan perbuatan yang dilanggar. Tujuan Penelitian adalah, Untuk menjelaskan Bagaimana Pelaksanaan sanksi adat serawai terhadap pelaku penggarap tanah ulayat berdasarkan hukum adat di desa sendawar, dan untuk mengetahui dan menjelaskan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat bagi masyarakat adat serawai desa sendawar, kecamatan semidang alas maras, kabupaten seluma. Jenis penelitian ini adalah empiris. Dengan menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi dan pegumpulan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan : pertama Pelaksanaan sanksi adat merupakan tindakan yang dilakukan oleh lembaga adat dalam rangka melaksanakan ketentuan hukum adat untuk memberikan hukuman kepada masyarakat yang melanggar ketentuan hukum adat, penyelesaian sanksi adat serawai tentang tanah pelaku pengarap tanah ulayat adalah melalui jalur non litigasi yaitu mediasi, lembaga adat mengumpulkan pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum adat, mengadakan musyawarah, memberikan putusan dan sanksi sesuai hukum adat serawai, kedua Hambatan dalam pelaksanaan sanksi adat yaitu Faktor Tempramen, Tingkat Pendidikan, Kedisplinan, Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam Mentaati peraturan Adat, Faktor Ekonomi dan Ketidaktahuan Masyarakat tentang Tanah Adat/Ulayat

Hak Asasi Manusia dan Pemenuhan Pendampingan Hukum (Advokasi Hukum Korban Penyalahgunaan Narkoba di Kota Bengkulu)

Selain pemakai, remaja dijadikan sebagai perantara untuk mengedarkan narkotika di tingkat sekolah. Beberapa remaja yang ditangkap sebagai pengedar tidak mengetahui mengenai apa yang disangkakan. Kewajiban memberikan bantuan hukum bagi orang atau kelompok miskin oleh advokat sejalan dengan prinsip justice for all dan hak untuk didampingi oleh advokat tanpa kecuali. Dalam sistem hukum pidana yang belum mencapai titik keterpaduan, pembelaan bagi orang atau kelompok miskin tetap diperlukan. Tulisan ini membahas mengenai peran pengacara dalam hal pendampingan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba di Kota Bengkulu. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum empiris dengan mengamati perilaku verbal maupun nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, informasi berkaitan pemberian hukum secara gratis belum maksimal. Masih banyak pengguna narkotika yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/ bantuan hukum yang menimbulkan ketidakberdayaan. Perlu adanya ketentuan untuk memberikan bantuan hukum kepada tersangka dan terdakwa yang disangka dan didakwa melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah lima tahun