Impact of Income on Households Patterns of Consumption of Street Vendors in Makassar City

Economic growth of Makassar City which is above average of the national economic growth about 7-8 percent per year makes the city as one of the magnet not least for economic actors in the informal sector. The high velocity of money in public spaces does not want to be wasted by economic actors in this sector to profit by peddling their merchandise or services. Indeed, the amount of profit is available to be one of the attractiveness for urbanization in the city. Utilization of spaces such as sidewalks and shop stalls by street vendors in doing their business to become a familiar phenomenon in major cities such as Makassar. The lack of assets and the level of education owned by the business actors become them make the public space as the only alternative in doing the business and is the source of their household livelihood. The phenomenon of poverty in the community does not discourage their intention to keep trying despite having to deal with government officials even against the law. Government policies in tackling poverty still cannot reduce this spatial problem such as creating jobs in the formal sector or providing space (market) to maintain their minimum consumption. The high dependence on the income of street vendors in maintaining their consumption patterns make this sector occupied by a lot of people who are categorized as poor. Based on these problems, the problem questions in this research is; the first, how the influence of business income and other income on the pattern of household consumption of street vendors in the city of Makassar; the second, whether influence of the business income greater than other income so that it can change the pattern of household consumption of street vendors in Makassar. The research method used in this research is descriptive and explanatory method. To test and analyze the effect of business income and other income on household consumption of street hawkers in Makassar City using Keynes consumption function through multiple regression. The value of constant 3.867.020.062 indicates if the independent variable has a value of zero or not then the big spending household consumption in the city of Makassar accounted IDR 3.867.020.062. Based on the results of research shows that business income affects the pattern of household consumption of street vendors in Makassar. Meanwhile, Other income does not affect

STUDI KOMPERATIF MODEL BUMDes DI KABUPATEN BANTAENG

Pendapatan masyarakat pesisir yang tergolong masih sangat rendah merupakan fenomena yang masih dapat terlihat di Kabupaten Takalar dan Pangkep. Berdasarkan baseline survey ketahanan pangan yang dilakukan oleh Oxfam bekerjasama dengan Perkumpulan Katalis pada tahun 2015 di dua daerah tersebut menunjukan bahwa hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas lahan pertanian dan rumput laut serta kurangnya modal usaha yang dapat diakses oleh masyarakat local. Hal tersebut mengindikasikan bahwa desa harus mengambil peran yang besar secara makro ekonomi untuk memecahkan masalah-masalah di pedesaan yang memberikan implikasi secara mikro ekonomi. Dengan demikian, berbagai lembaga ekonomi pedesaan menjadi bagian penting sekaligus dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif (deskriptif research) dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik field work research dan library research dengan teknik proporsive and snowball sampling dari lembaga BUMDes yang ada di Kabupaten Bantaeng. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat ditarik beberapa kesimpulan diantaranya; pertama, BUMDes yang dikembangkan di Kabupaten Banteng dapat mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi desa; kedua, unit usaha yang dikembangkan melalui BUMDes seperti unit usaha simpan pinjam, perdagangan, dan agroindustri dianggap mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir Kabupaten Takalar dan Pangkep. Kata Kunci: Model BUMDes, ekonomi pedesaan, pembangunan pedesaa

Dinamika Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pemerintah Lokal: Studi Kasus Program Pengelolaan Perikanan Budidaya di Kabupaten Pangkep

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu subjek utama dalam ranah administrasi publik yang mendukung baik buruknya tata kelola pemerintahan. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung ketercapaian program, menjadi salah satu penyebab tidak idealnya keberlangsungan program pemerintahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis seberapa jauh Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pangkep. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian deskriptif. Adapun data dianalisis menggunakan model analisis oleh (Miles & Huberman, 1994) dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan menggunakan pendekatan ladder of citizen empowerment  (Burns, Hambleton dan Hogget, 1994) yakni pelaksanaan program berada pada tingkat citizen non-participation dan tingkat citizen participation. (1) Citizen non-partcipation terlihat dari adanya distorsi informasi berupa civic hype dan poor information. Civic hype dimaksud sebagai upaya dinas untuk menarik minat warga dalam berpartisipasi sedangkan poor information terjadi dikarenakan adanya keterbatasan dinas dalam menjangkau pembudidaya pada daerah kepulauan. (2) Citizen participation, menyentuh aspek high quality information, genuine consultation, effective advisory board dan partnership. Keempat anak tangga tersebut menyiratkan bahwa tersedianya akses informasi dan wadah masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya. baik itu melalui kunjungan penyuluh, media sosial, musrenbang, maupun melalui lembaga kemasyarakatan

Kontrol Optimal Model Matematika Merokok dengan Perokok Berhenti Sementara dan Perokok Berhenti Permanen

Abstract This article discusses the optimal control of a mathematical model on smoking. This model consists of six population classes, namely potential to become smoker  snuffing class  irregular smokers regular smokers  temporary quitters  and permanent quitters  The completion of this research uses the Pontryagin minimum principle and numerically using the forward-backward Sweep method. Numerical simulations of the optimal problem show that with the implementation of education campaigns and anti-nicotine medicine, the smokers can be decreased more quickly and the smoking population who quit permanently can be increased. The implementation of both through large amounts needs to be done from the beginning. The use of control in the form of education campaigns is of great value until the end of the research period means that it needs to be done continuously to reduce the number of smokers in the population.  Abstrak Artikel ini membahas tentang kontrol optimal model matematika merokok. Model ini terdiri dari enam kelas populasi, yaitu berpotensi sebagai perokok atau Potential Smokers (P), Snuffing Class (S), perokok tidak aktif atau Irregular Smokers (X), perokok aktif atau Regular Smokers (Y), perokok yang berhenti sementara atau Temporary Quitters (Qt) dan perokok yang berhenti permanen atau Permanent Quitters (Qp). Sistem diselesaikan dengan menggunakan prinsip minimum Pontryagin dan secara numerik diselesaikan dengan metode forward-backward Sweep. Simulasi numerik dari masalah optimal menunjukkan bahwa dengan adanya penerapan kampanye edukasi dan pemberian obat anti nikotin maka perilaku merokok lebih cepat berkurang dan meningkatkan populasi perokok yang berhenti secara permanen. Penerapan kedua kontrol tersebut dalam jumlah besar perlu dilakukan sejak awal. Penggunaan kontrol berupa kampanye edukasi bernilai besar hingga akhir tahun pengamatan artinya untuk menekan jumlah populasi perokok secara maksimal, kampanye edukasi harus dilakukan secara terus menerus

Akuntabilitas Pelayanan Publik Dalam Pembuatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Di Kantor Samsat Kota Makassar

Research Objectives This study aims to study, discuss Public Service Accountability in Making Motorized Vehicle Number Signs (TNKB) at the SAMSAT Office in Makassar City. This type of research is a type of case study research to collect more on the aspects of the relationship between institutions in fostering street vendors with 4 informants. Data collection techniques by observation, interview, documentation. The results of research conducted at the SAMSAT Office Makassar City. in public service accountability, namely criteria, namely: Procedure, Cost, Duration, Responsiveness, Inhibiting and Supporting Factors. Based on the results of the study shows the accountability of Public Services in Making Motorized Vehicle Number Signs (TNKB) at the Makassar City SAMSAT Office is going well but there are still some that can be handled because the SAMSAT office in Makassar City in making vehicle number signs (TNKB) is accountable according to rules in SAMSAT Makassar City Office.

Etika Pelayanan Publik Di Kantor Lurah Mangalli Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa

This research is to find out the Ethics of Public Service in the Mangalli Village Office, Pallangga District, Gowa Regency. This study uses a type of qualitative research using data collection techniques through in-depth interviews (in-depth interviews). The results of the study show that service ethics based on rights agreements have been going well because they have served the community regardless of race, ethnicity, religion and politics. The service ethic, namely justice here, has been well implemented by serving the community in a friendly manner. Furthermore, loyalty in the form of special honorary employees remains loyal to the agency regardless of how much salary they receive. And for accountability, it has not been fully implemented properly where employees arrive late to the office and go home before the set hour and employees who are still on an honorary status do not come to the office every day, so the service does not go well

ANALISIS KUALITAS PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Economic growth quality become one of benchmarks for the community to judge governments performance in solving social problems. The aims of this research are to analyze the quality of economic growth and to find out how to overcome the social problems caused by high economic growth in South Sulawesi Province. This research use the Poverty-Equivalent Growth Rate method and employment absorption elasticity analyze method and also use secondary data from 2007-2017. The results of this research are during the research period, South Sulawesi Province tend not to have quality of economi growth. The sectors which should have high employment absorption, evidently have low employment absorption elasticity. This causes the economic growth quality still hard to achieve for South Sulawesi Province’s government. Keywords : Economic growth’s quality, poverty, unemployment, inequality in income distributio

Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak

Child protection aims to maintain and protect the dignity and rights of children so that they do not experience violence or discrimination. The method used in implementing this community service activity is focus group discussion (FGD). The results of community service show that children who are not yet 18 years old receive legal protection according to Law No. 35 of 2014. Then there also needs to be legal protection for teachers when teachers implement disciplinary sanctions against students who violate school rules. This legal education can be a guide for the government, schools, and parents in looking at cases of violence against children. The government can develop appropriate programmes to reduce the number of violent incidents among schoolchildren by strengthening the role of teachers and parents. Parents need to understand the legal principles of child protection, while teachers, as substitutes for second parents, need to receive legal protection as regulated by the w. Republic of Indonesia Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers

PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA WINNING BERKAITAN DENGAN KEWENANGAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

Dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen ke-4 menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Dalam konsep Negara hukum ini maka kekuasaan Negara kemudian dibagi dan dipisahkan kedalam organ-organ Negara yang diatur didalam konstitusi atau UUD 1945. Pemisahan kekuasaan dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang berkuasa. Pemisahan kekuasaan dilaksananakan sesuai dengan prinsip checks and balances. Dalam pengabdian masyarakat ini menggunakan metode sosialisasi dan pendidikan hukum  kepada masyarakat dengan cara melakukan melakukan penyuluhan dan memberikan penjelasan serta ceramah kepada masyarakat desa winning Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara yang bertujuan meningkatkan pemahaman serta kesadaran tentang pengetahuan dibidang peraturan perundang-undangan berkaitan dengan kewenangan membentuk UU pada lembaga Negara di Indonesia. Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, kewenangan membentuk Undang-Undang adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. DPD sebagai lembaga yang mengusulkan suatu rancangan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah dan tidak bersifat mandiri seperti DPR dan Presiden. Perlunya penguatan kelembagaan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kemudian perlunya sosialisasi yang berkala berkaitan dengan tema –tema pembentukan suatu undang-undang yang melibatkan partisipasi masyarakat Secara Luas

Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Desa Laikang Kecamatan Mangrabombang Kabupaten Takalar

ABSTRAK Ketahanan pangan dan kemiskinan menjadi salah satu indikator pembangunan nasional. Oleh karena itu, arah pembangunan hendaknya dimulai dari desa ke kota dan sektor pertanian khususnya menjadi hal yang sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kondisi ketahanan pangan di Desa Laikang Kabupaten Takalar Sulawesi Selatan dengan menggunakan metode survei ketahanan pangan rumah tangga petani. Data yang digunakan berupa data cross section dengan besaran sampel sebanyak 79 responden rumah tangga dengan menggunakan teknik sampling acak. Ketergantungan rumah tangga terhadap sektor primer masih sangat besar terutama sektor pertanian. Mata pencaharian utama warga adalah rumput laut, dan juga mengelola lahan pertanian untuk menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung dan kacang hijau. Ketersediaan pangan lokal warga masih sangat rendah terutama beras.Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat produktivitas lahan seperti kurangnya persediaan air sehingga petani masih sangat bergantung pada curah hujan agar bisa menanam padi. Pendapatan rata-rata rumah tangga masih dapat digolongkan rumah tangga miskin. Hal ini disebabkan rendahnya produktivitas lahan pertanian maupun rumput laut serta kurangnya modal usaha sehingga tidak ada alternatif sumber pendapatan yang bisa diakses oleh rumah tangga miskin. Serta masih rendahnya pengetahuan gizi dan sanitasi rumah tangga (RT) yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan anggota RT