Peraturan Daerah Keindahan Kota Dalam Perspektif Pengayoman (Studi Analisis Muatan Asas Pengayoman Perda Kota Surakarta)

Kota Surakarta sebagai daerah pemerintahan administratif memiliki produk hukum peraturan daerah (perda) berkaitan dengan pengelolaan keindahan daerah, yakni Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 29 Tahun 1981 tentang Kebersihan dan Keindahan Kota, Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, dan Peraturan Daerah Kota Surakarta No 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan daerah yang dibentuk oleh pemerintahan daerah harus berpedoman pada asas-asas hukum peraturan perundangundangan yang baik. Muatan asas pengayoman harus menjiwai peraturan perundangan yang dibentuk agar peraturan tersebut dapat berlaku efektif sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui sejauh mana ditempatkannya muatan asas pengayoman dalam Perda di Kota Surakarta dan pengetahui peranan peraturan daerah keindahan dalam menciptakan keindahan di Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal/normatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah pola berpikir deduktif sebagai cara untuk memperoleh konklusi/kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peraturan daerah keindahan kota di Surakarta sudah menjadikan pengayoman sebagai muatan yang terkandung di dalamnya, namun pengayoman yang terkandung di dalam perda bersifat sektoral dan tidak memihak seluruh lapisan masyarakat secara umum. Perda keindahan kota juga mempunyai peranan yang penting untuk menciptakan keindahan kota di Surakarta untuk menciptakan keindahan kota yang Bersih, Sehat, Rapi dan Indah (BERSERI). Secara umum perda keindahan kota berperan untuk dijadikan landasan hukum pemerintah daerah untuk mengatur ketertiban, kebersihan, dan keindaha

Studi Evaluasi Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Baki

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Baki. Untuk mengetahui penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Baki Tahun 2011-2012. Untuk mengetahui permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Baki dan cara penyelesaiannya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian hukum yuridis empiris. Sumber datanya berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Baki meliputi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan dan pelaksanaan penagihan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan. Permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Baki adalah: a) Wajib pajak kurang menyadari pentingnya Pajak Bumi dan Bangunan; b) Wajib pajak bertempat tinggal diluar kota; c) Wajib pajak sering ganti nama identitas di tempat notaris; d) Sering terjadinya dobel nomor pajak. Cara untuk menyelesaikan permasalahan atau hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Baki adalah: a) Menyadarkan wajib pajak dengan mengadakan penyuluhan tentang pengetahuan perpajakan di setiap kelurahan; b) Mengadakan pemanggilan kepada wajib pajak atau mendatangi langsung kepada wajib pajak oleh petugas pajak dalam pendataan ulang. Hasil evaluasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Baki Tahun 2011-2012 belum seluruhnya efektif dan mengalami penurunan

Real-Time classification of various types of falls and activities of daily livings based on CNN LSTM network

In this research, two multiclass models have been developed and implemented, namely, a standard long-short-term memory (LSTM) model and a Convolutional neural network (CNN) combined with LSTM (CNN-LSTM) model. Both models operate on raw acceleration data stored in the Sisfall public dataset. These models have been trained using the TensorFlow framework to classify and recognize among ten different events: five separate falls and five activities of daily livings (ADLs). An accuracy of more than 96% has been reached in the first 200 epochs of the training process. Furthermore, a real-time prototype for recognizing falls and ADLs has been implemented and developed using the TensorFlow lite framework and Raspberry PI, which resulted in an acceptable performance

PELAKSANAAN HAK -HAK NORMATIF PEKERJA : Studi Tentang Tuntutan Pekerja dan Sikap Perusahaan Terhadap Pemenuhan Hak-hak Normatif Pekerja

Upah Minimum Regional (UMR) sebagai salah satu hak normatif pekerja telah diberlakukan seeara nasional terhitung mulai 1 April 1995, akan tetapi, seringkali hak normatif yang merupakan kontra prestasi pelaksanaan kewajiban itu baru dipenuhi setelah diwarnai oleh aksi unjuk rasa dikalangan pekerja. Bahkan di Jawa Timur ada 3 sub sektor industri yang berkeberatan untuk melaksanakan ketentuan UMR tanpa alasan yang jelas, yakni : Sub sektor perkebunan, sub sektor garmen dan sub sektor industri keeil. Penelitian lnl bertujuan untuk mengungkap permasalahan tentang hak-hak normatif apa saja yang diterima oleh para pekerja. Kemudian bagaimana sikap serta mekanisme pengusaha pada saat yang diterapkan. Penelitian lnl dilakukan di daerah Rungkut Industri dan Waru, berdasarkan pemikiran bahwa : Kedua daerah tersebut merupakan sentral industri yang eukup padat; Kasus pelanggaran hak-hak normatif pekerja oleh pengusaha seringkali terjadi; Pada umumnya hubungan industrial di kedua daerah tersebut memang sering bermasalah. Pengumpulan data primer melalui wawancara langsung dengan responden sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan masalah perubahan. Data yang terkumpul dianalisis berdasarkan teknik analisis Univarian (: deskripsi satu Variabel) yang dipertajam dengan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa, pada umumnya para pekerja dapat memperoleh (telah memperoleh) hak-hak normatifnya, meskipun untuk meraih tujuan tersebut harus melalui berbagai aksi unjuk rasa

Complexes of transition and nontransition metals of dithiocarbazate ion and their biological activities.

The complexation of the dithiocarbazate ion (DTCA−) with various metal ions, viz., Sn(II)/(IV), Bi(III), Sb(III), U(VI), Zr(IV), Th(IV), Al(III), Ni(II), Zn(II), and Cu(II) was investigated. Most of the complexes were hexa-coordinated with the exception of Cu(II), Ni(II), and Zn(II) complexes that were four-coordinated. The biological properties of the metal complexes revealed that in general the complexes of nontransition metals were more effective against microorganisms than those of transition metals. In particular, [Sb(DTCA)Cl2·2H2O] and [Al(DTCA)Cl2·2H2O] were found to have strong antimicrobial activities. A minimum inhibitory concentration of 300 μg/mL was recorded for the above two complexes against Pseudomonas aeruginosa while that against Bacillus cereus was found to be 700 μg/mL. None of the complexes were cytotoxic

Development of Quality Standards of Aegle marmelos L. Leaves

Aegle marmelos L (Rutaceae) is a moderately size deciduous tree, growing wild throughout the deciduous forest of India. It is commonly used in day to day life. In present investigation an attempt has been made for the pharmacognostical standardization and evaluation of Aegle marmelos leaves. The pharmacognostical evaluation comprises of detailed macroscopy, powdered microscopy, fluorescence analysis, quantitative microscopy and physical constants such as ash and extractive values. The leaves extracts were subjected to preliminary phytochemical screening. The data obtained in present study will serve as valuable tool for identification, authentication and detection of adulterants, standardization and quality control of the drug. The developed technique will also be useful for the standardization of formulations containing A. marmelos.ÂÂ

Appilaction On Spiral Design.

In this paper, we introduce a G2 planar cubic transition curve by using Habib's approach. This approach purposed in 2002 where the parameters are more complete and easier to read

Perbandingan Hukum Tentang Pelaksanaan Judicial Review Antara Negara Indonesia Dan Negara Jerman

System and mechanism for constitutional review (Judicial Review) has just been adopted into the constitutional system of Indonesia with the establishment of Constitutional Court. The function of judicial review of the Constitutional Court is to ensure that no law are incompatible with the constitution. Since the establishment of the Constitutional Court, the Constitutional Court's authority of judicial review in Indonesia remains solely decides in case of doubts regarding the formal or substantive compatibility of an Act with the The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. On the other hand, the Federal Constitutional Court of Germany has been carrying out judicial review long before the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. The authority of the Federal Constitutional Court of Germany is not merely decide in case of doubts regarding the formal or substantive compatibility of an Act with the Basic Law, but also any law under statute with the Basic Law for the Federal Republic of Germany. This normative study examines the comparison of law on the judicial review proceedings between Germany and Indonesia. Keywords: Judicial Review, Comparative Law, Constitutional Cour