Disparitas Putusan Praperadilan dalam Penetapan Tersangka Korupsi oleh KPK

Pretrial is a new innovation in the Criminal Code. Pretrial intention is as a "translation" of the substance of habeas corpus rights. Pretrial become one of the court's discretion horizontally over the application of the force by the police, prosecutors, and theCommission, which include the validity of the arrest, detention, discontinuation of the investigation or the discontinuation of the prosecution, compensation / rehabilitation, and the validity of objects seized as a means of proof and determination of the suspect. With the institution of pretrial these "prisoners" or suspects who set olek Commission authorized by law to exercise supervision over the course of a forceful measures in the process of determination of the investigation after the enactment itself becomes suspect. The purpose of this monitoring, among other things kongkritisasi Aqusatoir concept of human rights and with the principles of presumption of innocence Absraksi: Praperadilan merupakan inivasi baru(lembaga baru) dalam KUHAP. Praperadilanmerupakan tempat mengadukan pelanggaran hak-hak azasi manusia, sebab niat praperadilan adalah sebagai “terjemahan” habeas corpus yang merupakan substasi HAM. Sebab penyusunan KUHAP banyak disemangati oleh hukum Internasional yang telah menjadi Internasional Custamory Law. Praperadilan sebagai salah satu kewenangan pengadilan secara horizontal atas penerapan upaya paksa oleh polisi,jaksa,dan KPK. Yang meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi/rehabilitasi, sah atau tidaknya benda yang disita sebagai alat pembuktian dan penetapan tersangka,Lembaga praperadilan merupakan bagian mekanismesistem peradilan pidana yang diatur dalam KUHAP. Dengan adanya lembaga praperadilan ini “pesakitan” atau tersangka yang ditetapkan olek KPK diberi hak oleh Undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalanya suatu upaya paksa dalam proses penetapan penyidikan setelah ditetapkannya seseorang menjadi tersangka oleh Polisi, Jaksa dan KPK. Pesakitan disini bisa tersangka atau instansi yang relefan, tujuan adanya pengawasan ini antara lain untuk kongkriyisasi konsep HAM dengan prinsip Aqusatoir dan praduga tidak bersalah yang juga dimuat dalam KUHAP. DOI: 10.15408/jch.v4i1.320

Pemiskinan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam

: Impoverishment of Corruption Crime in the Perspective of Positive Criminal Law and Islamic Law. Dealing with corruption issue is a tough task of any country in achieving good governance. In Indonesia since reformation era began, there was an increase in the number of corruption crime This paper attempts to provide solution pertaining to sanctions to impoverish corruption crime, both in the perspectives of Islamic positive criminal law and Islamic penal law. According to the author, the impoverishment of corruption crime in the sense of sanction that causes the suspect in the state of poverty due to the fact that their property and asset prescribed in the precedent of the decisions of judges who confiscate criminals. In the Islamic perspective, the impoverishment of the corruption crime as punishment is not in line with a form of punishment named ‘uqûbah or impose sanctions for a defendant. Nevertheless, as a form of punishment in the form of fines as ta'zîr, an amount of money demanded by the public prosecutor against a convicted cases of corruption, perceived to be feaseable to be applied

ANALISIS FAKTOR KEMENANGAN FADLY AMRAN DAN ASRUL DALAM PILKADA KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

Penelitian ini dilator belakangi oleh kemenagan Fadly Amran-Asrul dalam pilkada Kota Padang Panjang tahun 2018. Fadly Amran merupakan sosok anak muda wajah baru yang baru terjun ke dunia politik yang akan bersaing di pemilahan Wali Kota padang pajang yang diikuti oleh empat pasangan calon lainnya. Dengan diusungnya oleh partai PDIP dan partai Golkar Fadly Amran mendapatkan kepercayaan penuh oleh masyarakat Kota padang panjang untuk menjadi wakil Kepala daerah dan berhasil mengalahkan pasangan Incambant atau pasangan lama dengan memperoleh suara sebanyak 10.191 suara sah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti Startegi Pemenangan Fadly Amran-Asrul Dalam Pilkada Kota Padang Panjang Tahun 2018. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Marketing Politik dan yang didukung oleh Teori Jaringan Politik. Antaranya adalah (Marketing Politik: Produk, Promisi, harga, dan penempatan) (Teori Jaringan Politik Yang sangat Penting dalam Mendukung kemenangan Fadly Amran-asrul). Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumentasi.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Fadly Amran –Asrul telah menjalankan marketing politik dan didukung oleh Jaringan Politik yang sangat kuat dan optimal. Pertama (produk bagaiman Fadly Amran memperkenalkan produknya kepada masyarakat agar dapat diterima oleh para pemilih). Kedua (promosi bagaimana Fadly Amran mempromosikan dirinya kepada masyarakat melalui spanduk, baliho, dan media cetak dan media online) ketiga (harga bagaimana Fadly Amran mengatur keuangan dan berapa biaya banyak uang yang sudah dikeluarkan selama kampanye) keempat( penempatan dimana Fadly Amran bisa menyampikan gagasannya yang akan disampaikan kepada masyarakat Kota Padang Panjang) kelima ( jaringan politik tim akan mendung dan membantu untuk kemenangan Fadly Amran dalam pencalonan menjadi Wali kota padang panjang, sehingga meraih kemenagan sesuai dengan apa yang telah di rencanakan dari awal, sehingga menjadi Wali Kota dan Wakilwali kota terlipih Kota padang panjang tahun 2018. Kata Kunci: Pilkada, Marketing Politik dan didukung oleh jaringan Politik ABSTRACT Billy Febrima Hidayat. 1310832012. Triumph Analysis of Gustin Pramona on Legislative Election in Padang City Period 2009-2014 and Period 2014-2019. Political Science Department. Faculty of Social Sciences and Political Sciences. Andalas University, Padang. 2018. Advisor I byProf. Dr. Sri Zul Chairiyah, MA and advisor II by Dewi Anggraini, S.IP, M.Si. This research is background by Gustin Pramona triumph as the only one women legislative candidate on legislative election in Padang City period 2009-2014 and period 2014-2019. Gustin Pramona is women legislative candidate who is carried by Democrat Party from Solok Regency which is success beat three Democrat Party incumbent candidates from Koto Tangah Districts with 1.391 voices result. Therefore researcher interested for research factor of Gustin Pramona triumph on legislative election in Padang City period 2009-2014 and period 2014-2019. Theory who is used in this research is political marketing theory, with indcators are product, promotion, price and place. Concept who is used are general election and women's representation in politic. Method who is used in this research is qualitative method with descriptive type. The way who is used in data collection is deep interview and documentation. Result of research show that Gustin Pramona has done political marketing with optimal way. First, product is the way offer programs based development and assistance to society. Second, promotion, Gustin Pramona use print media, media space and social media as herself promotion media. Third, price is used on social activity and assistance to organization. Fourth, place, which is placement three places who to be marketing target, are Pasie Nan Tigo Village, Lubuak Buayo Village and Padang Sarai Village with not leave another village to get additional vote. Gustin Pramona also create the winning team called Sahabat Gustin. Key Word : Legislative General Election, Women’s Representation,Political Marketing (Product, Promotion, Price, dan Place

PEMISKINAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Abstrak: Penanganan terhadap persoalan korupsi merupakan tugas berat di setiap negara dalam mencapai good governance. Di Indonesia, sejak bergulirnya reformasi, terjadi peningkatan tindak pidana korupsi dan penyebaran pelakunya semakin meluas. Tulisan ini mencoba memberikan solusi tentang sanksi hukum pemiskinan koruptor, baik dari perspektif hukum pidana positif maupun hukum Islam. Menurut penulis, pemiskinan koruptor yang berarti sebuah hukuman untuk membuat tersangka menjadi miskin akibat aset dan harta benda yang dimilikinya sebenarnya mendapat preseden dari putusan-putusan hakim yang menyita harta koruptor. Dalam hukum pidana Islam, pemiskinan koruptor sebenarnya tidak sejalan dengan konsep ‘uqûbah atau penjatuhan sanksi bagi seorang terdakwa. Namun demikian, sebagai sebuah bentuk hukuman takzir berupa denda sejumlah uang yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap seorang terpidana kasus korupsi, tampaknya boleh dilakukan.Abstract: Impoverishment of Corruption Crime in the Perspective of Positive Criminal Law and Islamic Law. Dealing with corruption issue is a tough task of any country in achieving good governance. In Indonesia since reformation era began, there was an increase in the number of corruption crime This paper attempts to provide solution pertaining to sanctions to impoverish corruption crime, both in the perspectives of Islamic positive criminal law and Islamic penal law. According to the author, the impoverishment of corruption crime in the sense of sanction that causes the suspect in the state of poverty due to the fact that their property and asset prescribed in the precedent of the decisions of judges who confiscate criminals. In the Islamic perspective, the impoverishment of the corruption crime as punishment is not in line with a form of punishment named ‘uqûbah or impose sanctions for a defendant. Nevertheless, as a form of punishment in the form of fines as ta’zîr, an amount of money demanded by the public prosecutor against a convicted cases of corruption, perceived to be feaseable to be applied.Kata Kunci: korupsi, koruptor, pemiskinan, jinâyah, hukum pidan

STRATEGI PENDIDIKAN PEMILIH DI DAERAH POTENSI PARTISIPASI RENDAH DI KABUPATEN MALANG (Studi Kasus Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang)

Voter participation plays a significant role in determining the success of an electoral process. Therefore, political education efforts are essential to enhance the political understanding of the public, enabling them to participate optimally in the conduct of national life. In this context, the General Election Commission (KPU) is responsible for conducting political socialization to ensure that the public is willing and able to exercise their voting rights during the election. This study aims to identify the Voter Education Strategy in Areas with Low Participation Potential in Malang Regency, along with its supporting and inhibiting factors. This paper seeks to describe the strategies implemented by the KPU of Malang Regency in conducting voter education in low-participation areas. The theories utilized in this research include Strategy theory, which relates to formulation and long-term objectives, electoral education, and participation. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach, intended to specifically examine the strategies of the KPU of Malang Regency in the Voter Education Strategy in Malang Regency. The data sources in this research consist of primary and secondary data. Primary data were obtained through interviews with research subjects, while secondary data were sourced from the official website of the KPU of Malang Regency, literature on KPU voter education strategies, and data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The research findings reveal that overall, the voter education efforts conducted by the KPU of Malang Regency in areas with low participation potential have not yet achieved the expected targets. This has impacted the level of community involvement in these areas in the electoral process. Therefore, the KPU of Malang Regency needs to plan voter education strategies with a more effective approach to boost community participation

PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN

ABSTRAK PENGARUH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KINERJA PELAYANAN MASYARAKAT DI KANTOR CAMAT PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN Oleh: ALFITRA 11870512048 Kinerja Pelayanan Masyarakat sangat ditentukan oleh Kualitas Sumber Daya Manusianya. Penelitian ini bertujuan untuk menilai Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Pelayanan Di Kantor Camat Pangkalan kerinci, Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah Kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagi kuesioner kepada 31 responden pegawai di Kantor Camat, Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan uji statistic t, nilai t hitung 3,617 >2,045 t table dan nilai signifikan 0,001< 0,05. Sehingga disimpulkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pelayanan Masyarakat. Kata Kunci: Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kinerja Pelayanan Masyaraka

Peran Humas Sekolah dalam Membangun Hubungan Kemitraan dengan DU/DI di SMK Negeri 2 Barru

Penelitian ini mengkaji tentang perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peran humas sekolah dalam membangun hubungan kemitraan dengan DU/DI di SMK Negeri 2 Barru. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam membangun hubungan kemitraan dengan DU/DI di SMK Negeri 2 Barru. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologi. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dari perencanaan humas sekolah SMK Negeri 2 Barru, menghasilkan kemitraan dengan DU/DI sebanyak 91 UDIKA yang tersebar di Sulawesi Selatan. Seluruh program bersama diantara kedua belah pihak tertuang dalam MoU. Secara garis besar, seluruh program bersama antara sekolah dan DU/DI yang tertuang dalam MoU telah dijalankan. Adapun program yang rutin dilaksanakan setiap tahun ialah program prakerin, sedangkan program lainnya waktu pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kedua belah pihak. Evaluasi yang dilakukan humas sekolah SMK Negeri 2 Barru dan tim ialah dengan memberikan tugas laporan akhir kepada peserta didik selama proses pelaksanaan praktek di lapangan yang nantinya akan diseminarkan. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa, dalam hubungan kemitraan antara sekolah dan DU/DI, kedua belah pihak merasa terbantukan dengan adanya program kemitraan tersebut dan tentunya memberikan keuntungan bagi kedua bela pihak dalam pencapaian tujuan program bersama. Humas SMK Negeri 2 Barru telah menjalankan perannya dengan menjembatani realisasi program kerja dalam kegiatan membangun hubungan kemitraan dengan DU/DI. Kata Kunci: Peran humas sekolah, perencanaan, pelaksanaan, evaluas

Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Pidana di Masyarakat Minangkabau

This study analyzes the implementation of restorative justice in the settlement of criminal law disputes in Minangkabau by Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari (KAN) is customary institutions ratified in state regulations. Traditionally, these institutions have the authority to resolve legal problems occurred in Minangkabau community. Empirical legal research was used in this study. The primary legal sources of this research are Nan Duo Puluah Law applied in Minangkabau community and the interview of the Head of Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. The KAN interviewed were the Head of KAN Nagari Batu Ampa Regency of Lima Puluh Kota, the Head of KAN Nagari Tigo Jangko Regency of Tanah Datar, and Minangkabau Indigenous Community Leaders. In addition, books, research reports, and legal experts’ opinions were used as the secondary legal sources of the study. Based on the results of the study, it can be concluded that the method of resolving criminal law disputes by KAN actually contains the theory of restorative justice, even before this theory developed as it is today. Regarding compliance with the results of dispute resolution by KAN, the Minangkabau community has reached the level of internalization compliance. Because for the Minangkabau people, KAN is an inseparable part of their customs.Keywords: Restorative Justice; Dispute Resolution; Minangkabau Community AbstrakStudi ini menganalisis implementasi restorative justice dalam penyelesaian sengketa hukum pidana di Minangkabau oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Kerapatan Adat Nagari merupakan lembaga adat yang dilegalkan dalam peraturan negara. Secara adat, lembaga tersebut memiliki kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat Minangkabau. Untuk memudahkan dalam menganalisis penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris. Kemudian yang menjadi sumber hukum primer penelitian ini adalah Undang-Undang Nan Duo Puluah yang diimplementasikan pada masyarakat Minangkabau. Selain itu, peneliti juga mewawancarai Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Minangkabau. Adapun Ketua KAN yang diwawancarai adalah Ketua KAN Nagari Batu Ampa Kabupaten Lima Puluh Kota, Ketua KAN Nagari Tigo Jangko di Kabupaten Tanah Datar, dan Tokoh Masyarakat Adat Minangkabau. Untuk sumber hukum sekunder, peneliti menggunakan buku, laporan penelitian, dan pendapat ahli hukum. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa metode penyelesaian sengketa hukum pidana oleh KAN sebenarnya sudah mengandung teori restorative justice, bahkan sebelum teori ini berkembang seperti sekarang ini. Mengenai kepatuhan terhadap hasil penyelesaian sengketa oleh KAN, masyarakat Minangkabau sudah mencapai tingkat kepatuhan internalization. Sebab bagi masyarakat Minangkabau, KAN merupakan bagian yang tidak bisa dilepaskan dari adat istiadat mereka.Kata Kunci: Restorative Justice; Penyelesaian Sengketa; Minangkaba