Control, Regulations And Legitimacy Of An Islamic Bank: An Indonesian Case Study

This is a research about an Islamic bank in Indonesia that has managed to maintain its existence and grown over the two decades of its operation in Indonesia. The purpose of this research is to understand how the bank gains and maintains its legitimacy from its diverse stakeholders, specifically in terms of the way the bank is regulated/controlled and how the external control mechanism influences the bank’s internal practices of the bank. This research also reviews the history of banking, in general, as well as of Islamic banking in Indonesia to obtain a contextual understanding of the issues This research uses a case study approach informed by the new institutional sociology (NIS) and legitimacy theory. The NIS theory is used to analyse how the Islamic bank responds to pressure and influence from the stakeholders. The legitimacy theory is used to analyse how the Islamic bank gains and maintains its legitimacy from the stakeholders. Data were generated from 24 interviews with the management of the bank and as the regulators as well as from documentary evidence and observations. This research found that the bank faced various pressures and influences with the most critical pressure coming from the regulator through control and regulations. However, the pressures are sometimes conflicting; with investors demanding high profit while the public expect the bank to play a social role. The bank finds innovative ways to respond to such conflicting pressures, and, as a result, gains legitimacy from its stakeholders

APPLICATION OF ASSET REVALUATION BY THE PUBLIC ASSESSMENT OFFICE: A REFLECTION OF SHARIA ACCOUNTING, SHARI’AH ENTERPRISE THEORY

The purpose of this research is to have a deeper look at the practice of public appraisers at the Public Appraisal Services Office (KJPP) X, in carrying out the revaluation of fixed assets, mainly related to Islamic values by using Shari’ah Enterprise Theory. The research method used a qualitative approach with case study analysis techniques. The results of this study indicate that the scope of the KJPP assignment is still not in accordance with the Shari'ah Enterprise Theor

PERAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK

Kesadaran wajib pajak yang berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan penduduk pada 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan kurangnya kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak, beserta sikap atas kepatuhan pajak serta persepsi pada keadilan sistem perpajakan sebagai penentu niat WPOP untuk patuh. Survei dilakukan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP Batu dan Kepanjen, Jawa Timur. Sampel sebanyak 111 WPOP dipilih secara tidak acak dengan menggunakan convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk patuh, sedangkan niat untuk patuh dipengaruhi secara positif oleh kebijakan pemerintah atas dana pajak dan tidak dipengaruhi oleh sikap atas kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan Direktorat Jenderl Pajak dapat meningkatkan rasa percaya WP dengan menambah sarana edukasi dan kampanye perpajakan untuk menunjukkan citra positif pemerintah dalam mengelola dana pajak. Integrasi data tentang usaha WP terhadap pajak penting untuk memunculkan sikap positif WP terhadap niat untuk patuh

PERAN PERSEPSI WAJIB PAJAK ATAS KEADILAN SISTEM PERPAJAKAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN PAJAK

Kesadaran wajib pajak yang berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan penduduk pada 2010 sampai dengan 2014 menunjukkan kurangnya kepatuhan pajak di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh niat untuk patuh terhadap kepatuhan pajak, beserta sikap atas kepatuhan pajak serta persepsi pada keadilan sistem perpajakan sebagai penentu niat WPOP untuk patuh. Survei dilakukan terhadap WPOP yang terdaftar di KPP Batu dan Kepanjen, Jawa Timur. Sampel sebanyak 111 WPOP dipilih secara tidak acak dengan menggunakan convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh niat untuk patuh, sedangkan niat untuk patuh dipengaruhi secara positif oleh kebijakan pemerintah atas dana pajak dan tidak dipengaruhi oleh sikap atas kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan Direktorat Jenderl Pajak dapat meningkatkan rasa percaya WP dengan menambah sarana edukasi dan kampanye perpajakan untuk menunjukkan citra positif pemerintah dalam mengelola dana pajak. Integrasi data tentang usaha WP terhadap pajak penting untuk memunculkan sikap positif WP terhadap niat untuk patuh

Reconstruction of Public Accountant Ethics through Hamka's Religious Rational Ethics Perspective

This article aims to explore about the efforts to rebuild the ethical awareness of public accountants in understanding an Islamic ethics akhlakul karimah. The reconstruction of ethical awareness of public accountants is based on the rational ethical ethical perspective approach of Hamka. Hamka's view examines ethics based on two points of view, ethics towards human beings and Ethics towards God. The results of this study are useful for theoretical development of the sociological aspects of the construction of the ethical meaning of public accountants which are based on religious morals so that in practice they will prioritize these religious values and minimize the existence of practices that are not in accordance with the ethics of public accountants

Straddling between Regulation and Innovation: A Case Study of an Islamic Bank in Indonesia.

Islamic bank, as an alternative financial institution, is now widely accepted and has been established in various countries. In Indonesia, Islamic bank was first established in 1992 along with the revival of Islam in the country. Previously, the establishment of Islamic bank in Indonesia was hindered not because of economical reason but because of a political stigma associated with Islam especially during the 1970s. The purpose of this article is to explore how the bank makes innovations to increase its performance that makes its legitimacy high on the eyes of its stakeholders. The article also discusses the various regulations and roles of central bank and the Indonesian government in ensuring control and good governance and subsequently into further developing the Islamic and shariah banking system in Indonesia.DOI: 10.15408/ajis.v16i1.2898</div

ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH DALAM BINGKAI AMIN, AMAN, UMAN: SEBUAH STUDI SEMIOTIKA BARTHESIAN

This study aims to reveal the meaning of local government budget. The paradigm used in this research is interpretive by using Barthesian Semiotics research method. Semiotics Barthesian emphasizes the relationship between the sign with the individual experience and the culture of its users. Roland Barthes's ideas include the meaning of denotation, connotation and myth. The results reveal that the meaning of denotative local government budget is a plan embodied in monetary units. While the connotative meaning of local government budget is the result of agreement between the executive and legislative (amin). The preparation, execution, and reporting of the budget must comply with the prevailing laws and regulations (aman). Budgets are used to meet executive and legislative interests (uman). At the level of mythical budget is identified as an effort to welfare the community

MENGUNGKAP MORAL HAZARD PADA AKAD MURABAHAH AL-WAKALA DI SEBUAH BANK SYARIAH DI PROVINSI GORONTALO

Sharia banks as part of Islamic financial institutions are inseparable from moral hazard practices. Moral hazard is an act born from the existence of information asymmetry. This study aims to explore how customers and employees perform moral hazard on murabahah al-wakalah in a Syariah Bank in Gorontalo Province. This research uses etnometodology as a research methodology. using etnometodology is because etnometodology is a suitable methodology to reveal how customers and employees perform moral hazard on murabahah al-wakalah in a Syariah Bank in Gorontalo Province. Moral hazard that occurs in a Sharia Bank in Gorontalo Province is conducted by banks and financing customers. Moral hazard conducted by the bank first, the bank does not provide transparency akad used. Second, banks do not provide transparency of product financing information. Third, banks are more concerned with customer installments. Fourth, banks do not conduct monitoring and evaluation. Fifth, the bank only asks the customer just to sign without explaining to the custome

Analisis Kinerja Fungsi Pengawasan Inspektorat Daerah (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Sumba Timur)

Sejak perubahan paradigma dengan pemberlakuan Otonomi Daerah melalui Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah. Seiring dengan hal tersebut semakin tinggi tuntutan masyarakat akan peningkatan kinerja birokrasi publik dan tingkat kepercayaan masyarakat kepada organisasi memberikan dampak yang besar pula tuntutan terhadap kinerja pengawasan Inspektorat. Oleh karena itu Peran pengendalian dan pengawasan Inspektorat dalam fungsinya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam proses terciptanya akuntabilitas dan transparansi sehingga tercapai pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja fungsi pengawasan Inspektorat Kabupaten Sumba Timur dengan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang kinerja fungsi pengawasan Inspektorat kabupaten Sumba Timur. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini didasarkan pada data primer dan sekunder. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dengan Inspektur Kabupaten Sumba Timur, Para pejabat eselon III (Inspektur pembantu Wilayah), Pejabat fungsional (auditor), dan Kasubag Evaluasi serta pejabat diluar Inspektorat yaitu Kepala Dinas dan Sekretaris Organisasi Pemerintah Daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan kinerja fungsi Inspektorat Kabupaten Sumba Timur belum Optimal sesuai dengan yang diharapkan sehingga dibutuhkan strategi untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan fungsi pengawasan yakni (1) Meningkatkan kompetensi APIP; (2) Memberikan penghargaan sesuai prestasi yang dicapai, dan sebaliknya memberikan punishman (hukuman) pada pegawai yang kurang menunjukkan kinerja baik dan perlunya melakukan pembinaan secara simultan, dan melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor; (3) Pemberian sanksi tegas terhadap objek pemeriksaan yang lalai atau kurang berkomitmen terhadap pelaksanaan pengawasan

Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Perusahaan Untuk Melakukan Kebijakan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak, exchange rate dan profitabilitas terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan documenter. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diteliti dan diperoleh dari laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Populasi penelitian ini adalah perusahan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar pada BEI periode 2019-2021. Pemilihan sampel menggunakan purposive sampling method. Sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian sebanyak 20 perusahaan. Analisis data dilakukan dengan mengunakan teknik analisis regresi linear berganda. Data diolah menggunakan software SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak dan profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Sedangkan exchange rate tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing perusahaan