Pengakuan Model Noken Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilukada Lanny Jaya Papua Dan Implementasinya Terhadap Sistem Pemilu Di Indonesia

Dibalik sistem pemilukada secara nasional dan konstitusional, terdapat mekanisme pemilukada secara adat (model noken) yang dilaksanakan masyarakat adat Lanny Jaya Papua. Model pemilihan ini mendapat pengakuan secara implisit dan diakomodasi Hakim Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Nomor 85/PHPU.D-IX/2011. Dari kajian yuridis normatif, dengan pendekatan penelitian melalui perundang-undangan (Statute Approach), dan pendekatan kasus (Case Approach), ditafsirkan bahwa pengakuan Mahkamah Konstitusi dalam mengakomodasi pemilukada secara adat, berdasarkan interpretasi, dengan pertimbangan yurisprudensi, konstitusi, dan nilai-nilai budaya. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam perspektif Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law), secara substansial melihat yurisprudensi, Konstitusi, dan nilai-nilai budaya sebagai hubungan secara hirarki antara norma dasar, norma umum dan norma individual. Implikasi sebagai akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah pengakuan secara yuridis formal mekanisme secara adat (model noken) ke dalam sistem pemilu di Indonesia

Kritik Abul A’la Al-Maududi Terhadap Demokrasi Barat

Abul A‟la Al-Maududi membuat konsep kekhalifahan rakyat (khilafat-i-insaniyat) berlandaskan kedaualatan Tuhan (hukumat-i-ilahiyat). Kedaulatan Tuhan bukanlah Tuhan secara langsung mengambil keputusan-keputusan politik dalam negara, melainkan Tuhan telah memberikan keputusan-keputusan dalam syari‟ah yang harus dijalankan oleh pemerintah sebagai Khilafah Tuhan di negara tersebut. Pemerintahan Islam dapat disebut sebagai a devide democratic government(pemerintahan demokrasi berdasarkan ketuhanan). Atau menggunakan istilah theo-democracy (demokrasi ketuhanan) untuk menyebut sistem pemerintahan seperti itu. Jenis penelitian ini adalah penelitian bibliografis karena itu bersifat Studi Kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis-filosofis. Metode pengumpulan data adalah metode dokumentasi. Data primer menggunakan buku dengan judul The Islamic Law and Constitution. Data sekunder menggunakan buku, jurnal dan literatur dari berbagai penulis. Analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif yaitu 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data 3) Pemahaman, Intepretasi dan penafsiran 4) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir induktif dan deduktif. Theo-demokrasi masih relevan pada level struktur dan moral. Rakyat diberikan kedaulatan, tetapi kedaulatan tersebut dibatasi oleh norma-norma dari Allah SWT. Negara diberikan peran untuk mengurus masalah-masalah yang berkaitan dengan agama khususnya yang bersentuhan dengan ketertiban umum. Negara melalui lembaga peradilan Mahkamah Konstitusi, memiliki kewenangan dalam menguji dan membatalkan keputusan-keputusan politik berupa undang-undang yang merupakan hasil suara mayoritas dalam parlemen. Mahkamah Konstitusi selalu menegaskan bahwa “Peradilan Dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Disparitas Pidana Putusan Hakim Atas Perkara Pidana Anak Dalam Perspektif Perlindungan Hak-Hak Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Boyolali Tahun 2009-2013

The verdict of judge in the cases of crime committed by child practically goes through criminalization disparity. Therefore, the matter of verdict pronouncement is important not only for the judges and the judicial process, but also the whole legal process, particularly in the law enforcement. The objective of this research is to investigate the cause factors, impact, and model of criminalization policy with the existence of criminalization disparity in the cases of crime committed by child. This research used the qualitative method with empirical juridical approach. The data of this research were gathered through interview and library research and analyzed. The results of this research are as follows: (1) there are two cause factors which causes the criminalization disparity to have happened in the cases of crime committed by child, namely: internal factor which comes from the judges themselves and external factor which comes from either the law and legislation itself or the doer/defendant; (2) the criminalization disparity in the cases of crime committed by child is going to bring about negative impacts. Such impacts are as follows: a) the convict feels to be harmed due to such verdict of judge if the convict makes comparison to another convict sentenced with lighter sentence; b) the convict sentenced with lighter sentence is going to assume that breaking the law is not scary due to the light sentence; and c) the people who seek justice will feel discontent which eventually causes the trust of the people in the penal judicial system to disappear; and (3) the criminalization judicial system in the cases of crime committed by child can be made by creating a criminalization guidanc

Analisis Penalaran Hakim Dalam Putusan Praperadilan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Klas 1a Khusus Surakarta Tahun 2011-2012)

Pre-trial court is a new institution which was established simultaneously with the creation of Indonesian Criminal Procedure Code (Act No. 8 of 1981). Its authorities include determination of legality of an arrest or a detention; the legality of an investigation termination or a prosecution termination; legality of house entry, search and/or seizure; and restitution and rehabilitation for someone whose criminal case is discontinued at the level of investigation or prosecution. The objectives of this research are :(1) to explain why judges did not grant / reject the criminal pretrial suit submitted by the petitioners to the District Court of Surakarta over a span of two years back; and (2) to provide a guidance on how a pretrial petition shall be organized so that it is granted or accepted. This research used the descriptive analytical research method w th the juridical normative approach. The data of research consisted of primary and secondary es. They were collected through library research and research on law decided by the judges through the judicial process, and they were then analyzed by using the juridical normative/doctrinal model of analysis. The results of research show that (1) in the period of 2011-2012, none of the overall pretrial petitions submitted was granted or accepted by the judges of the District Court of Surakarta due to the non-fulfillment of administrative elements in the judicial process and that of the legal standing of both the petitioners and defendants; and (2) there is a need for analysis of reasoning for the etitioners so that that their pretrial petitions are granted/accepted by fulfilling all of the elements of pretrial litigation procedures

Model Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Berbasis Partisipatif

Local regulations are a manifestation of the democratic outcome, because it is made by a body set up by the people, namely the regional parliament. But the fact in mechanism regulation making does not give space to the people to hang out in the aspiration, or no pattern to obtain data about the problem of the original community. It would require a new pattern or model of public participation system. It draws on a juridical empirical research, with qualitative analysis. source material in the form of legal regulation, books and journals, mass media, the primary ingredient in the form of interviews with key respondents. This paper described the results of the study, the area formed a research institute intensive excavation information, issues and conduct kuanitatif calculation and qualitative analysis. The work of this institution become a source of data for policy making (local laws) either by the Regional Parliament or mayo

Epistemologi Ilmu Hukum : Studi Tentang Model Penalaran Dalam Penyusunan Tesis Di Program Magister Ilmu Hukum UMS

Tiga dimensi dari ilmu hukum, yakni dogmatik ilmu hukum, teori maupun filsafat berlomba-lomba untuk mencari kebenaran yang akan ditampilkan didalam ilmu hukum. Suatu ilmu akan terbentuk oleh seperangkat lapangan diskursif yang memiliki status, unit, organisasi maupun fungsi yang sama sebagai ilmu pengetahuan yang dihadirkannya. Orientasi didalam melakukan penelitian mengindikasikan adanya suatu kaitan yang erat antara pandangan falsafati seorang peneliti dengan metode yang dipilih dan digunakan dalam melakukan penelitian. Disinilah problem metodologis daripada epistemologi ilmu hukum diperdebatkan. Pilihan terhadap satu dimensi akan memiliki konsekuensi-konsekuensi metodologi terhadap pilihan penalaran yang akan digunakannya dalam merumuskan konklusi. Konsekuensi terburuknya ialah ketersesatan, sehingga penelitian akan kehilangan nilai ilmiah

Model Kepemimpinan Pemerintahan Desa Dalam Perspektif Kepala Desa Sebagai Tokoh Panutan Masyarakat (Studi Kasus Masyarakat Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo)

Kepemimpinan seorang Kepala Desa di setiap Desa mesti mampu menjadi contoh atau teladan yang baik bagi masyarakatnya. Bila di Desa mampu melahirkan pemimpin yang bagus dalam melangsungkan pembangunan, maka Desa itu akan berubah ke arah yang lebih baik. Dengan semakin Kepemimpinan pemerintah Desa punya satu peran sebagai agen yang bertanggung-jawab untuk pembangunan apakah phisik dan bukan phisik. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel responden Masyarakat Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Pokok perumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh kinerja dan tanggungjawab seorang Kepala Desa di kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan hasil Analisis dengan menggunakan metode analisis antropologi dapat disimpulkan bahwa dari : 1 menyatakan bahwa intelektual mempunyai pengaruh positif terhadap identitas kepemimpinan 2. menyatakan bahwa pelayanan sosial mempunyai pengaruh positif terhadap masyarakat bagi seorang Kepala Desa. 3 menyatakan bahwa bantuan sosial mempunyai pengaruh positif masyarakat dalam pembangunan. 4 menyatakan bahwa estetika mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja pemimpin bahwa secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap tingkah laku, berbicara. Dari hasil analisis data yang diperoleh dari penelitian pada model kepemimpinan pemerintahan Desa dalam perspektif Kepala Desa sebagai tokoh panutan masyarakat di Kecamatan Baki Sukoharjo, terdapat indikasi bahwa pelayanan sosial, bantuan sosial, etika, baik secara parsial maupun secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja seorang Kepala Desa. Dari keempat variabel Intelektual, Pelayanan Sosial, Bantuan Sosial, Etika, ternyata motivasi moral mempunyai pengaruh positif paling dominan dan signifikan, terhadap Masyarakat Desa Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo

Pandangan Hak Asasi Manusia (HAM) Islam Terhadap Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW) (Studi Kritis Pasal 5 Tentang Kesetaraan Perempuan)

Gender equality issues lately has become a contemporary issue and continue to cause controversy, in term of in the world of Islamic thought. It is influences in life and used as a social program designed academically. The guide feminists have binding legal force is the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). correspondence in Article 5 of the convention which is in the future could be the object of this research using human rights as a subject of Islam. This instrument has international standard was adopted by the United Nations in 1979. The Convention which began since on 3 December 1981 establishes universal principles of equality between men and women and is recognized by the world as the inscription of Women's Rights (Bill of Rights of Women). The purpose of this research was to determine the perspective of the Islamic Human Rights according to women's equality in Article 5 of CEDAW. By this research could be said is library research that using a philosophical approach. The primary data is the draft CEDAW in 1981. In addition, for the secondary data material in the form of books, articles, papers and journals related to the research theme that the equality of women in CEDAW and Human Rights (HAM) Islam. Before performing the analysis in the mentioned prior history, principles and scope of the Islamic Human Rights, CEDAW history and content of Article 5 of CEDAW which is seen from general recommendations, reports, and final comments on the implementation of the convention and then the deductive method, analyzed by dotted and based on rules of a general nature, then be concluded a particular conclusion through this method is expected to conclude the Islamic Human Rights views the concept of equality in article 5 of CEDAW. Based on the results of the research conducted, there are some things that referred to in Article 5 of CEDAW, that is the obligation for each country to eliminate discriminatory attitudes or behavior, it is more focused on the private sphere is the family, including the family's leadership, the concept of family, hadhanah (childcare) and discrimination in cultural and social as well, everything about this considered to violate the rights of women and discriminate. Moreover, to make the strengthening of these research analysis, the authors used a particular point of view relative to see CEDAW. Hence, that in the implementation still taking pay attention the diversity of cultural, historical and religious backgrounds in each territory. Islamic human rights is loaded with Islamic law has a different perspective to what is desired by the CEDAW. So that in the analysis of some elements described in the draft feminists who dominate the CEDAW so appropriate that some of the articles of CEDAW contrary to Islamic law

POLITIK HUKUM NASIONAL TERHADAP HUKUM ADAT (STUDI MASYARAKAT HUKUM ADAT REJANG DI BENGKULU)

POLITICAL NATIONAL LAW ON INDIGENOUS (Study of Indigeneous People in Bengkulu Rejang) ABSRACT Teguh Kayen, NIM R100140010, Student of Law Magister Muhammadiyah University of Surakarta In the literature of foreign language are much discussed about customary law of Rejang, system of social life, and custemary law of community govermence of Rejang and jurisprudence in the National legal order that related to customary law, however but all within the scope of the system common law. In Indonesian that has Jurisdiction of civil law, it is still very rare studies that integrating between legal studies of law (the theory of legal positivism) and theory recognition. Political implementation of the law towards customary law can not released from the legal political system of law that has existed in indigenous people at the village level. Legislation which govern about law politics of indogenous people in the village has been arranged in specifically that integrating legal studies of law (the theory of legal positivism) and theory recognition that produce the village law. It should be directed in each role as the rule of law in order to not only be a formality, especially the village with customary law. Because of country worldy from the system law in the village. It teach us about how to apply the legal political system of democracy, the system of implementation of settlement dispute with a fair trial and professionals, as well as how the realization of estimate village which participatory and empowering. Keywords: Political Law, Indigeneous People, Positivism Theory, Theory Recognition

Analisis Yuridis Terhadap Perizinan Pemanfaatan Air Tanah Oleh PT Tirta Investama Di Kabupaten Klaten

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme perizinan dan kesesuaian pemberian izin terhadap Undang-undang Sumberdaya Air dalam keterkaitannya antara keseimbangan pendapatan asli daerah, konservasi sumberdaya air dan pemenuhan masyarakat akan hak atas air. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan analisis data secara kualitatif. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Bupati Klaten telah memberikan perizinan pemanfaatan air tanah kepada PT Tirta Investama baik secara mekanisme administratif, maupun teknis pengelolaan sesuai dengan Undang-Undang Sumberdaya Air. PT Tirta Investama telah melengkapi semua persyaratan yang diminta oleh Pemerintah Daerah, tetapi Bupati belum mengeluarkan izin perpanjangan yang telah habis dan menggunakan rekomendasi teknis dari Gubernur sebagai dasar hukum. Pengawasan Pemerintah Daerah juga belum sesuai dengan undang-undang, karena tidak melibatkan peran serta masyarakat. Pemberian izin kepada PT Tirta Investama tersebut telah memenuhi keseimbangan Pendapatan Asli Daerah, pemenuhan hak atas air dan konservasi sumberdaya air guna mewujudkan kebermanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai yang tertuang dalam Undang-Undang Sumberdaya Air