Penerapan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Sektor UMKM di Kota Kendari

The aim of this study was to determine the effect of tax penalties services, appeal, and knowledge on revenue of final income and to determine the application of final income tax to the businesspersons in UMKM sector in Kendari city. Primary data were obtained using a questionnaire administered to 100 respondents, who were taxpayers of UMKM sector who came to KPP Kendari within the period of December 2015 until February 2016, whereas secondary data were the number of taxpayers of UMKM sector and the revenue of tax from UMKM sector in Kendari city. Using descriptive analysis, the results showed that the variable tax penalty has the greatest influence on the acceptance of the final income tax to the businesspersons in UMKM sector compared with 3 other variables. This is because the taxpayer will be penalized fear associated non-fulfillment of tax obligations. While the variable tax knowledge has the most influence is small compared three other variables. This is due to taxpayers not know the basis for determining the taxation and also do not understand that by carrying out the payment of taxes is a devotion to country. If the variable tax penalties, tax services, appeals and tax knowledge combined, would have the effect of 76.54% against the final income tax to the businesspersons in UMKM sector in Kendari city

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK UMKM (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok tahun 2016-2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok tahun 2016-2020. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data penerimaan pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 periode januari 2016 s/d juni 2018, data penerimaan pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 periode juli 2018 s/d desember 2020 dan data jumlah wajib pajak UMKM pada tahun 2016- 2020 yang didapatkan dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan jenis sampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan uji non parametik menggunakan program IBM SPSS Statistics 25. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok. Namun demikian, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak signifikan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Solok. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat di generalisir. Penelitian mendatang juga direkomendasikan untuk menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini lebih jelas terlihat. Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak UMKM, penerimaan pajak UMK

PROSES PEMBUATAN NPWP CEPAT DAN MUDAH BAGI PELAKU UMKM DI MASA PANDEMI COVID-19

Abstrak: Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan pada tahun 2020 di Kelurahan Pakis yang terletak di wilayah Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya. Pakis merupakan daerah yang terus berkembang dengan memiliki beberapa UMKM di bidang kuliner dan fashion. Tujuan diadakan pengabdian ini adalah untuk mengenalkan tentang proses pembuatan NPWP cepat dan mudah guna meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Metode pelatihan ini dimulai dengan syarat dan cara pembuatan NPWP, hak dan kewajiban wajib pajak serta manfaat NPWP, tata cara pembukuan dan pencatatan, serta tata cara penghitungan dan pelaporan pajak UMKM. Persiapan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu (1) menganalisa situasi dan identifikasi kebutuhan UMKM, (2) Memberikan materi pelatihan yang disosialisasikan oleh Instruktur kepada pelaku UMKM dan diskusi tentang permasalahan-permasalahan pajak, (3) evaluasi program dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hasil kegiatan yang telah dilakukan bahwa pelaku UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena belum mengetahui tata cara pembuatan NPWP dan keterbatasan informasi terkait syarat dan cara pembuatan NPWP, dan pelaku UMKM belum melakukan pembukuan dan pencatatan transaksi keuangannya. Pelatihan ini menunjukkan tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya pemahaman terhadap perpajakan, adanya respon positif tersebut dilihat dari antusiasme para peserta pelatihan mengikuti kegiatan pengabdian, Sebagian besar (62,5%) peserta telah memahami tentang perpajakan, arti pentingnya pajak, pembuatan NPWP, dan dapat memahami PP Nomor 23 Tahun 2018. Abstract: This community service activity is a service activity that has been conducted in 2020 in Pakis Village located in sawahan sub-district, Surabaya. Fern is an area that continues to grow by having several MSMEs in the field of culinary and fashion. The purpose of this devotion is to introduce about the process of making NPWP quickly and easily in order to improve the understanding of MSMEs in fulfilling their tax obligations. This training method begins with the terms and procedures for making NPWP, the rights and obligations of taxpayers as well as the benefits of NPWP, bookkeeping and recording procedures, and procedures for calculating and reporting MSMEs taxes. Preparation of community service is carried out in several stages, namely (1) analyzing the situation and identification of the needs of MSMEs, (2) Providing training materials disseminated by instructors to MSMEs and discussions on tax issues, (3) evaluation of programs in the implementation of community service activities. The results of the activities that have been carried out that MSME actors who have not registered as taxpayers because they do not know the procedure of making NPWP and limited information related to the terms and how to make NPWP, and MSMEs actors have not done the bookkeeping and recording of financial transactions. This training shows the level of understanding of MSMEs on the importance of understanding taxation, the positive response is seen from the enthusiasm of the trainees following the devotional activities, mostly (62.5%) participants have understood about taxation, the importance of taxes, the creation of NPWP, and can understand PP No. 23 of 2018

PENGARUH PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP JUMLAH WAJIB PAJAK UMKM DAN PENERIMAAN PAJAK UMKM (Studi Pada Kantor Pelayan Pajak Pratama Payakumbuh tahun 2016-2020)

ABSTRACT This study aims to empirically examine the effect of implementing Government Regulation Number 23 of 2018 on the number of MSME taxpayers and MSME tax revenues at KPP Pratama Payakumbuh in 2016-2020. The method used in this research is quantitative descriptive method and comparative method. The type of data used in this research is secondary data. Collecting data in this study using documentation techniques. The population in this study is data on the number of MSME taxpayers and MSME tax revenue data based on Government Regulation Number 46 of 2013 for the period January 2016 to June 2018 and Government Regulation Number 23 of 2018 for the period July 2018 to December 2020 at the Pratama Tax Service Office. Payakumbuh. The sampling technique in this research is non-probability sampling with saturated sampling type. Data analysis was carried out by non-parametric tests using the IBM SPSS Statistics 25 program. The results of this study are Government Regulation Number 23 of 2018 has a significant effect on the number of MSME taxpayers and MSME tax revenues at the Payakumbuh Pratama Tax Service Office. Future research is recommended to conduct the same research but be carried out at different tax offices, or use several tax offices as research objects so that research results can be generalized, and also use a longer period of time so that the effect of implementing Government Regulation Number 23 of 2018 is clearer visible. Keywords : Government Regulation Number 23 of 2018, MSME taxpayers, MSME tax revenues ABSTRAK Penelitin ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Payakumbuh tahun 2016-2020. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dan metode komparatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah data jumlah wajib pajak UMKM dan data penerimaan pajak UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 periode januari 2016 s/d juni 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 periode juli 2018 s/d desember 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh . Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah non-probability sampling dengan jenis sampling jenuh. Analisis data dilakukan dengan uji non parametik menggunakan program IBM SPSS Statistics 25. Hasil penelitian ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM dan penerimaan pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Payakumbuh. Penelitian mendatang disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat di generalisir, dan juga menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar pegaruh penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 lebih jelas terlihat. Kata Kunci : Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, wajib pajak UMKM, penerimaan pajak UMK

PERATURAN PERPAJAKAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Pemahaman PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dengan Pemahaman Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah sebagai Variabel Moderasi pada Wajib Pajak UMKM di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode analisis data menggunakan structural equation model (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap PP No. 23 Tahun 2018 mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Sementara insentif yang diberikan pemerintah tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak karena para wajib UMKM masih memiliki kendala dalam menerapkan insentif yang diberikan. Dengan demikian, diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan pembinaan berupa sosialisasi yang mudah diakses dan dimengerti oleh para wajib pajak UMKM mengenai pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif dan uji hipotesis dalam penelitian ini masih ditemukan cukup banyak wajib pajak UMKM yang belum memiliki NPWP dan masih kurangnya pemahaman terhadap insentif PPh UMKM ditanggung pemerintah. ABSTRACTThis study aims to examine and analyze the effect of understanding PP no. 23 of 2018 on Micro and Small Business Taxpayer Compliance with Understanding of MSME Final Income Tax Incentives Borne by the Government as Moderating Variables for MSME Taxpayers in Bogor City and Bogor Regency. The sampling technique used in this research is purposive sampling. The data analysis method uses a structural equation model (SEM). The results showed that the understanding of PP no. 23 of 2018 affects the level of compliance of MSME taxpayers. Meanwhile, incentives provided by the government do not affect taxpayer compliance because MSMEs are required to apply the incentives provided. Thus, it is hoped that the Directorate General of Taxes (DGT) can provide guidance in the form of socialization that is easily accessible and easily accessible by MSME taxpayers regarding the importance of implementing taxes. Based on descriptive statistical analysis and hypothesis testing in this study, it was found that quite a lot of MSME taxpayers did not have a TIN and there was still a lack of understanding of the MSME PPh incentives borne by the government

Analisis Efektivitas Pemanfaatan Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Final Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Rebo Tahun 2020

The Covid-19 pandemic in Indonesia has greatly affected the national economy, many taxpayers have lost their income. Regarding the impact of Covid-19, the government provides final income tax incentives borne by the government which aims to ease the tax burden and support the efforts of taxpayers to survive during the Covid-19 pandemic. This study aims to analyze the Effectiveness of Utilization of the Government's Final Income Tax Incentive Policy during the Covid-19 Pandemic at KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo 2020. The data collection techniques in this study were carried out by means of interviews and documentation. This research method uses a qualitative descriptive method. The results of this study indicate that the use of final income tax incentives is still not effective because there are obstacles that occur, such as many taxpayers who have not reported the realization of incentives regularly and do not understand the procedures for using tax incentives. Efforts that can be made to overcome obstacles by sending a Letter of Request for Explanation of Data and Information (SP2DK) to taxpayers who have not reported the realization of incentives and conducting more intense socialization to taxpayers

Pengaruh pemahaman wajib pajak atas PP no 23 tahun 2018, self assesment system, modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman wajib pajak atas PP No. 23 Tahun 2018, self assessment system. modernisasi sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Tegal. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Data yang digunakan berupa data primer dengan menyebar kuesioner ke wajib pajak UMKM. Kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak 97 buah. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan metode analisis linier berganda dengan program SPSS 25.0. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pemahaman wajib atas PP no.23 tahun 2018 memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, self assessment system memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem administrasi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box

The research objectives were to examine the differences between the achievement of tax revenues in Bandar Lampung before and after using the tapping box; moreover, to analyze the implementation, obstacles, and efforts to overcome the obstacles during the use of the tapping box. This research uses mixed methods, namely quantitative and qualitative approaches. This study uses primary and secondary data. Primary data includes interviews with the regional tax and retribution management agency (RTRMA) and restaurant, hotel, entertainment, and parking businesses. Secondary data includes reports on the realization and target of restaurant taxes, hotel taxes, entertainment taxes, and parking taxes every month during the 2017-2019 period, totalling 24 data obtained from the RTRMA of Bandar Lampung. The hypothesis testing was using paired sample t-test. The results showed significant differences in the tax achievement of restaurants, hotels, entertainment, and parking between before and after using the tapping box sequentially. The implementation of the use of tapping box was going well, and it is proven that the tax achievement of restaurants, hotels, entertainment, and parking increases every month. So, the use of the tapping box already provided supervision to taxpayers. So, tax leaks can be minimized and increase the original local government revenue of Bandar Lampung

Pengaruh PDRB, Kesehatan, Dan Kriminalitas Terhadap Pajak Penghasilan Di Provinsi Jawa Tengah 2015-2019

Sumber penerimaan negara terbesar berasal dari pajak, perolehan pajak yang terkumpul dikelola dalam belanja negara untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu jenis pajak pusat adalah pajak penghasilan. Penelitian ini bertujuan meneliti pengaruh PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, kriminalitas, dan kesehatan terhadap pajak penghasilan 2015-2019. Objek penelitian adalah 35 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang dianalisis menggunakan regresi data panel. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa PDRB sektor primer berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. PDRB sektor sekunder dan PDRB sektor tersier berpengaruh positif dan signifikan terhadap pajak penghasilan. Kriminalitas dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan. PDRB memberikan pengaruh terhadap pajak penghasilan karena perilaku ekonomi (produksi, konsumsi, menabung, dan investasi) menghasilkan penghasilan yang terutang pajak