PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBANGUNAN (MUSREMBANG) DI DESA SONSILO KECAMATAN LIKUPANG BARAT

AbstrakMusrenbang adalah forum multi pihak terbuka yang secara bersama mengindentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Kegiatan ini berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi, dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai konsensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan berikut anggarannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrembang) di desa Sonsilo Kecamatan Likupang Barat. Hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah desa tidak serta-merta memberikan ruang kepada warga masyarakat untuk berkarya bagi desanya melaikan warga masyarakat hanya menjadi penonton terhadap pemerintah lewat wacana program-program yang ada, peneliti menemukan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat tergantung pelayanan dan kinerja pemerintah desa terhadap masyarakat yang ada di desa Sonsilo.Kekecewaan masyarakat terhadap mekanisme kegiatan yang tanpa transparan terhadap desa sedangkan masyarakat juga mempunyai hak untuk mengetahui semua kegiatan musrembang yang dilakukan di setiap tahunnya. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, partisipasi masyarakat ini tidak sesuai dengan yang ada dilapangan sebab masyarakat tidak menyukai pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan yang diadakan di desa karena setiap pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan tidak melibatkan masyarakat.Menemukan bahwa masyarakat yang sebenarnya sangat menyukai dengan adanya musrembang yang diadakan di desa Sonsilo tetapi hasil dari musrembang itu tidak sesuai dengan yang diusulkan oleh masyarakat setempat untuk kepentingan bersama.Hasil musrembang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan sepihak saja.Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Musrembang

Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan

This study aims to determine community participation in development planning deliberations in Getentiri Village, Jair District, Boven Digoel Regency. To achieve the research objectives, observation techniques, interview techniques, and documentation are used in data collection activities. The collected data are analyzed descriptively-qualitatively. The results showed that the Non-Participation Group that the Musrembang that had been carried out gave the community enthusiasm in channeling their opinions and proposals. Furthermore, in terms of tokenism of getentiri village, jair district of Bovendigoel district, the community participated in participating in Musrembang activities, in that activity the community participated to provide input related to development plans. As well as in the power of the community in development planning in getentiri village, the community was directly involved in the initial meeting with the village head then participated in the musrembang activity, the community was very enthusiastic with enthusiasm and for the control of the community itself it seemed to be real and carried out directly by the community but was still dominated by the getentiri village officials.  This This study aims to determine the participation of the community in Kampung Getentiri, Jair District, Boven Digoel Regency in Development Planning Meetings. Observational techniques, interviews, and documentation were used to collect data. The collected data was analyzed descriptively and qualitatively. The study found that although Musrembang had been conducted and generated enthusiasm among most of the community who are mostly farmers, community participation in Musrembang was still lacking. Inter-community relations were not communicative enough, and there was a lack of active involvement in providing suggestions. In terms of tokenism, the community participated in Musrembang to give their input and opinions on development plans, but the feedback provided was only formal and not followed up, giving the government greater control over development programs. This highlights the need to strengthen community participation in the planning and implementation of development, ensuring that their feedback is not merely a formality but also taken into consideration in decision-making. Furthermore, in terms of the community's power in development planning in Kampung Getentiri, the community has power in development planning. They are involved directly in the initial meetings with the village head and Musrembang and are enthusiastic about providing input. The results of Musrembang give the community authority to participate in implementing development programs, although they are still monitored by the village authorities

Koordinasi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Jalan di Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud Coordination Of Local Government In Road Construction In Kecamatan Salibabu Kabupaten Kepulauan Talaud

The purpose of this study is to know how the coordination of local goverment in road constructionin the District of Salibabu Talaud Islands Regency.This research uses the qualitative method. Data collection by interview technique: while dataanalysis using qualitative analysis techniques interactive model of Miles and Hubernann.Based on research results drawn conclusions: (1) Coordination of district road constructionplanning in sub-districts of Salibabu run orderly and smoothly in accordance with the mechanism that hasbeen set in UU.No.25 Tahun 2004 about The National Development Planning System. Related governmentinstallations (Dinas PUTR, Bappeda, and Camat) coordinate well so that the district road developmentprogram can be set according to the priority scale. Coordination mechanism of district road developmentplaning in Salibabu sub-distric implemented accordingto the bottom. (2) Coordination of local government(Dinas PUTR and Camat, and also with Kepala Desa) in the implementation of road construction programsor projects in the District of Salibabu Talaud Islands Regency well done and running smoothly

Pemanfaatan Dana Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon

This research is a descriptive qualitative study that aims to understand the utilization of village funds in the implementation of development programs in Poka Village, Teluk Ambon Sub-district, as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of these development programs in Poka Village, Teluk Ambon Sub-district. There were 10 informants in this research, selected using a purposive technique. Data collection methods included observation, interviews, and documentation, and the analysis technique used the interactive analysis model by Miles and Huberman, involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that the utilization of village funds in the implementation of development programs in Poka Village has been effective. This is evidenced by the number of development programs that have been realized according to the development plan set by the village government through Musrembang (village development planning process). The community's involvement in utilizing village funds in Poka Village has been quite good, as the community has been engaged in the development plan formulation and the implementation of programs

INTERAKSI ELIT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARAN

INTERAKSI ELIT DALAM FORMULASI KEBIJAKAN ANGGARA

Kerjasama BPD dengan Pemerintah Desa dalam Pembangunan dan Pengelolaan Dana Desa

Kurang efektifnya pelayanan masyarakat dipengaruhi oleh system pemerintahan desa yang kuran maksimal terutama tidak diikutkannya BPD dalam membangun desa. Karena BPD sebagai salah satu unsur dari pemerintah desa ikut andil dalam pembangunan desa, kerena setiap kebijakan, peraturan, ataupun segala program yang dicanangkan oleh pemerintah tidak dapat berjalan tanpa ada persetujuan dari BPD. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kerja sama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa dan kendala-kendala dalam kerjasama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa. Metode penelitian yang di gunakan yaitu penelitian kualitatif Dengan pendekatan empiris.Teknik penentuan subjek dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan Teknik Analisis Data melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, bahwa kerjasama BPD dengan pemerintah desa sudah optimal, hal tersebut terlihat dari Hubungan kerja sama BPD dengan kepala desa, Kerjasama Dalam membuat (RKP desa dan APB desa), Kemudian terlihat juga dari Tahapan-tahapan kerja sama BPD dengan pemerintah desa dalam pembangunan dan pengelolaan dana desa.The lack of effective community service is influenced by the village government system, which has the maximum effect, especially when the BPD is not included in developing villages. Because the BPD as one of the elements of the village government took part in village development, because every policy, regulation, or program launched by the government could not work without the approval of the BPD. The purpose of this study was to determine the cooperation of BPD with village governments in the development and management of village funds and constraints in the cooperation of BPD with village governments in the development and management of village funds. The research method used is qualitative research with an empirical approach. The technique of determining subjects in this study is purposive sampling. Methods of data collection using the method of observation, interviews and documentation, while the Data Analysis Technique through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of the study, that the collaboration of BPD with the village government was optimal, it can be seen from the relationship of BPD cooperation with the village head, Collaboration in making (village RKP and village APB). and management of village funds

Analisis Pengelolaan Dana Desa Di Kampung Yoka

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Dana Desa khususnya dalam tahap perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan di Kampung Yoka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Populasi yang digunakan adalah seluruh masyarakat Kampung Yoka yaitu 325 KK dan Sampel sebanyak 20 responden, dimana teknik pengambilan sampel menggunakan Teknik Purposive Sampling yaitu dengan cara sengaja yang telah sesuai dan meliputi, sifat, karakteristik, ciri dan kriteria. Selanjutnya hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana menggambarkan bagaimana pengelolaan dana desa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan subjek penelitian yang terdiri dari Pemerintah Desa dan masyarakat Kampung Yoka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa di Kampung Yoka, dimana ada 2 tahap yaitu perencanaan penganggaran dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil penelitian, tahapan perencanaan, dilihat dari musrembang yang diadakan oleh pemerintah desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat kurang, dikarenakan kurangnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa. Tahapan pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemerintah desa kepada masyarakat.Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Perencanaan Penganggaran, Pelaksanaan

Participatory Governance Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Sanrobone Kabupaten Takalar

The purpose of this study was to determine the involvement of participatory governance in the Development Planning Deliberation (Musrembang) in Sanrobone district, Takalar Regency. This study  qualitative research,  that  provided a general picture as a kind of data collected objectively from the field with a type of phenomenology. Data collection techniques  were observation, interviews with a number of informants. Data analysis used qualitative data. The results of this study showed that participatory governance in development planning deliberations in the district of Sanrobone Takalar Regency. Some had been realized optimally in accordance with their objectives, this was seen from the indicator (1) the involvement of direct community participation had been directly involved in musrenbang activities (2) musrenbang activities were still some communities that did not directly involve in development activities due to several constraints / obstacle (3) the community was very auntusian in attending Musrenbang activities (4) many people gave ideas or advices for the smoothness of musrenbang (5) people hoped to be responsible and participate in the implementation of musrenbang activities.Keywords: Participation Involvement, Participation Rat

PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN FISIK DI DESA ARANGKAA KECAMATAN GEMEH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

AbstrakUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaanya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Teknik analisa data yang digunakan adalah teknik analisa dilakukan sepanjang penelitian berlangsung sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam proses pengelolaan dana desa ada empat tahap yakni perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban dimana pada tahapan perencanaan, dikaji dari musrembang yang diadakan tim pelaksanaan dana desa masih kurang efektif, dimana dalam kegiatan musrembang partisipasi masyarakat masih sangat rendah, dikarenakan kurangnya transparansi informasi yang disampaikan oleh perangkat Desa Arangkaa kepada masyarakat Desa Arangkaa, demikian pula dengan tahapan pelaksanaan yang masih kurang efektif, dimana terdapat ketidak-konsistenan dari pemerintah desa dan BPD yang melakukan perubahan rencana sepihak tanpa memberitahukan kepada masyarakat. Meskipun pelaksanaan pembangunan dapat terselesaikan dengan baik namun dikarenakan kurangnya transparansi informasi terkait pelaksanaan perencanaan kegiatan oleh pemeintah desa kepada masyarakat, sehingga pencapaian tujuan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan di Desa Arangkaa masih kurang efektif.Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DISTRIK SINAK BARAT KABUPATEN PUNCAK PROVINSI PAPUA

llage Fund Allocation is a policy issued by the government to spur development starting from the periphery, namely building from villages and villages. The hope is that with the Village Fund Allocation disbursed by the central government it can spur development growth and stimulate self-reliance and improve the standard of living of the community at the village or village level. Therefore, this study aims to describe and analyze the implementation of the Village / Village Fund Allocation policy in Sinak Barat District, Puncak Regency, Papua Province. As well as exploring the supporting and inhibiting factors in implementing the policy. Then the research method used is descriptive qualitative with data collection techniques in the form of interviews and observations. Then data analysis includes data reduction, data exposure, and drawing conclusions. The results show that if it is viewed from the aspect of communication and information dissemination has been carried out properly, with communication and coordination in each program agenda of the Village Fund Allocation. In the resource aspect, Sinak Barat District, Puncak Regency has an adequate quantity of resources and meets the sufficiency aspect, but in terms of quality it is still lacking. The disposition runs quite well based on the commitment and involvement of every institution at the village level. Then, the Bureaucratic Structure is based on the authority and responsibility given in accordance with their respective main tasks and functions. Then, the supporting factor is the high enthusiasm of the village community to be involved and participate in implementing the Village Fund Allocation policy. While the inhibiting factor is the problem of conflict which often hinders, because in the event of a conflict, the Village Fund Allocation budget is diverted to resolve the conflict. In addition, part of the budget is also earmarked for sudden health problems to treat people who are sick or dying, so the allocation of village funds for development becomes less effective