Strategi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk pencapaian sustainable development goals di Kota Pangkalpinang

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk merumuskan strategi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Pangkalpinang, Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process (AHP) dan melibatkan 15 pemangku kepentingan dari sektor Pentahelix (pemerintah, pelaku usaha, akademisi, komunitas masyarakat, dan media) untuk mengevaluasi lima kriteria—kebijakan pemerintah, infrastruktur, partisipasi masyarakat, teknologi daur ulang, dan dampak ekonomi—serta lima alternatif strategi: peningkatan fasilitas daur ulang, pendidikan lingkungan, penguatan regulasi, penerapan teknologi otomatisasi, dan pemberian insentif ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan regulasi pemerintah (bobot: 1,469) muncul sebagai prioritas tertinggi yang mengindikasikan bahwa penguatan regulasi pemerintah dianggap sebagai pilar utama dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Peningkatan fasilitas daur ulang (bobot: 0,901) dan penerapan teknologi otomatisasi (bobot: 0,899) menyusul, menyoroti pentingnya peningkatan infrastruktur dan teknologi. Partisipasi masyarakat muncul sebagai kriteria paling berpengaruh dalam keberhasilan penerapan strategi (27,01 persen), menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam program pemilahan dan daur ulang sampah. Penelitian ini menggarisbawahi bahwa upaya pemerintah untuk memperkuat regulasi dan kebijakan harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah menuju ekonomi sirkular. Temuan ini memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif. Penelitian ini menganjurkan kolaborasi multi sektor untuk mengatasi tantangan pengelolaan sampah di Kota Pangkalpinang secara komprehensif sehingga dapat mendukung pembangunan kota yang lebih berkelanjutan dan memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang lebih besar

Perlindungan HAM pekerja migran Indonesia oleh perwakilan diplomatik dalam hukum internasional

Pekerja migran masih saja mendapat perlakuan semena-mena oleh majikan di saat sedang bekerja, perbuatan yang dilakukan oleh majikan merupakan perbuatan yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan pekerja migran ialah tanggung jawab negara, baik negara pengirim maupun negara penerima. Berdasarkan jenis dan pendekatan yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode penelitian normatif. Merujuk hasil penelitian diketahui bahwa pertama, Ketentuan hukum bagi pekerja migran menurut Hukum Internasional terdapat di dalam International Convention on the Protection of the Rights of Migrant Workers and Members of Their Families atau disingkat dengan Konvensi Migran 1990 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Kedua, cara perlindungan hukum terhadap PMI yang pertama dengan memperkuat regulasi khsususnya dalam bidang HAM. Peraturan perundang-undangan baik nasional maupun internasional telah mengatur mengenai perlindungan terhadap pekerja migran adapun dalam peraturannya telah memberikan prosedur mengenai tata cara pekerja migran. Namun, sebanyak dan sedetail apapun tentunya harus diimbangi dengan peneparan dalam praktik yang baik melalui sistem maupun metode

Reformulasi Pemenuhan Restitusi bagi Pelaku yang Tidak Membayar Pembebanan Restitusi terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memegang peranan penting dalam mewujudkan cita-cita nasional. Untuk itu, anak harus mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari lingkungan sekitarnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun psikis. Namun, maraknya tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mengancam masa emas pertumbuhan mereka, menimbulkan dampak psikologis hingga fisik yang serius. Pemerintah merespons kondisi ini dengan menghadirkan restitusi sebagai salah satu upaya pemulihan yang berorientasi pada keadilan bagi korban. Restitusi memberi hak kepada anak korban atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian secara hukum dari pelaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kompratif dan peraturan perundang-undangan terhadap Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 sebagai dasar hukum pelaksanaan restitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut telah mengatur tata cara pengajuan dan pemberian restitusi secara rinci dan sistematis. Namun, masih terdapat kelemahan, terutama terkait tidak adanya ketentuan pidana tambahan bagi pelaku yang tidak melaksanakan kewajiban membayar restitusi meskipun telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akibatnya, tidak terdapat konsekuensi hukum yang dapat diberlakukan terhadap pelaku yang mengabaikan kewajiban tersebut, meskipun besaran restitusi telah dihitung dan ditetapkan secara resmi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan lebih lanjut agar ke depan, putusan pengadilan dapat mencantumkan pidana pengganti dalam amar putusan apabila pelaku tidak membayar restitusi yang telah dibebankan kepadanya

Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman SAK EMKM, dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM di Kecamatan Toboali

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dan berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto. Namun, di Kecamatan Toboali masih terdapat pelaku UMKM yang menghadapi kendala dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai standar. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia, pemahaman SAK EMKM, dan penggunaan sistem informasi akuntansi terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM di Kecamatan Toboali. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 124 responden yang diambil menggunakan teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner, dan analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM, pemahaman stndar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM) berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM, dan penggunaan sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap penyusunan laporan keuangan UMKM. Penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah dalam merumuskan strategi pembinaan UMKM agar dapat menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar. Temuan ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian serupa atau kajian akademis di bidang akuntansi

Analisis dan Peningkatan Keandalan Sistem Distribusi 20 kV Menggunakan Algoritma Genetika Pada Penyulang Kundi di PLN Rayon Muntok

Penyediaan tenaga listrik kepada konsumen tentu membutuhkan tingkat keandalan yang baik selama proses pendistribusian listrik sedang berlangsung ke pelanggan. Sehingga PT.PLN (Persero) selalu berupaya menggunakan sistem pengoprasian distribusi listrik yang memiliki tingkat keandalan yang baik sesuai dengan nilai standar SAIFI dan SAIDI yang telah ditetapkan oleh PLN berdasarkan SPLN 1985. Penyulang Kundi merupakan salah satu penyulang yang berada di bawah naungan PT.PLN Rayon Muntok yang berada di Bangka Barat dengan jumlah pelanggan total sebanyak 5.577 pelanggan. Berdasarkan pengujian keandalan menggunakan 2 metode uji yakni Metode FMEA dan Simulasi Software diperoleh nilai keandalan pada kondisi existing pada metode FMEA sebesar SAIFI 15.315 kali/tahun dan SAIDI 50.79 jam/tahun dan pada pengujian Simuasi diperoleh nilai keandalan sebesar 19.3 kali/tahun dan SAIDI sebesar 52.1 jam/tahun. Sehingga diperlukan peningkatan keandalan menggunakan penambahan jaringan express feeder kepenyulang kundi guna meningkatkan keandalan dengan penentuan titik masuk jaringan express feeder menggunakan program Algoritma Genetika sehingga diperoleh hasil runtime Algoritma Genetika pada titik titik masuk jaringan feeder terbaik ada pada titik 52,21,38,5,1 yang selanjutnya akan dilakukan pengujian keandalan menggunakan software simulasi dan diperoleh hasil skenario 1 pada titik masuk 52 (MT0141) memiliki nilai keandalan SAIFI sebesar 12.0103 kali/tahun dan SAIDI sebesar 23.41 jam/tahun, skenario 2 pada titik 21 (MT0031) memiliki nilai keandalan SAIFI sebesar 16,25 kali/tahun dan SAIDI sebesar 42.53 jam/tahun,skenario 3 pada titik masuk 38 (MT0113) memiliki nilai keandalan SAIFI sebesar 12.0112 kali/tahun dan SAIDI sebesar 23.36 jam/tahun, skenario 4 pada titik 5 (MT0180) memiliki nilai keandalan SAIFI sebesar 19.59 kali/tahun dan SAIDI sebesar 52.75 jam/tahun dan skenario 5 pada titik 1 (MT0001) memiliki nilai keandalan SAIFI 19.63 kali/tahun dan SAIDI sebesar 52.89 jam/tahun. Dari ke 5 percobaan titik masuk, skenario 3 pada titik 38 adalah skenario terbaik dalam usaha melakukan peningkatan keandalan pada penyulang kundi walaupun belum memenuhi standar SPLN No 59 Tahun 1985

Social control: studi pada pelarangan kegiatan pelacuran di blakjak dusun Parit 9 Desa Gadung Toboali

Penelitian ini membahas secara mendalam implementasi kontrol sosial dalam konteks pelarangan kegiatan pelacuran di lokalisasi Blakjak, yang terletak di Dusun Parit 9, Desa Gadung. Kontrol sosial sebagai mekanisme fundamental yang digunakan pemeritah desa dan masyarakat untuk memelihara ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap norma dan nilai-nilai yang berlaku, menjadi fokus utama kajian ini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengurai kompleksitas permasalahan yang terjadi pada kontrol sosial di Blakjak, Dusun Parit 9, Desa Gadung. Penelitian ini menggunakan teori kontrol sosial oleh Travis Hirschi, melalui pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi metode, meliputi observasi untuk memahami dinamika di lapangan, wawancara mendalam dengan beragam informan meliputi aparat pemerintah desa, aparat penegak hukum, dinas kesehatan, dan dinas sosial serta pihak-pihak relevan lainnya yang memiliki informasi menarik terkait isu ini. Selain itu, analisis dokumen-dokumen terkait kebijakan dan catatan lapangan juga dilakukan untuk memperkaya data. Penelitian ini berhasil memahami secara komprehensif proses pelarangan, mengidentifikasi aktor-aktor kunci yang terlibat, serta mengeksplorasi faktor-faktor yang signifikan dalam memengaruhi efektivitas peraturan daerah dalam upaya pelarangan kegiatan pelacuran di kawasan Blakjak, serta mengidentifikasi bentuk-bentuk kontrol sosial yang diimplementasikan, mengurai peran distingtif dari berbagai agen kontrol sosial baik formal maupun informal, serta mengevaluasi tantangan yang dihadapi dan keberhasilan yang dicapai dalam upaya pelarangan kegiatan pelacuran. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dampak pelarangan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat, termasuk para PSK

Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian (studi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 48/PID.B/2024/PN PGP)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian dan penafsiran hukum oleh hakim dalam tindak pidana perjudian dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN PGP. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencakup aspek yuridis, yakni berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta aspek non yuridis, seperti keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam Putusan Nomor 48/Pid.B/2024/PN Pgp, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana perjudian sebagai mata pencaharian. atas perbuatannya, ia dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Namun, vonis yang dijatuhkan hakim dinilai sangat ringan, terlebih lagi terdakwa merupakan seorang residivis. Dalam menjatuhkan putusan, hakim menafsirkan bahwa praktik togel termasuk dalam kategori perjudian yang dilarang, dengan menggunakan penafsiran gramatikal dan sosiologis

Pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan dampaknya terhadap harga saham perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kebijakan utang dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan dan dampaknya terhadap harga saham yang mana nilai perusahaaan sebagai variabel interveni pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di buesa efek indonesia dengan periode penelitian 2019-2023. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data laporan keuangan perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek indonesia. Sampel pada penelitian terdiri dari 16 perusahaan yang telah di seleksi dengan kriteria-kriteria tertentu menggunakan metode purposive sampling. Metode analisis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikn secara parsial terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Kebijakan Utang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap nilai perusahaan dan harga saham. Nilai perusahaan berpengaruh signifikan terhadap harga saham. Variavel mediasi penelitian ini nilai perusahaan yang hanya mampu memediasi kebijakan utang terhadap harga saham namun tidak mampu memediasi kebijakan utang terhadap harga saham. Hasil uji simultan kebijakan utang dan kebijakan dividen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap harga saham melalui nilai perusahaan sebagai variabel mediasi

Analisis putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pgp terhadap penjatuhan pidana anak sebagai pelaku persetubuhan ditinjau dari asas kepastian hukum

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp membahas penjatuhan pidana terhadap anak dalam kasus persetubuhan menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan sanksi minimum 5 tahun dan paling banyak 15 tahun penjara dengan denda maksimal lima miliar rupiah. Penjatuhan pidana akhir pada kasus memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 7 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Penelitian ini membahas penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2023/PN Pgp ditinjau dari asas kepastian hukum dan dasar pertimbangan hakim serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penjatuhan pidana dalam kasus persetubuhan anak pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp dipengaruhi oleh ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga tidak berlaku ketentuan minimum khusus bagi anak dan tetap menjamin kepastian hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan mencakup pertimbangan secara yuridis berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sosiologis pertimbangan masa depan anak, dan Filosofis bahwa sistem hukum sudah mengarah ke arah pemulihan rehabilitatif bukan retributif

Analisis Dwelling Time Dan Effective Time Peti Kemas Di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang

Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang merupakan pintu masuk utama pergerakan barang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan sarana angkutan laut berupa kapal. Aktivitas utama di pelabuhan ini adalah bongkar muat barang berupa peti kemas. Setiap tahunnya penggunaan peti kemas di pelabuhan ini semakin meningkat sehingga berdampak pada tingkat pelayanan peti kemas berupa dwelling time dan effective time peti kemas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor -faktor dwelling time dan effective time peti kemas, serta menghitung kapasitas daya tampung peti kemas berdasarkan luasan penumpukan yang ada di Pelabuhan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang. Metode untuk analisis dwelling time peti kemas menggunakan pendekatan operasional pelayanan peralatan penanganan peti kemas. Sementara itu, untuk analisis effective time peti kemas berdasarkan time sheet 8 kapal angkutan peti kemas. Perhitungan kapasitas daya tampung peti kemas mengacu pada Keputusan Menteri Nomor 53 Tahun 2002. Hasil analisis menunjukkan dwelling time peti kemas di Pelabuhan Pangkalbalam paling singkat sebesar 0,08 jam dan paling lama sebesar 72,10 jam. Effective time peti kemas paling singkat sebesar 4,5 jam dan paling lama sebesar 18,4 jam. Faktor-faktor yang mempengaruhi dwelling time dan effective time peti kemas di Pelabuhan Pangkalbalam antara lain, peralatan penanganan peti kemas, jumlah tenaga kerja bongkar muat, masa penumpukan peti kemas, jumlah gang kerja, jumlah muatan, dan letak peti kemas. Kapasitas daya tampung peti kemas berdasarkan luasan penumpukan yang ada di Pelabuhan Pangkalbalam sebesar 3.329 box atau 5.659 TEUs. Kapasitas daya tampung peti kemas per tahun sebesar 101.520 box atau 172.585 TEUs