Analisis putusan nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Pgp terhadap penjatuhan pidana anak sebagai pelaku persetubuhan ditinjau dari asas kepastian hukum

Abstract

Putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp membahas penjatuhan pidana terhadap anak dalam kasus persetubuhan menggunakan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan sanksi minimum 5 tahun dan paling banyak 15 tahun penjara dengan denda maksimal lima miliar rupiah. Penjatuhan pidana akhir pada kasus memberikan hukuman berupa pidana penjara selama 7 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan. Penelitian ini membahas penjatuhan sanksi pidana pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus Anak/2023/PN Pgp ditinjau dari asas kepastian hukum dan dasar pertimbangan hakim serta bertujuan untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peneliti menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan teknik analisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu penjatuhan pidana dalam kasus persetubuhan anak pada putusan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp dipengaruhi oleh ketentuan khusus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sehingga tidak berlaku ketentuan minimum khusus bagi anak dan tetap menjamin kepastian hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan mencakup pertimbangan secara yuridis berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sosiologis pertimbangan masa depan anak, dan Filosofis bahwa sistem hukum sudah mengarah ke arah pemulihan rehabilitatif bukan retributif