Lgbt Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT adalah resolusi PBB yang pertama yang secara spesifik mengangkat isu pelanggaran HAM berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender. Resolusi tentang pengakuan atas hak-hak LGBT inilah yang dijadikan sebagai landasan tuntutan bagi kaum LGBT dalam menuntut hak-hak mereka dengan mengatasnamakan hak asasi manusia. Namun demikian, di Indonesia, tentunya berbicara mengenai penegakkan hak asasi manusia, khususnya yang diperjuangkan oleh komunitas LGBT, penegakkannya harus disesuaikan dengan aturan hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar Negara dan landasan falsafah kehidupan berbangsa dan bernegara

Politik Seksualitas Dan Keberadaan LGBT Di Indonesia Terhadap Kebijakan Negara

ABSTRACT The purpose of this study is to discuss the meaning of sex and gender orientation is for LGBT, to analyze it the discourse of Foucault and Freud's sexuality, then whether countries have provided a sense of security and social security relating to the identity of LGBT people. Indonesian people tend to have homophobic attitudes towards LGBT. This discriminatory attitude from the community comes because of insufficient language to interpret one's gender identity. The language that is mastered by Indonesian people are binary, male or female, if it is not included in the grouping it will be considered abnormal as LGBT gender identity. This research method by analyzing the literature that the author summarizes and uses the discourse of Foucault and Freud's sexuality. The results of this study that LGBT still experience discrimination in the community, while the Constitution is not yet able to protect the problem of discrimination. The conclusions from the results of the analysis and a collection of several research results which the author summarizes, clearly say that Indonesia is a country that does not protect and does not guarantee the rights of LGBT people. Keywords: LGBT,  Politics of Sexuality, State Policy.&nbsp

LARANGAN LGBT MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI KEJAKSAAN AGUNG

AbstractTheppurpose ofpthis research ispto providepa solution to the letter Number: Peng-01 / C / Cp.2 / 11/2019 which contradicts the constitution (1945 Constitution) and Law 39/1999 concerning Human Rights. Usingpnormative researchpwith anporientation thatpis not conceptual.pThrough thispresearch, the researcherpoffers the regulations that must be made based on the 1945 constitution. At the time of the election of candidates for civil servants in 2019, there are opening positions for prison guards and prisoner drivers, the announcement is contained in Letter Number: Peng- 01/C/Cp.2/11/2019 in the specific requirements of paragraph (2) applicants may not have sexual orientation disorders and transgender decisions from the attorney general must be revoked because they violate the constitution and Law 39 of 1999 concerning Human Rights, the Attorney General's Office should make a selection based on ability (competence) candidates for civil servants are not based on sexual orientation and transgender disabilities.Keywords: human rights; LGBT; The 1945 Constitution, AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk memberi solusi dari SuratPNomor: Peng-p01/C/Cp.2/11/2019 yang bertentanganPdengan konstitusi (Undang-UndangpDasarp1945) danpUndang-Undang 39 Tahunp1999 tentangpHak AsasipManusia. Menggunakanppenelitian normatifpdengan orientasi yangptidak bersumber kepadapkonseptual. Melaluippenelitian ini peneliti menawarkan peraturan yang dibuat harus berdasarkan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat pemilihan calon pegawai negeri sipil tahun 2019 membuka lowongan pengawal tahanan dan supir tahanan, pengumuman tertuang pada surat SuratpNomor: Peng-p01/C/Cp.2/11/2019 pada persyaratan khusus ayat (2) pelamar tidak boleh mempunyai kelainan orientasi seksual dan transgender keputusan dari kejaksaan agung ini harus di cabut karena melanggar konstitusi dan Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seharusnya Kejaksaan Agung melakukan seleksi berdasarkan kemampuan (kompetensi) calon pegawai negeri sipil tidak berdasarkan Kelainan orientasi seksual dan Transgender

PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PENANGGULANGAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN KAMPUS UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Pelecehan seksual merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan melecehkan, merendahkan, menghina yang mengakibatkan penderitaan secara psikis ataupun fisik. Pelecehan seksual yang terjadi pada kalangan mahasiswa sangat banyak terjadi, sehingga penting sekali perlunya adanya penanggulangan. Dengan adanya alat digital yang memudahkan pengguna dalam komunikasi lawan jenis dengan cepat yang bisa disalahgunakan untuk pelecehan seksual. Penulis menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian ini. Yakni melihat perilaku mahasiswa yang terjaring dalam kejahatan sesksual tindakan pelecehan seksual bagi mahasiswa Universitas PGRI Semarang. Dilakukan dengan cara pengambilan sampel melalui kuisioner secara komprehensif. Pada penelitian ini penulis menemukan bahwa adanya dari kalangan mahasiswa Universitas PGRI yang pernah melakukan tindakan kejahatan seksual

Realitas Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (Lgbt) Dalam Majalah

: The presence of new media is so fast, do not make the traditional media such as magazines die. Magazine persisted even migrated to the online magazine. Segmentation increasingly diverse magazine specifically for women, men, teens, children, families, until the LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender).The presence of specialized magazines LGBT, much opposed from the general public in Indonesia. Because, the activity of LGBT incompatible with the religion. But specifically LGBT magazines still exist and have to function as a mass media. It has the advantage of a highly segmented audience that the issues contained in this magazine are also very specific and will be sought as a requirement for a special audience. With magazines, illustrated also LGBT reinforces their existence despite a lot of opposition. It is precisely through this medium; LGBT people can freely express themselves and their gender identity at the same time to give effect to its readers

Peran Orang Tua dalam Pembentukan Identitas Gender Anak

This paper attempts to look at the role of parents in children\u27s gender identityformation . The role of parents of early gender development is important in acommunity because it is the smallest and closest sphere in an interpersonalrelationship . This role will be a pattern that forms the character of an individual to the development of gender . The behavior of parents towards their children will be the construction of identity is recorded in the child

SOSIALISASI PERAN GENDER TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA (Studi Terhadap Anak Tunagrahita Siswa SLBN Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS Skripsi, September 2017 FITRI ANISYAH, No BP 1310812010 SOSIALISASI PERAN GENDER TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA (STUDI TERHADAP ANAK TUNAGRAHITA SISWA SLBN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI) xi, 104 halaman, 6 tabel, 5 lampiran ABSTRAK Penelitian ini dilakukan untuk melihat sosialisasi peran gender terhadap anak tunagrahita siswa SLBN Tanjung Jabung Timur. Adapun pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana sosialisasi peran gender terhadap anak tunagrahita. Tujuan dari penelitian ini yakni mendeskripsikan cara yang digunakan orangtua dalam mengenalkan cara berpakaian dan identitas gender, mendeskripsikan materi yang diberikan orangtua kepada anak dalam mengenalkan cara berpakaian dan identitas gender, serta mengidentifikasi hambatan yang dialami orangtua dalam sosialisasi terhadap anak tunagrahita. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Informan penelitian dipilih dengan teknik purposive sampling dan dalam pengumpulan data digunakan teknik observasi dan wawancara mendalam. Teori yang digunakan adalah sosialisasi yang dipelopori oleh George Herbert Mead yang memfokuskan pada proses memainkan peran. Adapun hasil dari penelitian ini adalah materi yang disampaikan sejalan dengan cara yang dilakukan orangtua, dimana orangtua menyampaikan mengenai alat reproduksi, perbedaan warna laki-laki dan perempuan dengan menggunakan ilustrasi serta membentangkan pakaian anak, mengenalkan rasa malu merupakan hal pokok yang disampaikan oleh orangtua untuk menegaskan bahwa anak harus menjalankan peran gendernya dengan baik. Adapun hambatan yang dialami oleh orangtua berasal dari kondisi fisik anak yang menjadikan anak sulit bekerjasama, serta penerimaan lingkungan yang kurang baik dan ketidaksepahaman antara suami dan istri yang menjadikan anak tidak percaya diri . DaftarPustaka : 27 (1992-2016) Kata Kunci : Sosialisasi peran gender dan anak tunagrahit

Seksualitas Kaum Sodom dalam Perspektif Al-Qur’an: Revitalisasi Homoseksual Dalam Kisah Kaum Luth. as Berbasis Tafsir Ilmi

Dalam banyak tulisan LGBT sering diidentikkan dengan homoseksual, untuk mendiskriminasi homoseksual pemuka agama berdalil dengan kisah kaum Sodom dalam Al-Qur’an. Revitalisasi penafsiran kisah kaum Sodom di abad modern merupakan suatu keniscayaan mengingat Asosiasi Psikiater Amerika (APA) telah menghapus homoseksual dari daftar resmi kekacauan jiwa dan emosional. Begitu juga dengan Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 sudah tidak lagi memasukkan homoseksual sebagai gangguan jiwa. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap bagaimana sesungguhnya seksualitas kaum Sodom dalam perspektif Al-Qur’an dengan pendekatan tafsir ilmi psikologi seksual. Hasilnya nanti adalah pembuktian konsep/paradigma tentang homoseksualitas yang dinisbahkan kepada kaum Sodom. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan tafsir maudhu’i (kualitatif-tematik). Teknik analisis data dengan menggunakan deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kaum Sodom yang dikisahkan dalam Al-Qur’an tidaklah berperilaku maupun berorientasi homoseksual. Kaum Sodom memiliki orientasi biseksual dengan mempraktikkan perilaku seks abnormal sodomi (liwath) kepada istri mereka (heteroseksual) dan kepada sesama laki-laki (homoseksual). Implikasi dari hasil penelitian ini akan merubah konsep/paradigma masyarakat terhadap kaum homoseksual yang disandarkan kepada kisah kaum Sodom dalam Al-Qur’an

The Protection of LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Rights According to Human Rights Perlindungan Hak-Hak LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) Menurut Hak Asasi Manusia

This article addresses the issue of how the development of International Human Rights Law and other legal systems of states often times undermines the acceptance of sexual orientation and gender identity that ultimately impacts on how minimum are the protection toward lesbians, gays, bisexuals, and transgenders. More concretely, this article tries to explain this issue by using international human rights law instruments such as International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and other regional human rights convention such as European Convention on Human Rights and Inter-American Convention on Human Rights. Moreover, on the basis of comparison this article also uses various judicial decisions of several human rights judicial bodies such as the European Court of Human Rights and Inter-American Court of Human Rights and also judgments of several states’ Supreme Court on cases regarding the rights of LGBT where states, in their legal and religious discourses, whether directly or indirectly, often put the LGBT people as their subject of discrimination, torture and other ill-treatment, arbitrary detention, and were not granted civil liberties such as freedom of expression and freedom of association. When emphasizing substantial differences among current states’ policies and the international human rights law, this article also shows the current tendencies of states to include the LGBT people on rights that were once forbidden for the LGBT people to obtain, such as the right to adopt, right to have same-sex marriage, and right to change their biological sex by the use of medical examinations, and so on. Keywords: LGBT, homosexuality, human rights, ICCPR   ABSTRAK Artikel skripsi ini membahas mengenai bagaimana perkembangan hukum hak asasi manusia (HAM) internasional dan sistem hukum di banyak Negara seringkali tidak sejalan dalam hal penerimaan orientasi seksual dan identitas gender yang pada akhirnya berdampak pada minimnya perlindungan terhadap kaum Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender. Dalam artikel ini selanjutnya menggunakan instrumen-instrumen hukum HAM internasional seperti International Covenant on Civil and Political Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, dan berbagai konvensi HAM regional seperti European Convention on Human Rights dan Inter-American Convention on Human Rights. Selain itu, digunakan pula putusan peradilan dari beberapa badan peradilan HAM seperti European Court of Human Rights, Inter-American Court of Human Rights dan putusan dari Mahkamah Agung berbagai Negara sebagai perbandingan praktek-praktek hukum dan tradisi agama dalam suatu Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung yang meletakkan kaum LGBT sebagai korban diskriminasi, penyiksaan dan perbuatan kejam lainnya, ditahan secara sewenang-wenang, dan tidak diberikan kebebasan dalam menyatakan pendapat dan kebebasan berkumpul atau berorganisasi. Seraya menekankan perbedaan antar satu Negara dengan Negara lain dalam praktek diskriminasi maupun gagalnya perlindungan hak-hak lain terhadap kaum LGBT, artikel ini juga membahas perkembangan akhir-akhir ini dimana gerakan perlindungan hak kaum LGBT mulai dicanangkan dan berdampak pada beberapa Negara mulai menyertakan kaum LGBT dalam pemberian dan perlindungan hak yang mulanya dilarang seperti hak untuk mengadopsi anak, untuk melangsungkan pernikahan sesama jenis, mengubah jenis kelamin melalui proses medis, dan lain sebagainya. Kata kunci: LGBT, homoseksual, Hak Asasi Manusia, ICCP