PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TERTANGGUNG AKIBAT KECELAKAAN BERMOTOR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF

This article discusses the issues related to frequent motorized vehicle accidents, causing losses to both motorists as the insured on Jasa Raharja insurance and to victims including the general public as the party when the loser is injured. Because most people or the insured do not understand their rights and obligations which are regulated in statutory regulations, including the form of legal protection provided by the State as a form of counter-achievement from the mandatory premium payment. This type of research uses normative legal research with a statutory approach. The results of the study, Forms of legal protection Legal protection for the insured due to motorized accidents in terms of positive law, that basically the State has been present in order to guarantee and provide legal protection for the public when a motorized accident occurs with an insurance program managed by State-Owned Enterprises (BUMN) through PT. Jasa Raharja. Indeed, this insurance program is slightly different from insurance in general where the program is compulsory insurance which is carried out based on several laws and regulations stipulated by the Government. The administration of social insurance is a state agency or an organization under the authority and supervision of the state. In this case the state has the position of being the guarantor and at the same time as the ruler and manager of funds. Because it is insurance, the amount of premium payment is determined by the government and the payment is made at the same time as the motor vehicle tax payment.Keywords: protection; covered; accident; motorized. ABSTRAKArtikel ini membahas persoalan terikait sering terjadinya kecelakaan kendaraan yang bermotor, sehingga menimbulkan kerugian baik bagi pengendara selaku tertanggung pada asuransi Jasa raharja maupun bagi korban termasuk masyarakat umum selaku pihak ketika dirugikan. Kebanyakan masyarakat atau tertanggung selama ini tidak mengerti tentang hak dan kewajibannya yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan termasuk bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Negara sebagai wujud kontraprestasi dari pembayaran premi yang sifatnya wajib. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bentuk perlindungan hukum Perlindungan hukum bagi tertanggung akibat kecelakaan bermotor ditinjau dari hukum positif, bahwa pada dasarnya Negara telah hadir dalam rangka menjamin dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat ketika terjadi kecelakaan bermotor dengan program asuransi yang dikelolah oleh Badan Usaha milik Negara (BUMN) melalui PT. Jasa Raharja. Program asuransi ini sedikit berbeda dengan asuransi pada umumnya dimana programnya bersifat asuransi wajib yang dilakukan berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Penyelenggaraan asuransi sosial oleh badan-badan negara atau suatu organisasi dibawah wewenang dan pengawasan negara. Dalam hal ini negara berkedudukan sebagai penanggung dan sekaligus sebagai penguasa dan pengelola dana. Karena sifatnya asuransi maka besarnya pembayaran premi ditentukan oleh pemerintah dan pembayarannya dilakukan pada saat bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN BELANJA MODAL TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) (Survei Pada Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah)

This study intends to determine the influence of local revenues (X1) and capital expenditures (X2) on Human Development Index (HDI) (Y). The main issue is to examine simultaneous and partial influence of local revenues and capital expenditures on human development index in districts/cities in Central Sulawesi. Instrument of study is the document  APBD reports of Central Sulawesi in 2012-2015 by using ratio as the scale of measurement and percentage on human development index of Central Sulawesi in 2013-2016 with ratio as the scale of measurement. Populasi of study consists of 13 districts/cities in Central Sulawesi by taking a sample of 11 districts/cities based on certain criteria. The results indicate that local revenues and capital expenditures simultaneously have significant influence on HDI in district/cities in Central Sulawesi with significance level of 0,998229 or 99,8%. This figure is relevant with the result of probability value (F-statistics) of 0,000000 less than sig. α = 5% ( 0,05) and can be interpreted with significant level of < 95%

TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB PT. POS INDONESIA TERHADAP PENGIRIMAN BARANG KONSUMEN

This study discusses the important role of PT. Pos Indonesia in the form of BUMN in supporting the smooth flow of goods delivery from one place to another. PT. Pos Indonesia mobilizes the flow of goods or money from one place to another to be easier, so that it accelerates the economy and makes it easier for people to ship goods that are not hampered by distance. However, in carrying out the activities of PT. Pos Indonesia does not rule out the possibility of negligence in carrying out its duties and obligations in accordance with the agreement so that it can harm the interests of consumers. Using normative legal research, with an invitation and conceptual approach, as well as qualitative descriptive analysis. The results of the study found that accountability for delays, losses and damage to consumer goods, caused by negligence of Post employees, will be compensated. However, not all losses can be sued by service users. Giving compensation for delays, damages, losses will be served if it is not due to force majeure, loss of shipping receipts, submissions exceeding the prescribed time limit, package contents do not match the receipt, and prohibited package of goods, there is no accountability Compensation will be given if it is proven that the Post committed negligence. The compensation is given in accordance with the applicable provisions. Legal remedies that can be carried out by consumers when harmed, through filing objections in three ways, namely through the branch Post office, Pos customer care, and through the official website of the Post. However, if consumers feel dissatisfied, they can make legal efforts to obtain compensation, namely through non-litigation and litigation channels. Non litigation includes the National Consumer Protection Agency (BPKN), the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), LPKSM (Institute for the Protection of Non-Governmental Consumer Consumers). While litigation is a legal effort pursued through a court.Keywords: consumers; losses; responsibility; PT. Pos Indonesia.Penelitian ini membahas tentang Peran penting PT. Pos Indonesia sebagai BUMN dalam menunjang kelancaran arus pengiriman barang dari satu tempat ke tempat yang lain. PT. Pos Indonesia memobilisasi arus barang ataupun uang dari satu tempat ke tempat lain menjadi lebih mudah, sehingga memperlancar perekenomian dan memudahkan masyarakat untuk mengirimkan barang yang tidak terhambat oleh jarak tempuh. Akan tetapi pada pelaksanaan kegiatan PT. Pos Indonesia tidak menutup kemungkinan lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian sehingga dapat merugikan kepentingan konsumen. Menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perUndang-Undangan dan Konseptual, serta analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa pertanggunjawaban atas keterlambatan, kehilangan dan kerusakan terhadap barang konsumen, yang disebabkan oleh kelalaian pegawai Pos, akan diberikan ganti kerugian. Akan tetapi tidak semua kerugian bisa dituntut oleh pengguna jasa. Pemberian ganti rugi atas keterlambatan, kerusakan, kehilangan akan dilayani apabila bukan karena force majeure, hilangnya resi pengiriman, pengajuan melebihi batas waktu yang telah ditetapkan, isi paket tidak sesuai dengan resi, serta paket barang yang dilarang, maka tidak ada pertanggungjawaban. Ganti rugi akan diberikan apabila terbukti bahwa Pos melakukan kelalaian. Pemberian ganti rugi diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen ketika dirugikan, melalui pengajuan keberatan dengan tiga cara yaitu melalui kantor Pos cabang, customer care Pos, serta lewat situs resmi Pos. Namun apabila konsumen merasa kurang puas maka dapat melakukan upaya hukum untuk mendapatkan ganti rugi yaitu melalui jalur non litigasi dan litigasi. Non litigasi meliputi BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat). Sedangkan litigasi adalah upaya hukum yang ditempuh melalui pengadilan.Kata kunci: kerugian; konsumen; PT. Pos Indonesia; tanggug jawab hukum

Analisis Pengaruh Tokopedia Play Live Shopping Terhadap Minat Pembelian Di Kota Batam Dengan Pendekatan TAM

Dengan kemajuan era digital, aksesibilitas terhadap berbagai hal menjadi lebih mudah. Contoh nyata dari hal ini adalah munculnya e-commerce, dimana perdagangan dapat dilakukan secara daring antara berbagai pihak, mirip dengan platform Tokopedia. Tokopedia telah menjadi pemimpin dalam industri e-commerce di Indonesia selama beberapa waktu. Ditengah pandemi saat ini, Tokopedia baru ini menghadirkan fitur terbaru bernama Tokopedia Play Live Shopping. Live Shopping adalah bentuk siaran langsung dimana penjual mempromosikan produk mereka kepada audiens atau calon pembeli. Tujuan dari penelitian untuk mengukur dampak dari fitur Tokopedia Play Live Shopping terhadap minat pembelian dengan menggunakan Technology Acceptance Model (TAM). Variabel penelitian ini meliputi Trust (Kepercayaan), Risk Perceived (Persepsi Risiko), Perceived Usefulness (Persepsi Kegunaan), Perceived Ease of Use (Persepsi Kemudahan) dan Repurchase Intention (Minat Pembelian). Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, dengan mendistribusikan kuesioner daring melalui pengambilan sampel acak. Penganalisaan data dilakukan dengan menggunakan Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) dengan bantuan alat AMOS, dan didukung oleh SPSS. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan terhadap minat pembelian di Tokopedia Play Live Shopping di Kota Batam adalah persepsi kemudahan penggunaan terhadap repurchase intention

Study of the Economic Value of Waste Recycling Concept in Supporting Sustainable Development Goals (SDGs) Program in TPA Kabinuang, Tolitoli Regency

This type of research is a descriptive study with a quantitative approach that aims to determine the economic value of waste through the concept of recycling to support the SDGs program for sustainable economic improvement. The results showed that the total composition of waste in TPA Kabinuang Tolitoli consisted of 35% inorganic waste and 65% organic waste. The types of waste that can be recycled include kitchen waste, leaves and plants, plastic, paper, cloth, rubber, glass, wood, and iron. If accumulated, as much as 100 kg of solid waste based on its type generates an economic value of IDR 270,400. This economic value becomes the basis, reference and encouragement for the community to be able to sort waste in order to improve the community's economy in a sustainable manner

Pengujian Pupuk Organik Cair Urine Domba dengan Biochar Cangkang Biji Kemiri pada Tanaman Kedelai (Glycine Max L)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil pemberian pupuk organik cair urine domba yang dikombinasikan dengan biochar cangkang biji kemiri pada pertumbuhan dan produksi tanaman kedelai. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) Faktorial yang terdiri dari 2 faktor perlakuan yaitu: faktor pertama Biochar Cangkang Biji Kemiri terdiri dari 4 taraf yaitu B0 = Kontrol Positif (Tanpa Biochar), B1= Kontrol Negatif (pupuk NPK dengan dosis standart yakni 300 kg/Ha), B2 = Biochar 5 ton/ha (0,5 kg/m2), B3 = Biochar 10 ton/ha (1 kg/m2). Faktor ke dua Pupuk Organik Cair Urine Domba yang terdiri dari 4 Taraf Perlakuan yaitu: U0 = Tanpa Pupuk Organik Cair Urine Domba (0 %), U1 = Pupuk Organik Cair Urine Domba 0,75 % (7,5 ml/l) , U2 = Pupuk Organik Cair Urine Domba 1,5 % (15 ml/l), U3 = Pupuk Organik Cair Urine Domba 2,25 % (22,5 ml/l). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberian biochar cangkang biji kemiri berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, diameter batang, dan berpengaruh nyata terhadap jumlah daun, produksi biji per plot dan biomassa tanaman. Perlakuan terbaik yaitu pemberian biochar cangkang biji kemiri sebanyak 5 ton/ha. Pemberian Pupuk Organik Cair Urine Domba berpengaruh sangat nyata terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, dan berpengaruh nyata terhadap produksi biji per sampel, bobot 100 biji per sampel, produksi biji per plot, produksi biji per hektar, dan biomassa tanaman per sampel. Perlakuan terbaik yaitu pemberian Pemberian Pupuk Organik Cair Urine Domba 2,25%.This study aims to determine how the results of organic fertilizer liquid urine sheep combined with biochar shell of candlenut seeds on the growth and production of soybean crops. This research was done by using Factorial Random Block Design (RAK) Factorial consisting of 2 factors of treatment that is: first factor Biochar candlenut Seed Shell consists of 4 levels that is B0 = Positive Control (No Biochar), B1 = Negative Control (NPK fertilizer with standard dose ie 300 kg/hec), B2 = Biochar 5 tons / ha (0.5 kg/m2), B3 = Biochar 10 tons / hec (1 kg / m2). The second factor of Sheep Liquid Organic Fertilizer consist of 4 Treatment Levels: U0 = No Organic Fertilizer Liquid Sheep Urine (0%), U1 = Organic Fertilizer Liquid Urine Sheep 0.75% (7.5 ml/l), U2 = Organic Fertilizer Liquid Sheep Urine 1.5% (15 ml / l), U3 = Organic Fertilizer Liquid Urine Lamb 2.25% (22.5 ml/l) The results of this study indicate that Giving biochar shell of candlenut seeds very significant effect on height of plant, stem diameter, and significant effect on the number of leaves, seed production for bed and plant biomass. Best treatment is the biochar shell of seeds of candlenuts as much as 5 tons / hec. Giving of Organic Fertilizer Liquid Urine Sheep have a very significant effect on plant height and significant effect on seed production for sample, weight of 100 seeds for sample, seed production for plot, seed production for hectare, and plant biomass for sample The best treatment is giving of Organic Liquid Fertilizer Urine Lamb 2.25%

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG IMFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, DAN PASAL 310 KUHP

Berkembangnya teknologi yang sangat cepat khususnya di dunia informasi dan komunikasi telah memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara cepat dalam melakukan aktifitasnya di kehidupan sehari-hari dan tentu saja sangat memberikan manfaat berarti untuk kehidupan manusia. Teknologi informasi telah berhasil memicu dan memacu perubahan tatanan kebutuhan hidup masyarakat di bidang sosial dan ekonomi , yang notabene sebelumnya bertransaksi ataupun bersosialisasi secara konvensional menuju transakasi ataupun sosialisasi secara elektronik. Sebagai akibat dari perkembangan yang demikian, teknologi informasi dengan sendirinya juga telah merubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global, disamping itu juga, perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian cepat. Perkembangan internet di indonesia memang seperti tidak terduga sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, internet hanya dikenal oleh sebagian kecil orang yang mempunyai minat di bidang komputer, namun dalam tahun-tahun terakhir ini penggunaan jasa internet meningkat secara sangat pesat. Saat ini banyaknya tindak pidana yang muncul dengan menggunakan media internet seperti tindak pidana pencemaran nama baik. Untuk menjerat pelaku yang melakukan tindak pidana pencemaran nama, maka dapat dijerat dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 310 ayat 1 KUHP. Adapun rumusan masalahnya adalah Bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dan Bagaimana pengaturan pencemaran nama baik dalam undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian ini membahas tentang Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang yaitu yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3)

PENGARUH POLITIK DALAM PEMBENTUKAN HUKUM DI INDONESIA

The development of law in Indonesia is determined by the political configuration between the legislature and the executive. Nearly 85 percent of the People's Representative Council tends to close or qualify with the executive. When the executive submits draft legislation, it is immediately approved by the Indonesian Parliament. The urgency of the research is to determine the influence of politics on the formation of law in Indonesia. What is the political configuration and character of Indonesian legal products and their re-actualization and formulation? The research method used is normative research through library research and a statutory approach. The research shows that currently, in Indonesia, the political dominance of the law is getting stronger. A political party that should be the incarnation of the people's will only appear to be a vehicle to gain or maintain power. This results in legal products produced only by political interests and certain groups, without paying attention to their suitability with the objectives of the State. The historical movement of the transition of Islamic law in Indonesia is full of various historical, philosophical, political, sociological, and juridical dimensions. In fact, Islamic law in Indonesia has fluctuated in line with the politics of law practiced by state authorities. This is based on the socio-cultural strength of the majority of the Muslim community in Indonesia. There is interaction in terms of political decisions, thus giving rise to various political decisions to benefit the Islamic community itself. In Indonesia, there is a determinant politics of law. This means that law is a variable that is influenced by politics. The situation and the political policies that took place greatly influenced the Islamic community's attitudes.Keywords: Politics; Law; Indonesia. ABSTRAKPerkembangan hukum di Indonesia ditentukan oleh konfigurasi politik yang terjadi antara legislatif dan eksekutif. Kecenderungan Dewan Perwakilan Rakyat hampir 85 persen merapat atau berkualisi dengan eksekutif, sehingga ketika eksekutif mengajukan draf perundang-undangan langsung di setujui DPR RI. Urgensi penelitian untuk mengetahui pengaruh politik terhadap pembentukan hukum di Indonesia. Bagaimana konfigurasi politik dan karakter produk hukum Indonesia, dan reaktualisasi dan formulasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, melalui penelitian kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian, bahwa saat ini di Indonesia, dominasi politik terhadap hukum semakin menguat. Partai politik yang seharusnya menjadi penjelmaan kehendak rakyat, hanya terkesan menjadi kendaraan untuk memperoleh maupun mempertahankan kekuasaan. Hal ini berakibat pada produk hukum yang dihasilkan hanya sesuai dengan kepentingan-kepentingan politik dan golongan tertentu, tanpa memperhatikan kesesuaiannya dengan tujuan Negara. Pergerakan sejarah peralihan hukum Islam di Indonesia, penuh dengan berbagai macam dimensi historis, filosofis, politik, sosiologis dan yuridis. Faktanya, hukum Islam di Indonesia telah naik turun sejalan dengan politik hukum yang di praktekan oleh penguasa negara. Hal tersebut besumber pada kekuatan sosial budaya mayoritas masyarakat Islam di Indonesia. Adanya Interaksi dalam hal putusan politik, sehingga memunculkan berbagai keputusan politik bagi kepentingan masyarakat Islam itu sendiri. Di Indonesia terjadi politik determinan atas hukum. Artinya bahwa hukum adalah variabel yang terpengaruhi oleh politik. Situasi dan kebijakan politik yang berlangsung sangat mempengaruhi sikap yang harus di ambil oleh masyarakat Islam

Analisis Partisipasi pada Program Hutan Kemasyarakatan (Studi Kasus di Koto Panjang, Riau)

Partisipasi merupakan sumber daya sosial yang sangat berperan besar dalam mensukseskan suatu program pembangunan pedesaan. Ukuran keberhasilan program hutan kemasyarakatan bukan hanya dari dimensi biofisik, tetapi juga Perubahan perilaku. Hasil penelitian di Koto Panjang menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat relatif rendah, diklasifikasikan sebagai tingkat partisipasi untuk insentif. Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam bentuk pemikiran dan tenaga/jasa, yang keduanya diberikan pada 3 tahapan pembangunan HKm : perencanaa, pelaksanaan dan pemantauan. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor internal (persepsi, manfaat, umur dan pendapatan) dan faktor eksternal (insentif dan komunikasi). Faktor insentif dan komunikasi memberikan pengaruh nyata pada perbedaan perilaku partisipasi di kedua desa. Sedangakan kecenderungan secara umum adalah masyarakat Desa Tanjung Alai lebih partisipatif dari masyarakat Tanjung. Upaya meningkatkan partisipasi dapat didekati dari optimalisasi organisasi penggerak serta penajaman persepsi HKm dan sistem pertanian menetap. Pembinaan harus dilakukan terus-menerus dan merata dengan metode pendekatan persuasif Perbaikan konsep HKm tentang target, orientasi, proses dan frame work perlu dilakukan menuju pengelolaan sumber daya hutan yang partisipatif