KONSEP KEADILAN DARI JOHN RAWLS DENGAN KEADILAN PANCASILA (ANALISIS KOMPARATIF)

Berdasarkan hasil permenungan terhadap konsep keadilan John Rawls dengan konsep keadilan Pancasila, tampak bahwa keadilan berorientasi pada masyarakat lemah akibat kondisi ekonomi, struktur sosial dan budaya masyarakat yang tidak berpihak kepada mereka. Dibutuhkan peran penting institusi-institusi sosial dan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat yang tidak diuntungkan, agar setara dengan masyarakat pada umumnya. Konsep keadilan Pancasila baik pada sila kedua maupun sila kelima yang dielaborasi oleh beberapa pakar filsafat dan etika di Indonesia menyimpulkan kondisi keadilan khususnya keadilan sosial belum sungguh-sungguh terwujud sebagaimana telah ditetapkan dalam tujuan berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia. Pemikiran John Rawls yang menekankan pada keadilan distributif, tetapi sesungguhnya mendekati keadilan sosial terwujud di suatu negara. Jika konsep keadilan John Rawls dilandasi pada kebebasan individu, maka konsep keadilan yang dilandasi keadilan sebagaimana dimaksudkan oleh sila kedua Pancasila adalah keadilan sosial yang seyogianya tampak terwujud dalam kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya yang berkeadilan. Inilah dasar untuk terwujudnya “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesi

PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN SOSIAL DAN BERDIMENSI HAM (Studi terhadap Penggusuran Kelompok Masyarakat Marginal)

Law enforcement in the current era of globalization, but to have to uphold the rule of law, expediency, social justice must also consider human rights. Likewise, law enforcement, especially the regional regulation should consider the values social of justice and human rights. The facto, in particular law enforcement often conflict with the values social of justice and violation of human rights. PERDA (Regional Regulation of) DKI Number No. 8 of 2007 on Public order tends to conflict with the values of social justice and violation of human rights. The most of obvious human rights are violated of human rights in field of economics, sosial and cultural

PENERAPAN PRINSIP PELAPORAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNWRSHIP) ATAS KORPORASI: (IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF BENEFIT OWNER REPORTING FOR CORPORATIONS)

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 menjadi pedoman dalam mewujudkan transparansi informasi korporasi di Indonesia serta transaksi keuangan yang terjadi di dalamnya, serta pelaksanaan komitmen internasional untuk memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang melalui rekomendasi dari Financial Action Task Force (FATF). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar menentukan pemilik manfaat dan tujuan dari prinsip pelaporan dari pemilik manfaat. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif yang memandang hukum sebagai suatu norma/peraturan tertulis Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dan menggunakan analisis kualitatif sebagai teknik analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima manfaat tidak selalu terdaftar anggaran dasar perusahaan, mempunyai hak menerima manfaat langsung dari perusahaan, memiliki akses informasi tentang keuangan dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan perusahaan. Sedangkan tujuan dari prinsip pelaporan dari pemilik manfaat adalah untuk memenuhi tuntutan transparansi yang erat kaitannya dengan investasi

Eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Disahkannya Undang-Undang Penetapan Perpu Cipta Kerja

This study aims at analyzing the existence of Constitutional Court Ruling No. 91/PUU-XVIII/2020 (Job Creation MK Decision) after Law No. 6 of 2023 concerning Job Creation. This research is a normative legal research by prioritizing case approaches, concepts, and legislation. The results of the study confirmed that the existence of the Job Creation MK Decision after the passage of the Job Creation Law was as if the Job Creation MK Decision was between "there and not". It is said that there is because it is used as a juridical basis in the Job Creation Law, however substantively the Decision of the Job Creation MK, especially the constitutional order to substantively improve the Job Creation Law by involving meaningful community participation, has not been implemented. Because, the government (in this case the President) actually uses the Job Creation Law instrument which substantively denies the Job Creation MK Decision. The legal implications of the Job Creation MK Decision after the Job Creation Law was passed is that the Job Creation Law has actually violated the substance of the Job Creation MK Decision. It can be seen that the Job Creation MK Decision orients the reformulation of the Job Creation Law through meaningful participation involving all components of society. The existence of disobedience to the Job Creation Law against the Decision of the Job Creation MK has the potential to cause a phenomenon of disregard for the constitution (constitutional disobedience). Therefore, in the future it is necessary to formulate the forms and types of sanctions against the Constitutional Court's Decision and also be oriented to the Constitutional Court being able to review a Law or UU that contradicts the Constitutional Court's Decision. Penelitian ini bertujuan pada analisis atas eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 (Putusan MK Cipta Kerja) pasca disahkannya UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengedepankan pendekatan kasus, konsep, dan perundang-undangan. Hasil penelitian menegaskan bahwa eksistensi Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja seolah-olah Putusan MK Cipta Kerja adalah antara “ada dan tiada”. Dikatakan ada karena dijadikan landasan yuridis dalam UU Cipta Kerja akan tetapi secara substantif Putusan MK Cipta Kerja khususnya perintah konstitusional untuk memperbaiki UU Cipta Kerja secara substantif dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna, justru tidak dilaksanakan. Pemerintah (dalam hal ini Presiden) justru menggunakan instrumen UU Cipta Kerja yang secara substantif mengingkari Putusan MK Cipta Kerja. Implikasi hukum Putusan MK Cipta Kerja pasca disahkannya UU Cipta Kerja adalah bahwa UU Cipta Kerja sejatinya telah melanggar substansi dari Putusan MK Cipta Kerja. Hal ini dapat dilihat bahwa Putusan MK Cipta Kerja mengorientasikan perumusan ulang UU Cipta Kerja melalui partisipasi yang bermakna dengan melibatkan segenap komponen masyarakat. Adanya ketidaktaatan UU Cipta Kerja terhadap Putusan MK Cipta Kerja berpotensi membuat adanya fenomena pengabaian terhadap konstitusi (constitutional disobedience). Oleh karena itu, ke depan perlu diformulasikan bentuk dan jenis sanksi terhadap Putusan MK serta diorientasikan pula MK dapat melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang atau UU yang bertentangan dengan Putusan MK.  

Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia have regulated the trafficking since the Criminal Code (KUHP) era, the Act 39 of 1999 concerning Human Rights, the Act 23 of 2002 about Protection Child until currently we have the Act 21 of 2007 concerning Trafficking in Persons. However, the trafficking in persons cases increase dramatically and the law enforcement of trafficiking in persons was not function well. There are caused by some factors such as: the lack of sanction, the lack awareness of society, lack socialization of Trafficking in persons, and lack of victim awareness reporting the trafficking in person's case to the police. From the social perspetive, the poor condition of the victim also become crusial factor caused weak of the law enforcement of trafficking in persons. Trafficking in persons in reality is not only breaking the Act 21 of 2007 and others trafficking in persons regulation but also tend to against the principle humiliated standard and human dignity and against of the human rights

UPAYA MEMPERTAHANKAN HAK KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA DENGAN CARA KONSILIASI DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA MEDAN

The purpose of this study was to determine the process of resolving consumer disputes by means of conciliation and to determine the efforts to defend consumer rights at the Medan Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK).This research is descriptive, using normative-empirical research methods with a focus on the enforcement or implementation of normative legal provisions on consumer dispute resolution. Data or information obtained from BPSK Medan. in the form of notes and information regarding the settlement of consumer disputes by means of conciliation. The results show that the consumer dispute resolution process at BPSK Medan City is different from that regulated in Law No. 8/1989 on Consumer Protection and Decree of the Minister of Industry and Trade No.350/MPP/Kep/12/2001 concerning Implementation of Duties and Authorities BPSK. Disputes are resolved by the parties accompanied by a conciliator assembly appointed by the BPSK leadership. After the parties obtain an agreement, then it is reported to BPSK which is then stated in a peace agreement which will be strengthened by the BPSK Decision. In fact, consumer disputes were resolved by parties outside of BPSK after BPSK held the first meeting, and subsequently the final settlement was not reported so that BPSK could not make decisions to strengthen the peace reached by the parties

PENERAPAN TENAGA KERJA SECURITY DENGAN SISTEM OUTSOURCING BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA PENYEDIAAN JASA PEKERJA/BURUH

Kerjasama antara Universitas Katolik Santo Thomas dengan PT. SATRIA WAHID NUSANTARA (SWAT) selaku Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja (PPJP) merupakan kerjasama berdasarkan sistem outsourcing. Adapun jasa yang dioutsourcing kan Universitas Katolik Santo Thomas Medan yaitu tenaga kerja satpam. Di Indonesia usaha bidang pengamanan ada lembaga yang menyediakan jasa pengamanan, sama halnya dengan outsourcing, sehingga Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) sama diartikan dengan penyedia jasa tenaga kerja lainnya. Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai pelaksanaan sistem outsourcing (alih daya) tenaga kerja satpam di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pemenuhan hak-hak tenaga kerja outsourcing yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bentuk permasalahan outsourcing yang pernah terjadi di Universitas Katolik Santo Thomas Medan selaku principal/user outsourcing.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif berdasarkan pada data primer yaitu wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan penelitian ini dan data sekunder bersumber dari kontrak/perjanjian yang telah dibuat oleh  Universitas Katolik Santo Thomas Medan dengan PT. SWAT dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan kontrak/perjanjian yang telah dibuat, Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan  dalam pelaksanaan sistem outsourcing di Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Pertanggungjawaban PPJP selaku perusahaan outsourcing yang belum sepenuhnya terlaksana kepada tenaga kerja satpam dan lemahnya sistem keamanan dengan tidak adanya CCTV di Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang mendukung kinerja Satpam

Hak Kreditor Konkuren dalam Melakukan Penolakan Daftar Piutang oleh Kurator

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst, dan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam mengadili dan memutus perkara Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Putusan Nomor 2/Pdt.Sus-Renvoi Prosedur/2021/PN Niaga Jakarta.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum kreditor konkuren untuk mempertahankan hak tagihan piutangnya melalui prosedur renvoi dinyatakan ditolak. Pertimbangan hakim untuk menolak semua permohonan penggugat sebagai kreditor separatis adalah adanya  garansi bank yang menjadi jaminan perjanjian utang piutang antara PT. Unilever Indonesia, Tbk (kreditor) dengan PT. Mulyatindo Inti Raya (debitor) yang menurut undang-undang garansi bank bukan merupakan suatu jaminan kebendaan yang dapat menyatakan kedudukan kreditor sebagai kreditor separati

TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn mengenai gugatan harta bersama menurut KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 755/Pdt.G/2017/PN Mdn, berdasarkan ketentuan Pasal 35 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 128 KUHPerdata, maka sebidang tanah berikut bangunan ruko di atasnya dan Usaha Bengkel Saudara Jaya Motor adalah harta bersama yang diperoleh penggugat dan tergugat semasa perkawinan penggugat dan tergugat. Adapun harta benda yang tidak dapat dibagi adalah satu unit mobil merek Honda CRV, hal ini dikarenakan tidak ada satu alat bukti surat ataupun keterangan saksi penggugat yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung dalil gugatan penggugat bahwa mobil tersebut diperoleh penggugat dan tergugat dalam masa perkawinan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata yang mengatur mengenai pembuktian. Oleh karena itu, putusan tersebut telah sesuai dengan Pasal 128 KUH Perdata dan Pasal 35 jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan