PENATAAN PENGUASAAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN LANDREFORM (STUDI KASUS DI KABUPATEN BURU SELATAN)

Program landreform meningkatkan kesejahteraan petani adalah amanat UU No. 5 Tahun 1960. Redistribusi tanah salah satu program Landreform (LF) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan secara hukum kedudukan petani atas tanah. Penetapan Tanah sebagai Objek Landreform di wilayah Milik Adat, dipengaruhi oleh dipertahankan atau tidaknya tanah yang bersangkutan sebagai Milik Adat. Penegasan Tanah Objek Landreform (TOL) di atas wilayah Milik Adat di Kabupaten Buru Selatan, menjadi permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan penerapan kebijakan landreform Indonesia di kawasan Milik Adat atas tanah; serta mendeskripsikan pelaksanaan redistribusi tanah kepada petani penggarap di kawasan pertanian yang berada pada wilayah Milik Adat atas tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, (i) Tanah Milik Adat diredistribusikan kepada petani penggarap, setelah dilalui sidang Panitia LF, penegasan TOL, dan pelepasan hak oleh Soa Kepala Adat kepada Negara. (ii) Redistribusi TOL telah dicapai seluas 6.700 ha, diberikan kepada petani penerima Hak Milik sejumlah 1.228 orang. Kesimpulan, kebijakan landreform di Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan Milik Adat atas tanah/Tanah Ulayat, seperti pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Buru Selatan yang telah melaksanakan redistribusi TOL dan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya

STRENGTHENING LAND REGISTRATION SYSTEM THROUGH IMPLEMENTATION OF DOMAIN APPROACH IN MANIFESTING LEGAL CERTAINTY AND COMMUNITY JUSTICE

As an implementation of welfare society, the government issued Law Number 5 of 1960 Article 19 paragraph (2) c, which provide the legal certainty of land rights for all Indonesians carried out through land registration. The land registration system adopted by Indonesia is negative land cadastre with positive tendency. The implementation of land registration provide the basis of state duty to produce land registration evidence, namely certificate, which is valid as a strong proof of rights. This certificate guarantees the correctness of physical data besides juridical data as long as it is not proven otherwise. Method: This legal research used Normative juridical method, with qualitative juridical data analysis. Results of the study: Negative land cadastre with positive tendency adopted by Indonesia currently does not guarantee legal certainty of land ownership and the community justice itself. This is indicated by the fact that there is still a phenomenon of land disputes, among the result of the issuance of overlapping. By using a legal cadastre-based domain approach, through an approach of extracting historical values of land and integrating the process of dialogue within the issuing of certificate; obtaining legal certainty and the community justice can be achieved. Conclusion: Negative land cadastre with positive tendency is still unable to manifest legal certainty of land ownership and community justice so it is appropriate that an adage states “the highest legal certainty, is the highest injustice”. Strengthening land registration system through the domain approach is an alternative option to manifest legal certainty and community justice

Prosedur Penjualan Kredit Pada Perseroan Terbatas (PT) Sinkona Indonesia Lestari

Abstrak Penelitian ini dilakukan di PT. Sinkona Indonesia Lestari dengan judul Prosedur Penjualan Kredit Pada Perseroan Terbatas (PT) Sinkona Indonesia Lestari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai prosedur penjualan kredit pada PT. Sinkona Indonesia Lestari. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif, karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseach) untuk memperoleh gambaran yang diteliti untuk mengungkapkan permasalahan yang ada pada PT. Sinkona Indonesia Lestari. Adapun lokasi penelitian yakni di PT. Sinkona Indonesia Lestari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penjualan kredit pada Perseroan Terbatas (PT) Sinkona Indonesia Lestari belum sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi (dalam buku Akuntansi Biaya) yaitu bahwa pelaksanaan prosedur penjualan kredit pada PT. Sinkona Indonesia Lestari dimulai dari pengiriman sampai pada pelunasan piutang terdapat kendala pada fungsi unit kerja yang terkait, 1 unit kerja menangani 2 fungsi sekaligus. Prosedur dokumentasi, bahwa pada pengiriman quotation perusahaan tidak melampirkan pernyataan surat persetujuan jual beli. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Mulyadi, Prosedur Penjualan Kredit Pada Perseroan Terbatas (PT) Sinkona Indonesia Lestari dinilai belum optimal sebagaimana dijelaskan dalam paragraf diatas. Kata Kunci : Prosedur, Penjualan, dan Kredit.   Abstract This research was conducted at PT. Sinkona Indonesia Lestari with the title "Credit Sales Procedure in Sinkona Limited Liability Company (PT). The purpose of this study is to provide a clear picture of credit sales procedures at PT. Sinkona Indonesia Lestari. In this study using a descriptive qualitative approach, because this research is a field research (field reseach) to obtain the images studied to reveal the problems that exist in PT.Sinkona Indonesia Lestari. The research location at PT. Sinkona Indonesia Lestari. The results of the study showed that the procedure of selling credit at the Limited Liability Company (PT) Sinkona Indonesia Lestari was not in accordance with the theory proposed by Mulyadi (in the Cost Accounting book) namely that the implementation of credit sales procedures at PT. Sinkona Indonesia Lestari starts from the delivery to the payment of receivables, there are constraints on the function of the related work units, 1 work unit handles 2 functions at once. Documentation procedures, that the company does not attach the statement of delivery quotation statement of purchase and purchase agreement. In accordance with the theory proposed by Mulyadi, Credit Sales Procedure in a Limited Liability Company (PT) Sinkona Indonesia Lestari is considered not optimal as described in the paragraph above. Keywords : Procedure, Sales and Credit

PERGESERAN MINAT ANGKATAN KERJA PADA KETERSEDIAAN LAPANGAN KERJA DI KOTA MATARAM

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap masuk pasar kerja, Semakin kecilnya angka pengangguran di Kota Mataram, ternyata tidak membuat jumlah pencari kerja semakin menurun. Akan tetapi sebaliknya, jumlah pencari kerja semakin meningkat. Salah satu yang menyebabkan adalah angkatan kerja pada kriteria bekerjapun ikut serta mencari pekerjaan lain dengan alasan tertentu, mereka bersaing dengan pengangguran yang juga mencari pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, sehingga persaingan dalam mencari pekerjaanpun semakin meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor pergeseran minat angkatan kerja dan pergeseran minat pada ketersediaan lapangan kerja di Kota Mataram. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.  Data primer didapatkan dari wawancara. Data sekunder didapatkan dari dokumentasi dan studi kepustakaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif.  Teknik analisa data menggunakan metode Miles dan Huberman, serta menggunakan analisis Shift Share. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor pergeseran minat Angkatan kerja,khususnya pekerja yang mencari pekerjaan lain diantaranya faktor peningkatan karir, lingkungan kerja, beban kerja dan gaji (upah). Adapun pergeseran minat Angkatan kerja, baik yang bekerja  maupun pencari kerja lebih memilih pada banyaknya ketersediaan lapangan kerja yaitu pada sektor perdaganga

Developing entrepreneurial resilience from uncertainty as usual:a learning theory approach on readiness, response and opportunity

Purpose: This study explores resilience learning from uncertainty, taking a holistic view by considering individual, firm and contextual factors. Resilience development is understood by focusing on how uncertainty is related to entrepreneurs and their environment, suggesting that developing resilience needs to be a continuous learning process. Design/methodology/approach: This qualitative study explores factors related to entrepreneurial uncertainty, resilience and learning. Evidence is drawn from interviews with rural entrepreneurs in two regions of Indonesia, and analyzed using a rigorous approach to generate codes, second-order themes and aggregate dimensions for the theoretical contributions. Findings: Uncertainty readiness, uncertainty response and uncertainty opportunity for resilience emerge as the key learning areas from this study. They are related to resilience on a personal, community and systemic level. The proposed framework relates learning from uncertainty to the process of developing resilience for entrepreneurs and their communities. Originality/value: This study proposes a framework based on resilience motivation and learning from uncertainty as usual. It explores the relationships between uncertainty readiness, responses and opportunities with personal, relational and systemic resilience factors. This contributes to entrepreneurship behavior research at the intersection of organization studies and management in the socio-economic and often informal context of developing countries.</p

URGENSI BANK TANAH DALAM MENDUKUNG PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KEPENTINGAN UMUM

ABSTRAKKelahiran Bank Tanah merupakan implementasi asas “dikuasai negara” atas tanah termaktub dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3). Pemaknaan asas tersebut dijabarkan dalam UU No.5/1960, dalam fungsi kewenangan mengatur peruntukan tanah. Pembangunan kepentingan umum, memerlukan tanah dengan cara “pengadaan tanah” dipayungi UU No.2/2012. Timbul pertanyaan, apakah urgensi dibentuknya Bank Tanah, sementara telah ada UU No.2/2012. Penelitian hukum ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada norma hukum, berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan metode analisis data secara kualitatif, berupaya mengamati dan menghubungkan data-data yang diperoleh dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian, Bank Tanah adalah badan hukum khusus (sui generis), dalam fungsinya berwenang menjadi manajer, menjamin ketersediaan tanah yang berkepastian hukum untuk melaksanakan pembangunan kepentingan umum, menyediakan blueprint yang berisi pemetaan situasi dan kondisi pertanahan di Indonesia, menuangkan blueprint ke dalam action plan yang berisi penataan tanah, dan cara-cara yang akan dilakukannya, menetapkan kebijakan (beleid) dalam bentuk tindakan berdasarkan blueprint dan action plan, koordinasi secara terpadu dengan instansi terkait (baik di Pusat maupun di daerah); dan pengawasan serta law enforcement antara bank tanah dengan aparat penegak hukum. Maka, “dimilikinya” aset tanah oleh Bank Tanah, Negara akan mudah mendapatkan tanah yang clean and clear mendukung pengadaan tanah untuk Pembangunan kepentingan umum tanpa merugikan kepentingan individu.Kata kunci: bank tanah, pengadaan tanah, kepentingan umum. ABSTRACTThe birth of the Land Bank is an implementation of the principle of "state control" over land as stated in the 1945 Constitution, Article 33 Paragraph (3). The meaning of this principle is explained in Law No. 5/1960, in the function of the authority to regulate land use. Development of public interests requires land by means of "land acquisition" under the umbrella of Law No.2/2012. The question arises, what is the urgency of establishing a Land Bank, while there is Law No.2/2012.This legal research is normative juridical research, namely research that is guided by legal norms, in the form of primary legal materials and secondary legal materials. Using qualitative data analysis methods, attempts to observe and relate the data obtained to legal provisions and principles related to the problem being studied.The results of the research show that the Land Bank is a special legal entity (sui generis), in its function it has the authority to act as a manager, guarantee the availability of land with legal certainty to carry out development in the public interest, provide a blueprint containing mapping of the land situation and conditions in Indonesia, incorporate the blueprint into an action plan which contains land planning and the methods that will be carried out, establishing policies (beleid) in the form of actions based on blueprints and action plans, integrated coordination with related agencies (both at the Center and in the Regions); and supervision and law enforcement between land banks and law enforcement officials. So, by "owning" land assets by the Land Bank, the State will easily obtain clean and clear land to support land acquisition for development in the public interest without harming individual interests.Keywords: land bank, land acquisition, public interest

PENATAAN PENGUASAAN TANAH MILIK ADAT MELALUI PELAKSANAAN KEBIJAKAN LANDREFORM STUDI KASUS DI KABUPATEN BURU SELATAN

AbstrakProgram landreform meningkatkan kesejahteraan petani adalah amanat UU No.5 Tahun 1960. Redistribusi tanah salah satu program Landreform (LF) bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan menguatkan secara hukum kedudukan petani atas tanah. Penetapan Tanah sebagai Objek Landreform di wilayah Milik Adat, dipengaruhi oleh dipertahankan atau tidaknya tanah yang bersangkutan sebagai Milik Adat. Penegasan Tanah Objek Landreform (TOL) di atas wilayah Milik Adat di Kabupaten Buru Selatan, menjadi permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan penerapan kebijakan landreform Indonesia di kawasan Milik Adat atas tanah; serta mendeskripsikan pelaksanaan redistribusi tanah kepada petani penggarap di kawasan pertanian yang berada pada wilayah Milik Adat atas tanah. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, (i) Tanah Milik Adat diredistribusikan kepada petani penggarap, setelah dilalui sidang Panitia LF, penegasan TOL, dan pelepasan hak oleh Soa Kepala Adat kepada Negara. (ii) Redistribusi TOL telah dicapai seluas 6.700 ha, diberikan kepada petani penerima Hak Milik sejumlah 1.228 orang. Kesimpulan, pelaksanaan kebijakan landreform di Kabupaten Buru Selatan telah berhasil, ditandai dengan redistribusi TOL dan penerbitan Sertifikat Hak Miliknya.Kata kunci : Kabupaten Buru Selatan, Landreform, Milik Adat, Redistribusi Tanah. Abstract Land reform programs to improve farmers' welfare are mandated by Law No.5 of 1960. Land redistribution, one of the Land Reform programs (LF), aims to improve welfare and legally strengthen the position of farmers on land. Land Affirmation as a Landform Object in Indigenous Rights Territories, is influenced by whether or not the land concerned is retained as Indigenous Rights. Affirmation of Land Objects of Landform (TOL) over Indigenous Rights Territories in South Buru Regency, became a legal problem that was studied in this study. This study uses a normative juridical approach with a qualitative descriptive analysis method. The results of the study, (i) Indigenous Rights on land, were redistributed to cultivators, after the trial of the LF Committee was passed, affirmation of the TOL, and Release to the Rights of Possession by the Indigenous Chief to the State. (ii) Redistribution of TOL has been achieved in an area of 6,700 ha, given to 1,200 people receiving ownership rights. Conclusion, the implementation of land reform policy in South Buru Regency has been successful, marked by redistribution of TOL and issuance of Certificates of Ownership.Keywords: Keywords: Indigenous Rights, Land Reform, Land Redistribution, South Buru Regenc

Analisis perbandingan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger dengan menggunakan metode economic value added, market value added, dan financial value added pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia

Penelitian ini berjudul ”Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Merger dengan Menggunakan Metode Economic Value Added, Market Value Added, dan Financial Value Added pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan kinerja keuangan sebelum dan setelah merger menggunakan metode Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA) dan metode Financial Value Added (FVA) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Jenis penelitian ini adalah komparatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan aktivitas merger selama periode tahun 2010-2014. Berdasarkan teknik purposive sampling, maka jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 21 perusahaan. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov dan uji Wilcoxon Signed Rank Test. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan sebelum dan sesudah merger menggunakan metode Economic Value Added (EVA), tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan sebelum dan sesudah merger menggunakan metode Market Value Added (MVA), dan terdapat perbedaan kinerja keuangan yang signifikan sebelum dan sesudah merger menggunakan metode Financial Value Added (FVA). Mengacu pada kesimpulan tersebut, maka dapat diimplikasikan bahwa sebagai upaya untuk terus meningkatkan kinerja keuangannya, pihak manajemen perusahaan go public terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerapkan kebijakan merger perlu memprioritaskan upaya-upaya strategis yang terkait dengan peningkatan nilai tambah ekonomis perusahaan melalui peningkatan laba bersih operasional setelah pajak (NOPAT) serta pengelolaan modal dan aktiva tetap (fixed asset) perusahaan secara efektif dan efisien

Metode membaca dan menghafal al-quran untuk anak usia dini : Studi kasus penelitian di Sekolah Tahfizh Anak Usia Dini (TAUD) Arinal Haq Antapani

Alquran sebagai sumber ajaran utama bagi agama Islam. Memuliakan Alquran merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim, memuliakan Alquran bisa dengan cara mempelajarinya. Dalam mempelajari Alquran hal pertama yang perlu dipahamkan adalah bisa membacanya kemudian setelah itu mengamalkan serta menghafalnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode yang digunakan di TAUD Arinal Haq dalam hal belajar membaca serta menghafal Alquran. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif sebagai analisa yang paling mendasar untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis kualitatif yang dengan cara mengkaji interaksi manusia dengan Alquran melalui penerapan metode yang digunakan untuk belajar membaca dan menghafal Alquran. Penulis melakukan penelitian secara langsung ke lokasi (Field Research) yang menjadi objek penelitian, juga menyaksikan langsung kondisi sekolah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya TAUD Arinal Haq sudah diresmikan dan aktif memulai pembelajaran sejak awal tahun 2019 dengan 25 murid ditahun pertama dengan rentang usia tiga sampai enam tahun. pembelajarannya berfokus pada pembelajaran keagamaan khususnya Alquran baik dari system pembelajaran membaca maupun menghafal Alquran. Untuk pembelajaran membaca Alquran TAUD Arinal Haq menggunakan metode tahajji dengan dibantu media pembelajaran berupa kitab At-Tibyan. Adapun dari segi menghafal Alquran menggunakan metode talaqqi dengan dibantu murottal audio sebagi media yang utama dari pembelajarannya. Dari penerapan kedua metode tersebut, hasil hitungan persentase berada dalam tarap cukup berhasil atau cukup efektif, walaupun belum pada tahap 100% berhasil. Hal ini dikarenakan adanya faktor pendukung serta penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran. Selain belajar membaca dan menghafal Alquran, peserta didik juga diajarkan materi tarbiyah guna pembekalan tsaqafah islamiah seperti hadis, aqidah, asmaul husna, siroh nabawiyah, dan adab dalam aktivitas sehari-hari