PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA BARAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH.

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat. Data yang digunakan adalah data primer yang telah dipublikasikan dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh independent variable (variabel bebas) terhadap dependent variable (variabel terikat). Independent variable (variabel bebas) pada penelitian ini adalah : kinerja keuangan yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio efisiensi. Sedangkan dependent variable (variabel terikat) adalah pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa rasio kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat, rasio efektifitas dan rasio efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi secara simultan kinerja keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/ kabupaten di Sumatera Barat

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA/KABUPATEN DI SUMATERA BARAT DALAM ERA OTONOMI DAERAH

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/ kabupaten di Sumatera Baral. Data yang digunakan adalah data primer yang telah dipublikasikan dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Independent Variable (variabel bebas) terhadap Dependent Variable (variabel terikat). Independent Variable (variabel bebas) pada penelitian ini adalah : Kinerja Kzuangan yang terdiri dari Rasio Kemandirian, Rasio Efektifitas dan Rasio Efisiensi. Sedangkan Dependent Variable (variabel terikat) adalah pertumbuhan ekonomi. Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa Rasio kemandirian mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota/kabupaten di Sumatera Barat, Rasio efektifitas dan Rasio efisiensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Tetapi secara simultan Kinerja Keuangan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kotl kabupaten di Sumatera Barat

ANALISIS TINGKAT KESEHATAN BANK DENGAN MENGGUNAKAN METODE RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING, CAPITAL ( RGEC )

Tujuan Penelitian Ini Untuk Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital (Rgec), Kesehatan Bank Adalah Penilaian Kualitatif Atas Berbagai Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Kondisi Atau Kinerja Suatu Bank Melalui Penilian Kuantitatif Dan atau kualitatif terhadap faktor-faktor rentabilitas, likuiditas, roa, roe, dan permodalan yang akan diteliti. Berdasarkan analisis terhadap bank BNI dan bank BCA, didapat nilai rasio NPL dilihat dari rata-rata terbaik pada tahun 2013 yaitu 0,51% dan NPL terbaik diperoleh bank BCA sebesar 0,45% sedangkan bank BNI memperoleh 0,57%. Dilihat dari rasio LDR rata-rata terbaik pada tahun 2013 yaitu 81% dan LDR terbaik diperoleh bank BCA sebesar 75% sedangkan bank BNI sebesar 86%. Dilihat dari rasio ROA rata-rata terbaik pada tahun 2014 yaitu 3,50% dan ROA terbaik diperoleh bank BCA sebesar 3,75% sedangkan bank BNI sebesar 3,25%. Dilihat dari rasio NIM rata-rata terbaik pada tahun 2014 yaitu 5,59% dan NIM terbaik diperoleh bank BCA sebesar 5,80% sedangkan bank BNI sebesar 5,37%. Dilihat dari rasio CAR rata-rata terbaik pada tahun 2016-2018, pada tahun 2018 rata-rata rasio CAR sebesar 21% dan CAR terbaik diperoleh oleh bank BCA sebesar 23% sedangkan bank BNI sebesar 21%. Dari analisis tingakt kesehatan bank dengan menggunakan metode RCE dapat dilihat bahwa bank BCA lebih sehat dari pada bank BNI sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No.13/1/PBI/2011 Perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum

Epoksidasi Karet Alam dengan Menggunakan Surfaktan Amonium Lauril Sulfat sebagai Wetting Agent

Epoxidation of natural rubber were tried to be produced under various conditions within in-situ epoxidation reaction. The use of ammonium lauryl sulphate (ALS) as wetting agent also the effect of hydrogen peroxide (H2O2) amount and the reaction temperature were discussed. The molar ratio values of the isoprene units of natural rubber to formic acid and H2O2 was set at 1:1:1, 1:1:2, and 1:1:3 while the temperature was varied by 40, 50 and 60o C. ALS that been used were 1 phr within 100 ml Latex NR that contained 20,52% DRC. The process reaction were using a reactor with stirrer and water bath for five hours. The results were shown in spectroscopy FT-IR instrument. From the preparation, we know that the natural rubber that been used had the same rubber content compare to the previous researcher. The molar ratio and temperature variation that have been used were not succed to made epoxidation group in natural rubber. The function of ALS as wetting agent at the preparation were not worked enough, so the epoxidized were not produced

Perencanaan Keuangan untuk Seorang Karyawan dan Wiraswasta Toko Bahan Bangunan

Perencanaan keuangan digunakan untuk membantu proses pengelolaan keuangan dalam pengambilan keputusan keuangan untuk mencapai tujuan-tujuan keuangan. Perencanaan keuangan ini dilakukan kepada klien yang bernama Bapak “X” yang bekerja sebagai sebagai karyawan sebuah departement store di Surabaya dan wiraswasta toko bahan bangunan. Profil resiko klien sebesar 480 yang berarti konservatif moderat. Tujuan keuangan klien antara lain adalah dana darurat, dana pembelian mobil, dana liburan ke luar negeri, dana pensiun, asuransi dan dana pendidikan. untuk mencapai tujuan tersebut perencana keuangan merekomendasikan produk-produk yang sesuai yaitu pada Tabungan BCA, Asuransi Umum AXA Indonesia, RDPU Batavia Dana Kas Maxima, RDPT Simas Danamas Mantap Plus, RDC Danamas Flexi, Serta RDS Panin Dana Maksima.Financial planning can help the process of financial management to make financial decisions that are suitable to the financial goals that exist. This financial planning is a proposal for Mr. "X" , an employee of a department store in Surabaya and has its own building material's shop. Client risk profile of 480, which means moderate conservative. Client's financial goals are emergency fund, fund to buy a new car, vacation, pension fund, insurance,and education fund. In order to achieve the goals, financial planner recommends appropriate products such as BCA Savings, AXA Indonesia General Insurance, RDPU Batavia Dana Kas Maxima, RDPT Simas Danamas Mantap Plus, RDC Danamas Flexi, Serta RDS Panin Dana Maksim

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SERTIFIKASI JAMINAN PRODUK HALAL DALAM MENDORONG PERKEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PASCA COVID-19

The policy of implementing halal product certification as mandated by the Law on Halal Product Assurance implemented by the government is expected to be able to provide legal certainty and benefits for the development of people's economy, especially after the Covid-19 pandemic. The implementation of the halal product certification policy actually has to run since the issuance of the Halal Product Guarantee Act in 2014, but it will be applied to its implementers only in 2019, so that it is effective in 2019 until now. This study aims to provide an overview of the evaluation of halal product certification policies that have been running in Indonesia. This research uses an approach approach and the use of library research, where the data obtained from the literature related to policy evaluation and halal certification process, through papers, articles, journals and news from the internet (website). The results of this study indicate that the evaluation of policies for implementing halal product certification in Indonesia is still not optimal. Effectiveness is still not well achieved, as well as distribution and coverage is still inadequate because the accredited Halal Inspection Agency (LPH) is still minimal. However, the government's response time and target accuracy in providing halal certificate subsidies are very good. The author has suggestions in increasing the distribution and reach of LPH, the government must cooperate with various elements of society such as Islamic organizations, community foundations, and other elements so that the goal of halal is quickly realized.Kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal sebagai amanat Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan manfaat perkembangan ekonomi kerakyatan khususnya pasca pandemic Covid-19. Pelaksanaan kebijakan sertifikasi produk halal sejatinya haruslah berjalan sejak diterbitkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2014, akan tetapi aturan pelaksananya barulah terbit pada tahun 2019, sehingga berlaku efektif pada tahun 2019 hingga sekarang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran terkait evaluasi kebijakan sertifikasi produk halal yang telah berjalan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan penelitian studi kepustakaan (library research), dimana data diperoleh dari literatur-literatur terkait evaluasi kebijakan dan proses sertifikasi halal, melalui makalah, artikel, jurnal dan berita dari internet (website). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa evaluasi kebijakan pelaksanaan sertifikasi produk halal di Indonesia masih belum optimal. Efektivitas masih belum tercapai dengan baik, seperti halnya pemerataan dan jangkauan masih belum memadai dikarenakan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) terakreditasi yang masih minim. Akan tetapi dalam berjalannya waktu respon pemerintah dan ketepatan sasaran dalam memberikan bantuan subsidi sertifikat halal sangat baik. Penulis memiliki saran dalam meningkatkan pemerataan dan jangkauan LPH, Pemerintah haruslah menggandeng berbagai elemen masyarakat seperti Organisasi Islam, yayasan masyarakat, maupun elemen-elemen lainnya agar tujuan dari sertifikasi halal cepat terealisasi