PENGARUH PANDEMI COVID-19 TERHADAP PELAKSANAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN

ABSTRACT Courts as part of the criminal justice system are used by litigants as a place to obtain justice by upholding a simple trial with a fast time and low cost. Judges in the process of conducting trials refer to the principles of trial examination. Some of the principles of trial examination are examinations open to the public and direct and oral examinations. At present, the corona virus pandemic (Covid-19) is endemic in the world, including in Indonesia, which also affects the implementation of trials in court which results in direct trial processes facing each other in the courtroom cannot be carried out.The type of research used is a type of normative research where the implementation of research is carried out by examining library materials or only based on secondary data. Researchers obtained research material through a normative juridical approach. The normative research approach is a legal research approach based on legislation. Conducted on the problem by referring to the side of legislation then appear literature or scientific work and doctrine (expert opinion).Examination in criminal cases with ordinary examinations, broad regulatory provisions, with the stages of court examination starting with the reading of indictments, exceptions, responses of public prosecutors, interlocutory decisions, evidence, requisites, pledoi, replicates, duplicates and decisions. Each inspection process is carried out face to face. However, this has changed since the Covid-19 outbreak, where the Supreme Court as the judiciary body issued Circular No. 1 of 2020 which is used as new in carrying out criminal case trials in court. Subsequently, a joint agreement was signed between the Supreme Court, the Attorney General's Office and the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia (KEMENKUMHAM RI) regarding the Implementation of Trials via Teleconference. Based on this, during the Covid-19 pandemic, trials in cases were carried out through the Teleconference system. Keywords: Covid-19 pandemic, trial process, Criminal Cas

PENANGANANAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENERIMA LAPORAN/PENGADUAN DUGAAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

ABSTRACT Violence against women is a part of social reality and is not a new case even though the place and time are different, but in principle it is considered the same. This equation can be seen from many phenomena in society which illustrate that it is increasing and this also affects the mistreatment of women. In the criminal law (KUHP) there are several arguments that are directly related to and can be considered as acts of physical violence against women, namely articles 351 to 356 of the criminal law. Apart from the KUHP (KUHP) which provides legal protection for female victims from physical violence, this is also regulated in Article 6, Article 16 regarding protection, and Article 44 recognizes criminal sanctions in the Law on the Elimination of Domestic Violence or the Law on Domestic Violence. stairs. Keywords: Handling, Investigator, Allegations, Criminal, Domestic Violence

MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN

Narkotika di Indonesia dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan untuk disalahgunakan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika dijadikan barang bukti dalam persidangan atas perintah putusan pengadilan yang telah berkekutan hukum tetap. Selanjutnya barang bukti narkotika tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh kejaksaan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, untuk menjawab pertanyaan dan hitpotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduktif. Lokasi penelitian di Kejaksaan Negeri Asahan. Mekanisme pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan dilakukan dengan melibatkan beberapa instansi Pemerintahan Daerah terkait seperti : BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup yang dimana barang butki dimusnahakan dengan cara : di bakar, di blender, di buang kelaut. Hambatan – hambatan dalam pemusnahan barang bukti narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan adalah kurangnya sumber daya manusia, Alat-alat yang kurang memadai dan kurangnya anggaran untuk melakukan pemusnahan Narkotika

JAMINAN KESEHATAN NARAPIDANA DALAM MENJALANKAN MASA HUKUMAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI

Tujuan dari sistem pemasyarakatan lebih dari sekedar rehabilitasi narapidana dan juga melindungi masyarakat dari ancaman residivisme. Hal ini merupakan perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan tidak dapat dipisahkan darinya. Oleh karena itu, sistem pemasyarakatan sangat mengutamakan hak-hak warga binaan sebagai warga negara Indonesia yang dipenjara karena kejahatannya di lembaga pemasyarakatan dengan tetap menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui jaminan kesehatan bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan kelas II B Tanjungbalai, serta apa saja hambatan yang dihadapi oleh aparat lapas dalam jaminan kesehatan dilembaga pemasyarakatan kelas II B Tanjungbalai. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Lapas kelas II B Tanjungbalai telah memberikan jaminan kesehatan serta pelayanan berupa pelayanan publik termasuk kesehatan, pendidikan  dan penegakan hukum dan penyediaan sarana prasarana namun demikian terdapat hambatan yang yang terdiri dari faktor ekternal dan internal

Double Track System for Child Convictions for Sexual Violence In North Sumatera: Perspective of Restorative Justice

 Such rapid advances in technology are the cause of criminal acts of sexual violence committed by children. So far, sanctions against perpetrators of criminal acts of violence against children have been carried out by children under 12 years of age by returning them to their parents, guardians and adoptive parents. This research was conducted with the aim of knowing the forms of criminal acts of sexual violence and their handling, sanctions and criminal action (Double Track System) for the Development and Education of Criminal Sexual Violence (COSV) against Children in North Sumatra. This research uses empirical legal methods analyzed with the theory of restorative justice. Data was collected by means of in-depth interviews and documentation. The informants interviewed were academics, legal activists and community leaders. Documents refer to relevant journal articles, books and references. The results of the research show that the application of punishment to minors, especially children under 12 years of age who commit criminal acts of sexual violence, receives very serious attention considering that sexual violence has a psychological impact on the victims. Criminal sanctions and providing action in the form of guidance and education for perpetrators of sexual violence, implementing regulations are very necessary as guidelines for judges in handing down decisions as regulated in Law Number 11 of 2012. According to the theory of restorative justice, children who commit sexual violence must be resolved in a dignified manner with guidance and education, so that children's rights are not neglected

IMPLEMENTASI ASIMILASI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II B TANJUNGBALAI

Setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan asimilasi yang tepat Sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyaratan mengatur bagi narapidana yang hendak berasimilasi, harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan yaitu berperilaku baik, berperan aktif dalam program pelatihan yang baik sesuai dan menjalani (setengah) hukuman. Lembaga Pemasyarakan Kelas IIB Tanjungbalai sebagai salah satu lembaga pemasyarakatan di Indonesia khususnya di Sumatera Utara yang melakukan pembinaan terhadap narapidana termasuk narapidana narkotika, tentunya juga patuh dan taat pada peraturan penrundang-undangan terkait pemberian asimilasi terhadap narapidana. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang prosedur asimilasi dan penerapan asimilasi di  Lembaga Pemasyarakan Kelas IIB Tanjungbalai.Dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Metode penelitian empiris meruapakan suatu penelitian yang akan mengkaji persoalan yang diangkat dikaji berdasarkan data-data ataupun fakta-fakta yang terjadi dilapangan.Pelaksanaan Asimilasi terhadap narapidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tanjungbalai didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan bahwa setiap narapidana yang akan mendapatkan asimilasi telah mendapatkan surat Penelitian Kemasyarakatan yang berisiskan uraian perbuatan narapidana selama menjalani pembinaan. Bagi para narapidana narkotika persyaratan yang harus dipenuhi bilamana ingin mendapatkan asimilasi yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan telah menjalani 2/3 (dua per tiga) dari masa pidana. Selain dari pada itupara narapidana kasus narkotika yang mendapatkan asimilasi yang divonis pengadilan dengan hukuman penjara dibawah 5 tahun. Kata kunci : Asimilasi, Narapidana, Narkotik

Academic dishonesty: an empirical study of personal beliefs and values of undergraduate students in Malaysia

The relationship between academic dishonesty and personal beliefs and values has been studied in many Western countries. However, the relationship between these variables have not been widely examined among higher education students in Malaysia. The purpose of this study is to determine the influence of personal beliefs and values, which consist of idealism, relativism and religious faith, on undergraduate students' academic dishonesty. A total of 2447 undergraduate students from four research universities in Malaysia participated in this study. The findings revealed that personal beliefs and values are significantly related to academic dishonesty. This study also indicated that idealism and religious faith are negatively related with academic dishonesty. Meanwhile, no significant relationship exists between relativism and academic dishonesty. Furthermore, the study found, after controlling for social desirability, idealism is the highest contributor to academic dishonesty. Based on the findings, it can be concluded that idealism and religious faith are important deterrents to academic dishonesty

PENGATURAN HUKUM TENTANG TINDAKAN PENGHINAAN CITRA TUBUH (BODY SHAMING)

Technological defelopments at this time are very fast causing new crimes to appear such as crimes of bodily insults commited through social media as facebook, twitter, instagram, whatsaap and so forth. The regulation of the crime of insulting body image is currently using article 27 paragraph 3 of information  law and electronic (UU ITE) transactions by referring to article 315 of the criminal law (KUHP).It means that if the body image insulting act is carried out using social media means the culprit is charged under article 27 paragraph 3 UU ITE, and if the body image insulting act is carried out directly in front of that person then the culprit is charged with article 315 KUHP with mild insult status, and insulting crime this body image is offensive to complaint. Key words: legal arrangements, criminal law, insulting body image

PENGARUH PELAKSANAAN PEMBELAJARAN SAINTIFIK TERHADAP KEMAMPUAN PENALARAN MURID KELAS V SD INPRES 5/81 MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

ABSTRAK: Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran pelaksanaan pembelajaran saintifik, dan gambaran kemampuan penalaran murid, serta untuk mengetahui pengaruh pelaksanaan pembelajaran saintifik terhadap kemampuan penalaran murid kelas V SD Inpres 5/81 Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Jenis penelitian yang digunakan adalah quasi experiment dengan desain penelitian non-equivalent control group design. Pada penelitian ini terdapat dua variabel: variabel bebas yaitu pelaksanaan pembelajaran saintifik, sedangkan variabel terikat yaitu kemampuan penalaran. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas I-VI berjumlah 172. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yang terpilih adalah kelas V dengan kelas Va sebagai kelompok eksperimen berjumlah 25 murid dan kelas Vb sebagai kelompok kontrol yang berjumlah 29 murid. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif dan inferensial.Hasil penelitian menunjukkan guru melaksanakan pembelajaran saintifik dengan baik, kemampuan penalaran murid kelompok eksperimen berada pada kategori kurang pada saat pretest sangat baik pada posttest, serta terdapat pengaruh pelaksanaan pembelajaran saintifik terhadap kemampuan penalaran murid kelas V SD Inpres 5/81 Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Kata kunci: Pembelajaran Saintifik, Kemampuan Penalara

KEBIJAKAN PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PELAKSANAAN AUDIT DANA DESA OLEH KEPALA DESA

Pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah Kabupaten/Kota yang setiap tahun akan dilakukan pengawasan sistem. Pemerintah akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Di samping itu audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.Karena banyaknya kasus penyalahgunaan terhadap dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat, unit kepolisian di tingkat bawah, seperti polsek hingga Bhabinkamtibmas diberi mandat untuk mengawasi sekaligus menggerakkan masyarakat agar terlibat dalam penggunaan dana desa. Pemerintah daerah memberi pelatihan kepada aparatur desa terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa. Fungsi dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Se Kabupaten Asahan memiliki point penting tersendiri dalam melaksanakan tugasanya sesuai Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dalam rangka fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan atas kinerja kepala desa sebagaimana tercantum dalam Pasal 55