Perlindungan Hukum Atas Pengetahuan Tradisional Indonesia Terhadap Praktek Biopiracy Dalam Rezim Hak Kekayaan Intelektual

            Pengetahuan tradisional menjadi salah satu isu baru dalam aspek perlindungan kekayaan intelektual dengan karakteristik dan keunikannya serta bersifat komunal, menjadi suatu permasalahan hukum yang baru. Namun sampai saat ini belum ada instrumen nasional maupun dalam lingkup internasional yang dapat memberikan perlindungan hukum yang optimal terhadap pengetahuan tradisional yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pengaturan yang hadir masih sangat terbatas dan belum mencakup keseluruhan aspek dari pengetahuan tradisional. Hal ini terjadi karena rezim Hak Kekayaan Intelektual (HKI) cenderung memihak kepentingan negara-negara maju dengan menetapkan standar yang tinggi. Rezim paten yang terdapat dalam sistem HKI menjadi salah satu pintu masuk bagi para pelaku biopiracy, dimana ketika suatu pengetahuan tradisional dipatenkan oleh pihak lain sehingga masyarakat tradisional selaku pemilik pengetahuan tradisional tersebut tidak boleh mengaksesnya. Dalam permasalahan ini dibutuhkan peran aktif pemerintah untuk mengakomodir suatu perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat tradisional, melakukan dokumentasi sebagai suatu sarana defensive protection maupun menyiapkan mekanisme perihal benefit sharing yang tepat untuk melindungi keanekaragaman hayati tetap terjaga dan menjamin hak-hak masyarakat tradisional

Problematika Kejahatan Insider Trading dan Solusi dalam Mewujudkan Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Para Investor

Abstract Insider trading is a form of trading that is prohibited in securities transactions in the capital market. The practice of insider trading is a violation of the principle of openness which is the soul of the capital market industry. The problem to be answered through this research is related to the problem of insider trading crimes and solutions in realizing protection and legal certainty for investors in Indonesia. This study uses a normative juridical approach. The results of this research are that in order for the capital market in Indonesia to run optimally and be able to bring benefits to the economy in Indonesia, crimes in the capital market such as insider trading must be resolved through a legal process. Therefore, rules, settlement systems, and law enforcement are needed in solving the problems of insider trading in the capital market in Indonesia. Keywords: Capital market; Insider trading; Legal protection; Legal certainty Abstrak Insider trading atau perdagangan orang dalam merupakan bentuk perdagangan yang dilarang di dalam transaksi efek di pasar modal. Praktik insider trading merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan yang merupakan jiwa dari industri pasar modal.  Permasalahan yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah terkait problematika kejahatan insider trading dan solusi dalam mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi para investor di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah agar pasar modal di Indonesia dapat berjalan secara maksimal dan dapat mendatangkan keuntungan perekonomian di Indonesia maka kejahatan di pasar modal seperti insider trading harus dapat diselesaikan melalui proses hukum. Oleh karena itu, diperlukan aturan, sistem penyelesaian, dan penegakan hukum dalam penyelesaian problematika tindak insider trading dalam pasar modal di Indonesia. Kata Kunci: Insider Trading; Kepastian Hukum; Pasar Modal; Perlindungan Hukum. &nbsp

Analisis Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional

Perkembangan hukum lingkungan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupanmasyarakat internasional, karena hukum lingkungan memberikan perhatian khusus terhadap lingkunganhidup. Kasus pencemaran lingkungan laut internasional yaitu sekitar 80% yang terdiri dari limbahorganik dan anorganik. Salah satu limbah anorganik yang dibuang ke Samudra Pasifik adalah sampahplastik. Plastik sebagai bahan yang sangat murah dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan menjadipenyumbang 60%-80% sampah di Samudra Pasifik. Dalam penulisan ini penulis hendak inginmenganalisis pertanggungjawaban Negara terhadap kasus pencemaran sampah di Samudra Pasifiksebagai transboundary environmental harm dalam perspektif hukum internasional denganmenggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga diambil kesimpulan bahwa dalam hukuminternasional entitas Negara dapat dimintai pertanggungjawaban dan dalam kasus pembuangan sampahplastik di Samudra Pasifik. Negara yang menimbulkan dampak kerugian dapat bertanggung jawabberupa melakukan reparasi terhadap Negara yang terkena dampak kerugian baik dari segi material danimmaterial akibat kasus pencemaran lingkungan laut di Samudra Pasifik

TRANSAKSI BITCOIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Pada era ini pengaruh globalisasi sangat kuat, terlebih lagi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan komunikasi mengalami perkembangan yang pesat. Dunia sedang bergerak ke arah baru dan menuntut untuk diikuti perkembangannya tidak terkecuali dengan Indonesia. Sebagai negara berkembang Indonesia harus mampu untuk bisa mensejahterakan rakyatnya dan dapat membawa rakyatnya menuju ke arah yang baru.Fenomena perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi ini sudah menyebar ke berbagai aspek kehidupan, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan komunikasi ini dianggap dapat mengawali perubahan tatanan kehidupan suatu masyarakat dalam berbagai aspek maka dari itu di tuntut adanya kecermatan dari pihak pemerintah maupun masyarakat untuk mengimbanginya. Perkembangan yang pesat ini pun turut merubah pola pikir masyarakat dalam berbagai bidang tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi transaksi penjualan dan pembelian menjadi aspek yang sangat penting dalam perekonomian,karena perkembangan yang pesat ini dalam hal transaksi penjualan dan pembelian tidak harus penjual dan pembeli bertemu secara langsung tetapi sekarang melalui media dunia maya atau internet, kita bisa melakukan transaksi jual beli kapan pun dan di mana pun kita berada tanpa harus bertemu secara langsung, melihat trend perkembangan ini sebagian masyarakat tidak menggunakan uang konvensional seperti pada umumnya tetapi mulai beralih menggunakan digital currency yang dilindungi oleh kriptografi, diantara digital currency yang beredar yang paling terkenal adalah Bitcoin. Dalam perjalanan Bitcoin sendiri mengalami berbagai polemik dalam penggunaannya di dunia bahkan di Indonesia sendiri, karena di Indonesia sendiri Bitcoin belum diakui eksistensinya dan belum ada regulasi jelasnya. Bahkan dalam islam pun para ulama seputar Bitcoin ini masih menjadi perdebatan apakah Bitcoin ini dikatakan halal atau haram apabila di kaji dalam Al-Quran, hadits, ijma maupun sumber islami lainnya. In this era the influence of globalization was very strong, especially in the fields of science, technology, information and communication which experienced rapid development. The world is moving in a new direction and demands that its development be followed by Indonesia. As a developing country, Indonesia must be able to prosper its people and bring its people to a new direction. The phenomenon of the development of science, technology, information and communication has spread to various aspects of life, the development of science, technology, information and communication is considered able initiating changes in the order of life of a society in various aspects, therefore it is demanded carefulness from the government and the community to compensate. This rapid development also helped change the mindset of the people in various fields, including in the economic field. In the economic field, sales and purchase transactions are a very important aspect in the economy, because of this rapid development in terms of sales and purchase transactions that do not necessarily require sellers and buyers to meet directly, but now through cyber media or the internet, we can buy and sell transactions when and wherever we are without having to meet directly, seeing this development trend, some people do not use conventional money as in general, but begin to switch to using digital currency protected by cryptography, among the digital currency in circulation the most famous is Bitcoin. In the course of Bitcoin itself experienced various polemics in its use in the world even in Indonesia itself, because in its own existence Bitcoin has not yet recognized its existence and there is no clear regulation. Even in Islam, the scholars around Bitcoin are still debating whether Bitcoin is said to be halal or haram if it is reviewed in the Koran, hadith, ijma and other Islamic sources

Penal Policy: Quo Vadis Pengaturan Persidangan Perkara Pidana Secara Online di Masa Pandemi Covid-19

The Covid-19 pandemic has affected people's lives, including in the aspect of law enforcement related to the implementation of online criminal trials. The implementation of online trials is regulated in the Supreme Court of the Republic of Indonesia Regulation (PERMA) Number 4 of 2020 concerning the Administration and Trial of Criminal Cases at Courts Electronically. The implementation of online trials raises juridical-procedural problems, regarding the umbrella act. The affirmation of the PERMA in the invitation hierarchy still raises problems, so a more established regulation is needed in the form of a regulation in lieu of laws (Perppu) through criminal law policy (Criminal Policy) to realize legal certainty for justice seekers during the Covid-19 pandemic. The method used in this assessment is normative juridical.Pandemi Covid-19 telah mempengaruhi kehidupan masyarakat, termasuk dalam aspek penegakan hukum terkait pelaksanaan persidangan perkara pidana secara online. Pelaksanaan persidangan online sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik. Pelaksaan persidangan secara online menimbulkan permasalahan yuridis-prosedural yaitu perihal payung hukum. Penegasan PERMA dalam hierarki perundang-undangan masih menimbulkan permasalahan, sehingga dibutuhkan pengaturan yang lebih mapan dalam bentuk Peraturan Pengganti UndangUndang (Perppu) melalui kebijakan hukum pidana (Penal Policy) untuk mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan di masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif

QUO VADIS: PENERAPAN CITIZEN LAWSUIT SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP

ABSTRAK Dalam UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pemberian perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup salah satunya dapat dilakukan melalui hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, salah satunya dapat dilakukan dengan upaya gugatan citizen lawsuit. Citizen lawsuit merupakan upaya warga negara untuk mengajukan gugatan ke pengadilan untuk dan atas nama kepentingan warga negara dan/atau kepentingan publik yang bertujuan untuk melindungi kepentingan warga negara atas terjadinya kerugian yang ditimbulkan oleh Penyelenggara Negara. Gugatan citizen lawsuit dalam konteks lingkungan hidup dapat dilakukan agar penyelenggara negara mengeluarkan suatu kebijakan yang bersifat umum agar kelalaian dalam pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terpenuhi. Pengaturan hukum acara citizen lawsuit di Indonesia belum diatur secara jelas, akan tetapi Langkah ini dapat ditempuh sebagai alternatif untuk menuntut pemenuhan tanggung jawab negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Kata kunci: Citizen Lawsuit; Kelalaian Negara; Lingkungan Hidup   ABSTRACT In the 1945 Constitution states that everyone has the right to a good and healthy environment. Providing protection to environmental interests one of them can be done through constitutional rights owned by citizens, one of which can be done by efforts to lawsuit citizen. Citizen lawsuit is an attempt by a citizen to file a lawsuit to the court for and on behalf of the interests of citizens and / or public interests aimed at protecting the interests of citizens for the occurrence of losses incurred by state organizers. Citizen lawsuits in the context of the environment can be done so that state organizers issue a policy that is general in nature so that negligence in the fulfillment of the right of citizens to obtain a good and healthy environment can be fulfilled. The legal arrangement of citizen lawsuits in Indonesia has not been clearly regulated, but this step can be taken as an alternative to demand the fulfillment of state responsibilities. This research uses normative legal research methods. Keywords: Citizen Lawsuit; State Negligence; Environmen