La Propiedad del Estado Separada en las Empresas del Estado

The Unitary State of the Republic of Indonesia has one of the primary objectives to realize the welfare of the people, while a welfare state focuses on equitable distribution to the community.Regulating the separated state finances as capital in state-owned enterprises is very important for developing the country's economy.The problem often occurs that many of the directors of state-owned enterprises caught for corruption cases have caused losses to the state due to the unclear position of state finances in those organizations. The research was a normative one through the prevailing laws and regulations. Also, the separated state assets will be the wealth of state-owned enterprises, so the loss belongs solely to the state-owned enterprisesEl Estado Unitario de la República de Indonesia tiene uno de los principales objetivos para lograr el bienestar de las personas, mientras que un estado de bienestar se centra en la distribución equitativa a la comunidad. La regulación de las finanzas estatales separadas como capital en empresas estatales es muy importante para desarrollando la economía del país. El problema a menudo ocurre que muchos de los directores de empresas estatales atrapados por casos de corrupción han causado pérdidas al estado debido a la posición poco clara de las finanzas estatales en esas organizaciones. La investigación fue de carácter normativo a través de las leyes y reglamentos vigentes. Además, los activos estatales separados serán la riqueza de las empresas estatales, por lo que la pérdida pertenece únicamente a las empresas estatales

Pengaruh Lama Fermentasi Dan Jenis Sumber Nitrogen Terhadap Produktivitas Dan Sifat Fisik Nata De Lontar (Borassus flabellifer)

Nata was food which is produced from the fermentation process of coconut water that has white color, clear and chewy-textured. Nata formed from Acetobacter xylinum bacterial activity. The aims of the research was to investigate the of nata productivity and physical characteristic of nata de lontar with variation of fermentation duration and different of nitrogen. This research was using Randomized Complete Design (RAL) factorial with two factors. The first factor was days of fermentation process (5, 10, and 15 days). The results showed the longer the fermentation nata de papyrus then thick and heavy nata de ejection tends to increase and inversely proportional to the residual liquid fermentation, soy sprouts N sources of nata de lontar produce the most, nata de lontar with N sources soybean sprouts fermentation 15 days has a thickness of 1.22 cm, weight 165 g, the rest of the fermentation liquid 300 ml and pH 3

Implementation of the equity-based trust in the state-owned enterprises in Indonesia

Purpose: State-owned enterprise directors in Indonesia function as management and as the representation of the company based on the principle of fiduciary duty in good faith and trust. The director also function as public official, where mistakes in actions that could harm the state finance can be categorized as corruption. In this role ambiguity, this study seeks to investigate the implementation of the concept of trust in the legal system in Indonesian state-owned enterprises. Approach/Methodology/Design: The research in this study uses the doctrinal method, known as the normative research method, to explain the role of the director in the implementation of trust in a state-owned enterprise. Findings: The results showed that the implementation of trust can be done through equity, in which a person has an object for the benefit of the other party. Equity requires the fulfilment of obligations based on trust, which makes the person who has the object in the law as the legal owner, to the beneficial owner. Practical Implications: The The application of the concept of trust in SOE directors as a public official needs to be clarified because state-owned enterprises are state-owned legal entities which must also be financially accountable. Originality/value: The study first analyze the trust in SOEs in relation with the function of board of directors in carrying out the obligations as stipulated in the LLC Law, and being responsible for the management of the company, with the aim of generating profits with the good corporate governance.peer-reviewe

YURISDIKSI NEGARA DALAM KASUS PEMBAJAKAN KAPAL BRAHMA DAN KAPAL ANAND DI PERAIRAN TAWI-TAWI FILIPINA

Akhir-Akhir ini sering terjadi pembajakan di laut seperti yang terjadi pada Kapal Brahma dan Kapal Anand asal Indonesia di perairan teritorial Filipina. Pembajakan ini dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf dimana, bukan hanya membajak kapal tetapi juga menculik 10 Warga Negara Indonesia. Kejahatan ini terjadi di wilayah teritorial Filipina di atas Kapal berbendera Indonesia dan terhadap Warga Negara Indonesia dimana terjadi pelanggaran Hukum Laut Internasional. Permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai yurisdiksi negara mana yang dapat diterapkan terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada kapal Brahma dan kapal Anand di Filipina serta pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia terhadap pembajakan kapal berbendera Indonesia dan penculikan warga negara Indonesia di perairan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis, serta menggunakan data sekunder dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Filipina sebagai negara yang berdaulat memiliki yurisdiksi atas wilayah teritorialnya untuk menyelesaikan masalah pembajakan dan penculikan yang terjadi pada kapal Indonesia dan warga negara Indonesia. Indonesia sebagai negara asal warga negara sandera memiliki kewajiban untuk melindungi serta membebaskan warga negaranya yang terkena masalah diluar negeri dengan cara negosiasi, operasi militer, dan diplomasi total. Kata kunci : yurisdiksi negara, pembajakan, kapal Brahma dan Anand, Filipina

GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) DAN IMPLIKASINYA PADA PERDAGANGAN JASA HUKUM DI INDONESIA (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES AND ITS IMPLICATIONS TO TRADE IN LEGAL SERVICES IN INDONESIA)

Perdagangan jasa yang diatur dalam GATS (General Agreement on Trade in services) nimbulkan berbagai implikasi bagi pemerintah RI. Jasa hukum merupakan salah satu sub ktor dari sektor jasa profesional berada dalam cakupan GATS. Sementara ini melalui adang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kehadiran advokat asing hanya sebagai Tyawardpegawai dari suatu firma hukum di Indonesia. Keadaan ini untuk yang akan datang emang tidak bisa dibiarkan secara terns menerusSalah satu sektor jasa yang diatur dalam A.TS adalah perdagangan jasa profesional. Jasa hukum merupakan bagian dari daripadanya. .terkasi antara advokat asing dengan advokat Indonesia perlu diupayakan dalam bentuk atau irmat yang ideal. Hambatan advokat asingn untuk memasokjasa hukum di Indonesia .engundang permasalahan antara lain apakah hambatan beroperasinya advokat asing di idonesia yang dibatasi melalui Pasal 22 UU No 18 tahun 2003 apakah sudah sesuai dengan losofi profesi hukum. Selain itu implikasi OATS terhadap perdagangan jasa hukum di idonesai khususnya berkaitan dengan kualifikasi, standarisasi dan lisensi advokat asing dii idonesia perlu diupayakan sebagai rencana jangka panjang apabila asosiasi advokat idonesia hendak membuka kehadiran advokat atau firma hukum asing. Tujuan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis OATS dan Implikasinya bagi ierdagangan jasa hukum di Indonesia sedangkan manfaatnya adalah dari sisi teoritis untuk iengembangan keilmuan dan sisi praktis diharapkan memberikan manfaat bagi yang erkepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum ;ebagai bahan yang utama. Dan bahan hukum yang telah dikumpulkan, diinventaris, lisistimatisir tersebut kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode Entepretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperbolehkannya advokat asing hadir di Indonesia sebagai pegawai/karyawan di suatu firma hukum di Indonesia sesungguhnya tidak sesuai dengan filosofi profesi hukum yaitu sebagai profesi yang merdeka. Bisa dimaklumi bahwa untuk sementara pemerintah dan asosiasi advokat Indonesia nielakukan proteksi. Untuk yang akan datang tentu raja hares ada rencana strategis berkaitan dengan pemeberdayaan advokat Indonesia agar mampu bersaing dengan advokat asing. Kualifikai, standarisasi dan lisensi advokat asing di Indonesia merupakan cara yang bisa dilakukan asosiasi advokat Indonesia dan pemerintah RI sebagai kendali kehadiran advokat dan firma hukum using. Selama prinsip national treatment dan market access yang dituangkan dalam shcedule of commitment bisa dilakukan dengan hati-hati makak ekawatiran yang berlebihan terhadap kehadiran advokat dan firma hukum asing tidak perlu terjadi. Key words : OATS, profesi hukum, prinsip national treatment dan market access

GATS (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES) DAN IMPLIKASINYA PADA PERDAGANGAN JASA HUKUM DI INDONESIA (GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES AND ITS IMPLICATIONS TO TRADE IN LEGAL SERVICES IN INDONESIA)

Perdagangan jasa yang diatur dalam OATS (General Agreement on Trade in services) menimbulkan berbagai implikasi bagi pemerintah RI. Jasa hukum merupakan salah satu sub sektor dari sektor jasa profesional berada dalam cakupan GATS. Sementara ini melalui Undang-Undang No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, kehadiran advokat asing hanya sebagai karyawan/pegawai dari suatu firma hukum di Indonesia. Keadaan ini untuk yang akan datang memang tidak bisa dibiarkan secara terus menerusSalah satu sektor jasa yang diatur dalam OATS adalah perdagangan jasa profesional. Jasa hukum merupakan bagian dari daripadanya. Interkasi antara advokat asing dengan advokat Indonesia perlu diupayakan dalam bentuk atau format yang ideal. Hambatan advokat asingn untuk memasokjasa hukum di Indonesia mengundaag permasalahan antara lain apakah hambatan beroperasinya advokat asing di Indonesia yang dibatasi melalui Pasal 22 UU No 18 tahun 2003 apakah sudah sesuai dengan filosofi profesi hukum. Selain itu implikasi GATS terhadap perdagangan jasa hukum di Indonesai khususnya berkaitan dengan kualifikasi, standarisasi dan lisensi advokat asing dii Indonesia perlu diupayakan sebagai rencana jangka panjang apabila asosiasi advokat Indonesia hendak membuka kehadiran advokat atau firma hukum asing. Tujuan ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis GATS dan Implikasinya bagi perdagangan jasa hukum di Indonesia sedangkan manfaatnya adalah dari sisi teoritis untuk pengembangan keilmuan dan sisi praktis diharapkan memberikan manfaat bagi yang berkepentingan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan bahan hukum sebagai bahan yang utama. Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan, diinventaris, disistimatisir tersebut kemudian dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode intepretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa diperbolehkannya advokat asing hadir di Indonesia sebagai pegawai/karyawarLdi suatu firma hukum di Indonesia sesungguhnya tidak sesuai dengan filosofi profesi hukum yaitu sebagai profesi yang merdeka. Bisa dimaklurni bahwa untuk sementara pemerintah dan asosiasi advokat Indonesia melakukan proteksi. Untuk yang akan datang tentu saja hams ada rencana strategis berkaitan dengan pemeberdayaan advokat Indonesia agar inampu bersaing dengan advokat asing. Kualifikai, standarisasi dan lisensi advokat asing di Indonesia merupakan cara yang bisa dilakukan asosiasi advokat Indonesia dan pemerintah RI sebagai kendali kehadiran advokat dan firma hukum asing. Selama prinsip national treatment dan market access yang dituangkan dalam shcedule of commitment bisa dilakukan dengan hati-hati makak ekawatiran yang berlebihan terhadap kehadiran advokat dan firma hukum asing tidak perlu terjadi. Key words : OATS, profesi hukum, prinsip national treatment dan market access