LEGAL PROTECTION OF EMPLOYEES WITH A SPECIFIC TIME WORKING AGREEMENT WITHIN THE FRAMEWORK OF THE RULE OF LAW STATE IN INDONESIA

Employment relationships are often carried out using a Certain Time Work Agreement (PKWT) or often called contract employees. This often happens in the practice of industrial relations in Indonesia which is sometimes made by employers by changing contracts every year with workers/labourers, even though the work carried out is work that is carried out permanently and continuously and should be done using an Indefinite Time Work Agreement (PKWTT) or often called permanent employees.  In practice, entrepreneurs often violate the provisions of PKWT which have been stipulated in the provisions of the law. Although workers/labourers have complained to the Manpower Office about the actions of employers who violate PKWT, in fact, employers are reluctant to carry out decisions or recommendations from Supervisors or Mediators to improve the status of workers/labourers from PKWT to PKWTT. Then the change of PKWT status to PKWTT in the practice of the Industrial Relations Court can be carried out by Workers / Workers if the employer violates Article 59 paragraph (1) of the Job Creation Law. This has legal consequences on the fulfillment of workers' rights in accordance with the rules applicable to PKWTT. In order to guarantee legal protection for workers, the government must make implement regulations that regulate the types and names of jobs that must be done with the PKWT category and what work must be done with the PKWTT category. As well as imposing sanctions for entrepreneurs who violate the provisions of PKWT

PEMENUHAN HAK NORMATIF PEKERJA ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DENGAN ALASAN PERUSAHAAN BANGKRUT

ABSTRAK            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut. Secara khusus bertujuan untuk: pertama, mengetahui apa saja hak normative pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut, kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena pemnutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan bangkrut. Metode Penelitian ini yaitu yuridis normatf dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa Pemutusan hubungan kerja dengan alasan Perusahaan tutup yang disebabkan karena Perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus  selama 2 (dua) tahun berhak atas uang pesangon sesusai dengan Pasal  44 ayat (1) PP No.35 tahun 2021,sedangkan pemutusan hubungan kerja dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan keadaaan (force majure) pekerja berhak atas uang pesangon  sesuai dengan Pasal  45 ayat (1) PP No.35 tahun 2021. Dalam hal pemenuhan hak pesangon dan upah pekerja yang tidak dipenuhi sesuai dengan perundang-undangan dikarenakan perusahaan bangkrut atau mengalami pailit sudah diatur dalam Pasal 95 ayat (4) Undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Namun jika perusahaan tetap tidak membayarkan hak pesangon pekerja maka penyelesaian perselisihan tersebut dapat diselesaikan dengan dua cara penyelesaian yaitu dengan cara non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Kata Kunci : Hak Normatif, Pemutusan Hubungan Kerja, Perusahaan Bangkrut ABSTRACTThis study aims to determine the legal protection of workers affected by termination of employment on the grounds that the company went bankrupt. Specifically, it aims to: first, find out what are the normative rights of workers who are terminated on the grounds that the company is bankrupt, second, how are legal protections for workers who are terminated on the grounds that the company is bankrupt. This research method is normative juridical by using the law approach (statue approach). The results of the study show that termination of employment with the reason that the company is closed due to the company experiencing continuous losses for 2 (two) years is entitled to severance pay in accordance with Article 44 paragraph (1) PP No. 35 of 2021, while termination of employment with the reason the company closed was due to circumstances (force majeure) workers were entitled to severance pay in accordance with Article 45 paragraph (1) PP No.35 of 2021. In the event that the fulfillment of severance rights and workers' wages were not fulfilled in accordance with the legislation because the company went bankrupt or Bankruptcy is regulated in Article 95 paragraph (4) of Law Number 13 of 2003 concerning Manpower. However, if the company still does not pay the workers' severance pay, the dispute can be settled in two ways, namely by non-litigation (out of court). ) and litigation (through the courts). Keywords: Normative Rights, Termination of Employment, Bankrupt Companie

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kurir Dalam Transaksi Cash On Delivery (COD)

Metode Cash On Delivery sering digunakan masyarakat dalam pembelian secara online, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap sistem pembayaran Cash On Delivery menimbulkan masalah baru ketika pembelian barang tidak sesuai, pembeli tidak mau membayar pesananya dan melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap kurir. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status hukum kurir dalam jual beli online, khususnya dalam sistem transaksi COD, serta perlindungan hukum yang diberikan kepada kurir dalam sistem pembayaran COD. Dengan menggali sumber data sekunder seperti buku, undang-undang, dan kajian hukum, serta bahan pustaka, metode penelitian ini menggunakan perspektif yuridis normatif. Dengan teknik ini pemeriksaan dipandu dengan metode penyelesaian dan pendekatan kasus. Berdasarkan temuan penelitian, status hukum kurir dalam sistem transaksi COD belanja online adalah sebagai pihak yang dititipkan barang, yaitu orang yang memindahkan barang yang disediakan oleh penyedia jasa pengiriman sambil menjalankan kuasa dari penjual, dan penerima pembayaran dari pembeli. Dalam sistem COD online, kurir dapat memperoleh perlindungan hukum dengan jaminan tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas barang yang tidak sesuai atau kerusakan barang yang bukan merupakan kesalahan atau kelalaian kurir

MEKANISME PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI JALUR ARBITRASE

Hubungan hukum antara pekerja dan majikan, merupakan suatu hubungan hukum dengan ciri-ciri tersendiri dibandingkan dengan hubungan hukum lainnya. Hubungan hukum tersebut, merupakan hubungan hukum yang saling melengkapi dan menguntungkan. Serta pada saat yang sama saling bergantung, hal ini dapat menimbulkan suatu konflik diantara pekerja dengan pengusaha. Perselisihan hubungan industrial (PHI), dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan  ataupun di luar pengadilan. Para pihak bebas menentukan alternatif solusi, yang akan digunakan untuk meyelesaikan perselisihan hubungan industrial (PHI). Dan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik  tersebut, yaitu melalui jalur Non litigasi (Arbitrase). Tujuan penelitian ini ialah, untuk mengetahui tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa diluar jalur hukum atau biasa dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, yang menggunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif, yaitu penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan atau dokumen sekunder sebagai bahan sumber dalam penelitian, dengan cara menganalisis dan menelaah berbagai publikasi dari berbagai sumber yang berhubungan dengan Penyelesain Hubungan Industrial

PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DILUAR PENGADILAN MELALUI ARBITRASE

Arbitration provides a procedure or process for resolving disputes peacefully and out of court. Arbitration opportunities for the sustainability of industrial relations in Indonesia are minimal things that will be implemented by all disputing parties because the community prioritizes settlement in terms of winning or losing through court settlements. It is very important that there are ways to support this arbitration as an option for resolving industrial disputes so that it is of interest to the public. The research method used in this study is a normative juridical research method with a descriptive approach, with the aim of providing direction and finding logical realistics by looking at library materials or other information using primary and secondary data. The results obtained from the conclusion of this discussion are the knowledge of the mechanism of arbitration in the settlement of disputes in the field of industrial relations and the advantages and disadvantages of arbitration in resolving problems in the field of industrial relations. Keywords: Arbitration, Industry, Disputes

Alternatif Penyelesaian Sengketa Wajib Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial kerap terjadi perselisihan yang berkepanjangan tidak hanya dari sisi peradilan hubungan industrial saja akan tetapi juga dapat masuk ke ranah pidana. Bipartite dan Mediasi merupakan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial merupakan prasyarat wajib untuk ditempuh atau dilalui oleh para pihak. Keduanya merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial yang dapat menjadi alternative penyelesaian perselisihan antara pengusaha dengan pekerja atau serikat pekerja yang mengedepankan kepentingan para pihak secara langsung

ANALISIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PT. SUMBER ALFARIA TRIJAYA BERDASARKAN PUTUSAN NO. 155/PDT.SUS-PHI/2021/PN.BDG

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam penerapannya telah diatur pada UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengatur perihal alasan apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan. Namun, dalam perkara PHK oleh PT. Sumber Alfaria Trijaya nyatanya terdapat kekeliruan dalam memutus hubungan dengan pekerja, sehingga penulis tertarik untuk membahas perihal PHK karena alasan sakit dan indisipliner berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menganalisis apakah terdapat kesesuaian pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. Penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari permasalahan dan metode yang digunakan, menghasilkan bahwa terdapat kekeliruan tergugat dalam memutus hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan sakit adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga batal demi hukum, sedangkan PHK karena indisipliner sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan, meskipun demikian perusahaan tetap berkewajiban membayar kompensasi. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mewujudkan keadila

CERVICAL CANCER SCREENING BARRIERS AMONG WOMEN IN DEVELOPING COUNTRIES: A SYSTEMATIC REVIEW

Background: Cervical cancer is one of the most serious problem in woman’s life. Estimated that more than one million women worldwide have cervical cancer. In developing countries 12 percent of all cancer cases is cervical cancer. Screening is the most proven method to prevent cervical cancer. The aim of this review was to determine the barriers that prevent women from undergoing cervical cancer screening in developing countries. Method: We searched the two major databases, PubMed and ProQuest. This review included for papers published in English up to 2013 until 2018, with keywords: "barrier", and "cervical screening", or “Pap smear“, or ”cervical control“, combined with (ie. AND) ”developing country”. Results: from 851 studies, finally 16 included for review. Seven from sixteen studies are cross sectional, seven qualitative study, one descriptive study and one is integrative review. Conclusion: There are some barriers that prevent women's participation cervical cancer screening, such as personality, religious culture, and health facility. Most studies found that the barrier that prevents women from cervical cancer screening are personal factors such as fear, anxiety, embarrassment, shame

Analisis Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pelanggan

Indonesia's current economic development is not only approved by the manufacturing industry but also supported by the growth of the service sector. Business in the field shows very significant growth. The population in this study were MCD consumers in Kediri. the research sample of 96 consumers. The technique of collecting data uses an approved questionnaire using a validity test and a reliability test. The analysis technique used is multiple linear regression analysis techniques, this analysis is to determine the direction of the relationship between the independent variable with the dependent variable each independent variable is positively or negatively related and to predict the value of the dependent variable. The results showed the quality of products in McD Kediri which contained stress, presentation, wellcooked and various foods. From the research variables, the variables were more dominant than the presentation variable, well cooked and various foods. From the calculation of the t test 0.00 is smaller than 0.05 which means that there are significant differences Perkembangan perekonomian indonesia saat ini tidak hanya didominasi oleh industri manufaktur saja namun didorong juga dengan pertumbuhan sektor jasa. Usaha bisnis pada bidang jasa menunjukan pertumbuhan yang sangat siknifikan. Populasi dalam penelitian ini adalah konsumen MCD kota kediri. sampel penelitian sebanyak 96 konsumen. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner yang telah diuji dengan menggunakan uji validitas dan uji reabilitas. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda, analisis ini untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk pada Mcd kota kediri yang meliputi fhresness, presentation, wellcooked dan variety of food. Dari hasil penelitian bahwa variabel fhresness yang lebih dominan besar pengaruhnya dibandingkan variabel presentation, wellcooked dan variety of food. Dari perhitungan uji t 0,00 lebih kecil dari 0,05 yang di artikan bahwa ada pengaruh yang signifikan