Kedudukan Hukum Komisi Pemlihan Umum Daerah Dalam Menyelengarakan Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mk Nomor 97/puu-xi/2013

This study discusses the position of the Election Commission organizes the local elections after the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-X / 2013 which aims to analyze and understand the legal position legalization setting the Election Commission in holding the elections after the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-X / 2013. types of research using normative juridical, with the study of the theory of the State agency, hierarchy, authority, legality, and legal purposes. The results of the analysis obtained is that the legality of the legal position of the Election Commission in holding the elections after the Constitutional Court decision No. 97 / PUU-X / 2013 that legislation providing an additional task to the Election Commission to carry out elections for the governor regents and mayors, in fact the Election Commission can not carry out the elections because the Election Commission section from the Commission which is hierarchical, whereas the Commission is authorized constitutionally menyelenagarakan Election, and the Election Commission not regional institutions specially tasked by law to organize the elections, The elections organized task given to the Commission and carried out by the Election Commission

Hubungan Kekuatan Lengan, Kekuatan Otot Perut, dan Kekuatan Otot Tungkai dengan Kemampuan Tolak Peluru pada Siswa Kelas IX Putra MTs. Negeri Model Sorong

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar hubungan kekuatan lengan, kekuatan otot Perut dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak peluru pada siswa kelas IX putra MTs. N. Model Sorong. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penilitian ini sebanyak 40 orang. Ada tiga variabel yang diteliti yaitu kekuatan lengan, kekuatan otot Perut dan kekuatan otot tungkai sebagai variabel bebas dan kemampuan tolakan sebagai variabel terikat. Uji normalitas data yang digunakan dalam peneltian ini adalah shapiro Wilk, hasil uji normalitas menggunakan SPSS menunjukkan bahwa keempat variabel yaitu tiga variabel bebas (kekuatan lengan, kekuatan otot Perut dan kekuatan otot tungkai) dan satu variabel terikat (kemampuan tolakan peluru). Hasil regresi menunjukkan bahwa hubungan antara kekuatan lengan, kekuatan otot Perut dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak peluru  signifikan dengan nilai signifikansinya α5% (0,003 < 0,05). Karena signifikansi lebih kecil dari α5%  maka Ho ditolak, ditolaknya Ho berarti terdapat hubungan antara kekuatan otot lengan, kekuatan otot Perut dan kekuatan otot tungkai dengan kemampuan tolak peluru. Persamaan regresinya dapat ditulis

Legalitas Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah dalam Menyelenggarakan Pilkada

Penelitian ini membahas legalitas hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dalam menyelenggarakan pemilihan kepala daerah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami legalisasi pengaturan kedudukan hukum KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan teori lembaga negara, hierarki, kewenangan, keabsahan hukum, dan tujuan hukum. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa legalitas kedudukan hukum KPUD dalam penyelenggaraan Pilkada pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yaitu bahwa KPUD tidak dapat menyelenggarakan Pilkada karena KPUD bagian dari KPU yang bersifat hierarki, sedangkan KPU berwenang secara konstitusional menyelenggarakan Pemilu, sedangkan Pilkada bukan bagian dari Pemilu pasca putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan KPUD bukan lembaga daerah yang diberikan tugas khusus oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pilkada, tugas menyelenggarakan Pilkada tersebut diberikan oleh undang-undang kepada KPU dan dilaksanakan oleh KPUD.The study addressed the legality of Regional Election Commission (KPUD) to hold local elections after the decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI /2013. It aims to give analysis and to better understand the law that provides legal status of KPUD for organizing the elections after the court decision. The type of research is a juridical-normative research by employing the theory of state organs, hierarchy, powers, legal validity, and legal objectives. The obtained results showed that based on its legal status in organizing regional head elections, after the judgment of the Court decision No. 97/PUU-XI/2013, KPUD cannot hold regional head elections due to its position as subordinate of KPU as a hierarchical organization. KPU has the constitutional power to hold elections while regional head elections are not parts of the Election after the decision of the Constitutional Court No. 97/PUU-XI/2013. KPUD is not a regional organ given a special duty by the law to hold a local election. The task of organizing the local election is given by law to KPU and implemented by KPUD

Analisis Pengaruh Kompetensi dan Promosi terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo

Applicability of Act No. 32 of 2004 on Regional Autonomy, which focuses on the district / city that gives broad authority, real and responsible to the area. The success of the implementation of regional autonomy is determined by the preparedness and ability of the region itself to manage and empower all potentials and resources available. In conjunction with the implementation of development in Bungo district, the civil servants in particular Bungo Bungo at the District Secretariat should also be able to improve the quality of work, in order to support the performance of the government to improve the quality of the extras in serving the community. Because employees are domiciled as an element of the State apparatus has a duty to provide services to the community in a professional, honest, fair and equitable in the administration of state duties, governance and development. In essence, civil servants is one of the main driving factors in the implementation of the development of both national and local levels.The purpose of this study alone, namely: 1) To determine the effect of competence on employee performance at the District Secretariat Bungo partially .; 2) To determine the effect of promotion to employee performance at the District Secretariat partially Bungo; and 3) To determine the effect of competence and promotion to employee performance at the District Secretariat Bungo simultaneously.This study used a descriptive method and quantitative analysis. The study population as many as 163 employees by the state in 2013, sampling technique in this research is based on a table Krejcie error of 5%, resulting in a study sample to 114 employees. Techniques of data collection using questionnaires. Technique using multiple linear regression analysis and testing continued with the R Square and partial hypothesis testing and simultaneous with the t test and F.Of multiple linear regression equations were conducted, the results of the study showed behold Competence (X1) and Promotion (X2) has an influence on employee performance. Where based on the results of t-test (partial) and F test (Simultaneous) showed behold Competence and promotion has a significant and positive effect on employee performance, where competence has a greater influence than the promotion in order to improve employee performance. This explains behold if the employee has a good competence in carrying out his job, and supported by the implementation of the promotion, it will be able to improve employee morale, thereby increasing the performance of the employees themselves in carrying out its duties and functions substantially

Politik Hukum Penyelesaian Konflik Berbasis Agama di Indonesia

Konstitusi dan peraturan Perundang-undangan lainnya telah menjamin tegaknya kebebasan beragama, namun masih saja terdapat tindakan pelanggaran kebebasan beragama yang berujung pada konflik yang kerap sekali ditemukan di Indonesia, baik konflik antar penganut agama yang berbeda ataupun antar sesama penganut suatu agama. Oleh karena itu sangat diharapkan adanya konsep penyelesaian konflik yang berbasis agama untuk meminimalisir tindakan-tindakan pelanggaran. Dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan Indonesia penyelesaian konflik berbasis agama diatur pada Pasal 156, serta Pasal 157 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Sedangkan gagasan baru mengenai penyelesaian konflik berbasis agama yang dicoba untuk ditawarkan ialah dengan reformulasi kewenangan pengadilan agama dalam penyelesaian konflik agama diantara umat Islam, melakukan dialog baik internal agama ataupun eksternal agama dan yang terakhir ialah dengan metode dakwah yang menitikberatkan pada semangat toleransi, kedamaian dan menjalankan ajaran agama secara benar

Analisis Kelayakan Modul Tes Menggunakan Aplikasi PowerPoint

Salah satu tugas dosen adalah mengevaluasi pembelajaran, yang dapat dilakukan menggunakan metode dan alat tertentu. Salah satu model evaluasi adalah evaluasi berbasis TIK. Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis desain sebuah modul berbasis TIK menggunakan VBA macros PowerPoint dari aspek kelayakannya. Penelitian ini menggunakan metode Research and Development, dan menggunakan kuisioner sebagai alat ukurnya. Subjek yang diteliti berjumlah 25 orang yang adalah kadet mahasiswa Prodi Permesinan Kapal Unhan RI, dan Informan berjumlah 2 orang yang masing-masing adalah ahli dalam bidang pembelajaran dan media. Hasil analisis membuktikan bahwa modul tes dengan VBA macros PowerPoint adalah layak digunakan sebagai media tes pada mata kuliah pengantar teknologi kelautan, karena memenuhi syarat sebagai media yang baik dengan rata-rata semua indikator yang diuji, baik itu validasi media, validasi materi dan hasil uji coba memiliki nilai > 4,08 pada kategori sangat baik. Namun kedepan Modul  perlu dikembangkan untuk format model test yang berbeda

Digitalisasi Ekonomi Syariah

. Digitalisasi Ekonomi Syariah. Digitalisasi ekonomi syariah dapat merambah dalam berbagai aspek ekonomi baik ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Sekarang ini peran digital sangat luar biasa, hampir semua perekonomian menggunakan teknologi informasi dan komunikasi atau digitalisasi, baik dalam mengemas produk ataupun dalam memasarkan produk, sehingga lebih mudah dan lebih cepat dalam distribusi informasi yang digunakan untuk membuat pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan tiada batas dengan dukungan teknologi digital dan teknologi informasi. Teknologi informasi yang sudah merambah keindividu (personal) dapat mendukung era digitalisasi informasi dan komunikasi pada ekonomi konvensional maupun ekonomi syariah, teknologi tersebut sekarang sudah dalam genggaman tangan pengguna gadget seperti aplikasi mobile yang dapat diunduh dan dipasang dengan fitur mudah dimengerti oleh user. Demikian pula di dunia perbankan, dalam melakukan kegiatannya perbankan syariah bekerja sama dengan bidang teknologi informasi untuk membangun sistem informasi perbankan syariah dengan membuat aplikasi khusus (app) yang dapat mempermudah semua proses-proses transaksi yang ada diperbankan. Terbentuknya masyarakat digital akibat dari tersebut dipacu oleh perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat intensif di semua bidang baik ekonomi, pemasaran, keuangan, jasa, pendidikan dan sebagainya. Maka, digitalisasi terbentuk untuk memudahkan pengguna dalam melakukan transaksi, sehingga perekonomian meningkat

Comparison Between Key Success Factors in Safety Behavior in Small- and Medium-Sized Enterprises (SMEs) and Large Industries, and Development of a Hypothetic Model for Safety Behavior in Indonesian SMEs

The distinct characteristic between SMEs and large industries indicates a difference in the Key Success Factor (KSF) in safety behavior that must be considered. The purpose of this article is to identify possible differences in KSF between SMEs and large industries. The identification of KSFs is used to avoid the focal point of attention tocritical elements that is taken into account in efforts to implement safety improvement programs and it is conducted through a literature study. The result of the research shows that there are differences between KSFs in SMEs and large industries, although some KSFs represent the characteristics of both industries. In addition, a hypothetic model of the influence of KSFs to safety behavior in SMEs is proposed. Keywords: key success factors, safety behavior, SME

Kajian Efektifitas Dan Efisiensi Jaringan Irigasi Terhadap Kebutuhan Air Pada Tanaman Padi (Studi Kasus Irigasi Kaiti Samo Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu)

Perlunya alokasi sumberdaya air (irigasi) pada lahan pertanian terutama tanaman padi terkait dengan kinerja pengelolaan air irigasi pada level USAhatani yang masih jauh dari optimal, bahkan cenderung masih boros, sementara itu kehilangan air yang terjadi di saluran irigasi juga sulit di tekan. Kondisi ini merupakan salah satu penyebab utama rendahnya realisasi areal tanam dan panen padi. Untuk memenuhi kebutuhan air irigasi debit yang tersedia haruscukup untuk disalurkan ke setiap saluran sampai kepetakan sawah. Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran debit agar penyaluran air efektif dan efisie