PERBANDINGAN SISTEM BAGI HASIL DAN BUNGA SERTA IMPLEMENTASI PADA BIAYA

Perilaku produsen dipengaruhi oleh dua motif, yakni maksimalisasi profit dan minimalisasi biaya, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan suatu cara yang paling efektif dan efisien dengan memilih jenis sumber modal atau biaya. Perusahaan dalam pandangan Islam dapat memilih sumber modal yang tepat untuk mengoptimalkan output (produk) perusahaan, seperti qard, syirkah, mudharabah. Terdapat empat aspek dalam perdandingan sestem bagi hasil dan biaya: (1) biaya bunga yang harus dibayarkan produsen bersifat tetap, sehingga termasuk pada biaya (fixed cost), sedangkan dalam sistem bagi hasil akan mempengaruhi pada total revenue, (2) sistem profit sharing, ketika rugi kurva total revenue digambarkan dengan mulut buaya bawah, sedangkan ketika untung digambarkan dengan mulut buaya atas, berbeda halnya dengan sistem revenue sharing, kurva total revenue bergeser mendekati garis horizontal, (3) produksi dalam jumlah yang sama (Q), biaya total sistem bagi hasil selalu lebih kecil dibandingkan sitem bunga, dikarenakan bunga menjadi beban bagi produsen, karena biaya tetap  naik, maka akan meningkatkan biaya total, (4) memaksimalkan produksi tanpa ada perubahan biaya, dengan menggunakan kurva TC yaitu membandingkan biaya total sistem bunga dengan sistem bagi hasil, dari hasil analisis menunjukkan biaya yang sama, jumlah produksi yang dihasilkan sistem bagi hasil lebih efisien dibandingkan sistem bunga. Kata Kunci: Sistem Bagi Hasil, Sistem Bunga, Biaya Produks

PELAKSANAAN LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE DI KECAMATAN MAUK KABUPATEN TANGERANG (STUDI KASUS DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG)

ABSTRAK Pemilikan tanah pertanian secara Absentee, secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pokok Agraria, larangan ini berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pokok Landreform yang diatur dalam Pasal 7, 10 dan Pasal 17 UUPA. Kecamatan Mauk yang memiliki lahan seluas 18.644 ha setiap tahun semakin berkurang luasnya karena terjadinya peralihan lahan pertanian menjadi pemukiman. Selain hal tersebut kepemilikan lahan pertanian yang terjadi di Kecamatan Mauk kebanyakan dimiliki oleh orang yang berada di luar kecamatan Mauk itu sendiri. Penelitian ini penulis lakukan karena ingin mengetahui bagaimana pelaksannaan pelarangan tanah absentee/guntai di Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang dan juga penegakan hukum terhadap tanah absentee/guntai berdasarkan UndangUndang Pokok Agraria.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif empiris, maksud dari penelitian ini adalah mengkaji peraturan perundang-undangan dengan keadaan yang terjadi di masyarakat yang kemudian dianalisa dengan cara deskriptif kualitatif yang menggambarkan secara keseluruhan isi dan kualitas data tersebut.Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pemilikan tanah absente di kecamatan mauk masih terjadi sampai saat ini dikarenakan pasal 7, 10 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria tidak berjalan sebagaimana mestinya dan masih banyakanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam hal kepemilikan tanah secara absente di Kecamatan Mauk seperti faktor masyarakat, budaya, hukum, sarana prasarana, dan ekonomi. Penegakan hukum terhadap larangan pemilikan tanah absente sebagaimana yang tercantum dalam pasal Pasal 3 ayat 5 PP No. 224/1961 jo PP No 41 /l964 dengan cara retribusi tanah kepada rakyat yang membutuhkan seperti petani penggarap atau buruh tani tetap yang berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat bekerja dalam pertanian. Kata Kunci: Larangan Pemilikan, Tanah Pertanian, Absentee.ABSTRACT Absentee ownership of agricultural land, is expressly prohibited by the Basic Agrarian Law, this prohibition relates to the main provisions of Land Reform which are regulated in Articles 7, 10 and Article 17 of the LoGA. Mauk Subdistrict, which has a land area of 18,644 ha, is decreasing in size every year due to the transition of agricultural land into settlements. In addition to this, agricultural land ownership in Mauk District is mostly owned by people outside the Mauk district itself. This research was conducted by the author because he wanted to find out how to ban absentee / guntai land in Mauk District, Tangerang Regency and also law enforcement on absentee / guntai land based on the Basic Agrarian Law. The method used in this study is empirical normative juridical research, the purpose of this research this is reviewing the laws and regulations with the conditions that occur in the community which are then analyzed in a qualitative descriptive way that illustrates the overall content and quality of the data. 7, 10 and article 17 of the Basic Agrarian Law are not functioning properly and there are still many factors that affect absent land ownership in Mauk District such as community, cultural, legal, infrastructure, and economic factors. Law enforcement against the prohibition of ownership of absentee land as stated in Article 3 paragraph 5 PP No. 224/1961 jo PP No. 41 / l964 by way of land levies to people in need such as sharecroppers or permanent farm workers who are Indonesian citizens, residing in the sub-district where the land is concerned and strong in working in agriculture. Keywords: Prohibition of Ownership, Agricultural Land, Absente

Akibat Hukum Pemecahan Sertifikat Rumah Tanpa Adanya Penetapan Ahli Waris

Determination of heirs is to legally and fairly appoint heirs by authorized officials to be used in fulfilling administrative requirements relating to the affairs of heirs who have died and the affairs of heirs in the future. If there is a dispute over splitting the certificate without determining the heir, there will be consequences for the object of the dispute. This research explains and informs what legal consequences will arise if a legal action occurs, namely splitting a house certificate for a family that has not determined an heir. The research method uses normative research methods by examining the Decision of the Medan Religious Court Register Number: 172/pdt.P/2022/PA.Mdn by approaching statutory regulations and judges' decisions. The results of the research show that the legal consequences that will arise are conflicts between families if there is a transfer of certificate authority (sale and purchase transactions) and this can also relate to unlawful acts because there are parties who suffer losses from these legal acts, therefore the expert's determination Inheritance is mandatory to avoid conflicts between families

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SERANG DALAM PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK UANG

The process of regional head election cannot be carried out with the wishes of the parties and at will, as a country that upholds the values of democracy and as a rule of law which is reformulated in article 1 paragraph 3 of the 1945 Constitution that the implementation of elections to the regions must be based on the value of justice. strategies in preventing illegal acts committed by election contestants to the regions, especially money politics against the community, the attacking regency election supervisory body needs to carry out socialization methods to the community and also political parties, as well as conduct anti-money politics patrols during the calm period which often occurs by the team. success. The research method that I use in writing this article is to use empirical normative legal research methods. The primary data source is the result of interviews with several members of the Bawaslu of Serang Regency. The data analysis in writing this article is a qualitative way. This is because in analyzing an object of research, this method is used to explain the data used.Keywords: Regional head elections, Election supervisory bodies, Strategy, Money Politic

PROBLEMATICS AND LEGAL DIMENSIONS IN ARRANGEMENT OF SPACE ACCORDING TO LAW NUMBER 26 OF 2007

The writing of this article starts from the problems that exist in the development situation in each region, especially in spatial planning, almost certainly has the same problem, such as the absence of consistent and strict licensing in development. Such as floods that occurred in urban areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi due to the development of the city. It is increasing the number of population, activities, and land requirements both for settlements and economic activities so that there is a change of function that should be used as a conservation area and green open space has turned into a residential area. This research uses the normative legal research method or discusses this problem more to the study of literature or secondary data. The normative legal analysis includes research on constitutional principles, research on legal systematics, research on the degree of vertical and horizontal synchronization, comparison of law, and history of law. Law enforcement on sustainable spatial planning is a very complex phenomenon with various approaches, both legal, social, political, economic and cultural issues so that for the benefit of the community, the interests of the government as well as the harmony of spatial planning, environmental sustainability needs supporting capacity of the environment and resources nature is included in the case of sustainable development

COAL MINING INVESTMENT OPPORTUNITIES IN INDONESIA ON GOVERENMENT REGULATION NUMBER 3 OF THE YEAR 2020 CONCERNING MINERAL AND COAL MINING

The coal mining industry has part of the important economic role to support National Budgeting government, therefor need to support haven’t overlapped by the regulation, to support easy in permitted so it will able to feel more the value-added for government, nation, and societ

STRATEGI PETUGAS PENYULUH KOPERASI LAPANGAN (PPKL) PROVINSI BANTEN TERHADAP EKSISTENSI DIGITALISASI KOPERASI DIMASA PANDEMI COVID-19

PPKL (Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan) adalah ujung tombak gerakan pendampingan koperasi di lapangan dan PPKL adalah sebagai Informator, Enumerator (pendataan koperasi), Motivator, Mentor (Pendamping) koperasi serta Mediator (Penghubung/Jembatan) koperasi dengan stakeholder .Ppkl pun di dalam peranannya berkewajiban untuk membimbing dan membina koperasi yang di dalam masa pandemi ini terdapat berbagai penurunan kinerja nya bahkan anjlok dalam perekonomiannya yang menyebabkan perintah pun mengalami rating yang cukup serius, disinilah peran ppkl menjadi sangat penting sebagai ujung tombak dari pemerintahan itu sendiri guna menegakkan kembali kenormalan perekonomian di masa pandemi ini serta mengedukasikan kepada Koperasi tentang pentingnya strategi digitalisasi sebagai salah satu acuan cara guna mendapatkan pencerahan dan berbagai solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini . Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif , penelitian ini diproses dengan cara wawancara dan observasi medalam serta survey langsung yang kemudian di analisis lalu mendapatkan kesimpulan , Namun penelitian ini pun secara garis besar belum membawa dampak yang cukup baik bagi Dinas Koperasi provinsi Banten   dikarenakan penelitian ini barulah saja diuji coba oleh 1 orang PPKL saja yaitu PPKL Kota Tangerang Binaan Lintas Provinsi Banten, ini dinilai belum terlalu akurat karena harus melalui proses panjang guna untuk menyetarakan program-program dari dinas koperasi provinsi Banten itu sendiri, akan tetapi penelitian ini bisa dijadikan sebagai contoh awal mula yang baik yang bisa di contoh oleh PPKL lain dan di sesuaikan dengan Program Dinas Koperasi itu sendiri dengan berjalannya waktu guna memperbaiki roda perekonomian koperasi itu sendiri

Analisis pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan Mustahik dengan omset penjualan sebagai variabel mediasi pada program Zmart BAZNAS Kabupaten Bandung Barat di masa pandemi covid-19

Ruang lingkup dalam kajian ekonomi pembangunan salah satunya adalah meningkatkan pendapatan perkapita agar tercipta kesejahteraan ekonomi. Program pemberdayaan ekonomi yang diinisiasi oleh BAZNAS Kabupaten Bandung Barat melalui pemberian bantuan modal usaha dan pendampingan usaha yang ditujukan untuk meningkatkan omset penjualan dengan output terwujudnya kesejahteraan mustahik, akan tetapi dengan adanya pandemi Covid-19 tentu menjadi faktor penghambat keberhasilan program pemberdayaan ekonomi mustahik tersebut. Dari total 91 mustahik yang diberdayakan hanya setengahnya yang berhasil meningkatkan omset penjualan dan sisanya berada di angka tetap atau bahkan terjadi penurunan pada omset penjualan. Tujuan penelitian ini untuk menjawab hipotesis tentang pengaruh bantuan modal usaha dan pendampingan usaha terhadap kesejahteraan mustahik dengan menjadikan omset penjualan sebagai variabel mediasi dengan studi yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Bandung Barat pada program pemberdayaan ekonomi mustahik yang sedang dijalankan yaitu Zmart. Metode yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif, dengan teknik sampling jenuh yaitu dengan menjadikan semua objek penelitian sebagai sampel, teknik pengolahan data menggunakan uji regresi linier sebagai instrumen untuk mengetahui dan menguji signifikansi pengaruhnya, serta untuk menguji pengaruh mediasi digunakan uji sobel test. Hasil penelitian ini adalah (a) secara simultan bantuan modal usaha dan pendampingan usaha berpengaruh langsung terhadap omset penjualan, karena nilai F hitung lebih besar dari F tabel (22.455 > 3.10), nilai signifikansi (0.000 3.10, nilai signifikansi 0.000 1.987), (2.213 > 1.987) nilai signifikansi (0.10 > 0.05), (0.29 > 0.05), akan tetapi bantuan modal usaha, pendampingan usaha tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel (-0.287 0.05), (0.143 > 0.05), sedangkan omset penjualan berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik, karena nilai t hitung lebih besar dari t tabel (5.291 > 1.987) nilai signifikansi (0.000 0.001296), (0.153076 > 0.034596), dan (0.182182 > 0.0441)