Calculus Flipped Classroom: Pre-class & In-class Learning Outcomes and Students’ Perception

Flipped classroom is a blended learning implements e-learning and does not eliminate face-to-face sessions in the classroom. This study applied flipped classroom to calculus lectures to determine students’ perceptions and learning outcomes. Learning outcomes were investigated in pre-class sessions, in-class sessions, and compared to the traditional class. All materials in the flipped classroom used screencast via Google Classroom. The sample was calculus class students at Prisma University. Data were collected using a questionnaire, written tests, and Kahoot online test. Data analysis was performed descriptively and statistically using the 2-sample t-test and paired t-test. The results showed no significant difference in the average score of learning outcomes between the pre-class of calculus flipped classroom and traditional class. However, the average score after in-class sessions was higher than the average score in the traditional class. Furthermore, positive responses were shown by students who lectured with the flipped classroom

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penyidikan di bidang pelestarian cagar budaya berdasarkan undangUndang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan bagaimana pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya sesuai dengan kewenangannya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang merupakan pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Pelestarian Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana Cagar Budaya. Penyidik berwenang, diantaranya menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya dan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, termasuk melakukan penggeledahan dan penyitaan serta melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya, mengambil sidik jari dan memotret seorang dan memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi. 2. Pengawasan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap pelestarian cagar budaya dilaksanakan sesuai dengan kewenangannya dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan masyarakat perlu ikut berperan dalam pengawasan serta pelestarian Cagar Budaya

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP TINDAK PIDANA PERMUFAKATAN JAHAT JUAL BELI NARKOTIKA

dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan dengan permufakatan jahat dan apa yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana melawan hukum melakukan pemufakatan jahat jual beli narkotika yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menguasai narkotika golongan I bukan tanaman berkaitan dengan kesalahan terdakwa sebagai unsur peristiwa dari pidana atau perbuatan pidana sehingga diantara keduanya berhubungan erat. Menurut teori pertanggungjawaban pidana yaitu teori kehendak yang mengatakan bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu, artinya seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yaitu kesengajaan. Maka perbuatan terdakwa diklasifikasikan memenuhi unsur-unsur kesalahan berdasarkan teori kesengajaan dengan maksud yang artinya perbuatan terdakwa dengan sengaja melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat jual beli narkotika. 2. Faktor penyebab tindak pidana penyalahgunaan narkotika, yaitu faktor kepribadian. faktor keluarga. faktor lingkungan. faktor pendidikan. Faktor populasi yang rentan.Kata kunci: narkotika

Bioinformatics Analyses of Endo-1,4-beta-xylanase from Bacillus sp. SS3.4

Various types of microorganisms particularly bacteria and fungi are capable of producing xylanolytic enzymes that degrade xylan into simple sugars to be used as their carbon sources. Xylanolytic enzymes, particularly endo-1,4-β-xylanase, has been extensively used in various industrial sectors, including biofuel, livestock, paper, and food. Previously, Bacillus sp. SS3.4 was observed to have xylanolytic activities on wheat bran, suggesting its capability of producing xylanolytic enzymes, endo-1,4-β-xylanase included. With great numbers of data available in nucleotide and protein sequence databases, bioinformatics analyses of protein structure for function prediction have become attractive to supplement wet laboratory experiments to reduce time and money consumption. Therefore, in this study, bioinformatics analyses were performed on Bacillus sp. endo-1,4-β-xylanase sequence in order to further evaluate the enzyme’s function by exploring its protein structure in comparison to other known bacterial endo-1,4-β-xylanase. In this study, Bacillus sp. endo-1,4-β-xylanase sequence was identified from its whole genome sequence. The sequence was then analyzed by using BLAST to perform a homology search for identifying the protein, MUSCLE to perform multiple sequence alignment for comparing with other enzyme sequences, PHYLOGENY-FR to display its relatedness among Bacillus, Aspergillus niger and Trichoderma reesei, and SWISS-MODEL to generate its three-dimensional structure. Results from BLAST confirmed that the identified sequence was endo-1,4-β-xylanase, with greater relatedness to Bacillus velezensis and Bacillus amyloliquefaciens endo- 1,4-β-xylanase. While results from MUSCLE and SWISS-MODEL suggested that the endo-1,4-β-xylanase belongs to the Glycosyl Hydrolase 11 (GH11) family bearing the distinct shape of a jelly roll with well-conserved binding and catalytic residues. These results strongly suggest that Bacillus sp. endo-1,4-β-xylanase is potentially capable of degrading xylan with highly similar mechanism as with other endo-1,4-β-xylanase. Keywords: Bacillus, bioinformatics analysis, endo-1,4

Lingkup dan Peran Delik terhadap Keamanan Negara dalam Pasal 107a – 107f Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana lingkup cakupan dari Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana dan bagaimana peran dari Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Lingkup cakupan dari penambahan Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHPidana terdiri atas 4 (empat) pokok, yaitu: (1) Anti Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme; (2) Perlindungan terhadap Pancasila sebagai dasar negara; (3) Perlindungan terhadap instalasi negara atau militer; dan (4) Mengamankan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Peran dari penambahan Pasal 107 a, 107 c, 107 d dan 107 e ke dalam KUHPidana adalah sebagai pemberi landasan hukum yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara, dengan cara utama menangkal bahaya ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme

Konstruksi Famili Graf Hampir Planar dengan Angka Perpotongan Tertentu

KONSTRUKSI FAMILI GRAF HAMPIR PLANAR DENGAN ANGKA PERPOTONGAN TERTENTU Benny Pinontoan1) 1) Program Studi Matematika FMIPA Universitas Sam Ratulangi Manado, 95115ABSTRAK Sebuah graf adalah pasangan himpunan tak kosong simpul dan himpunan sisi. Graf dapat digambar pada bidang dengan atau tanpa perpotongan. Angka perpotongan adalah jumlah perpotongan terkecil di antara semua gambar graf pada bidang. Graf dengan angka perpotongan nol disebut planar. Graf memiliki penerapan penting pada desain Very Large Scale of Integration (VLSI). Sebuah graf dinamakan perpotongan kritis jika penghapusan sebuah sisi manapun menurunkan angka perpotongannya, sedangkan sebuah graf dinamakan hampir planar jika menghapus salah satu sisinya membuat graf yang sisa menjadi planar. Banyak famili graf perpotongan kritis yang dapat dibentuk dari bagian-bagian kecil yang disebut ubin yang diperkenalkan oleh Pinontoan dan Richter (2003). Pada tahun 2010, Bokal memperkenalkan operasi perkalian zip untuk graf. Dalam artikel ini ditunjukkan sebuah konstruksi dengan menggunakan ubin dan perkalian zip yang jika diberikan bilangan bulat k ³ 1, dapat menghasilkan famili tak hingga graf hampir planar dengan angka perpotongan k. Kata kunci: angka perpotongan, ubin graf, graf hampir planar. CONSTRUCTION OF INFINITE FAMILIES OF ALMOST PLANAR GRAPH WITH GIVEN CROSSING NUMBER ABSTRACT A graph is a pair of a non-empty set of vertices and a set of edges. Graphs can be drawn on the plane with or without crossing of its edges. Crossing number of a graph is the minimal number of crossings among all drawings of the graph on the plane. Graphs with crossing number zero are called planar. Crossing number problems find important applications in the design of layout of Very Large Scale of Integration (VLSI). A graph is crossing-critical if deleting of any of its edge decreases its crossing number. A graph is called almost planar if deleting one edge makes the graph planar. Many infinite sequences of crossing-critical graphs can be made up by gluing small pieces, called tiles introduced by Pinontoan and Richter (2003). In 2010, Bokal introduced the operation zip product of graphs. This paper shows a construction by using tiles and zip product, given an integer k ³ 1, to build an infinite family of almost planar graphs having crossing number k

PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS PENAHANAN OLEH PENYIDIK KEPADA PENUNTUT UMUM

Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan bahwa: “Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki penyidik saja, tapi meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan. Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup”. Sedang pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan.  Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis normatif dan dapat disimpulkan Pertama, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim bertujuan: untuk kepentingan penyidikan; untuk kepentingan penuntutan; untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Kedua, penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik/polisi dan jaksa penuntut umum, sedangkan surat penetapan penahanan dikeluarkan oleh hakim pengadilan. Kata Kunci: Penahanan, penyidi

KEHENDAK BEBAS YANG MEMBEBASKAN STUDI SOSIOLOGI TENTANG PERAN AGEN DAN STRUKTUR MASYARAKAT DIGITAL DALAM FILM "FREE GUY"

Studi sosiologi terus mengalami perkembangan dalam memahami kedudukan agen dan struktur dalam masyarakat, terutama berkaitan dengan kehendak bebas yang dimiliki oleh manusia alamiah. Film Free Guymerefleksikan tentang masalah kehendak bebas agen dan struktur dalam masyarakat digital sebagai fokus kajian artikel ini. Kajian artikel ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif konstruktif. Teori strukturasi Anthony Giddens dipakai sebagai alat analisis mengenai konten dan pesan film Free Guy tersebut. Dari hasil kajian, maka artikel ini menunjukkan bahwa kehendak bebas pada manusia dapat berfungsi untuk gerakan transformasi sosial dengan munculnya agen atau aktor yang merespon secara kritis-reflektif situasi yang mendorong tindakan-tindakan praksis pembebasan. Struktur sosial masyarakat digital yang rumit, justru adalah konteks kemunculan agen yang berperan dalam melakukan transformasi sosial

Visum Et Repertum Sebagai Barang Bukti Pengganti Mayat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan visum et repertum sebagai barang bukti pengganti mayat dan bagaimana peranan visum et repertum dalam pembuktian perkara pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Visum et repertum selaku keterangan dalam bentuk yang formil menyangkut hal-hal yang dilihat dan ditemukan oleh doker pada benda-benda yang diperiksa sesungguhnya adalah pengganti barang bukti, bahwa pada keharusannya dalam hal pembuktian mestinya orang yang menjadi obyek penganiayaan, pembunuhan atau kejahatan lainnya dari suatu peristiwa pidana selanjutnya diajukan menjadi barang bukti seperti misalnya orang yang dianiaya dan mati terbunuh sudah barang tentu menjadi kesulitan dalam praktek; karenanya orang yang meninggal (mayat) harus dikebumikan sebab dapat membusuk untuk selanjutnya mengalami proses alamiah hancur menjadi debu tanah. 2. Kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian dalam proses acara pidana adalah termasuk sebagai alat bukti surat sebagaimana maksud pasal 184 ayat 1 huruf c jo pasal 187 huruf c KUHAP dengan keterangan ahli sesuai maksud pasal 1 angka 28 KUHAP jo Stb 1937-350 pasal 184 ayat 1 huruf b KUHAP