Kedudukan Ketetapan Mpr dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

MPR decrees that is based on Law Number 12 Year 2011 on the Establishment of legislation is a product of legislation under the Constitution and is one level above the law. Placement of MPR Decree is under the Constitution and the above Act only aims to provide recognition and legal status of the MPR decree which is still valid, because according to the Constitution after the change MPR no longer have the authority to issue a decree that are set out (Regeling) and can only issue a decree that are fixing (beschikking)

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap Perlindungan Hak Anak yang Bekelanjutan di Indonesia

The Agency was born as an independent state agency that protects witnesses and victims (especially child protection). As an independent state institution in his way, the Agency also has the disadvantage that results in a reduction in the maximum in performing his duties as an Independent State institutions that protect witnesses and victims are children. This study is normative, which examined: 1) The position of the Agency as an independent state institution in Indonesia? 2) How is the Agency's role in protecting the rights of children as witnesses and victims in Indonesia? 3) How is the ideal concept in delivering sustainable child protection in Indonesia. Position Independent Agency is a state institution in Indonesia has been apparent in accordance with Law No. 13 of 2006 on Protection of Witnesses and Victims. In carrying out its role in the protection of children in Indonesia, the Agency is also working with other state agencies that support child protection activities, as well as NGOs and communities in realizing child protection. Sustainable child protection is a good idea in implementing child protection in Indonesia, with the concept of sustainable will take continuous action on an ongoing basis and there is no stopping point

Dinamika dan Solusi Perlindungan Anak di Sekolah

Children as the nation's next generation, should be protected from childhood to adulthood. If the child since childhood was in the neighborhood crime, the boy can be the perpetrators of criminal acts in the future, and will be disturbing people's lives. It is wise if the protection of children starting in school. School as place a child studying, along with peers, and learn to respect for peers, with smaller or teachers. Nowadays, very sad child protection in the school environment, imagine in the school of environmental protection of children is not running properly, many child protection were violated, so kids do not feel comfortable at school, absences from school, or drop out of school. Against this it's good, we are all concerned with the protection of children, especially in the area of the school. This paper tries to offer the world the concept of the protection of children in schools on an ongoing basis, starting from the urgency of the protection of children in school, and the dynamics of child protection solutions in schools, as well as offering a sustainable concept of child protection in the school. The conclusion of this paper expects that all parties can participate in an ongoing child protection in the school. Keywords: Dynamic, Solution, Protection, Child, School   Anak sebagai generasi penerus bangsa, harus dilindungi dari kecil sampai dewasa. Jika anak sejak kecil sudah berada di dalam lingkungan kejahatan, anak itu pasti menjadi pelaku tindak pidana di kemudian hari, dan akan meresahkan kehidupan masyarakat. Sangat bijak jika perlindungan anak dimulai di dunia sekolah. Sekolah sebagai tempat anak menimba ilmu, bergaul dengan teman sebaya, dan belajar menghargai kepada teman sebaya, teman yang lebih kecil ataupun para guru. Sekarang ini, perlindungan anak sangat menyedihkan di lingkungan sekolah, bayangkan di lingkugan sekolah perlindungan anak tidak berjalan dengan semestinya, banyak perlindungan anak yang dilanggar, sehingga anak tidak merasa nyaman di sekolah, absen dari sekolah, atau putus sekolah. Terhadap hal tersebut ada baiknya, kita semua memperhatikan perlindungan anak, terutama di wilayah sekolah. Tulisan ini mencoba menawarkan gagasan konsep perlindungan anak di dunia sekolah secara berkelanjutan, dimulai dari urgensi perlindungan anak di sekolah, dinamika dan solusi perlindungan anak di sekolah, serta menawarkan konsep perlindungan anak yang berkelanjutan di sekolah. Kesimpulan dari tulisan ini mengharapkan semua pihak dapat berpartisipasi di perlindungan anak yang berkelanjutan di wilayah sekolah. Kata Kunci: Dinamika, Solusi, Anak, Perlindungan, Sekola

URGENSI NOTARIS SYARI’AH DALAM BISNIS SYARI’AH DI INDONESIA

The business development of the economy not only in the field of conventional, Shari'ah economic business now has started mushrooming everywhere. With a population of Indonesia is predominantly Muslim, the more it will attract market share to take part in business economics Shari'ah. Instead of that, the presence of a notary Shari'ah is urgently needed in Indonesia, because the focus of work in the field of economics Shari'ah, so it can ensure law and society in transacting Shari'ah. The research used normative juridical approach, using the theory of legal certainty. So we get Analisia, that the reality is that the people do not feel comfortable in transacting Shari'ah, because of the absence of provisions on rules of shari'a law notary. So the conclusion is obtained, the need for Shari'ah notary very important. *** Perkembangan bisnis ekonomi bukan hanya dibidang konvensional saja, sekarang bisnis ekonomi syari’ah sudah mulai menjamur dimana-mana. Dengan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka akan semakin menarik pangsa pasar untuk mengambil bagian dalam bisnis ekonomi syari’ah. Dari pada itu, kehadiran notaris syari’ah sangat dibutuhkan di Indonesia, karena fokus kerjanya pada bidang ekonomi syari’ah, sehingga bisa menjamin kepastian hukum dan masyarakat didalam bertransaksi syari’ah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, dengan menggunakan teori kepastian hukum. Sehingga didapatkan analisia, bahwa dengan kenyataan yang ada, masyarakat belum merasa nyaman dalam bertransaksi syari’ah, karena belum adanya pengaturan tentang aturan hukum notaris syari’ah. Maka kesimpulan yang didapatkan, kebutuhan terhadap notaris syari’ah sangat penting

PENGUATAN PERLINDUNGAN ANAK DARI TINDAKAN HUMAN TRAFFICKING DI DAERAH PERBATASAN INDONESIA

Kids are part of human who is not separated, all humans are from childhood. Protection of children are increasingly being discussed, as a result of the frequent violations of child protection cases in every region in Indonesia. In the border areas of Indonesia, many trafficked children. Therefore this paper tries to explain bagimana factors that cause the sale of children in border areas, how to organize the strengthening of the protection of children in border areas of Indonesia as well as how mewujdukan sustainable child protection in the border area. Apparently a lot of factors that led to the sale of children in border areas, especially poverty, in organizing the protection of children in the border area, it is necessary to strengthen the rule of law protecting children against trafficking, and to realize sustainable child protection to keep child life continuously. Keywords: Child, Human Trafficking, Regional, Border, Indonesia.   Anak-anak adalah bagian dari manusia yang tidak terpisah, semua manusia berasal dari masa kanak-kanak. Perlindungan anak semakin banyak didiskusikan, akibat seringnya terjadi pelanggaran kasus perlindungan anak di setiap wilayah di Indonesia. Di daerah perbatasan Indonesia, banyak anak yang diperdagangkan. Oleh karena itu makalah ini mencoba menjelaskan bagimana faktor-faktor yang menyebabkan penjualan anak di daerah perbatasan, bagaimana mengorganisir penguatan perlindungan anak-anak di daerah perbatasan di Indonesia serta bagaimana mewujdukan perlindungan anak yang berkelanjutan di daerah perbatasan. Rupanya banyak faktor yang menyebabkan penjualan anak-anak di daerah perbatasan, terutama kemiskinan, dalam mengorganisir perlindungan anak-anak di daerah perbatasan, perlu memperkuat peraturan undang-undang yang melindungi anak-anak dari perdagangan manusia, dan untuk mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan. Untuk menjaga kehidupan anak terus menerus. Kata kunci: Anak, Perdagangan Manusia, Daerah, Perbatasan, Indonesia

Perkembangan Dan Dinamika Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia

The domino effect of employment problems is unemployment will have a negative impact on the survival of nation and state. The negative impact of unemployment is the increasing variety of criminal acts, the increasing number of homeless and street singers, has become a social pathology or social germ disease that spread like a virus that is difficult to eradicate. Therefore it is necessary to do a serious step both from the side of the government and the labor itself and of course the willingness of the company. The government serves as a supervisor and regulator as well as facilitators of both parties of the company and workers not to harm each other. The worker should try to continue to improve his competence so that he has a higher bargaining power over the company rather than relying solely on government protection. And finally the good faith of the company so as not to see the worker as a cost factor but an important asset of the company, so that the company can maximize the value of the company itself. This can be seen from the days before independence, after independence, the old order, the new order, and the reform era have each of the existing legal dynamics. In addition, in realizing sustainable legal development must prepare the participation of all parties, so as to realize the protection of good employment. Keywords: Development, Dynamics, Employment, Indonesia.   Efek domino dari masalah ketenagakerjaan adalah pengangguran akan menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Dampak negatif dari pengangguran adalah kian beragamnya tindakan kriminal, makin banyaknya gelandangan dan pengamen, sudah menjadi patologi sosial atau kuman penyakit sosial yang menyebar bagaikan virus yang sulit di berantas. Oleh karena itu perlu dilakukannya sebuah langkah-langkah serius baik dari sisi pemerintah maupun tenaga kerja itu sendiri dan tentunya kesediaan pihak perusahaan. Pihak pemerintah berfungsi sebagai pengawas dan regulator sekaligus fasilitator kedua pihak perusahaan dan pekerja untuk tidak saling merugikan. Pihak pekerja seharusnya untuk berusaha terus meningkatkan kompetensi dirinya sehingga lebih memiliki daya tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dan bukannya hanya bergantung pada perlindungan pemerintah. Dan terakhir itikad baik dari perusahaan supaya tidak melihat pekerja sebagai faktor biaya melainkan sebuah asset penting perusahaan, sehingga perusahaan dapat memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari zaman sebelum kemerdekaan, setelah kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan zaman reformasi memiliki masing-masing dinamika hukum yang ada. Selain itu dalam mewujudkan pembangunan hukum yang berkelanjutan harus menyiapkan keikutsertaan semua pihak, sehingga bisa mewujudkan perlindungan ketenagakerjaan yang baik. Kata kunci: Perkembangan, Dinamika, Ketenagakerjaan, Indonesia

Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI

Indonesia is a vast archipelago country and borders directly with other countries. This article will look at the role of local government borders on child protection. The author will explain the rights of children to education and health. This paper also discusses how the role of local government borders on child protection, as well as offering ideas on child protection by the border area. The conclusion of this paper, the role of border areas are still lacking in meeting the protection of children, this is due to lack of support from the central government. Key words: Concept; Nation; Child Protection; Border Area

Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia

Sebelum VOC datang, Indonesia menggunakan hukum adat sebagai hukum positif di daerah nusantara, ditaati dan dilaksanakan sebagai suatu adat kebiasaan, secara turun temurun dihormati oleh masyarakat sebagai tradisi bangsa. Masuknya VOC ke Indonesia, masyarakat asing mulai memberi perhatian terhadap hukum adat. Pada masa ini Hukum Barat (Belanda) mulai digunakan walaupun pada awalnya hanya digunakan untuk daerah pusat pemerintahan Kompeni sedangkan untuk daerah yang belum dikuasai dapat menggunakan hukum adat mereka atau bagi yang mau tunduk pada hukum Belanda diperbolehkan. Hukum adat dipakai sebagai sinonim hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legeslatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum negara (Parlemen, Dewan Provinsi dan seterusnya), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota-kota maupun di desa-desa. Hukum adat yang dikondisikan sebagai solusi kekosongan hukum disyaratkan sebagai hukum yang tak bertentangan dengan perundang-undangan. Hukum adat memiliki fungsi dan tujuan yang sama dengan hukum posisif Indonesia, yaitu untuk keadilan, pengendalian sosial, mengusahakan kebaikan sebagai tujuan bersama. Hukum adat keberadaanya telah diakui secara resmi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai salah satu hukum yang resmi. Serta dapat digunakan secara resmi di masyarakat, di samping penggunaan hukum dan peraturan yang di buat oleh pemerintah.Before the VOC came, Indonesia used customary law as a positive law in the archipelago, adhered to and implemented as a custom, hereditary respected by society as a nation tradition. The entry of VOC into Indonesia, foreign society began to pay attention to customary law. At this time the Western Law (Dutch) began to be used although initially only used for the central government area of ​​the Company while for areas that have not mastered can use their customary law or for those who want to submit to Dutch law is allowed. Customary Law is used as a synonym of law not written in legeslative regulation, law living as a convention in state legal bodies (Parliament, Provincial Council and so on), laws arising from judges' rulings, living laws as customary rules maintained in the association of life, both in cities and in villages. Customary law conditioned as a solution to legal vacuum is required as a law that is not contrary to legislation. Customary law has the same function and purpose as Indonesia's positive law, that is for justice, social control, striving for good as a common goal. The customary law of its existence has been officially recognized by the Indonesian government as agreed by all Indonesian people as one of the official laws. And can be used officially in the community, in addition to the use of laws and regulations made by the government

PEMAKZULAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DI INDONESIA

AbstractThe President as the head of state has a great authority granted by the 1945 Constitution. The President may be dismissed in his term of office if he is treasonous against the state, corruption or bribery, other serious crimes, disgraceful acts, and no longer qualifies as president. This paper discusses the comparison of presidential impeachment in Indonesia and the UK, and the mechanism of presidential impeachment in Indonesia. This Scientificwork employs normative legal research. The process of impeachmrnt in the Uh begins with the articles of impeachment that servs the same as ae indictment of criminal justice. The process of the President’s dismissal mechanis startes from the allegations of law violations conducted by the President submitted by the Parliament.Keywords: Impeachment; President; Vice President.IntisariPresiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan yang besar yang diberikan oleh UUD 1945. Presiden dapat diberhentikan pada masa jabatannya apabila melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi atau penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Tulisan ini membahas perbandingan pemakzulan presiden di Indonesia dan Inggris, dan mekanisme pemakzulan presiden di Indonesia. Karya ilmiah menggunakan penelitian hukum normatif. Proses impeachmernt di Inggris dimulai dengan adanya articles ofimpeachment, berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Proses mekanisme pemberhentian Presiden dimulai dari dugaan atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden yang diajukan oleh DPR.Kata Kunci: Pemakzulan; Presiden; Wakil Presiden