Apakah Spiritualitas dan Religiusitas Berperan dalam Perspektif Islam?

Every organization strives to achieve optimal results in its work in order to attain pre-determined goals. In this regard, organizations require human resources with both quality and good performance. However, many employees work betond effective working hours, leading them to seek meaning in their work. This study aims to evaluate the influence of workplace spirituality and religiosity in an Islamic perspective on the performance of employees at Badan Amil Zakat Nasional or National Zakat Collection Agency (BAZNAS) of West Java Province. A total of 55 employee respondents were used in the study. Data Analysis was conducted using PLS-SEM through the SmartPLS application. The result of the study indicated that both workplace spirituality and religiosity in an Islamic perspective have a significant positive impact on the performance of employees both partially and simultaneously

PROSEDUR PEMBAYARAN TUNJANGAN PRESTASI KERJA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh merupakan Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang telah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam hal perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana, prasarana, keistimewaan Aceh, sumber daya manusia dan penelitian perundang-undangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh mempunyai visi yaitu menjadikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh sebagai pusat perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan yang berkualitas dalam pelaksanaan pembangunan Aceh yang proporsional, terintegrasi, inovatif dan berkelanjutan. Penulisan Laporan Kerja Praktek (LKP) setelah adanya Pelaksanaan Kerja Praktek yang penulis lakukan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh memiliki tujuan tertentu. Salah satunya adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja (TPK) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh. Setelah mengamati proses pembayaran yang digunakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dalam masa praktek kerja selama dua bulan, maka penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh dalam melakukan pembayaran TPK berdasarkan golongan, absensi dan kinerja pegawai. Perhitungan komponen kinerja sesuai dengan Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 58 Tahun 2006.Tunjangan Prestasi Kerja adalah penghasilan berdasarkan prestasi kerja pegawai tersebut yang diberikan sebagai bonus atau perhitungan tingkat kehadiran dan pencapaian kinerja kepada Pejabat Daerah, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Tenaga Honorer Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk dengan Qanun di lingkungan Pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Prosedur yang digunakan dalam pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja adalah langsung. Pembayaran dilakukan mulai dari Bendahara Pengeluaran membuat rekap pembayaran Tunjangan Prestasi Kerja pegawai dan tenaga honorer selanjutnya dilakukan penerbitan SPD. Kemudian bendahara membuat pengajuan SPP-LS untuk tunjangan, lalu penerbitan SPM dan pencairan SP2D yang akan diterbitkan oleh BUD

Shari’ah-Compliant E-Commerce Models and Consumer Trust

This study is aimed at finding out the real picture of Shari’ah-compliant E-commerce model and consumer trust in e-commerce today, analyzing its drawbacks, and finding out how they influence each other. Shari'ah-compliant E-commerce model is a model that describes how e-commerce should run in accordance with the provisions of the Shari’ah. Broadly speaking, e-commerce in the perspective of Shari’ah must comply with some rules, namely: 1. the form of the offer and transaction agreement; 2. the transacting parties (buyers and sellers); 3. Objects and prices in the transaction; 4. Free from major prohibitions in transactions. The sample in this study is Indonesian citizen who are consumers of e-commerce. This research uses descriptive and statistical methods with multiple linear regression model. This model is considered relevant and good to be studied in order to enlighten how e-commerce is currently in the perspective of IslamDOI: 10.15408/aiq.v8i2.291

Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyawarah: Studi kasus di koperasi Argo Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur cabang dua Malang

INDONESIA: Dalam hukum perjanjian asas kebebasan berkontak merupakan roh dan nafas sebuah perjanjian. Asas kebebasan berkontrak tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Secara implisit asas kebebasan berkontrak memberikan panduan bahwa para pihak diasumsikan mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan serta persyaratannya, dan menentukan bentuk suatu perjanjian. Dalam praktiknya masih banyak ditemukan model perjanjian baku diberbagai lembaga keuangan baik bank atau non bank seperti lembaga keuangan syariah (LKS), yang cenderung dianggap tidak seimbang, berat sebelah, dan tidak adil karena posisi yang lebih lemah hanya sekedar menerima isi perjanjian atau menolak isi perjanjian yang sudah ditentukan. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara implisit bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan pembiayaan musyarakah serta penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakah antara nasabah dan Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang karena bentuk formulir perjanjiannya sudah tercetak dengan ketentuan klausul-klausul yang sudah ditetapkan untuk nasabah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini, dasar permasalahannya adalah mengenai segala hal yang bersifat yuridis dalam penerapan asas kebebasan berkontrak suatu perjanjian sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 1338 KUH Perdata. Aspek empirisnya adalah dengan melihat penerapan asas kebebasan berkontrak yang diamanatkan pasal 1338 KUH Perdata tersebut dalam praktek perjanjian pembiayaan musyarakah di Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) Syariah Jawa Timur Cabang Dau Malang. Dan Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kanindo Syariah telah menerapkan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian pembiayaan musyarakahnya yang terdapat pada pasal 1 yang memuat tentang besar dana pembiayaan, nisbah bagi hasil serta angsuran pokok yang akan dibayarkan tiap bulan dalam jangka waktu 12, 18 atau 24 bulan karena ada keseimbangan negosiasi dalam penentuan tiga hal tersebut. ENGLISH: In law agreement, the freedom principle in making contract is spirit and breath of an agreement. The freedom principle of contract is mentioned in section 1338 subsection(1), KUH Perdata that says: all agreement are made legally valid as a statute for those who make it. Implicitly, the freedom principle of contract provides guidance that all the parties are assumed to have equal position in making or not making an agreement, having agreement with anyone, implementating and the agreement and its requerments. In its practice, there are many raw agreement models found financial institutions either bank or non-bank such as sharia financial institutions, which tend to be considered unbalanced, one- sided, and unfair because of the weak position just accept the contents of the agreement or to refuse the content of agreement which are already determined. This research aims to providing an understanding implicitly of the mechanism and the procedures in financing musyarakah and the application of freedom principle of contract in an agreement between customer and Sharia Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) East Java in Dau Malang because of the form of agreement has been printed with the provisions of clauses that has been set for the customers. The type of research used in this study is an empirical juridical. Research in this study, the basic problem is everything wich is juridical in implementating of the freedom principle of contract of an agreement as meationed in section 1338 KUH Perdata. The impirical aspect is by looking the application of the principle of the freedom principle of contract wich is mentioned in section 1338 KUH Perdata in the practice in cooperative financing musyarakah in Sharia Koperasi Agro Niaga Indonesia (Kanindo) East Java in Dau Malang. And the research approach used in this research is descriptive analytic. Based on this study it can be concluded that Kanindo Sharia has applied the freedom principle of contract in cooperative financing musyarakah insection 1 that contains about funds financing, profit sharing and \ installment will be paid each month in period of 12, 18 or 24 months because there is a balance of negotiation in determination of these three things

PERILAKU SOPAN SANTUN ANAK TUNAGRAHITA SEDANG TERHADAP GURU BERDASARKAN POLA ASUH ORANG TUA DI SLB NEGERI TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA

Pola pengasuhan orang tua di rumah sangat berpengaruh terhadap pembentukan perilaku sopan santun anak, mengingat perilaku sopan santun lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan terdekatnya yaitu keluarga. Selain itu, perilaku sopan santun pada anak tunagrahita sedang akan sangat memerlukan pola pengasuhan yang baik sebagai wadah dalam pembentukan pribadinya. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui perilaku sopan santun anak tunagrahita sedang terhadap guru berdasarkan pola asuh orang tua. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menggambarkan bahwa sopan santun yang ditunjukkan anak tunagrahita sedang dikelas sangat beragam. Dua siswa menjunjukkan perilaku kurang baik dan dua orang menunjukkan perilaku sopan santun yang cukup baik. Orang tua yang menerapkan pola asuh demokratis menunjukan perilaku sopan santun anak lebih baik di bandingkan dengan orang tua yang menerapkan pola asuh permisif dan pola asuh otoriter yang menunjukan perilaku anak lebih agresif dan kurang soan santun terhadap guru.; The pattern of parenting at home had an important role for children’s manner attitudes establishment because of children’s manner attitudes largely influenced by family as their closest people. Moreover, a good pattern of parenting would be extremely required to establish the attitudes and accommodate the character of children who mentally half-retarded. The main purpose of this research is to recognize their manner attitudes which based on the pattern of parenting toward the teachers. This research used descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used in this research are observation, interview and documentation studies. Based on the result of the research, mentally half-retarded children’s manners in the class were totally varied. Two children shown dissatisfactory attitudes and two other show the good enough attitudes. The parents who used a democracy pattern of parenting give their children the better attitudes. Otherwise, the parents who used a permissive and authoritative pattern of parenting give their children the dissatisfactory attitudes and make their children more aggressive in the front of their teachers

Ideologi Keagamaan, Partai Politik, dan Pendidikan Islam: Refleksi Pemikiran Hasan Al-Banna di Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin

This study aims to analyze the relationship between Hasan Al-Banna’s thoughts and the practice of Islamic education at Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. This is a qualitative research by combining literature study and field study and conducted at that Islamic school. The data is collected through observation, interviews and literature study. The analysis reveals that the of Islamic education at Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin not only has a relationship with Hasan Al-Banna’s thoughts, but has an emotional and ideological connectedness to the Muslim Brotherhood and Partai Keadilan Sejahtera (PKS). In addition, the practice of Islamic education at the school has ideological and applicative relevance to Al-Banna’s educational thinking. His thoughts become the ideological foundation of the school and then implemented in its curriculum and educational process. Specifically, the inspiration of the school’s educational practice comes from the Tarbiyah movement of the Muslim Brotherhood. It can be concluded that Sekolah Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin makes Al-Banna’s religious ideology the foundation of its education, and, furthermore, is the actualization of the Tarbiyah Movement and the media for the educational actualization of Partai Keadilan Sejahtera (PKS).Keywords: Hasan Al-Banna; Islamic Education; Integrated Islamic Schoo

PENGARUH KAPASITAS MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI DAN PEMASARAN PENDIDIKAN TERHADAP MUTU PENDIDIKAN PADA PRODI SEKOLAH TINGGI DI KOTA BANDUNG : studi pada pendidikan tinggi berbasis vokasi

Mutu pendidikan tinggi khususnya di Kota Bandung pada umumnya masih rendah terbukti dari prodi yang terkareditasi A jumlahnya masih kurang dari separuh prodi yang ada. Kapasitas manajemen dan pemasaran pendidikan tinggi disebutkan sebagai salah satu factor yang berpengaruh. Untuk itu penelitian ini memaparkan keterkaitan antara kapasitas manajemen terhadap pemasaran pendiidkan yang dilakukan prodi. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang didukung dengan studi dokumentasi serta angket sebagai alat pengumpul data utama dengan sampel penelitian ketua prodi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan statistik parametik. Berdasarkan hasil perhitungan kecendrungan umum ketiga variabel dalam penelitian ini termasuk kategori tinggi. Begitupun dengan hasil uji korelasi ketiga variabel dalam penelitian ini yang menunjukkan tingkat hubungan yang positif dan signifikan. Sementara itu, nilai regresi kapasitas manajemen dan pemasaran pendidikan terhadap mutu pendidikan yang menunjukkan perubahan dengan arah positif. Hal ini sesuai dengan harga koefisien variabel kapasitas manajemen terhadap variabel mutu pendidikan cukup kuat, pemasaran pendidikan terhadap mutu pendiidkan cukup kuat, Kapasitas manajemen terhadap pemasaran pendidikan terhitung cukup rendah dan keduanya terhadap mutu pendidikan terhitung cukup rendah. Berdasarkan temuan penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kapasitas manajemen dan pemasaran pendidikan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap mutu pendidikan. Adapun rekomendasi yang ingin disampaikan penulis yaitu sekolah tinggi yang yang berstatus negeri yang sumber kuanganya dari pemerintah sebaiknya melakukan kerja sama yang baik dengan stakeholder dan peningkatan professional sumber daya harus diperhatikan oleh pimpinan sekolah tinggi. ----------The education quality in Bandung is generally low, as there are less than half numbers of departments with A-accreditation. The management capacity and higher education marketing are considered as one of the influencing factors. Therefore, this study elaborates the relation between management capacity towards education marketing performed by the departments. This study uses descriptive method with quantitative approach, and supported by documentation study. Specifically, the questionnaire was used as the main research instrument, with head of departments as the samples. The data analysis was done by using parametric statistic. Based on the calculation of general tendency, the three variables used in this study are considered high. Besides that, the result of correlation tests of these three variables shows a positive and significant relationship. Furthermore, the regression value of management capacity and education marketing toward education quality shows changes that lead to positive direction. It is in line with the following results: the coefficient value of management capacity towards education quality is quite strong, the coefficient value of education marketing toward education quality is quite strong, the coefficient value of the management capacity towards education marketing is quite low, and the coefficient value of both of them toward education quality is quite low. Based on those research findings, it can be concluded that management capacity and education marketing have significant influence toward education quality. It is recommended that college, which is funded by government, should cooperate with other stakeholders and the professional development of professional resources should be handled by the head of the college