Residential Area and Income Inequality in Suburban Indonesia

Suburban becomes footing for the population who migrate from rural to urban areas, especially from livingand housing. Similarly, when the population in urban areas assume that the city is no longer comfortable to their live,so the only possible choice for them is moving to suburb. The subsequent impact of the phenomenon is tremendousconstruction of residential areas as a result of the high demand for housing. The problem then is the construction ofresidential areas often neglect the interests of the local neighborhood. Thus, the residential area becomes a kind of modernresidential area in a local neighborhood. Then it widen its impacts of inequality between communities in residentialarea with communities in local neighborhood. This paper presents the finding that contributor of income inequality insuburbs areas in Indonesia comes from a modern residential area. The evidence for the argument is the result of TheilEntropy Index calculation on modern residential area is higher than the traditional residential area, which is respectively0.34 and 0.15

PENGGUNAAN ANALISIS JARINGAN SOSIAL UNTUK MENGIDENTIFIKASI PENGARUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM TATA KELOLA PASAR TRADISIONAL DI KOTA TANGERANG SELATAN, INDONESIA

Persoalan rendahnya mutu pasar tradisional tampaknya bersumber dari persoalan tata kelola. Hal tersebut diindikasi oleh banyaknya para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat, baik formal maupun nonformal. Banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat berdampak pada kompleksitas masalah yang dihadapi dan kesulitan pengambilan solusi kebijakan yang tepat tentang siapa aktor yang paling bertanggungjawab atas persoalan pasar tradisional. Atas dasar masalah tersebut, artikel ini berupaya menginvestigasi aktor-aktor yang terlibat dalam tata kelola pasar tradisional beserta jaringannya dan menguji siapa aktor yang paling berperan dalam jaringan tersebut. Hasil investigasi menunjukkan, terdapat 13 aktor yang terlibat antara lain: dinas perindustrian dan perdagangan, dinas perhubungan, dinas kebersihan, petugas parkir, oknum polisi/TNI, oknum anggota DPR/DPRD, pengguna kios/lapak, satpam, preman, warga sekitar, petugas parkir, PKL, dan pengelola pasar

The Political Geography of Voters and Political Participation: Evidence from Local Election in Suburban Indonesia

The praxis of political issue including voter turnout and political participation does not exist in a vacuum. Therefore, geographical and spatial issues are frequently engaged and even embedded into it. Thus, this article is written with one purpose: to investigate the spatial relationship of voter turnout and their political participation. As stated earlier, the complexity of the political analysis based on geography will take us on a multidimensional approach that includes social, cultural and economy. However, this article starts the discussion from spatial analysis by using a map that illustrates the administrative boundaries of a region, then determining whether one region is adjacent to another. In this case, Moran’s I is used to determine the spatial autocorrelation of voter turnout and political participation. The result indicates that the voter turnout and political participation in one region are adjacent to each other. Possible reasons for the result are discussed in this article

MEMAHAMI KARAKTER KEMISKINAN PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN OBSERVASIONAL

Conceptually, there are many views in viewing the concept of poverty. So the issues may include social, economic, cultural and even political aspects. In spatial aspect, National Statistics Bureau (BPS) has also made distinctions between rural and urban poverty since 1999. This variance sometimes makes it difficult for undergraduate researchers to conduct an assessment of this issue. Therefore, this article attempts to analyze and strive to understand the character of urban poverty by using fourteen measures used by BPS. Fourteen indicators were then tested in the field using survey and observation methods. The results of the survey and observation are discussed further in this articl

Pengelolaan Situ/Rawa Di Indonesia: Isu Desentralisasi, Partisipasi Warga, Dan Instrumen Ekonomi

Dalam konteks Indonesia, banyak sekali sumberdaya ekonomi dijalankan oleh pelaku yang keliru, dan praktik ini banyak terjadi pada aktivitas ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan. Satu dari sejumlah sumberdaya ekonomi tersebut adalah situ/ rawa. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa regulasi yang terkait dengan situ/rawa sangat tumpang-tindih. Indikasi ketumpang-tindihan itu terlihat dari tidak jelasnya institusi mana yang melakukan pengelolaan situ/rawa. Fenomena inilah yang kemudian mengakibatkan situ/rawa di Indonesia terus mengalami penurunan kualitas. Melihat fakta empirik yang ada, diperlukan sejumlah strategi taktis dan sistematis yang disesuaikan dengan semangat desentralisasi. Paper ini mengelaborasi sejumlah gagasan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan situ/rawa di Indonesia. Gagasan utama dari paper ini adalah kita memerlukan instrumen ekonomi agar pelaku/actor (pemerintah, swasta dan masyarakat) dapat terdorong secara pro-aktif dalam pengelolaan situ/rawa di Indonesia. Instrumen ekonomi yang dapat diterapkan adalah skema insentif dan formulasi Corporate-Community Resource Responsibility (CCRR) pada setiap daerah yang terdapat situ/rawa di dalamny

Formulasi dan Validasi Indikator Technopreneur

Dalam wacana technopreneur hari ini, baik teori maupun praktik, para peneliti masih mengandalkan konsep entrepreneur yang dianggap dapat menjelaskan sikap-sikap dan perilaku wirausaha  yang berbasis teknologi. Tentu saja konsep tersebut memiliki keterbatasan untuk kasus-kasus tertentu, baik pada tingkat regional, lokal, maupun sektoral. Oleh karena itu, wacana akademik tentang konsep technopreneur masih membutuhkan penelitian yang luas, terutama untuk menghasilkan indikator yang andal dan valid. Penelitian ini bermaksud untuk mengembangkan dan memvalidasi indikator technopreneur dengan objek penelitian mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan di Jakarta. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan memanfaatkan studi literatur secara ekstensif. Hal studi literatur tersebut menghasilkan 23 indikator technopreneur yang dikelompokkan ke dalam parameter penggunaan teknologi dan informasi, implementasi keilmuan teknis rekayasa, berorientasi tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, orisinalitas, dan berorientasi masa depan. Kami merinci indikator-indikator tersebut ke dalam konstruk-konstruk yang lebih terukur. Kemudian kami memvalidasi seluruh indikator tersebut dengan menggunakan pemodelan persamaan struktural dengan pendekatan analisis faktor konfirmasi (CFA).  Dengan basis data primer yang kami kumpulkan dengan cara survey terhadap 152 responden mahasiswa, penelitian ini menghasilkan 14 indikator technopreneur yang valid dan andal. Temuan dan pembahasan lebih lanjut kami sajikan di dalam artikel ini