IMPLEMENTASI PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PEMANFAATAN TANAH ULAYAT UNTUK PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses implementasi Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemanfaatan Tanah Ulayat untuk Penanaman Modal di Kabupaten Solok Selatan. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 tahun 2012 bertujuan untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara Penanam Modal dan Pemilik Tanah Ulayat, dan memberikan gambaran umum serta kepastian hukum dalam pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan penanaman modal. Kabupaten Solok Selatan merupakan daerah yang memiliki jumlah realisasi investasi yang memanfaatkan tanah ulayat untuk penanaman modal paling banyak pada tahun 2018 dibandingkan Kabupaten/ Kota yang ada di Sumatera Barat dan menjadi salah satu daerah incaran bagi penanaman modal. Akan tetapi, dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan masih terdapat beberapa kendala salah satunya ketidaktahuan pemilik tanah ulayat terkait Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 sehingga masih menimbulkan ketidakadilan antara Kelompok Sasaran. Fenomena ini menunjukkan perlu dilihat bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 Tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini menggunakan Teori Donald Van Meter dan Carl Van Horn yang terdiri dari enam variabel yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik serta disposisi implementor. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif- deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Gubernur Sumbar Nomor 21 tahun 2012 di Kabupaten Solok Selatan belum berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu tidak adanya standar tertentu bagi implementor sebagai acuan dalam menjalankan kebijakan, kurangnya pemahaman implementor terhadap ketentuan yang diamanatkan melalui kebijakan, dan beberapa faktor lainnya. Kata Kunci : Implementasi, Penanam Modal, Penguasa atau pemilik tanah ulaya

EDUKASI LITERASI INFORMASI DI ERA DIGITAL ADAPTASI SMARTPOLITAN DESA WANTILAN KABUPATEN SUBANG

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi aparat desa melalui literasi informasi di era digital dalam adaptasi smartpolitan di Desa Wantilan Kabupaten Subang dengan membantu mitra dalam peningkatan kemampuan dalam mengembangkan pemahaman literasi informasi menuju desa smartpolitan. Lahan pertanian dan perkebunan yang semakin berkurang sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan di desa. Terjadi potensi kerawanan konflik sosial akibat belum adanya mata pencaharian baru setelah pembebasan lahan oleh kawasan industri. Selain itu, terjadinya perubahan keseimbangan alam yang berpengaruh terhadap ketahanan lingkungan. Hadirnya kawasan indutri yang seimbang dengan pemahaman digitalisasi akan membawa dampak kesejahteraan yang nyata bagi warga  Kabupaten Subang pada umumnya dan khususnya warga Desa Wantilan.Berdasarkan identifikasi masalah pada mitra, tim memberikan solusi dan metode yang dapat mengatasi permasalahan tersebut melalui: 1) Pengarahan dan pelatihan bagi para aparat desa dan warga dalam menggunakan media sosial untuk promosi dengan Platform Digital Marketing. 2) Bimbingan teknis dan pendampingan pembuatan konten serta membentuk tim khusus digitalisasi. 3) Bekerjasama dalam pengembangan potensi yang dimiliki Desa Wantilan. Hasil pengarahan dan kegiatan pelatihan yang telah dilakukan oleh Tim beserta narasumber yaitu pelayanan yang efektif dan efesien dengan pendekatan pemanfaatan teknologi digital, sumber daya manusia dari desa dengan peningkatan pemahaman literasi digital di lingkungan pegawai desa, dan pemanfaatan teknologi dalam proses pelayanan dilakukan pelatihan dan bimbingan teknis terhadap aplikasi yang akan digunakan

Identifikasi Urban Heat Island di Kota Surakarta

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pola suhu permukaan dan suhu udara di Kota Surakarta pada tahun 2015, menganalisis fenomena Urban Heat Island (UHI) di Kota Surakarta, dan menganalisis strategi untuk mengurangi fenomena UHI. Data yang digunakan berupa citra Landsat 8 dan pengukuran suhu udara di lapangan. Berdasarkan penelitian diperoleh bahwa pola suhu permukaan di Kota Surakarta cenderung mengelompok di tengah kota khususnya di Kecamatan Pasar Kliwon. Peta suhu permukaan dan udara memiliki 5 kategori suhu. Kategori suhu paling tinggi memiliki rentang 31,5 - 34,7°C. Perbedaan suhu yang terjadi antara daerah kota dan sekitarnya menunjukan bahwa di Kota Surakarta memiliki potensi untuk terjadi fenomena UHI. Strategi yang tepat untuk mengurangi fenomena UHI terjadi salah satunya adalah dengan menata penggunaan lahan yang ada di daerah kota

Analisis Tingkat Ketahanan Pangan Terhadap Kerawanan Pangan di Kabupaten Jombang Tahun 2015

The analysis of food security emphasizes on the presentation of data about the dissemination and dominant factor that influence the level of food security toward food insecurity in Jombang, East Java. The purpose of this research are; (1) analyzing the dissemination of the level of food security toward food insecurity in Jombang regency, and (2) analyzing the dominant factor that influences the level of food security toward food insecurity based on the parameters/indicators of food security which are used. The method used in this research is secondary data analysis method. Secondary data analysis methods consist of secondary data collection methods, data processing method and data analysis methods, including analysis of GIS and statistical analysis. GIS analysis in the form of spatial modeling through quantitative approach toward nine parameters of food security. The parameters that used in the mapping of the level of food security toward food insecurity based on the parameter from FSVA (A Food Security and Vulnerability Atlas) of Indonesia. These parameters consist of the ratio of per capita normative consumption to food production, population living below poverty line, population without access to electricity, villages not accessible by four wheel vehicle, life expectancy, underweight children ( 5 km. Statistical analysis method such as multiple linear regression analysis to determine the dominant factor which influence the level of food security toward food insecurity in Jombang. The dissemination of the level of food security toward food insecurity in Jombang regency include, 5 districts into the category of highly food security, 11 districts into the category of food security, 4 districts into the category of quite food security, and 1 district into the category of rather food insecurity. The dominant factor that influences the level of food security toward food insecurity based on nine parameters/indicators of food security which are used, is the parameter of the population living below poverty line