KODE ETIK GURU DALAM PENGAPLIKASIAN MEDIA PEMBELAJARAN ONLINE PAI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Kode etik merupakan pedoman perilaku bagi guru Indonesia, berupa aturan-aturan yang menata hubungan antara; guru dengan lembaga pendidikan, guru dengan guru, guru dengan peserta didik, dan guru dengan lingkungan. Kode etik guru bertujuan menjaga etika dan meningkatkan martabat guru, menjadikan guru handal dalam mengembangkan beragam potensi peserta didik, serta menjunjung tinggi martabat profesi. Penelitian ini berfokus pada kode etik guru dalam ranah profesionalitasnya yang berkewajiban mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai UU No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen dan keputusan kongres PGRI pasal 2, konkritnya berupa pengaplikasian media pembelajaran berbasis teknologi dan komunikasi di ranah PAI di era revolusi industri 4.0. Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan library research. Sistem pengumpulan data dengan cara mengakomodasi, membaca, mencatat serta mengolah berbagai literatur bacaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengukur kode etik guru dalam mengaplikasikan media pembelajaran online PAI di era revolusi industri 4.0 bisa diindikasikan pada; (1) kompetensi pendidik; (2) prinsip pemilihan dan penggunaan media; (3) pembelajaran PAI di era revolusi industri 4.0

SCHOOL EMPOWERMENT AS AN ENVIRONMENT LEARNING RESOURCE THROUGH WASTE MANAGEMENT TO ACHIEVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOAL 12 (SDG'S): RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION

The deteriorating of environmental conditions nowadays is the environmental quality degradation impact caused by human activities that do not consider continuity and environmental sustainability. Therefore, human quality becomes a major issue and has an important role in the efforts of saving the environment. Competences in the field of knowledge, skill and attitude about the environmental issues is necessarily need by a whole of life in order to take a part in the efforts of conservation. School empowerment as an environmental learning resource through waste management is one of the efforts that could be gave to the students to increase environmental awareness. Learning resources are resources that can be utilize for the sake of teaching and learning process, either directly or indirectly, in parts or in whole. Environmental education is an educational program to foster students to have a rational understanding, awareness, attitude, and behavior that is responsible for the nature of sustainable development. Through these efforts, it is to be expect to create a clean, beautiful, comfortable, healthy and unobtrusive school environment and the whole of school society behavior who are more concerned about the environment. They are not only knowing it but also be able to apply it in daily life. The main activities aimed to embody the school as an environmental learning educational resource

Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku usaha Dalam Konsep Business To Customer Melalui Transaksi Elektronik

This research aims to find out how the responsibility of business actors towards consumers is regulated in the event of a dispute and to find out and analyze the conflicts contained in the regulations regarding dispute resolution between consumers and business actors at the Consumer Dispute Resolution Agency. The method used in this thesis is normative juridical research with a conceptual approach, laws and interpretation according to language using legal materials in the form of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. The results of this research are: 1) Whereas from a juridical perspective, the legal responsibility of business actors towards consumers in the event of a dispute has indeed been regulated in statutory regulations, so that this can be used as a basis if you want to resolve a dispute. 2) That there is a conflict that occurs in the regulations regarding dispute resolution between consumers and business actors. In Article 54 of the Law, it is stated that the decision is final and binding from the Consumer Dispute Resolution Agency, which actually conflicts with the provisions in Article 56 which states that parties can make objections to the decision. The objection in question is to make an appeal to the District Court and cassation to the Supreme Court. So if this is maintained it will cause consumer protection efforts to be less than optimal

Putusan Pengadilan Agama Tentang Izin Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil

This study aims to analyze the judges' considerations at the Muara Bulian Religious Court in granting case Number 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl regarding applications for polygamy permits. The application for a polygamy permit was made by a Civil Servant (PNS) on the grounds that his wife was suffering from Polycystic Ovarium Syndrome which makes it difficult to add offspring. The type of research used in this thesis is normative juridical. Using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. In this study, the authors used primary legal materials consisting of laws and regulations and judge's decisions. The author also uses secondary legal materials in the form of doctrines in books, legal journals, theses, and tertiary legal materials sourced from the internet. The results of the study were that the Panel of Judges gave permission for polygamy based on Q.S An-Nisa verse 3, the Sunnah of the Prophet to have many offspring, the provisions of Article 4 paragraph (2) letter b, the provisions of Article 5 paragraph (1) UUP, and preventing harm from occurring. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Muara Bulian dalam mengabulkan perkara Nomor 363/Pdt.G/2022/PA.Mbl tentang permohonan izin poligami. Permohonan izin poligami ini dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan alasan isteri Pemohon menderita penyakit Polikistik Ovarium yang menyebabkannya sulit untuk menambah keturunan. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder berupa doktrin-doktrin di dalam buku, jurnal hukum, skripsi, serta bahan hukum tersier bersumber dari internet. Hasil penelitian adalah Majelis Hakim memberikan izin poligami berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 3, Sunnah Nabi untuk memiliki banyak keturunan, ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b, ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUP, serta mencegah terjadinya kemudharatan

Pola Penguasaan Tanah Ajun Arah Dan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Di Kota Sungai Penuh

Ajun arah adalah ketentuan adat dalam tata cara  mendirikan rumah baik diatas  tanah pribadi maupun tanah negeri di Kabupaten Kerinci atau Kota Sungai Penuh,  untuk mohon  izin dan pengarahan dari pemangku adat untuk mengajun mengarahkan, mematok tanah yan diminta oleh masyarakat atau masyarakat persekutuan hukum adat. Tujuan penelitian adalah: 1.Untuk mengetahui bagaimanakah pola penguasaan tanah ajun arah pada masyarakat hukum adat Kota Sungai Penuh, 2. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap terhadap tanah ajun arah di Kota Sungai Penuh. metodologi  yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengamatan, wawancara, studi literatur. Hasil penelitian ; 1. Tanah ajun arah adalah  tanah negeri  atau tanah ulayat yang diatur oleh lembaga adat dan dikuasai oleh pemangku adat yang ditetapkan oleh depati dan ninik mamak , alim ulama, orang tuo cerdik pandai melalui musyawarah adat. Pola penguasaan tanah ajun arah dipengaruhi oleh sistem kekerabatan matrilinial  yang membedakan antara anak laki-laki dan perempuan.  Tanah ajun arah adalah tanah negeri yang boleh dipakai oleh anak batino saja untuk mendirikan rumah.  Penguasaan tanah tersebut masih berlangsung sepanjang masih terbukti secara fisik sesuai dengan peruntukannya. 2. Hukum Agraria Nasional Indonesia membenarkan adanya penguasaan tanah secara hukum adat termasuk tanah ajun arah sepanjang tidak bertantangan dengan praturan perundangan yang ada diatasnya, dan tidak bertantangan dengan kepentingan bangsa dan negara.  Pelaksanaan program pemerintah Indonesia dalam rangka Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap tetap terlaksana  walaupun hanya sampai pada tahap pemetaan, karena tanah ajun arah bukanlah tanah individu, dan tanah ajun arah masih bisa diberikan oleh pemangku adat kepada orang lain bila peruntukan untuk mendirikan rumah tersebut tidak kelihatan lagi. Kondisi ini menyebabkan sulit untuk menentukan  kepastian hukum tentang subjek hukum  sebagai salah satu sarat untuk Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap di Kota Sungai Penuh.  Suatu hal positif pada pola penguasa tanah ajun arah ini, menyebabkan tanah adat tidak beralih kepada pihak diluar persekutuan hukum adat, karena orang diluar persekutan hukum adat tidak punya hak untuk menguasai dan memiliki tanah ajun arah

A new modified logistic growth model for empirical use

Richards model, Gompertz model, and logistic model are widely used to describe growth model of a population. The Richards growth model is a modification of the logistic growth model. In this paper, we present a new modified logistic growth model. The proposed model was derived from a modification of the classical logistic differential equation. From the solution of the differential equation, we present a new mathematical growth model so called a WEP-modified logistic growth model for describing growth function of a living organism. We also extend the proposed model into couple WEP-modified logistic growth model. We further simulated and verified the proposed model by using chicken weight data cited from the literature. It was found that the proposed model gave more accurate predicted results compared to Richard, Gompertz, and logistic model. Therefore the proposed model could be used as an alternative model to describe individual growth

Implementasi Algoritma Fuzzy C-means Dan Metode Recency Frequency Monetary (Rfm) Pada Aplikasi Data Mining Untuk Pengelompokan Pelanggan

Pada dunia retail, konsumen merupakan salah satu aset yang sangat berpengaruh. Oleh sebab itu konsumen menjadi alasan Perusahaan retail harus merencanakan dan mempunyai strategi yang baik dalam memperlakukan konsumennya. Dengan banyaknya jumlah konsumen yang dimiliki oleh suatu Perusahaan retail, maka masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana menentukan konsumen potensial dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat sehingga mendatangkan keuntungan bagi pihak Perusahaan. Maka dari itu, dengan menerapkan konsep CRM (Customer Relationship Management), Perusahaan dapat melakukan penerapan konsumen potensial dengan melakukan segmentasi pengelompokan konsumen. Penelitian ini membahas tentang proses data mining menggunakan data konsumen dan data transaksi pada PT Eka Cipta Rasa. Proses data mining dimulai dengan melakukan proses clustering menggunakan algoritma Fuzzy C-Means (FCM). Output dari FCM adalah deretan pusat cluster dan beberapa derajat keanggotaan untuk setiap titik data. Hasil clustering digunakan untuk melakukan segmentasi kelas konsumen dengan menggunakan model Fuzzy RFM. Model Fuzzy RFM yaitu dengan menggabungkan teori himpunan fuzzy dengan model RFM dengan segmentasi berdasarkan atribut Recency, Frequency, dan Monetary. Umumnya Perusahaan retail menggunakan metode ini untuk proses segmentasi konsumennya. Pengelompokkan (cluster) pelanggan berdasarkan karakteristik dan sifat saat bertransaksi dapat dijadikan suatu alternatif dalam pemecahan masalah. Dalam hal  ini, pelanggan akan dibagi menjadi 4 kelompok atau cluster pelanggan diantaranya  Golden, Silver, Bronze, dan Iron adapun variabel yang menjadi acuan pengelompokannya adalah tanggal pembelian akhir , frekuensi beli, dan total pembelian. Data yang digunakan merupakan data transaksi pelanggan periode Januari sampai Juni 2016. Total data adalah 4007 transaksi dari 328 pelanggan. Setelah data tersebut diolah dengan algoritma Fuzzy C-Means dan metode RFM, hasil akhir pada proses ini menunjukkan iterasi berakhir pada iterasi ke – 9 dengan total fungsi objektif sebesar 102,2 dan Perubahan fungsi objektif sebesar 51,1. Cluster pelanggan yang dihasilkan adalah Golden : 38, Silver: 186, Bronze : 103 dan Iron : 0

Pewarisan dalam Hukum Adat Melayu Jambi : Pewaris dan Ahli Waris

Kematian seseorang memberikan akibat hukum kepada diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Kematian menimbulkan kewajiban orang lain bagi dirinya (si mayit) yang berkaitan dalam hal mengurus jenazahnya (fardhu kifayah). Akibat lain adalah hubungan hukum yang menyangkut hak para keluarganya (ahli waris) terhadap harta peninggalannya.  Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis empiris, untuk melihat kenyataan dan fakta sosial sebagai budaya hidup Hasil Penelitian menunjukan pembagian waris belum bisa dilakukan pada saat pewaris meninggal, ttapi menunggu waktu yang tepat. Pelaksanaan pembagian waris menurut Hukum Waris Adat Melayu Jambi dilakukan dengan tiga cara, cara rukun dan damai, dibagi oleh penguasa adat dan melalui peradilan adat dalam dusun