Pentingnya Netralitas Kpud dalam Pelaksanaan Pemilu Legislatif (Studi Kasus di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2009)

PENTINGNYA NETRALITAS KPUD DALAM PELAKSANAAN PEMILU LEGISLATIF (STUDI KASUS DI KABUPATEN TOLIKARA PROVINSI PAPUA TAHUN 2009)[1] Oleh : KITIES WENDA[2] NIM. 0908145036 ABSTRAKSI Komisi Pemilihan Umum bertanggung jawab untuk penyelenggaraan pemilu dan melaksanakan secara demokrasi jujur dan adil, ditengah tengah masyarakat untuk memilih wakil rakyat yang berkualitas. Penelitian ini mencoba untuk melihat hal tersebut dengan mengunakan; metode analisis kualitatif Konsep-konsep yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Netralitas; Netral berarti non partisipasi dalam kegiatan perang (netralitet) dan bukan perang (kuasi netralitet). Netralitet menunjukkan sikap sesuatu negara yang tidak turut berperang dengan Negara-negara yang berperang dan bermusuhan dan negara berperang wajib menghormati kekebalan wilayah netral. Netralitas terbagi dua, yaitu: Netralitas tetap adalah negara yang netralitasnya dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-perjanjian Internasional seperti Swiss dan Austria, sedangkan netralitas sewaktu-waktu adalah sikap netral yang hanya berasal dari kehendak negara itu sendiri (self imposed) yang sewaktu-waktu dapat ditanggalkannya. Swedia misalnya, selalu mempunyai sikap netral dengan menolak mengambil ikatan politik dengan blok kekuatan manapun. Tiap kali terjadi perang, Swedia selalu menyatakan dirinya netral yaitu tidak memihak kepada pihak-pihak yang berperang Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KPUD Kabupaten Tolikara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu legislatif Tahun 2009 yang lalu, hal ini terbukti dengan adanya USAha untuk memenangkan salah satu calon legislatif tertentu, yang jumlah suaranya tidak memenuhi kuota. Alasan ketidaknetralnya KPUD Kabupaten Tolikara bersifat pemenuhan kebutuhan pribadi, dimana beberapa personil KPUD Kabupaten Tolikara dijanjikan dengan pemberian uang sebagai ucapan Terima kasih apabila memenangkan calon legislatif tersebut, serta hubungan kekerabatan/keluarga personil KPUD Tolikara dengan calon legislatif tersebut. Penelitian ini meekomendasikan agar Netralitas mpenyelenggara pemilu sangat penting, dalam hal ini KPUD kabupaten Tolikara, oleh karena itu perlu diupayakan USAha-USAha preventif dan represif oleh KPUD Provinsi, juga oleh lembaga pengawas pemilu. Untuk kedepannya, dalam setiap seleksi penerimaan anggota KPUD, diharapkan Tim seleksi mampu memilih dan menetapkan orang-orang yang memiliki kemampuan, kredibel, serta idealis untuk menjadi penyelengara pemilu melalui kelembagaan KPUD, khususnya di Kabupaten Tolikara, sehingga kerusuhan masa tidak akan terulang kembali. Kata Kunci : Netralitas ,Pemilihan Umum Legislatif. PENDAHULUAN Latar Belakang Masalah.Undang-undang republik Indonesia nomor 8 Tahun 2012 menegaskan bahwa untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat DPR, dewan perwakilan daerah DPD dan dewan perwakilan rakyat daerah DPRD bahwa pemilihan umum sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggung jawab berdasarkan pancasila dan Udang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam pelaksanaan pemilihan legislatif dapat dilakukan dengan baik sebagaimana prinsip harus jujur, adil dan terbuka untuk menwujudkan pemilu yang paling demokratis, yang dapat terhindar dari konflik.dalam hal ini komisi pemilihan umum, peran lembaga ini sangat strategis dan menentukan keberahasilan dari pencapaian pemilihan umum yang ideal. bagaimana mereka menjaga netralitasnya untuk tidak berpihak pada suatu calon pemimpin politik yang akan dipilih oleh masyarakat. Hal ini menjadi masalah menarik untuk diteliti lebih jauh, karenanya proposal penelitian ini akan mendalami netralitas komosi pemilihan umum dalam pemilu legislatif di Kabupaten Tolikara Provinsi Papua Tahun 2009, mengingat belum lama berselang, Kabupaten ini sempat terjadi konflik di masyarakat yang menelan banyak korban nyawa sehubungan dengan pelaksaan kepala daerah. TINJAUAN PUSTAKA, Konsep Pemilihan Umum Legislatif.pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dpr, dewan perwakilan daerah dpd dan dewan perwakiloan rakyat daerah dprd propinsi maupun dprd kabupaten/kota se-Indonesia periode 2009-2014 Komisi Pemilihan Umum. Undang-undang No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan bahwa struktur Setjen KPU terdiri dari seorang Sekjen, Wakil Sekjen dan 7 Biro (sebelumnya 10 Biro), empat bagian dan tiga subbagian.Reorganisasi dan restrukturisasi organisasi KPU mengakibatkan hilangnya tiga Biro.Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis dan tetap. Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal, sedangkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. Netralitas Penyelenggara Pemilu.Netralitas merupakan status hukum untuk tidak melibatkan diri dalam perang serta menetapkan hak dan kewajiban tertentu terhadap negara yang berperang.Netralitas mendapatkan bentuknya yang tegas pada awal abad ke-16, yaitu pasca kekalahan berat yang dialami Negara-negara konfederasi Swiss dalam pertempuran di Marignano (1515) melawan Milano.Dalam “Dekrit Zürich”Namun formalitas dari status ini baru diakui dan dijamin oleh Eropa setelah Perang Napoleon pada Tahun 1815.Netral berarti non partisipasi dalam kegiatan perang (netralitet) dan bukan perang (kuasi netralitet).Netralitet menunjukkan sikap sesuatu negara yang tidak turut berperang dengan Negara-negara yang berperang dan bermusuhan dan negara berperang wajib menghormati kekebalan wilayah netral.Netralitas terbagi dua, yaitu: Netralitas tetap adalah negara yang netralitasnya dijamin dan dilindungi oleh perjanjian-perjanjian Internasional seperti Swiss dan Austria, sedangkan netralitas sewaktu-waktu adalah sikap netral yang hanya berasal dari kehendak negara itu sendiri (self imposed) yang sewaktu-waktu dapat ditanggalkannya. METODOLOGI PENELITIAN. Jenis Penelitian, penulis mengunakan ini dengan metode analisis kualitatif Informan, fokus dalam penelitian ini adalah Kualitas personil KPU dalam menjaga idealisme dan bekerja secara professionalPemberian sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran penyelenggaraan pemilu. Serta hal-hal lain yang akan berkembang selama penelitian ini berlangsung. Teknik Pengumpulan Data, dalam penelitian ini, penulis mengunakan teknik pengumpulan data melalui- observasi dan wawacara Jenis dan Sumber Data, yaitu peneli akan banyak mencari primer. Disamping data primer yang dibutuhkan, peneliti juga mencari data sekunder yang dapat mendukung data primer. Teknik Analisis Data.Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data dan menginterpretasikan data. Dalam analisis kualitatif prosedur yang harus diperhatikan mulai dari pengumpulan data sampai generalisasi data. HASIL DAN PEMBAHASAN Hasil penelitian. Karateristik informan dalam penelitian ini adalah: Anggota KPUD Kabupaten Tolikara berjumlah 5 orang, dengan latar belakang pendidikan lulusan S1, dari bidang Ilmu yang berbeda, informan lainnya adalah para pengurus partai politik Golkar, dan Demokrat, yang merasa dirugikan dengan hasil pemilu 2009 yang lalu.Dari hasil wawancara dengan informan yang merupakan personil KPUD Tolikara jelas diungkapkan bahwa mereka telah melakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, dan mereka tetap menjaga integritas serta netralitas penyelenggaraan pemilu, walaupun mereka mempunyai hubungan kekerabatan dengan pengurus partai Golkar dan Demokrat, namun mereka tidak membeda-bedakan antara partai yang satu dengan yang lainnya. namun ada beberapa informasi yang kami terima dari salah seorang masyarakat yang bertetangga tempat tinggalnya dengan salah satu Personil KPUD, ia mengatakan:Setelah pelaksanaan pemilu ia (anggota KPUD), membeli mobil baru dan merenovasi rumah tinggalnya, sangat jelas terlihat Perubahan secara materi, barang-barang yang ada didalam rumahnya diganti dengan yang baru, anaknya dibelikan sepeda motor, dam materi lainnya, yang sebelumnya tidakada.Dari hasil wawancara diatas, diungkapkan bahwa ada Perubahan dalam kehidupan perekonomiannya, dari yang sebelumnya terkesan biasa-biasa saja, setelah pemilu sudah mampu membeli peralatan dan barang-barang baru, bahkan mampu membeli kendaraan roda empat, peneliti juga melakukan pengamatan langsung terhadap personil KPUD ini, dengan melihat secara langsung keberadaan rumah tempat tinggal, dan barang-barang seperti yang diinformasikan oleh salah seorang tetangganya, dan Kenyataannya memang benar bahwa personil KPUD yang bersangkutan mempunyai materi seperti yang diungkapkan diatas. Pembahasan Hasil Penelitian. Dari hasil wawancara dengan para informan/narasumber pada bagian sebelumnya, terungkap jelas bahwa persoalan yang terjadi di Kabupaten Tolikara pada pemilu 2009 silam dipicu dengan adanya kecurangan dari personil KPUD yang memihak kepada calon tertentu, sehingga menimbulkan rasa tidak puas kepada para konstituen calon tersebut, yang mengakibatkan terjadinya amuk masa dari para pendukung calon legislatif yang merasa dirugikan oleh KPUD Tolikara. Dalam pelaksanaan demokrasi netralitas penyelenggara pemilihan umum sangat berperan penting dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan keamanan ketertiban masyarakat, dikala penyelenggara pemilu tidak netral, maka yang akan terjadi adalah ketidakpuasan dari masyarakat, yang akan berimbas pada kerugian secara nyawa dan materi dengan adanya amuk masa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan/narasumber, terungkap bahwa beberapa faktor penyebab ketidaknetralan KPUD Tolikara ini adalah salah satunya unsur materi. PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian pada bab terdahulu, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: KPUD Kabupaten Tolikara tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu legislatif Tahun 2009 yang lalu, hal ini terbukti dengan adanya USAha untukmemenangkan salah satu calon legislatif tertentu, yang jumlah suaranya tidakmemenuhi kuota. Alasan ketidaknetralnya KPUD Kabupaten Tolikarabersifat pemenuhan kebutuhan pribadi, dimana beberapa personil KPUD Kabupaten Tolikara dijanjikan dengan pemberian uang sebagai ungkapan terimakasih apabila memenangkan calon legislatif tersebut, serta hubungan kekerabatan/keluarga personil KPUD Tolikara dengan calon legislatif tersebut. Pelanggaran/kecurangan penyelenggaraan pemilu 2009 di Kabupaten Tolikarabersifat sistematis, terstruktur, dan masif, yang dibuktikan dengan keputusan diselenggarakannya pemungutan suara ulang, khusus di Kabupaten Tolikara. KPUD Provinsi dan lembaga pengawasan Pemilu dinilai lemah dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap penyelenggara pemilu di Kabupaten Tolikara, khususnya kepada KPUD Kabupaten Tolikara. Saran Saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah: Netralitasmpenyelenggara pemilu sangat penting, dalam hal ini KPUDTolikara, oleh karena itu perlu diupayakan USAha-USAha preventif dan represif oleh KPUD Provinsi, juga oleh lembaga pengawas pemilu. Untuk kedepannya, dalam setiap seleksi penerimaan anggota KPUD, diharapkan Tim seleksi mampu memilih dan menetapkan orang-orang yang memiliki kemampuan, kredibel, serta idealis untuk menjadi penyelengara pemilu melalui kelembagaan KPUD, khususnya di Kabupaten Tolikara, sehingga kerusuhan masa tidak akan terulang kembali. Dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya, diharapkan seluruh lapisan masyarakat lebih berperan lagi dalam melakukan pengawasan, agar kecurangan pemilu tidak terjadi, dalam hal ini kinerja lembaga pengawas pemilu perlu lebih ditingkatkan lagi. Peran KPUD Provinsi dalam melakukan pengawasan terhadap KPUD Kabupaten/Kota perlu lebih ditingkatkan, dengan melakukan tindakan tegas apabila terbukti melakukan penlanggaran. DAFTAR PUSTAKA Johan, Daniel, disampaikan pada seminar pelatihan organisasi wajib PATRIA I, DPD PATRIA Jawa Timur, 15-17 Agustus 1998. Heryawan, Ahmad. Selasa, 02 Juni 2009, Latar Belakang BerdirinyaPartai politik, Koentjaraningrat, 1997, Kumpulan Tulisan tentang MetodePenelitian Sosial, Moleong, J, 1993, Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Karya Bandung, Purwoko, Bambang, 2008, Metode Penelitian Ilmu Politik, bahan kuliah angkatan XVI, Singarimbun, M & S.Efendi, 1989, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta. Winardi 2011, Politik Uang Dan Pemilu 2009, Catatan Kristis Untuk Jurnalistik, Danim, sudarwan. 2002, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: Pustaka Setia. Budiarjo, meriam 2007.Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia Jakarta Hadari, Nawawi. 1990, Metode Penelitian Sosial, Jakarta Gayah Mada Press. Rudy May, 2003, Pengantar Ilmu Politik,Refika Bandung Budiawan Sidik Arifianto, “Golput Pun Kembali Memenangi Pilkada”,(24 Juli 2008). Sumber-sumber lain: Surat kabar kompas, (24 juli 2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum –cet.1.Jogyakarta, Perjalanan politik, Lukas enembe, jalan terjal anak koteka meretas impian, (Jayapura November 2008). Undang-undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun2008 tentangPartaiPolitik, http://www.menkokesra.go.id/content/view/7929/39/, diunduh 25 April 2010. Program studi ilmu politik, plod – PPS UGM Yogyakarta.Latar-belakang- berdirinya-partai-politik.html Partai Politik Di Indonesia, http://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik_di_Indonesia Putusan MK ‘ Suara Terbanyak ‘ Kurangi Konflik Internal Partai, sumber: beritasore.com, inilah.com,pikiran-rakyat.com,-mk-suara-terbanyak-kurangi.html Rumandi, “Menjadi Pemilih Cerdas”, http://www.suarapembaruan.com/News/2007/08/06/ Jabotabe/jab08.htm, diunduh 25 April 2010. http://www.menkokesra.go.id/content/view/7929/39/, diunduh 25 April2010. [1] Merupakan Skripsi penulis [2] Mahasiswa FISIP Unsrat

Pengaruh Pelayanan Prima Kerakyatan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Public Welfare

: The same thing of Indonesia society characteristic which is pluralistic, communalistic also the present of social problem collectively. So, the strategy and the public service approach must be focused to the resource concept, in which there are some effort to becoming the social welfare in service process. The method of research is descriptive quantitative. The main data source is primary data with questionnaire which is refering to Likert Scale. The sample technique is purposive sample. The data analysis is linear regression. The result of research is the great publics service is influenced to the social welfare in amount of 0,390and the social resource is influenced to the social welfare in amount of1,364. While, the great public service and social resource simultantly is influenced to the social welfare in amount of 97,6%. Key words: Public service, Resource, Welfare

PERFORMANS BURUNG PUYUH (Coturnix-Coturnix Japonica) FASE GROWER YANG DIBERIKAN TEPUNG MANURE HASIL DEGRADASI LARVA LALAT HITAM (H. illucensL.) MENGGANTIKAN TEPUNG IKAN DALAM RANSUM

QUAIL (Coturnix-Coturnix Japonica) GROWER PERFORMANCE SUPPLIED WITH MANURE FLOUR DEGRADED BY BLACK FLY LARVAE (H.ILLUCENS L.) TO REPLACE FISH MEAL. This study aims to determine the manure yield of black fly larvae replacing fish meal in the quail feed of the grower phase. The materials used in this study were 100 unsexed quails, 3 weeks old; the dimension of cage was 40 x 40 x 20 cm. The quails were arranged randomly in each unit. The study was realized by using a completely randomized design (CRD) with 4 treatments and 5 replications. The treatments were R0 = 0% degraded manure flour (MHD); R1 = 4% MHD flour; R2 = 8% MHD flour; R3 = 12% MHD flour. The research variables consisted of ration consumption, body weight gain and feed efficiency. The results obtained showed that treatments provide a very significant influence (P 0.05). The conclusion of this study is that MHD flour up to the 12% level can be used in quail rations replacing fish meal. Keywords: Quail, MHD, Fish meal

Dark structures in sunspot light bridges

We present unprecedented high-resolution TiO images and Fe I 1565 nm spectropolarimetric data of two light bridges taken by the 1.6-m Goode Solar Telescope at Big Bear Solar Observatory. In the first light bridge (LB1), we find striking knot-like dark structures within the central dark lane. Many dark knots show migration away from the penumbra along the light bridge. The sizes, intensity depressions and apparent speeds of their proper motion along the light bridges of 33 dark knots identified from the TiO images are mainly in the ranges of 80$\sim$200~km, 30\%$\sim$50\%, and 0.3$\sim$1.2~km~s$^{-1}$, respectively. In the second light bridge (LB2), a faint central dark lane and striking transverse intergranular lanes were observed. These intergranular lanes have sizes and intensity depressions comparable to those of the dark knots in LB1, and also migrate away from the penumbra at similar speeds. Our observations reveal that LB2 is made up of a chain of evolving convection cells, as indicated by patches of blue shift surrounded by narrow lanes of red shift. The central dark lane generally corresponds to blueshifts, supporting the previous suggestion of central dark lanes being the top parts of convection upflows. In contrast, the intergranular lanes are associated with redshifts and located at two sides of each convection cell. The magnetic fields are stronger in intergranular lanes than in the central dark lane. These results suggest that these intergranular lanes are manifestations of convergent convective downflows in the light bridge. We also provide evidence that the dark knots observed in LB1 may have a similar origin.Comment: 6 figure

O Arbítrio da Matemática: mentes, moral e números

Este artigo tem como tema a Sociologia da Matemática. Seu objetivo é desenvolver um encaminhamento para uma compreensão do que vem a ser “o social”, de tal forma que seja aberta uma discussão sobre as fronteiras e as margens da Matemática e da Educação Matemática. Discutindo algumas formas de ver a Matemática, acadêmica ou pública, e considerando questões como ética, moral e valores em sala da aula, os autores questionam o mito do “arbítrio da Matemática”. Tradução: Jussara de Loiola Araúj

Influence of in ovo prebiotic and synbiotic administration on meat quality of broiler chickens

ABSTRACT A trial was conducted to evaluate the effect of in ovo injection of prebiotic and synbiotics on growth performance, meat quality traits (cholesterol content, intramuscular collagen properties, fiber measurements), and the presence of histopathological changes in the pectoral muscle (PS) of broiler chickens. On d 12 of incubation, 480 eggs were randomly divided into 5 experimental groups treated with different bioactives, in ovo injected: C, control with physiological saline; T1 with 1.9 mg of raffinose family oligosaccharides; T2 and T3 with 1.9 mg of raffinose family oligosaccharides enriched with different probiotic bacteria, specifically 1,000 cfu of Lactococcus lactis ssp. lactis SL1 and Lactococcus lactis ssp. cremoris IBB SC1, respectively; T4 with commercially available synbiotic Duolac, containing 500 cfu of both Lactobacillus acidophilus and Streptococcus faecium with the addition of lactose (0.001 mg/embryo). Among the hatched chickens, 60 males were randomly chosen (12 birds for each group) and were grown to 42 d in collective cages (n = 3 birds in each 4 cages: replications for experimental groups). Broilers were fed ad libitum commercial diets according to age. In ovo prebiotic and synbiotic administration had a low effect on investigated traits, but depend on the kind of bioactives administered. Commercial synbiotic treatment (T4) reduced carcass yield percentage, and the feed conversion ratio was higher in T3 and T4 groups compared with other groups. The abdominal fat, the ultimate pH, and cholesterol of the PS were not affected by treatment. Broiler chickens of the treated groups with both slightly greater PS and fiber diameter had a significantly lower amount of collagen. The greater thickness of muscle fibers (not significant) and the lower fiber density (statistically significant), observed in treated birds in comparison with those of the C group, are not associated with histopathological changes in the PS of broilers. The incidence of histopathological changes in broiler chickens from examined groups was low, which did not affect the deterioration of meat quality obtained from these birds

Adenosine generation catalyzed by CD39 and CD73 expressed on regulatory T cells mediates immune suppression

The study of T regulatory cells (T reg cells) has been limited by the lack of specific surface markers and an inability to define mechanisms of suppression. We show that the expression of CD39/ENTPD1 in concert with CD73/ecto-5′-nucleotidase distinguishes CD4+/CD25+/Foxp3+ T reg cells from other T cells. These ectoenzymes generate pericellular adenosine from extracellular nucleotides. The coordinated expression of CD39/CD73 on T reg cells and the adenosine A2A receptor on activated T effector cells generates immunosuppressive loops, indicating roles in the inhibitory function of T reg cells. Consequently, T reg cells from Cd39-null mice show impaired suppressive properties in vitro and fail to block allograft rejection in vivo. We conclude that CD39 and CD73 are surface markers of T reg cells that impart a specific biochemical signature characterized by adenosine generation that has functional relevance for cellular immunoregulation

Frequently Occurring Reconnection Jets from Sunspot Light Bridges

Solid evidence of magnetic reconnection is rarely reported within sunspots, the darkest regions with the strongest magnetic fields and lowest temperatures in the solar atmosphere. Using the world's largest solar telescope, the 1.6-meter Goode Solar Telescope, we detect prevalent reconnection through frequently occurring fine-scale jets in the H${\alpha}$ line wings at light bridges, the bright lanes that may divide the dark sunspot core into multiple parts. Many jets have an inverted Y-shape, shown by models to be typical of reconnection in a unipolar field environment. Simultaneous spectral imaging data from the Interface Region Imaging Spectrograph show that the reconnection drives bidirectional flows up to 200~km~s$^{-1}$, and that the weakly ionized plasma is heated by at least an order of magnitude up to $\sim$80,000 K. Such highly dynamic reconnection jets and efficient heating should be properly accounted for in future modeling efforts of sunspots. Our observations also reveal that the surge-like activity previously reported above light bridges in some chromospheric passbands such as the H${\alpha}$ core has two components: the ever-present short surges likely to be related to the upward leakage of magnetoacoustic waves from the photosphere, and the occasionally occurring long and fast surges that are obviously caused by the intermittent reconnection jets.Comment: ApJ, 8 figure