Pengambilan Paksa Kendaraan Bermotor dan Upaya Hukum Konsumen

Salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh lembaga pebiayaan untuk melindungi kepentinganya adalah dengan menggunakan ikatan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian baku ini sebenarnya kurang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap konsumen, dan justru lebih banyak dipergunakan sebagai sarana hukum bagi lembaga konsumen untuk mengalihkan resiko bagi kemungkinan terjadinya kerugian yang diderita oleh lembaga pembiayaan konsumen kendaraan bermotor manakala konsumen melakukan wanprestasi. Seorang pembeli sepeda motor secara kredit adalah debitur yang melakukan perjanjian jual-beli dengan dealernya sebagai kreditur. Jika debitur wanprestasi atau tidak melaksanakan kewajibannya melunasi kredit, maka berdasarkan alasan syarat batal kreditur dapat membatalkan perjanjian. Dengan batalnya perjanjian maka kreditur dapat menarik kembali barang-barang yang telah diserahkannya kepada debitur. Kreditur tidak akan dengan cara paksa dan kekerasan menarik kendaraan dari debitur yang menunggak angsuran. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisa perampasan paksa kendaraan bermotor dalam perspektif yuridis

Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/puu-x11/2014

Indonesia merupakan Negara Hukum sesuai dengan dasar Konstitusi Negara Indonesia yaitu pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan Indonesia menjadi negara hukum tidak menutup kemungkinan Indonesia memiliki lembaga-lembaga baru yang bersifat independen. Dengan muncul adanya lembaga-lembaga baru maka terjadi tumpang tindih kewenangan yang mengakibatkan pada ketidakjelasan lembaga yang mengatur dan berhak untuk mengadili. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 menyatakan bahwa frasa “dan bebas dari campur tangan pihak lain” yang mengikuti kata “independen” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Sehingga bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jadi “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dalam Undang-Undang ini”

Kedudukan Bank Syariah Dalam Sistem Perbankan Di Indonesia

Banking is an important element in the development of a country. The function of the bank as that financial intermediary institution is crucial for the success or failure of community economic development in a country. Syariah Banking Regulation in Act No. 7 of the year 1992 as amended by Act No. 10 of the year 1998 was not specific and less accommodate of the operational characteristics of Syariah Banking so that was born the law of No. 21 of the Year 2008 concerning Syariah Banking. Syariah banking is banking that is based on Syariah principles. Also based to economic democracy and the precautionary principle, it should contain the values of justice, solidarity, equity and expediency

Pertanggungjawaban Pidana Seorang Ibu Menjual Anak Dalam Kandungan (Tinjauan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002)

Di era globalisasi, perkembangan kejahatan semakin terus meningkat. Perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan secara modern, bahkan seorang ibu sebagai orangtua tega menjual anak dalam kandungan karena kebutuhan materi. Atas peristiwa tersebut, penulis tertarik untuk meneliti, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pidana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statute approach dan conseptual approach. Kemudian sumber bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang, buku-buku hukum, internet, dan pendapat para pakar hukum. Proses berpikir deduktif, dan dianalisis secara kualitatif, yaitu kaedah dan teknik untuk keingintahuan penulis pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam pengetahuan. Hasil penelitian dimana seorang ibu yang menjual anak dalam kandungan, akibat perbuatan yang telah lalai dan pelanggaran melanggar ibu dimintai pertanggungjawaban dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.In the era of globalization, the development of crime keeps on increasing. Trafficking in persons is a modern form of slavery, even a mother as a parent have the heart to sell her unborn child because of material needs. Of the event, the authors are interested in researching, in order to determine how the form of criminal liability of a mother who sells her unborn child. This study uses a normative juridical method, by using statute approach and conseptual approach. Then the material source of law derived from the law, law books, the internet, and the opinions of legal experts. The process of reasoning is deductive one, and it is analyzed qualitatively, that is the utility and techniques for author\u27s curiosity on a juridical symptoms or how to find the truth in knowledge. Results of studies in which a mother who sells her unborn child, due to negligent acts and violations will has to be accountable, and will put into the prison and receive a fine in accordance with the Child Protection Act

Limitation of Application for Cancellation of Election Results Regional Head in Justice Perspective

The type of research used in this research is normative legal research. The ratio of legislative norms limiting applications for cancellation of regional head election results contained in Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law no.10 of 2016 is to ensure that the cases submitted are cases that have significance with the electability of pairs of candidates for regional head and deputy regional head and to avoid the large number of dispute requests submitted by pairs of candidates for regional head and deputy regional head who feel aggrieved to the Court Constitution. Second, Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 10 of 2015 is an open legal policy that forms the law as an effort to encourage the development of an increasingly mature political ethics and culture. The existence of the threshold norm of the difference in votes in reality is not in line with the principle of protecting human rights as mandated in Article 28D paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, because it will hinder the rights of citizens to obtain legal protection and fair legal certainty.  Not all cases of dispute over the results of regional head elections that are submitted to the Constitutional Court meet the threshold for the difference in votes in Article 158 paragraph (1) and paragraph (2) of Law no. 10 of 2016. The breakthrough made by the Constitutional Court as an effort to realize substantive justice for justice seekers, but this condition creates legal uncertainty

The Concept of Legal Protection of Children as a Narcotics Courier

The type of research used in this research is normative legal research. The regulation of legal protection for children in the judicial process is carried out starting from the level of investigation, investigation, prosecution, examination in court until the implementation of the court decision. During the judicial process, the rights of children must be protected by applicable law and therefore must be carried out consistently by parties related to the resolution of the problem of juvenile delinquents as regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System

Decent and Fair Damages Against Owner of Land Rights in Land Procurement for Development for Public Interest

This study uses normative research methods. The concept of appropriate and fair compensation for the owner of land rights in Land Procurement for the development of the public interest.The party entitled to receive compensation is obliged to relinquish rights and submit proof of control or ownership of the Land Procurement Object to the Agency that requires the land through the Land Agenc