HUBUNGAN GUBERNUR DENGAN WALIKOTA SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT BERDASARAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Penelitian ini mengkaji tentang Hubungan Gubernur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masalah yang didapat yaitu adanya konflik yang terjadi, diantaranya ialah Konflik kepentingan, Tidak adanya hubungan hierarki antara Gubernur dengan Walikota, dengan adanya beberapa masalah tersebut penulis mendapatkan hasil bahwa hubungan gubenur Dengan Walikota Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Berdasarakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Gubernur tidak bekerja sendiri¬an, ini mampu melakukan prin¬sip koordinasi, sinkronisasi, dan harmo¬ni¬sasi dengan gaya manajemen yang me¬ngedepankan “team work” adalah kata kun¬ci untuk sukses. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, dengan metode yang digunakan dalam pengumpulan data ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. sedangkan untuk teknis analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan kemudian untuk mengetahui keabsahan data, penulis menggunakan teknis trianggulasi data

KINERJA PEGAWAI DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH PROVINSI JAMBI DALAM MENINGKATKAN MINAT BACA MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NOMOR 43 TAHUN 2007 TENTANG PERPUSTAKAAN

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi merupakan implementasi dari amanat UndanpUndang Nomor 7 tahun 1971 tentang kearsipan dan Perda Provinsi Jambi Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Jambi serta Pergub Jambi No 46 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas perpustakaan dan arsip daerah provinsi Jambi badan perpustakaan dan arsip daerah Provinsi Jambi Masing-masing daerah memiliki perpustakaannya sendiri, sebagaimana dituliskan di Pasal 10a UU Perpustakaan bahwa pemerintah daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasaan dan keberdayaan bangsa oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan .Adapun Skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu dengan mengkaji dan menganalisis tentang kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan menggunakakan pendekatan Yuridis Empiris, yang dengan kata lain adalah jenis penelitian sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan.Fokus dari penelitian ini yaitu mengkaji kualitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Jambi serta upaya-upaya yang di lakukan dalam meningkatkan minat baca masyarakat yang berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan. Mengingat bahwa kualitas secara umum tingkat minat baca masyarakat Indonesia masih rendah

EFEKTIVITAS PENGGUNAAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU OLEH BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI JAMBI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK PROVINSI JAMBI TAHUN 2020

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020, mengetahui kendala dalam penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020, mengetahui Efektivitas penggunaan Aplikasi SIWASLU pada Pilkada Serentak Provinsi Jambi Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian Kualitatif melalui pendekatan Deskriptif. Sumber penelitian ini diperoleh dengan cara observasi, wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terlibat dan yang terkait dalam penggunaan aplikasi ini, dokumentasi baik berupa file, dokumen, maupun gambar. Aplikasi SIWASLU merupakan terobosan baru yang dirilis Bawaslu RI dengan tujuan mempermudah penghitungan suara cepat yang semulanya manual, sekarang menggunakan aplikasi ini lebih praktis dan akurat. Aplikasi SIWASLU ini memiliki banyak kelebihan diantaranya cepat, efisien, akurat, pelaporan dari tingkat bawah dapat diterima dan dilihat langsung oleh tingkat atas, namun tak menutup kemungkinan dalam Implementasinya aplikasi ini ada beberapa kelemahan.Diantaranya sumber daya manusia yang belum 100% memadai, jaringan yang masih sering gangguan pada saat penggunaannya. Meskipun demikian, Bawaslu terutama pada bidang pengawasan merasa aplikasi ini sangat membantu pada proses Pilkada 2020

PROBLEMATIKA PENGGUNAAN HAK PILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAMBI 2020

Skripsi ini membahas tentang Problematika Pengunaan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020. Jenis penelitian ini adalah Yurudis Normatif, karena analisis datanya berupa kata-kata tertulis yang diamati serta mempertimbangkan asumsi dari buku-buku, artikel, jurnal sebagai narasumber, tempat, dan arsip atau dokumen. Hasil kesimpulan peneliti adalah hak memilih dan hak dipilih merupakan hak yang dilindungi dan diakui keberadaannya dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memerintahan. tertuang dalam pasal 28D ayat 3 UUD NKRI 1945. Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor : 127/PL.02.6-Kpt/15/Prov/XII/2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 yang tidak kepuasan paslon nomor urut 01 dalam perolehan surat suara. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020 ada pelanggaran yang mengakibatkan melakukan pemilihan umum ulang di 5 Kabupaten yang banyak mengalami pelanggaran dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 2020

EFEKTIVITAS STRATEGI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKUKAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI DAERAH PASAR KUALA TUNGKAL KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI

Penelitian ini bertujuan untuk melihat strategi satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban pedagang yang melanggar peraturan berjualan pada bahu jalan dan trotoar daerah Pasar Kuala Tungkal Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Metode dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh hasil serta kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: (1) strategi yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja Tanjung Jabung Barat dalam melakukan penertiban pedagang dengan melakukan sosialisasi terhadap pedagang selama 3 kali patroli, jika masih melanggar maka pelaku pelanggaran dipanggil ke kantor untuk diberikan sosialisasi mendalam namun jika masih melanggar maka akan dilakukan tindak tegas oleh petugas, selanjutnya Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban berupa relokasi pedagang dan melakukan penegakkan undang-undang yang mana pedagang akan diserahkan ke pengadilan untuk diberikan sanksi. (2) hambatan dan kendala yang terjadi dalam melakukan penertiban ada 2 yaitu faktor internal yang terdiri dari Kekurangan Personel, Individu Anggota, kekurangan armada. Dan faktor eksternal mencakup Pemahaman dari pedagang, perlawanan dari pedagang, serta anggaran dari satpol pp (3) ketentuan mengenai larangan pedagang berjualan pada trotoar dan bahu jalan tertera pada Undang-undang serta Peraturan Daerah

KOALISI PARTAI POLITIK DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Skripsi ini mempunyai tujuan untuk mengetahui proses terbentuknya koalisi partai serta efektifitas koalisi partai politik pada pilkada di Jambi tahun 2015. Serta skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) Koalisi partai politik dalam sistem demokrasi di Indonesia pada Pemilukada di Provinsi Jambi, dilakukan dengan pembentukan tim penasehat, tim ahli, tim riset dan litbang, tim pengumpul dana, tim kampanye, tim penggalangan massa, tim hubungan antar daerah, tim pengamat (intelijen), tim pengamanan dan tim pengumpul suara (vote getter). (2) Efektifitas koalisi partai politik yang dibangun dalam mensuksekan pasangan calon yang diusung telah berjalan efektif dikarenakan dilakukan dengan Melihat Figur, Sosialisasi, Komunikasi Politik dan Tanpa Politik Uang

PEMBERIAN WEWENANG DAN KEWAJIBAN SATUAN PENGAMANAN DIUNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

Skripsi yang berjudul Pemberian wewenang dan kewajiban Satuan Pengaman di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana batas dan wewenang satuan pengaman menurut Undang-undang tersebut serta peraturan dalam wewenang dan kewajiban satpam di Universitas Islam negeri Sulthan Thaha Saiffudin Jambi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara dengan beberapa narasumber di lingkungan kampus UIN STS Jambi dari hasil penelitian diketahui bahwa peran yang sangat penting sebagai tenaga keamanan untuk menjalankan tugas dan kewajibannya yang sesuai dengan tugas pokok dan funsi untuk membantu peran fungsi Polri berdasarkan pasal 3 ayat (1) Udang-undang Nomor 2 tahun 2002 poin 3 bahwa bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dan dilanjutkan dalam peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang manajemen pengamanan organisasi, perusahaan Instansi/Lembaga Pemerintah yang disingkat SMP yang mengatur manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan di sebuah Instansi pemerintahan atau perusahaan dalam mengantisipasi setiap gangguan kamtibmas dalam hal terjadi pelanggaran dan tindakan kejahatan di tempat kerjanya, sehingga diperlukan petugas satpam yang mempunyai kemampuan (skill) dan intelegensi (kecerdasan) yang lebih baik, maka diperlukan pendidikan dan pelatihan satpam agar dapat bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya dan dapat bertindak lebih cepat dan efektif dalam kewenangannya sebagai pengamanan fisik yang sifatnya terbatas, sehingga terciptalah situasi aman dan tertib yang memberikan kenyaman pada setiap orang yang berada pada lingkungan tersebut

ANALISIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL TERHADAP PANGKAT DAN JABATAN DI KANTOR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH MUARO JAMBI

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui analisis Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Terhadap Pangkat dan Jabatan di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Muaro Jambi. Skripsi ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris di mana mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat dengan metode kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil dan kesimpulan sebagai berikut: (1) manajemen pegawai negeri sipil terhadap pangkat dan jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 dilaksanakan dengan meningkatkan partisipasi pegawai dan PNS di Muaro Jambi, di mana BKD dan PNS di Muaro Jambi dapat mendapatkan kesempatan guna mendaptkan kenaikan pangkat dan jabatan dengan cara melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan memberikan keterbukaan informasi dalam kenaikan pangkat dan jabatan, di mana informasi dapat ditemukan baik media cetak ataupun media online. Oleh karena itu, seluruh komponen PNS di lapangan pemerintah daerah Muara Jambi dapat memperoleh akses terhadap pengumuman kenaikan pangkat dan jabatan mudah dan efisien (2) Faktor penghambat dalam manajemen pegawai negeri sipil terhadap pangkat dan jabatan adalah minimnya Keterlibatan Pegawai BKD, di mana BKD seringkali tidak terlibat dalam bergotong-royong membantu menajemen PNS dan kemampuan BKD yang terbatas, di mana dalam pemberian pelayanan masih telihat lambat. Faktor pendukung dalam manajemen pegawai negeri sipil terhadap pangkat dan jabatan adalah melibatkan BKD, di mana mengajak seluruh lapisan BKD dengan surat edaran, penegakan disiplin kinerja, di mana sangsi akan dijatuhkan bagi yang melanggar, pengembangan keterampilan, di mana dengan mengadakan kegiatan, seminar, pelatihan dan worksop, peningkatan pengalaman kerja, di mana melakukan studi banding ke BKD yang telah berkembang berdasarkan ketentuan dan undang-undang dan peraturan

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN KERAJINAN BATIK DI KELURAHAN JELMU KECAMATAN PELAYANGAN KOTA JAMBI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

Abstrak: Keberadaan Usaha Kecil sebagai bagian dari pelaku usaha di Indonesia semakin eksis dengan diterbitkannya Undnag-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ( UMKM ). Upaya untuk menumbuhkembangkan UMKM diperlukan kerja sama yang nyata antara pihak pemerintah baik pusat maupun daerah di satu pihak srta dunia usaha dan masyarakat di pihak lain. Peran pemerintah dalam hal ini tampak dalam pemberian fasilitas yang konkret kepada UMKM dan tentunya juga lewat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berpihak pada UMKM seperti pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi dalam pengembangan kerajinan batik khususnya dikelurahan Jelmu. Dekranasda Kota Jambi juga berperan didalam pengembangan kerajinan batik dengan mempromosikan hasil produk para pengrajin batik yang ada di Kota Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemerintah berperan didalam pengembangan kerainan batik di Kota Jambi dengan metode wawancara mendalam untuk mmperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari seluruh responden/informan. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam pengembangan UMKM kerajinan kerajinan batik di Kelurahan Jelmu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi ditandai dengan diadakannya pelatihan, promosi produk serta bantuan peralatan untuk pengembangan kerajinan batik tersebut

POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DESA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DESA (ANALISIS YURIDIS NORMATIF)

Politik hukum Pemerintahan Desa di Orde Lama memperlihatkan sikap pemerintahan yang kurang sungguh-sungguh dalam mengakomodir kepentingan desa dan dalam menjalankan amanat Konstitusi. Sedangkan politik hukum Pemerintahan Desa di Orde Baru menerapkan mekanisme kontrol politik yang dibangun melalui sentralisasi dan uniformisasi. Desa diatur dan dipaksakan untuk mengikuti keseragaman yang ditentukan oleh pemerintahan pada saat itu, sehingga keragaman status desa ataupun kesatuan masyarakat hukum adat menjadi runtuh. Serta politik hukum Pemerintahan Desa di Orde Reformasi mencoba menempatkan posisi desa menjadi lebih baik, keragaman kesatuan masyarakat hukum adat diakui eksistensinya. Tetapi, pengaturan tentang desa sangat terbatas karena kedua undang-undang tersebut fokus mengatur pemerintah daerah. Kedua, konsep pemerintahan desa dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mencoba memperbaiki kekurangan undang-undang sebelumnya. Metode Penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif yaitu berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah asas-asas hukum, konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Politik Hukum Pemerintahan Desa di Orde Lama di bawah pemerintahan Soekarno, diatur dalam UU No. 13 Tahun 1946 tentang Penghapusan Desa Perdikan dan UU No. 14 Tahun 1946 tentang Perubahan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Eksistensi desa yang awalnya masuk dalam Penjelasan UUD 1945 justru tergerus dengan lahirnya kedua undang-undang tersebut. mekanisme kontrol politik yang dibangun melalui sentralisasi dan uniformisasi pemerintahan melalui UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 5 Tahun 1979. Desa diatur dan dipaksakan untuk mengikuti keseragaman yang ditentukan oleh pemerintahan pada saat itu, sehingga keragaman status desa ataupun kesatuan masyarakat hukum adat menjadi runtuh. Otonomi desa yang dikembangkan pada masa orde baru berangkat dari pemahaman konvensional konservatif atas makna negara kesatuan. Makna kesatuan bukan satu dalam perbedaan atau dalam konsep awal Bhineka Tunggal Ika