Konsep Pendidikan Karakter Pada Kisah Nabi Syu’aib dan Kaum Madyan Dalam Qs. Al-A’raf Ayat 90-94

Pendidikan karakter diartikan sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berfikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang menjadi jati dirinya, diwujudkan dalam interaksi dengan tuhannya, diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Konsep Pendidikan Karakter ini telah Allah parmanenkan di dalam Al- Qur’an dan  sebagai Hudal linnas (Petunjuk atau Pedoman bagi Hamba nya), di antara nya ada pada kisah Nabi Syu’aib dan kaum Madyan dalam Al-Qur’an surah Al-A’raf Ayat 90-94. Ayat tersebut mengajarkan kita tentang nilai-nilai karakter atau akhlaq dari Nabi Syuaib beliau mengajarkan sabar dalam mendakwahkan  tauhid   kepada   kaumnya,   mengajarkan   kita   bahwa   menjadi manusia tidak boleh berbuat curang dan melakukan berbagai macam kerusakan dan  kemaksiatan, menyerukan  tentang solidaritas kemanusiaan, mengajak  untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi. Karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Maka selain itu, hal yang substansif dari penafsiran ayat tersebut: yaitu membicarakan tentang perihal doktrin  ekonomi nabi syu`aib dan kaum  madyan. Dimana Ada dua doktrin dasar Nabi Syu`aib, berkait dengan konteks berekonomi: Pertama paradigma tauhid, dan keadilan social ekonomi

The Effects of Phosphorous and Selenium Treatments on Arsenic Uptake and Plant Growth in Rice (Oryza sativa L.)

Phosphorus (P) and Selenium (Se) supplementation to rice plants grown in Arsenic (As) contaminated conditions as be found by many studies to reduce As uptake and benefit growth in such conditions, however there are some inconsistencies as to how effective these treatments are. This study investigates the effect of 0, 0.5, 1, 1.5 and double the recommended concentration of P and Se on the growth of rice seedlings both with and without the presence of As over a maximum 20 day period. Analysis of the growth data collected indicated that there is no significant difference in the leaf, maximum and minimum root lengths, leaf and root numbers or the As content of the plant material. This study finds that different concentrations of P and Se do not affect growth at early stages and do not affect As uptake

Bela Negara Dalam Perspektif Al-qur'an (Sebuah Transformasi Makna Jihad)

Transnational ideology springs the faded attitude of state defend. In another side, state defend is always connected with military. The concept of jiha>d (struggle) in the Qur'an can be understood as an obligation to defend the state in all levels. The obligation could be in the form of guarding unity and integrity, culturalizing of deliberation, struggling justice and maintaining freedom. The obligation of state defend in the form of physical form could not be conducted whether individually or collectively. This obligation is performed only if a ruler commands to battle against, and when an enemy has besieged a region. If defending Indonesia state is one of requirements for existence and glory of muslims in materializing Islamic values and universal of humanity, so struggling for state defend is a condition sine qua no

Studi Ḥadīṡ Tentang Larangan Mencabut Uban Dengan Pendekatan Ilmu Kesehatan (Kajian Takhri Al- Ḥadīṡ)

Gray hair is no longer a taboo, many parents and even teenagers have gray hair. This is due to several factors. Some are due to age, pigment and hormone factors and other causes. The presence of visible gray hair makes people uncomfortable and feel less confident. Therefore, many people choose to pluck the gray hair on their heads. Whereas in several Ḥadīths of the Apostle it is said that gray hair is a noble thing when it grows on a person's head, and it will be a light for him on the Day of Judgment. The type of research used in this study is library research. Where data collection is obtained from examining books related to this discussion, then analyzed using the takhrij method, sanad criticism and matan criticism and using the ma'ani al-Ḥadīth approach to the meaning of the Ḥadīth. Based on the research conducted by the author, it is found that the Sanad and Matan of this Hadīth are recognized as Hasan, so it can be used as an evidence, so it can be determined that the matan of the Hadīth narrated by Abu Dawud above is Hasan because there is no shuzuz and illat in the matan of the Hadīth. Based on the medical perspective, it is also recommended not to pluck gray hair because it can cause several harmful effects including increasing the risk of infection and scarring, ingrown hair, changes in hair texture, impaired hair growth, hair loss, thinning hair to baldness and folliculiti

Specific unknowns: A case study of epistemic indefinites in Cantonese

This paper concerns how languages bundle an existential claim and>an ignorance inference in a nominal expression. I present a case study on epistemic indefinites (EIs) in Cantonese and show that Cantonese EIs have a different morphological makeup (m + zi + WH ‘not + know + WH’), when compared to other more discussed EIs. I suggest that the ignorance component associated with mzi-WH is a conventional implicature and that m-zi obtains an adnominal usage via grammaticalization. It denotes a choice function that comes with an ignorance component that is inherited from the predicative meaning of m-zi

RESPON ELITE AGAMA SITUBONDO ATAS PERATURAN PEMERINTAH TENTANG POLIGAMI DALAM TIMBANGAN MASHLAHAH

Sekurang-kurangnya, masih terdapat dua persoalan yang menuai pro-kontra dalam kajian tentang bagaimana konstitusi di Indonesia mengatur hukum per-kawinan: Pertama, terkait asas monogami yang masih menyediakan ruang po-ligami; kedua, larangan PNS wanita menjadi istri poligami. Sebagian kalangan meneliti dan sampai pada kesimpulan bahwa aturan-aturan tersebut tidak mencerminkan sisi kemanusiaan, alih-alih melahirkan keadilan, justru semakin mengokohkan subordinasi seorang perempuan. Dari sekian banyak pendekatan yang digunakan, penulis menemukan satu aspek yang sebenarnya penting un-tuk dijadikan pertimbangan dalam analisis pengkajian, namun luput dari pem-bahasan, yaitu keterlibatan elite agama (Kiai) sebagai respon masyarakat atas peraturan dimaksud, mengingat bahwa kelompok Kiai memiliki pengaruh dan peran sentral dalam struktur sosial masyarakat Indonesia. Dari itu, permasa-lahan kajian ini akan berfokus seputar bagaimana pandangan elite agama Situbondo atas peraturan pemerintah yang berkaitan dengan poligami serta se-jauh mana relevansi pandangan mereka dalam timbangan maslahah. Penelitian ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa para Kiai di lingkungan Situbondo menyetujui UU pernikahan tentang poligami, lebih tepatnya tentang syarat ketat yang diberlakukan, karena memiliki kesesuaian dengan ketentuan norma hukum di dalam Islam. Namun, mereka tidak setuju dengan larangan menjadi istri poligami bagi PNS wanita, karena dipandang menabrak ketentuan nass. Dalam perspektif maslahah, respon elite agama (Kiai) Situbondo atas aturan poligami bersyarat tersebut telah sesuai dengan kriteria kemaslahatan. Akan tetapi, khusus larangan menjadi istri poligami bagi PNS wanita, dianggap ti-dak sejalan dengan prinsip keadilan.    Secara konstitusional, sistem perkawinan di Indonesia menganut prinsip monogami. Sebab ini, rumusan yang koheren dengan prinsip tersebut melahirkan pengertian; pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Karena hal ini juga, tindakan yang mengantarkan terhadap perpecahan (perceraian) dalam rumah tangga, sedini mungkin dapat diantisipasi agar tidak terjadi.    Polemik kemudian muncul berkenaan dengan tersedianya ruang poligami melalui legislasi yang tertuang dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat (2). Mereka yang tidak setuju dengan aturan poligami menilai pasal tersebut mengandung inkonsistensi, paradoks, serta serat dengan nuansa ambiguitas. Menurut kelompok feminisme, udang-undang tersebut dianggap kehilangan sisi kemanusiaan dan keadilan yang seharusnya menjadi ruh dalam sistem hukum, terlebih masalah pernikahan. Demikian tersebut lantaran tiadanya aturan yang tersedia jika infertilitas serupa terjadi kepada pihak suami. Peraturan semacam itu dianggap semakin mengokohkan subordinat seorang perempuan dihadapkan dengan seorang laki-laki

Hak Nafkah Isteri dalam Hadis dan Khi

As the second source of Islamic law after the Qur'an, hadis explans varous laws includng sisiues related to the wife's rghts wth respect do financal supports, whle the Compilaton of IIslamc law is used n Religious courts for addresisiing cases withn Religious Courts. The Compilaton of Islamic Law s based on Muslim scholars' thought ,partcularly Syaf''s school of thought. They always refer to the Qur'an and hadis. Thus, s there any differences between Islamic law and the Complation of Islamic law, especally related to hadis on financal support ? For the time being, such difference s only for the absence of financal support due to nusyuz. Ths s according to Muslim scholars' arguments because there s clear arguments from hadis about that. Hadis, sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Alquran, memuat berbagai ketentuan hukum termasuk dalam masalah hak nafkah isteri. Sementara itu, dalam konteks hukum di Indonesia, KHI menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan perkara di lingkungan Peradilan Agama. KHI disusun dengan mempertimbangkan pemikiran para ulama terutama bermazhab al-Syafi'i. Sedang ulama mazhab sendiri dalam menetapkan hukum tidak terlepas dari Alquran dan hadis. Lantas, adakah perbedaan antara produk hukum dalam KHI dengan sumber hukum Islam terutama hadis dalam masalah nafkah? Sejauh ini, perbedaan tersebut terletak pada gugurnya hak nafkah isteri apabila ia berlaku nusyuz. Pandangan tersebut lebih didasarkan pada pendapat ulama mazhab karena tidak ditemukan dasarnya secara tegas dan jelas dalam sejumlah kitab hadis

PENDAPAT ZAHIRIYYAH TENTANG BATASAN MELIHAT PEREMPUAN DALAM KHITBAH

khitbah atau pinangan dalam Islam adalah diperbolehkan bahkan dianjurkan, tujuannya yaitu agar calon pasangan tersebut saling mengenal satu sama lain. Dalam proses khitbah, ada beberapa hal yang diperbolehkan, diantaranya yaitu kebolehan melihat perempuan yang dikhitbah. Akan tetapi, dalam proses ini tentu harus didampingi oleh mahram dari pihak perempuan dan tidak boleh dilakukan hanya berdua saja atau berkhalwat. Para ulama fikih juga sepakat akan kebolehan melihat perempuan yang dikhitbah, akan tetapi yang menjadi perdebatan adalah batasan dari melihat itu sendiri. Mayoritas ulama memperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan untuk melihat kecantikan fisik dan kesuburannya. Sementara itu, pendapat yang paling ekstrem datang dari golongan Z{a>hiriyyah, di mana mereka memperbolehkan melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang dikhit{bah, baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, dalam keadaan lalai maupun tidak lalai. Pendapat tersebut bersumber dari metode istinba>t{ hukum yang digunakan, di mana mereka secara langsung melihat dhahir hadis tentang kebolehan melihat perempuan yang dikhit{bah, dan di dalam hadis tersebut tidak ada batasan yang disebutkan secara rinci oleh Rasulullah SAW mengenai bagian yang boleh dan tidak boleh dilihat, serta hadis itu cenderung memiliki makna yang kuat bahwa seorang lak-laki boleh melihat seluruh anggota tubuh perempuan yang dikhit{bah jika dia ingin serius menikahi perempuan tersebut