Menggagas Fikih Anti Korupsi

Abstrak: Sepanjang perjalanan sejarah bangsa Indonesia, korupsi bagi sebagian orang telah menjelma menjadi jalan pintas   untuk meraup harta yang bukan haknya sebanyak-banyaknya. Tetapi, sejarah bangsa ini juga mencatat bahwa semangat melawan korupsi tidak pernah mati. Korupsi selalu diposisikan sebagai public enemy dan menjadi kejahatan yang paling menakutkan mengalahkan kejahatan-kejahatan lainnya. Dilihat dari dampak  yang diakibatkan,  kejahatan yang bernama korupsi mempunyai dampak yang sistemis dibanding kejahatan lainnya. Islam diyakini mempunyai solusi mengatasi penyakit social ini. Islam menyebut korupsi sebagai sebuah jarimah, kejahatan yang pelakunya harus dikenai hukuman di dunia, di samping balasan kelak di akhirat. Kejahatan korupsi dikategorikan sebagai al-khiyanah yang berarti penyelewengan terhadap kepercayaan. Penyelewengan yang tentu saja immoral dan mencederai kemanusiaan

Strategi Dalam Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Rekonstruksi APBN: Telaah kritis dari Kitab Al-Amwal

There are at least two approaches taken by the government to deal with the problem of poverty or create prosperity, namely through fiscal policy and monetary policy. In this article, the author will examine the fiscal policies that should be carried out by the government using the reallocation method of state revenue and expenditure funds or the so-called APBN. Several Muslim figures have studied the problem solving, such as, As-Syaibani and Umar bin Abdul Aziz. However, the author focuses on the contribution of Muslim scholar who was born from Byzantine descent in 154/1858, namely Abu Ubaid, his brilliant idea as outlined in the book Al-Amwal in order to create the mashlahat of society in a country. By using a qualitative method with the library research approach and assisted by the final character study approach, it can be concluded that some strategies according to Abu Ubaid are a solution in creating social welfare, namely Zakat, fa'I, khumus, kharja, and jizyah. As well as regarding the import and export of goods, Abu Ubaid uses a strategy of not having zero tariffs in international trade, excise on staples is cheaper, and there are certain limitations to be subject to excise. This means that when goods enter into a country, there is a cut or excise that enters zakat

Poligami Ramah Perempuan; Catatan Kritis Atas Poligami Kuantitatif- Kualitatif Perspektif Muhammad Syahrûr

Polygamy has become a controversial topic in the discourses of gender relations, including in Islam. It is therefore always attractive to scholars and experts to discuss this topic. Muslims thinkers have attempted to re-interpret polygamy either to reject it, fasten its procedure or to allow it under certain conditions. One leading contemporary Muslim scholar who is concerned with the issues of gender relations and polygamy under Islam is Muhammad Shahrur. This article examines Shahrur's view on polygamy. Based on his several works as the main data, this study analyzes his approach to polygamy and criticizes it. He is well-known for the theory of limit. He employs a qualitative-quantitative concept to formulate an understanding of polygamy which is just for women, as this is often neglected under the stipulation of normative Islamic law. However, as a system of thought, Syahrur's idea on polygamy opens up criticism despite its novelty idea that is less severe to women since he limits polygamy

Problematika Yuridis atas Kekerasan dalam Hukuman Mati Perspektif Fiqh Jinâyah

Abstract: in the decision of National General Assembly No. XVII/MPR/1988 and Law No. 39/2009 it is stated that the right to live is granted to all human being. Therefore, the protection of human soul is an inevitability. On the other hand, Indonesian criminal code and other special criminal law, such as Law No 20/2001 on Corruption eradication still adopted capital punishment. Therefore, there is a conflict in the implementation between protection of human rights and implementation of the criminal law. In the study of Islamic criminal law, capital punishment which is imposed to certain crimes, such as homicide, burglary, and rebellion is justified. Keywords: Problems of juridical, fiqh jinayah, violence, death penalty   Abstrak: Di dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 dan UU No. 39 Tahun 2009 disebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang dianugerahkan kepada semua manusia. Karenanya perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi sesuatu yang niscaya. Di sisi lain, undang-undang di Indonesia mengadopsi penerapan hukuman mati seperti tertulis di KUHP maupun undang-undang lainnya seperti  dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang anti korupsi yang memperkenalkan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Fakta tentang undang-undang yang memberikan peluang untuk melaksanakan hukuman mati tersebut telah menimbulkan konflik; apakah hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebaliknya? Dalam Kajian fiqh jinâyah, hukuman mati diterapkan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, perampokan, pemberontakan dan lain–lain. Melalui perspektif fiqh jinâyah, hukuman mati dalam pasal 2 (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah jenis hukuman yang dibenarkan dan tidak mempunyai potensi kekerasan. Kata Kunci: Problematika yuridis, fiqh jinâyah, kekerasan, hukuman mati.Abstract: in the decision of National General Assembly No. XVII/MPR/1988 and Law No. 39/2009 it is stated that the right to live is granted to all human being. Therefore, the protection of human soul is an inevitability. On the other hand, Indonesian criminal code and other special criminal law, such as Law No 20/2001 on Corruption eradication still adopted capital punishment. Therefore, there is a conflict in the implementation between protection of human rights and implementation of the criminal law. In the study of Islamic criminal law, capital punishment which is imposed to certain crimes, such as homicide, burglary, and rebellion is justified. Keywords: Problems of juridical, fiqh jinayah, violence, death penalty   Abstrak: Di dalam Tap. MPR No. XVII/MPR/1988 dan UU No. 39 Tahun 2009 disebutkan bahwa hak hidup adalah hak asasi yang dianugerahkan kepada semua manusia. Karenanya perlindungan terhadap jiwa manusia menjadi sesuatu yang niscaya. Di sisi lain, undang-undang di Indonesia mengadopsi penerapan hukuman mati seperti tertulis di KUHP maupun undang-undang lainnya seperti  dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang diperkuat dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang anti korupsi yang memperkenalkan hukuman mati untuk tindak pidana korupsi. Fakta tentang undang-undang yang memberikan peluang untuk melaksanakan hukuman mati tersebut telah menimbulkan konflik; apakah hukuman mati melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) atau sebaliknya? Dalam Kajian fiqh jinâyah, hukuman mati diterapkan untuk tindak pidana tertentu seperti pembunuhan, perampokan, pemberontakan dan lain–lain. Melalui perspektif fiqh jinâyah, hukuman mati dalam pasal 2 (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 adalah jenis hukuman yang dibenarkan dan tidak mempunyai potensi kekerasan. Kata Kunci: Problematika yuridis, fiqh jinâyah, kekerasan, hukuman mati

POLA STRATEGI PROMOSI DALAM PROSES PEMASARAN GERABAH KASONGAN: STUDI KASUS UMKM SENTRA INDUSTRI KERAMIK DI KASONGAN, KABUPATEN BANTUL, D.I. JOGJAKARTA

The tight competition between Indonesia and other developed countries in mastering the market share both within and outside the country resulted in MSMEs should think hard to determine the pattern of marketing strategy and provide good product quality. Kasongan Pottery Industrial Center has penetrated its product market to Asian and European countries, then the need for the right promotional strategy to remain in demand abroad. Based on the findings, the pattern of Gerabah marketing strategy still needs to be improved because there is a tendency of knowledge shortage and awareness of craftsmen about the importance of promotion and lack of funding in promoting promotion. Then there is the need for awareness of knowledge improvement through Training and participation of commitments with the government and related agencies in promoting marketing. Key Word: Promotion Strategy, Marketing of MSMEs Product

Pelaksanaan Hukum Kewariasan Islam pada Adat Betawi Bekasi

Sampai saat ini di Negara yang mayoritas berpenduduk muslim di Indonesia belum berhasil melakukan kodifikasi dan unifikasi hukum waris nasional. Diantara sulitnya melakukan pengkodifikasian hukum waris karena beragamnya sistem hukum yang mengatur persoalan keluarga, termasuk hukum kewarisan masyarakat Indonesia secara umum yang begitu majemuk, terkhusus pada adat Betawi di Bekasi. Studi ini mengkaji bagaimana pelaksanaan hukum kewarisan pada adat Betawi di Bekasi dan penyelewengannya. Studi ini menitikberatkan pada model pembagian harta waris kepada anak laki-laki dan perempuan. Artikel ini menyimpulkan bahwa masyarakat pada adat Betawi di Bekasi masih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembagian warisan. Hukum adat yang dipakai adalah hukum adat parental (bilateral) yang mengalami dinamisasi atau pergeseran atau telah berbaur dengan hukum kewarisan Islam. Hukum kewarisan yang dimaksud adalah adanya syura’, (bermusyawarah untuk mufakat), sehingga menjadi ukhwah dan terhindar dari retak tali silaturrahim. Namun disisi lain ada sesuatu ketidak adilan dari sikap kedua orang tua dalam membagi warisan pada anak-anaknya dan wali yang diamanahi wasiat warisan tersebut, yaitu ketidak adilan diantara anak-anaknya atau yang menjadi tanggungan walinya, sebagian mendapatkan warisan sebagian tidak sama sekal

Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang dari Perspektif Ekonomi Islam

. Paradigma Pembangunan Ekonomi; Satu Analisis Tinjauan Ulang Dari Perspektif Ekonomi Islam. Kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang membenarkan orang kaya mengeksploitasi orang miskin, dan sistem sosialis membenarkan orang miskin merampas harta orang kaya menjadi satu isu penting bagi para ekonom muslim. Paradigma kedua sistem liberal tersebut bersifat eksploitatif dan tidak fair serta memperlakukan manusia bukan sebagai manusia. Mengesampingkan nilai moral dan akhlak, memisahkan antara agama dengan ekonomi, dan menjadikan manusia hamba pembangunan, bukan pembangunan untuk manusia. Makalah ini merupakan satu refleksi fenomena dari kerusakan alam, ketimpangan sosial, kemiskinan yang tidak berkunjung reda. Sehingga teori dan konsep ekonomi liberal perlu ditinjau ulang dengan menyajikan satu konsep pembangunan ekonomi baru yang bersumber dari wahyu yaitu al-Quran maupun hadith. Akhirnya dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi tidak akan dapat dicapai melainkan dengan menjalankan ajaran Islam secara kaffah, dan sifat pembangunan mestilah multi dimensi yang merangkumi pemuasan secara fisik maupun ruh. Termasuk pembangunan ekonomi juga mesti dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, kebaikan yang seimbang dan konsisten sesuai kaedah-kaedah agama Islam. Tolak ukur keberhasilan pembangunan ini apabila tuntutan khilafah, ‘adalah dan tazkiyah dapat memenuhi seluruh keperluan dasar setiap insan dan pelestarian alam sekitar untuk jangka panjang generasi selanjutnya

Doktrin Objektivisme Ilmu Pengetahuan Modern

This paper proves that the doctrine of scientific objectivism which then leads as the final truth in the world of science is only a figment, due to the fact that the main method used in the world of science it self contains a lot of weaknesses. Therefore, scientific truth is not the only truth that is needed and used as guidance for human life, but there are other truths which are so necessary to complement the scientific truth.DOI: 10.15408/ref.v13i4.90

Studi Eksperimental Aliran Sekunder Untuk Axial Compressor Cascade Stagger Kuat Dengan Dan Tanpa Tip-clearance: Distribusi Tekanan Statis Pada Permukaan Blade

Secondary Flow Experimental Study for Axial Compressor Cascade Strong Stagger With and Without Tip-Clearance: Static Pressure Distribution on Blade Surface. The performance of blade cascade is influenced by thegrowth and boundary layer\u27s separation along blade surface and endwall (casing and hub). The secondary flow whichhappens near hub and casing compressors is three dimentional flow separation phenomenon comes from interactionblade boundary layer with casing and hub boundary layers in the compressor. The secondary flow causes secondarylosses, blockage effect, and turning angle (deflection) distribution along blade span. The result of the research showsthat the increase of the angle of attack reveals lines of constan pressure to be curved forward (upstream) or pressuregives rise to spanwise caused by a strong curl flow. Separation is also increase and cross between two blades. Hence,three dimentional separation region in corner also increase