Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi

This study aims to analyze the application of property-based returns on state financial losses. The research method used is empirical by using primary and secondary data sources. Data was collected by interviewing a special criminal prosecutor and analyzing three court decisions. This study, not only discusses the return of state losses but also discusses solutions so that the execution of recovering state losses can be maximized. This research is based on the theory of economic analysis of law. This study resulted in three points, the first is that property-based confiscation are only used for proof. Second, as the basis for recovering state financial losses, the model used is value-based confiscation. Third, the return of state financial losses is still an option that can be replaced with a substitute imprisonment. Supposedly, corruption convicts should not be given a choice of alternative prisons but can be replaced with sanctions in the form of social work which can be calculated as the value of state losses. In addition, the draft asset return law must be ratified by referring to UNCAC 2003 so that there are rules governing the return of assets.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pengembalian kerugian keuangan negara dengan berbasis properti. Metode penelitian yang digunakan yaitu empiris dengan menggunakan sumber data primer maupuan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap seorang jaksa tindak pidana khusus dan menganalisis tiga putusan pengadilan. Penelitian ini, tidak hanya membahas mengenai pengembalian kerugian negara saja tetapi juga membahas terkait solusi sehingga eksekusi pengembalian kerugian negara dapat dimaksimalkan, untuk itu penelitian ini berpatokan pada teori economic analysis of law. Penelitian ini menghasilkan tiga poin, pertama adalah penyitaan berbasis properti hanya digunakan untuk pembuktian. Kedua, sebagai dasar pengembalian kerugian keuangan negara, model yang digunakan adalah penyitaan berbasis nilai. Ketiga yaitu pengembalian kerugian keuangan negara masih menjadi suatu pilihan yang dapat diganti dengan pidana penjara pengganti. Seharusnya, terpidana korupsi tidak diberi pilihan penjara penggani tetapi dapat diganti dengan sanksi berupa pekerjaan sosial yang dapat dihitung sebagai nilai dari kerugian negara. Selain itu, rancangan undang-undang pengembalian aset harus disahkan dengan berpedoman pada UNCAC 2003 agar ada aturan yang memayungi pengembalian aset.

Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi

The purpose of this study was to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of corruption and to analyze the obstacles faced by the police in overcoming criminal acts of corruption. The study used empirical research type. Data collection techniques in this study were through direct interviews with respondents as the primary data source and through literature study as a secondary data source. The data analysis technique used was qualitative technique. The results showed that the efforts made by the police to tackle corruption were in the form of preemptive, preventive, and repressive measures. Preemptive efforts were in the form of educating the public through pamphlets, brochures, and banners that contained all matters relating to corruption. Preventive efforts by way of synergizing with law enforcement officials, improving coordination, investigation, and investigation functions in ten areas prone to corruption, and responding to public demanded to accelerate investigations. Repressive measures in the form of sanctions against corruptors in accordance with the law. The obstacles faced in overcoming corruption were internal constraints, namely the slow disbursement of program budgets for pre-emptive and preventive activities, as well as external obstacles, namely the lack of understanding of corruption by the public

DIALECTIC RELATIONSHIP BETWEEN THE QUR’AN AND HADITH: THE INTERPRETATION OF THE TERM “AS-SĀ‘AH” USING CRITICAL HERMENEUTIC ANALYSIS

This study aims to uncover the polemic relationship between the Qur’an and the Hadith regarding the concept of as-sā‘ah (the end of life in the world). This phenomenon was investigated using a philosophical analysis-based qualitative research design. This study uses critical hermeneutic reading to textualize and historically contextualize the articulations of the as-sā‘ah in the al-Qur’an and Hadith. The findings suggest that the polemic was sparked by a disagreement between the al-Qur’an and Hadith narrations over the meaning of as-sā‘ah. The Qur’an only mentions it in the context of eschatology, whereas some Hadith narrations include descriptions of the end times or events that occur before the Day of Judgment (apocalyptic). The impact of meaning evolution is felt not only on a conceptual level but also on a practical level. Eschatology is limited to conveying spiritual morality messages, whereas apocalyptic is more commonly used for political propaganda that is prone to instilling violent ideas in religion. This finding has ramifications for the study of the Qur’an and Hadith, particularly in the area of examining the text and historical contexts to comprehend the relationship between the Qur’an and Hadith narrations.Keywords: As-Sā‘ah; Critical Hermeneutics; The Qur’an and Hadith.الملخصأهداف هذه الدراسة الكشف عن العلاقة بين نصوص القرآن والحديث في قضية ”الساعة“ التي تؤدّي إلى الجدل. تمت دراسة هذه القضية باستخدام المنهج النوعي بناء على التحليل الفلسفي. وهذا التحليل يبنى على التأويلية النقدية لكلمة ”الساعة“ الواردة في نصوص القرآن والحديث حرفيا وسياقيا تاريخيا. تشير نتائج هذه المقالة إلى أن الجدل في معاني "الساعة" يبدو بسبب اختلاف معانيها في القرآن والأحاديث النبوية. اقتصر القرآن على توضيح معاني ”الساعة“ في سياق الإيمان بالآخرة فحسب، بينما يوضح بعض روايات الحديث ”الساعة“ في سياق الرؤيا أو الحوادث التي جاءت قبل وقوع الساعة أيضا. إن تأثير التحول في المعانى لا يقف في الجانب المفاهيمي ، ولكن يؤثر أيضا في الجانب التطبيقي. مفهوم ”الساعة“ في القرآن لإيصال التعاليم في المجالات الأخلاقية والروحية، بينما يتم استخدام مفهوم ”الساعة“ في الأحاديث بشكل أكثر للدعاية في قضايا السياسية التي تميل إلى ظهور مفاهيم العنف في التدين. ونتيجة هذه الدراسة لها إسهام في تطور دراسة القرآن والحديث خاصة في معرفة جدلية البحث النصي والتاريخي بين نصوص القرآن ورواية الحديث.الكلمات الدلة: الساعة; التأويلية النقدية; القرآن والسنة.ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengungkap relasional antara al-Qur’an dan Hadis terkait konsep akhir kehidupan di dunia (as-sā‘ah) yang tampaknya bersifat polemik. Fenomena tersebut diinvestigasi dengan menggunakan desain penelitian kualitatif berbasis analisis filosofis. Analisis ini menerapkan pembacaan hermeneutika kritis terhadap artikulasi as-sā‘ah yang terdapat dalam redaksi al-Qur’an dan Hadith, baik secara tekstual maupun kontekstual historis. Hasil temuan menunjukkan bahwa polemik tersebut diakibatkan karena terjadinya kesenjangan makna as-sā’ah antara redaksi al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an hanya sebatas mengartikulasikannya dalam konteks eskatologi, sedangkan sebagian riwayat Hadis juga mencakup deskripsi akhir zaman atau peristiwa yang mendahului hari Kiamat (apokaliptik). Dampak dari evolusi makna tersebut tidak hanya terjadi pada aspek konseptual, tetapi juga pada aspek praksisnya. Eskatologi sebatas digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan moralitas spiritual, sedangkan apokaliptik lebih dominan digunakan untuk propaganda politik yang rentan menimbulkan paham kekerasan dalam beragama. Temuan ini berimplikasi kepada pengembangan studi al-Qur’an dan Hadis, khususnya pada wilayah investigasi teks dan konteks historis dalam memahami relasional antara redaksi al-Qur’an dan riwayat Hadis

PERAN KANTOR KELURAHAN BATUA KOTA MAKASSAR DALAM MELAKUKAN PENAGIHAN PAJAK

Pajak merupakan salah satu sektor yang berkontribusi secara finansial dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga dalam pengelolaannya, termasuk dalam proses penagihannya memerlukan peran dari pelbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kantor Kelurahan Batua Kecamatan Manggala Kota Makassar dalam melakukan penagihan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif lapangan. Adapun hasil penelitian menunjukkan, bahwa sejak tahun 2019, pihak kelurahan, termasuk Kelurahan Batua tidak lagi terlibat dalam melakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangungan (PBB). Meskipun demikian, pihak kelurahan tetap bertanggungjawab mendorong masyarakat untuk melakukan pembayaran PBB tepat waktu, yang secara faktual dilakukan dalam bentuk himbauan pada setiap kegiatan kelurahan yang melibatkan masyarakat. Sementara faktor yang memengaruhi penagihan pajak di wilayah Kelurahan Batua diantaranya: 1) adanya perlawanan pasif dari wajib pajak seperti banyaknya lahan kosong yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya; 2) perlawan aktif untuk menghindari kewajiban membayar pajak, seperti penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan melalaikan pajak. Kendala lainnya adalah tingkat pendidikan dan rendahnya pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan dari pajak yang dibayarkan.Kata Kunci: Kelurahan Batua; Pajak; Hukum Tatanegara Isla

Konstruk Nilai Moral Anak Usia Dini Versi Guru PAUD

Pencegahan perilaku tidak bermoral generasi muda dapat dilakukan sejak usia dini. Stimulasi perkembangan moral anak oleh guru dan pengukuran capaian perkembangannya memerlukan instrument yang valid dan reliable. Tujuan penelitian ini untuk mengonfirmasi kajian teoritik indikator amatan perkembangan moral anak usia dini dalam persepsi guru. Teknik analisis data menggunakan statistic deskriptif dan exploratory factor analyses indikator teramati terhadap variable latent moral anak dengan menggunakan software Smart-PLS versi 3.8.2. Nilai moral anak usia dini terdiri dari adaptasi, disiplin, jujur, percaya diri, peduli, santun, tanggung jawab, dan toleran. Adaptasi anak itu bergaul dengan teman sebaya atau diterima dalam lingkungan pertemanan baru. Disiplin itu mengendalikan diri anak dalam proses interkasi sosial.  Substansi kejujuran itu bercerita, berbuat, dan menilai sesuatu apa adanya. Percaya diri dicirikan oleh inisiatif dan berbagi pengalaman belajar dengan teman lain. Anak-anak yang berbagi makanan/alat belajar dengan teman lain adalah inti peduli. Kesantunan terletak pada komunikasi yang produktif antara anak dengan guru. Tanggung jawab diamati melaui aktivitas anak merapikan alat setelah digunakan. Penghargaan anak terhadap karya teman lain menjadi penanda anak terbuka dengan kenyataan yang berbeda dengan dirinya

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEGIATAN PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, EKONOMI, DAN KESEHATAN

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu, dengan tujuan memberikan beberapa aspek, diantaranya pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Melalui program KKN pemberdayaan masyarakat ini diharapkan mahasiswa bisa mengoptimalisasikan suatu keluarga dalam membangun kepribadiannya menjadi keluarga yang sejahtera, mandiri yang mampu menghadapi tantangan masa depan yang lebih baik. Di bidang pendidikan program telah berhasil dijalankan dengan mengadakan program SERULAGA (serunya belajar agama), Bimbingan belajar, seminar pendidikan, dan penyusunan rencana jangka panjang dalam menciptakan lembaga PKBM. Bidang sosial melakukan program kerjabakti, pendataan infrastruktur guna mendapatkan revitalisasi lingkungan, santunan anak yatim, dan program gebyar persatuan. Bidang ekonomi mengadakan pelatihan pembuatan produk makanan, kerajinan, dan pemberian merk pada usaha masyarakat setempat. Bidang kesehatan mengadakan seminar kesehatan, seminar sampah, dan pengecekan kesehatan gratis. Adanya kendala utama adalah anggaran dan kurangnya kebersamaan antara masyarakat setempat.Kata kunci: ekonomi, pendidikan, pengabdian masyarakat, sosial. COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGHT EDUCATION, RELIGION, SOCIAL, ECONOMIC, AND HEALTH ABSTRACTReal Work Lecture is a form of community service activity by students with scientific and sectoral approaches at certain times and regions, with providing benefits for the community in several aspects, including education, sosial, economic, and health. Through this community empowerment program, students are axpceted to optimize a family in building its personality into a prosperous, self-reliant family capable of facing better future challenges. In the Place of education In the successfully implemented by conducting Serulaga program (congenial religious learning), Tutoring, education seminars, and preparation of long-term plans in creating institutions PKBM. The sosial field conducts cooperative programs, data collection of infrastructure to obtain environmental revitalization, orphanage compensation, and the united program of unity. The place economics conducts training on the production of food products, handicrafts, and brand recognition to local businesses. The health field holds health seminars, trash seminars, and free health checks. The target achievement of almost with major constraints is the budget and teh less of togetherness between local communities.

ANALISIS FRAMING KASUS DWI KEWARGANEGARAAN ARCANDRA TAHAR DI KORAN KOMPAS

This study aim to examine how KOMPAS daily frame dual citizenship case of Arcandra Tahar. Qualitative research method apply in this study and employ framing analysis by Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki Model through seven news story in August 2016 regard to dual citizenship case of Arcandra Tahar. The result showed that : (1) The government has victimized Arcandra as foreign, (2) Arcandra consider as purely Indonesian citizen, (3) The case has ruined the government’s credibility.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana framing yang dilakukan oleh harian KOMPAS terkait kasus dwi kewarganegaraan Arcandra Tahar. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis framing model Zhongdag Pan dan Gerald M. Kosicki terhadap tujuh berita yang memuat diskurus mengenai kewarganegaraan ganda Arcandra Tahar di harian KOMPAS selama bulan agustus 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Arcandra dicitrakan sebagai korban dari pemerintah terkait kasus kewarganegaraan gandanya, (2) Arcandra dicitrakan sebagai orang yang layak untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, (3) KOMPAS menyajikan kasus ini sebagai kasus yang menjatukan kredibilitas pemerintah.

Intergritas Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara)

XII+212hlm.;21c

Integritas Penegak Hukum : Hakim, Jaksa, Polisi,dan Pengacara

Suburnya mafia peradilan disebabkan oleh rendahnya integritas para penegak hukum. Hakim, Jaksa, Polisi dan Pengacara adalah penegak hukum yang memiliki tanggung jawab menegakkan wibawa hukum, menegakkan keadilan. Merekalah yang harus berepran sebagai panutan masyarakat.. Suburnya mafia peradilan berpangkal rendahnya integritas penegak hukum. Integriatas yang hancur tampak pada penegak hukum yamg melakukan pemerasan. Penegak hukum yang terlibat kasus suap. Inilah wajah peradilan sekarang. Padahal penegak hukum sejak awal mempunyai semboyan universal integrity is not negoitable, integritas tidak menganl kompromi. Buku ini memaparkan persoalan diatas, termasuk masalah pengadilan niaga, reformasi peradilan, hukum kehutanan, pedoman perilaku hakim, korupsi birokratis, masalah ektradisi, pers, serta peraturan perundang-undangan pilkada. Buku ini bermanfaat bagi pemerhati hukum, serta siapa saja yang menaruh perhatian terhadap peneggakkan hukum di Indonesia