MEMBANGUN DEMOKRASI PEMERINTAHAN DI RIAU DALAM PERSPEKTIF BUDAYA MELAYU

Budaya melayu di Provinsi Riau tidak hanya meninggalkan sebuah momentum historis kultural saja, namun juga meninggalkan beragam perspektif antara lain seperti pemikiran politik dan tata kelola pemerintahan. Sebelum Indonesia merdeka dan Riau bergabung kedalamnya sebagai bagian dari wilayah teritorial, model pemerintahannya adalah monarki (kerajaan). Sistem pemerintahan kerajaan di Riau mengenal kontrak politik antara raja dengan rakyat. Berakhirnya pola sistem pemerintahan monarki ini ditandai dengan bergabungnya Kerajaan Melayu Riau kedalam bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945. Penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih ide mengenai model penyelenggaraan sebuah pemerintahan dalam sistem pemerintahan demokrasi di Provinsi Riau khususnya dan umumnya didaerah-daerah lain di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni menggambarkan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan terlihat sebagaimana adanya. Penelitian ini menunjukkan perspektif tata kelola pemerintahan dalam budaya Melayu Riau yang lebih menitikberatkan kepada kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Islami. Dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin melibatkan seluruh komponen, pemimpin bersikap transparan, bertanggung jawab dan efektif. Pemimpin menjamin tegaknya keadilan dalam bingkai supremasi hukum dan pemimpin juga memperhatikan kepentingan masyarakat dalam bidang sosial, politik dan ekonomi

THE INFLUENCE OF STUNTING REDUCTION PROGRAM PERFORMANCE ON THE GROWTH OF UNDER-FREE CHILDREN IN ROKAN HULU DISTRICT

Post was designated as the only stunting locus area in the province Riau in 2017 Rokan Hulu Regency took various steps policy. These efforts are actualized by the efforts of the local government building collaborative synergies between regional government apparatus organizations in an integrated stunting reduction effort. This study analyzes and describes the role of cross-sectors in the convergence of the acceleration of decline Stunting in Rokan Hulu District. The approach in this research is qualitative research in the form of field research by collecting sources of primary data and secondary data through in-depth interviews and reviews document. The results of the research show that the Government of Rokan Hulu Regency carry out efforts to reduce stunting in a structured and comprehensive manner, such as: Identify the distribution of stunting, program availability, and constraints in the implementation of integrated nutrition interventions, develop an activity plan for improve the implementation of integration of nutrition interventions, organize consultations stunting, providing legal certainty for villages to carry out their roles and village authority in integrated nutrition interventions, ensuring the availability and the functioning of cadres who assist the village government in implementation integrated nutrition interventions at the village level, improving data management systems stunting and coverage of interventions, measuring growth and development of children under five and publication of stunting figures and conducting a review performance of program implementation and activities related to stunting reduction periodic. Implementation of the Program to Accelerate the Reduction of Stunting in Districts Rokan Hulu is viewed based on policy standards and targets; resource; inter-organizational communication and activity strengthening; the characteristics of the implementing agency; implementor disposition; and social, economic and political conditions.Posko yang ditetapkan sebagai satu-satunya daerah lokus stunting di Provinsi Riau pada tahun 2017 Kabupaten Rokan Hulu mengambil berbagai langkah kebijakan. Upaya tersebut diwujudkan dengan upaya pemerintah daerah membangun sinergi kolaboratif antar organisasi perangkat pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan stunting secara terpadu. Penelitian ini menganalisis dan mendeskripsikan peran lintas sektor dalam konvergensi percepatan penurunan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dalam bentuk penelitian lapangan dengan mengumpulkan sumber data primer dan data sekunder melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan upaya penanggulangan stunting secara terstruktur dan komprehensif, seperti: Mengidentifikasi sebaran stunting, ketersediaan program, dan kendala dalam pelaksanaan intervensi gizi terpadu, mengembangkan rencana kegiatan peningkatan pelaksanaan intervensi gizi terpadu, menyelenggarakan konsultasi stunting, memberikan kepastian hukum bagi desa untuk menjalankan peran dan kewenangan desa dalam intervensi gizi terpadu, memastikan ketersediaan dan berfungsinya kader yang membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan terpadu intervensi gizi di tingkat desa, perbaikan sistem pengelolaan data stunting dan cakupan intervensi, pengukuran tumbuh kembang balita dan publikasi angka stunting serta melakukan review kinerja pelaksanaan program dan kegiatan terkait penurunan stunting secara periodik. Pelaksanaan Program Percepatan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Rokan Hulu dilihat berdasarkan standar kebijakan dan sasaran; sumber; penguatan komunikasi dan aktivitas antar organisasi; karakteristik badan pelaksana; disposisi pelaksana; dan kondisi sosial, ekonomi dan politik

Koordinasi Pemerintah dan Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility (CSR) School Improvement di Kabupaten Pelalawan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan koordinasi pemerintah daerah PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) dalam mengimplementasikan program school improvement di Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan mengurai data secara deskriptif. Teori yang digunakan adalah teori tentang Koordinasi dalam proses manajemen menurut Soewarno Handayaningrat yang terdiri dari Komunikasi, Kesadaran Pentingnya Koordinasi, Kompetensi Partisipan, Kesepakatan Komitmen dan Insentif, dan Kontinutas Perencanaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa koordinasi yang terbangun dalam pelaksanaan program school improvement antara Pemerintah Daerah, PT RAPP (swasta) dan Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari jalinan komunikasi antara ketiga aktor dalam kerjasama tersebut berjalan harmonis dan berlangsung secara dua arah. Dan kerjasama tersebut sudah dituangkan dalam Memorandum of Understanding (MoU)

STRATEGI POS PEMBERDAYAAN KELUARGA DALAM PENGUATAN FUNGSI KELEMBAGAAN SOSIAL DI KELURAHAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

ABSTRACT Family empowerment post (Posdaya) as a development pillar concept based on multi-purpose community development should be in line with the social institutions that exist in the community. This study analyzed the family empowerment post (Posdaya) in strengthening social institutions in Kelurahan Binawidya, Tampan sub-district, Pekanbaru City. This study uses a qualitative approach. The theory used in this research includes empowerment and community empowerment strategies. The results show that even though Kelurahan Binawidya is newly established, Posdaya in Kelurahan Binawidya steers integrally enhancing social institutions and family functions, that is, synergying empowerement strategy and development planning in Binawidya, ranging from forming until carrying out working program of supporting organizational structure supporting in Kelurahan Binawidya like RT, RW, LPMK and other social institutions including Posyandu, PAUD, PKK, and MDA. The main obstacles in this process are communication that is not properly coordinated, a lack of motivation, and apathy of society. Keywords: Posdaya, empowerment, family, social institutions   ABSTRAK Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) sebagai konsep pilar pengembangan pemberdayaan masyarakat yang multi fungsi, hendakanya sejalan dengan lembaga-lembaga sosial yang ada dimasyarakat. Penelitian ini menganalisis pos pemberdayaan keluarga (Posdaya) dalam penguatan kelembagaan sosial di Kelurahan Binawidya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya strategi pemberdayaan dan pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai kelurahan yang baru berdiri, Posdaya Kelurahan Binawidya mengarahkan penguatan kelembagaan sosial dan fungsi keluarga secara terpadu yakni mensinergikan antara strategi pemberdayaan dengan perencanaan pembangunan (Renbang) di kelurahan, mulai dari membentuk, menyusun hingga melaksanakan program kerja struktur organisiasi pendukung kelurahan seperti RT, RW, LPMK dan juga lembaga-lembaga sosial seperti Posyandu, PAUD, PKK, dan MDA. Kendala pokok dalam  proses ini diantaranya rendahnya tingkat komunikasi, rendahnya motivasi dan sikap apatis masyarakat Kata Kunci: Posdaya, pemberdayaan, keluarga, kelembagaan sosia

Model Kandidasi Birokrat oleh Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015

  This research wants to know the model candidacy, and motive political party choose the candidate with bureaucrat background in head election government in Rokan Hilir Regency year 2015. This study uses a qualitative approach; Triangulation technique was operated to get the more in-depth analysis to give about model candidacy and motives political party to chose the candidate with background bureaucrat. The results show that the bureaucrat candidacy model by political parties with the mechanism of selection, classification, and recommendation of candidates. The motive of the political party choose bureaucrat background candidates on the direct local head election  implementation in Rokan Hilir Regency in the year 2015 is based on several aspects, First, the agreement of support through bargaining and political contracts. Second, the social status and governance management capability. Third,  financial sponsor and electability network. Fourth, the weakness of the system of cadres in the political party. Fifth, bureaucracy mobilization capability.Keywords: Model, Candidacy, Political Party, Direct Local Government Election, Rokan Hilir Regency.  This research wants to know the model candidacy, and motive political party choose the candidate with bureaucrat background in head election government in Rokan Hilir Regency year 2015. This study uses a qualitative approach; Triangulation technique was operated to get the more in-depth analysis to give about model candidacy and motives political party to chose the candidate with background bureaucrat. The results show that the bureaucrat candidacy model by political parties with the mechanism of selection, classification, and recommendation of candidates. The motive of the political party choose bureaucrat background candidates on the direct local head election  implementation in Rokan Hilir Regency in the year 2015 is based on several aspects, First, the agreement of support through bargaining and political contracts. Second, the social status and governance management capability. Third,  financial sponsor and electability network. Fourth, the weakness of the system of cadres in the political party. Fifth, bureaucracy mobilization capability.Keywords: Model, Candidacy, Political Party, Direct Local Government Election, Rokan Hilir Regency. 

PENINGKATAN EKSISTENSI ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) SE KOTA PEKANBARU MELALUI KONSEP MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN

Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) merupakan salah satu sarana pengembangan minat dan bakat siswa di internal sekolah. Eksistensi OSIS ini dapat bermanfaat untuk sekolah dan masyarakat. OSIS juga merupakan komponen utama dari sekolah yang menjadi pioneer untuk perkembangan yang ada di sekolah. Permasalahannya adalah banyak OSIS yang tidak menunjukkan eksistensi dirinya sebagai motor penggerak perkembangan sekolah dan siswa. Kevakuman OSIS ini lebih disebabkan pada rendahnya pemahaman tentang konsep manajemen dan kepemimpinan, sehingga anggota yang potensial tidak dapat terkelola dengan baik. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan cara memberikan pelatihan dan pendampingan program selama 1 bulan. Akibat dari kegiatan ini adalah meningkatnya eksistensi OSIS di sekolah dan bermanfaat bagi siswa dan masyarakat, terbentuknya asosiasi OSIS se Kota Pekanbaru sebagai wadah untuk berdiskusi dalam hal meningkatkan eksistensi OSIS dan berkontribusi bagi pembangunan manusia di Pekanbaru.     Kata Kunci: pelatihan, OSIS, eksistensi, manajemen, kepemimpina

Strategi Kebijakan Pengembangan Sagu Berbasis Sentra Industri Kecil Menengah (IKM)

Based on estate statistics collected by the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia, that in 2017 the total area of plantations producing Sago Islands Regency reaches 91,944 hectares and plant production of 418,802 tons. The number increased from 2 years earlier, namely in 2015 sago plant area was 83,691 ha with a production yield of 366,032 tons and in 2016 sago plant area was 89,611 ha with a production yield of 377,914. This study tries to trace the direction of the sago-based policy development Center for Small and Medium Industries in the Meranti Islands District. This research was conducted with a qualitative approach which is research that focuses on the concepts that arise from the data. The results of the analysis and interpretation of data in the form of exposure to the situation under study and then given a narrative and systematic explanation. The results showed that policies in order to encourage the development of sago-based Small and Medium Industrial Centers in the Regency of Meranti Islands including carried out with scenarios of structuring the location of activities, land use plans, efforts to map the transportation network system plans, telecommunications, electricity and clean water

MENJADI BIJAK BAGI PEMILIH PEMULA BERDASARKAN INFORMASI DARI MEDIA SOSIAL DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Social media has more capabilities of transferring ideas, disseminating various purposes, including political campaign content through social media more quickly and almost without any boundaries. Social media can also as the communication tools where everyone influences each other, including in terms of influencing voters and in this case it will become a novice voter for high school students in the Meranti Islands Regency. Novice voters are identical to smartphones and social media. This activity aims to educate novice voters in determining and making choices based on what they experienced in social media so that they have sufficient knowledge and become wiser, and also ready to participate in the general election