KARAKTERISTIK PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MELALUI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengadilan Hubungan Industrial sebagai pengadilan khusus yang berada pada pengadilan umum mempunyai karakteristik tersendiri dalam penyelesaian sengketa dibandingkan dengan perkara perdata pada umumnya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ciri khusus penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ditemukan adanya beberapa karakteristik dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut: Obyek perselisihannya meliputi di tingkat pertama mengenai perselisihan hak, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan. Subyek perselisihan meliputi: Pekerja, Pengusaha baik berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perorangan, Serikat Pekerja, mengenai lembaga peradilannya meliputi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc, sedangkan mengenai hukum acara adalah hukum acara perdata sepanjang tidak diatur secara khusus oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dalam pengajuan gugatan wajib dilampiri risalah anjuran baik dari mediasi maupun konsiliasi dan menyangkut kuasa hukum, serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha bisa bertindak sebagai kuasa hukum untuk mewakili kepentingan anggotanya, hal-hal tersebut yang membedakan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melaui Pengadilan Hubungan Industrial dengan perkara perdata pada umum.The Industrial Relations Court as a special court in a public court has its own characteristic in dispute resolution compared to general civil cases, this study aims to identify and analyze the specific characteristics of dispute resolution through the Industrial Relations Court. This research is a normative research. The results of the research found that there are several characteristics in the settlement of industrial relations disputes through the Industrial Relations Court as follows: The object of the dispute covers the first level concerning the rights disputed, the first and final level is the interest disputes, the first level is the dismissal disputes, the first and the final dispute is between trade unions within a company. The subject of the dispute shall include: Workers, Entrepreneurs in the form of Limited Liability Companies and Individuals, Trade Unions, on judicial institutions including Career Judges and Ad Hoc Judges, whereas the procedural law is a civil procedure law insofar as it is not specifically regulated by Law Number 2 Year 2004 about Industrial Relations Disputes Settlement, in the forming of a lawsuit shall be accompanied by a recommendation note of both mediation and conciliation and concerning legal representation, trade unions and employers’ associations may act as a legal representative to represent the interests of its members, those which distinguish the settlement of industrial relations disputes through Industrial Relations Court with common civil case

ANALISIS INSTRUMENT TES MULTIPLE CHOICE SEBAGAI ALAT EVALUASI MATA PELAJARAN SKI KELAS IX DI MTS PRINGGABAYA

Penelitian ini bertujuan menganalisis objective tes multiple choice sebagai evaluas pembelajaran dalam mengetahui ketercapaian siswa menangkap materi yang diajarkan guru. Bentuk tes objektif multiple choice dikenal dengan tes jawaban singkat. Adapun jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskrptif dimana menjelaskan kembali tentang penemuan-penemuan oleh penulis, kemudian dianalisis secara rinci. Teknik pengumpulan datanya dengan cara wawancara, observasi, dokumen berupa hasil penilaian akhir semester. Sampel pada penelitian ini yakni seluruh kelas IX MTs NWDI Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur-NTB. Hasil dari analisis peneliti yaitu validitas butir soal tes multiple chice memiliki banyak 32 soal atau 72% butir soal kategori valid dan 18 soal atau 28% butir soal kategori tidak valid. Adapun tingkat kesukaran dari 50 soal terdapat 35 soal atau 70% kategori mudah, 10 soal atau 20% kategori sedang, terdapat 5 atau 10% kategori sukar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tes multiple choice memiliki tingkat kesukaran renda

PERAN KEPOLISIAN DALAM HUBUNGAN KRIMINAL JUSTICE SYSTEM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981

Police Department is one part of criminal justice system in conducting police investigation to look for and find the suspects of the criminal then it is given feedback by arresting, jailing, and frisking as well as seizuring. The acts should be based on Decree Number 8 Year 1981 about Law Agenda on Crime to guarantee and protect human basic rights

Pengaturan Ketenagakerjaan Terhadap Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN Di Indonesia

Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN khusus di bidang ketenagakerjan, yaitu dengan masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, itu tidak bisa dihindari dan harus dihadapi dengan kesiapan tenaga kerja Indonesia untuk bersaing di segala bidang, dan hal yang paling mendasar adalah implementasi terhadap peraturan hukum ketenagakerjaan yang harus benar-benar diterapkan terhadap penggunaan tenaga kerja asing. Pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, merupakan proteksi yang memberi batasan-batasan terhadap jabatan-jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia dengan memiliki standar kompetensi dengan batasan jangka waktu bekerja serta wajib ada tenaga pendamping tenaga kerja Indonesia, harus benar-benar selektif mungkin untuk diterapkan sehingga tidak terjadi di lapangan kerja di Indonesia semua pekerjaan dapat dikerjakan oleh tenaga kerja asing, batasan-batasan mengenai pekerjaan dengan jabatan-jabatan tertentu serta batas waktu dengan tujuan memberikan perlindungan kesempatan terhadap tenaga kerja Indonesia.Facing the era of AEC specialized in the field of employment i.e. with the influx of foreign labor to Indonesia, it is inevitable and must be faced with labor Indonesia\u27s readiness to compete in all areas, and the most fundamental thing is the implementation of regulatory labor laws that should be completely applied to the use of foreign labor. Supervising the implementation of the Indonesia Manpower Minister Decree as the implementation of Indonesia Law No. 13 of 2003 about Labor, is a protection that gives restrictions against certain positions that can be occupied by foreign labor who work in Indonesia to have a standard competencies with limitation periods of work and assisted by Indonesian workers, also it have to be really selective to be implemented so that not all fields of employment may be filled by foreign labor, that\u27s why restrictions of employment with certain positions, also time limits is necessary in order to provide protection against Indonesian labor opportunities

AKIBAT HUKUM PEMBERIAN SURAT KETERANGAN SAKIT TERHADAP PASIEN

Doctors who have Practice License are authorized to issue notification letters taking form of healthy letter; sick letter; the letter granting must be in line with medical standards, yet if the letters are made not based on actual conditions and the notification letters can harm other parties, thusly the doctor’s conduct can be sued by any party who suffer the loss, therefore, the doctor can be subject to sanction from Honour Council of Medical Ethical Code and can result in legal consequences either civil or criminal laws

Urgensi Pemahaman Local Wisdom Masyarakat Dalam Proses Penyuluhan Keagamaan Di Kalangan Penyuluh Agama Islam

Dakwah management must be carried out in accordance with sociocultural conditions of the concerned society, which is bound to a constant  progress triggered by globalization and the advance of technology, in turn often causing a multi-dimensional crisis. On the basis of this argument, this research is aimed at exploring the ways in which a Muslim adviser (Penyuluh Agama Islam) could effectively play his counselling roles in society. By focusing on a Muslim society in Langkapura, Bandar Lampung, this paper proposes the significant use of local wisdom for every dakwah management. It argues that every religious counselling activity needs to based on a well-constructed synergy between religious teachings and local wisdom of the society in which the activity of dakwah is taking place. By doing this, this research is (expected to be) able to produce a religious counselling model with a local wisdom approach, that may be adapted in another similar context

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan mempunyai kedudukan yang rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu pejabat atau petugas lembaga pemasyarakatan perlu memahami dan mengimplematasikan UU No. 12 Tahun 1995, serta UU No. 39 Tahun 1999. Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya mendasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan serta penghormatan harkat dan martabat manusia, karena warga binaan sebenarnya hanya kehilangan kebebasan sementara, tetapi mereka tidak kehilangan hak-hak yang lainnya.Inmates in correctional institutions has a vulnerable position against human rights violations. Therefore, officers or prison officers need to understand and mengimplematasikan Law. 12 of 1995, as well as Law. 39, 1999. Correctional institutions in carrying out its functions based on the principle aegis, equality of treatment and education services as well as respect for human dignity, because the inmates actually lost only temporary freedom, but they do not lose the rights of others

Pelatihan Manajemen Usaha Untuk Meningkatkan Daya Saing Kepada Para Pelaku Usaha Industri Kecil Dan Menengah (UIKM) Keripik Talas Beneng Di Kampung Cinyurup Kecamatan Karangtanjung Kabupaten Pandeglang

ABSTRACT The majority of the residents of Cinyurup village are beneng taro farmers and entrepreneurs of beneng taro chips, but the management is still simple and is not managed systematically and well-planned, so that it cannot provide maximum results. The aim of this training is to increase competitiveness for the small and medium entrepreneurs of taro chips into independent small industries. The method of implementation is through : seminars of material delivery, discussion, practice, mentoring, monitoring and evaluation. The results of this training show that not all small and medium industrial entrepreneurs are taro beneng chips those in Cinyurup village who have not implemented business management, have not processed distribution permits, halal certificates, produced product innovations and online marketing, due to limited funds and human resources. Key words: training, business management, competitiveness, UIKM   ABSTRAK Mayoritas penduduk warga kampung Cinyurup adalah petani talas beneng dan pelaku usaha keripik talas beneng, akan tetapi pengelolaannya masih sederhana dan tidak di kelola dengan sistematis dan terencana dengan baik, sehingga belum bisa memberikan hasil yang maksimal. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan daya saing kepada para pelaku usaha industri kecil dan menengah keripik talas beneng menuju industri kecil yang mandiri. Metode pelaksanaan melalui : seminar penyampaian materi, diskusi, praktek, pendampingan, monitoring dan evaluasi. Hasil dari pelatihan ini menunjukan belum semua para pelaku usaha industri kecil dan menengah keripik talas beneng yang ada di kampung Cinyurup yang  belum menerapkan manajemen usaha, belum mengurus surat ijin edar, sertifikat halal, memproduksi inovasi produk dan pemasaran online, karena keterbatasan dana dan sumber daya manusia. Kata kunci: pelatihan, manajemen usaha, daya saing, UIK