Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI

NU, Muhammadiyah, dan MUI memiliki lembaga fatwa tersendiri yang dinantikan fatwanya oleh masing-masing pihak. Tulisan ini melihat bagaimana metode ijtihad yang dipakai oleh ketiga lembaga fatwa ini dan bagaimana relasi yang hadir dari ketiganya. Dilakukan dengan metode studi pustaka yang datanya didapatkan dari buku, jurnal, dan kajian literatur lainnya. Metode ijtihad yang dipakai NU dan Muhammadaiyah serta MUI secara umum sama, namun berbeda pada sumber utama yang dijadikan pedoman, di mana NU lebih menekankan kepada kitab-kitab mu’tabaroh kemudian melakukan analogi yang diberi istilah ilhaq dan jika masih belum didapatkan jawaban atas persoalan, maka akan melakukan istinbat} sesuai jalan pikiran ulama terdahulu. Sedangkan Muhammadiyah atau Majelis Tarjih yang memiliki corak kembali kepada alquran sebagai sumber hukum utama, sehingga melihat permasalahan kepada alquran terlebih dahulu, kemudian melakukan analogi yang diberi istilah ta’lili atau qiyasi dan tahap akhir ialah dengan pendekatan kemaslahatan. Adapun Lembaga Fatwa MUI dapat dikatakan mengkombinasi kedua metode NU dan Muhammadiyah, dengan langkah pertama melihat kepada alquran dan hadits, kemudian melihat pendapat ulama mazdhab dan fikih dan terakhir dengan menggunakan kaidah pokok. Relasi diantara ketiganya menjadi gambaran dinamika kehidupan, berhukum, dan bermasyarakat di Indonesia yang menggambarkan persatuan dan keharmonisan

Kesetaraan Gender Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Di Syria dan Indonesia

Syria dan Indonesia adalah negara yang memiliki hubungan diplomatik yang baik. Syria melakukan reformasi dan kodifikasi hukum keluarga lebih awal dibandingkan dengan Indonesia. Bahkan, Syria termasuk salah satu negara yang paling awal melakukan kodifikasi. Tulisan ini akan melihat bagaimana pembaruan hukum keluarga yang terdapat di negara Syiria dan Indonesia, kemudian melihatnya dari sisi fikih klasik dan sensitifitas gender. Hal ini dilakukan sebab regulasi pemerintah dapat menjadi salah satu sumber diskriminasi perempuan, sedangkan pembaruan hukum keluarga menjadi salah satu upaya untuk mengakomodir hak-hak perempuan, sehingga dapat mengangkat harkat, martabat, dan status perempuan. Adapun metode yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan penelitian pustaka yang bertumpu kepada subjek primer berupa kodifikasi hukum keluarga kedua negara, buku dan jurnal terkait. Hasilnya, ternyata, Syiria yang lebih bercorak kepada madzhab Hanafi lebih memiliki sentifitas gender atau pemenuhan hak-hak perempuan dalam ketentuan regulasi hukum keluarganya dibandingkan Indonesia yang lebih cenderung kepada madzhab Syafi’i. Adapun jika dilihat dari karakteristik tujuan, metode dan alasan sosiologis terkait ketentuan yang dipilih di negara tersebut dalam pembentukan dan pemberlakuan pembaruan hukum keluarga Islam, maka negara Syria dapat dikategorikan sebagai negara yang memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat responsif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform, sedangkan negara Indonesia memiliki pembaruan hukum keluarga yang bersifat adaptif, unifikasi madzhab dan intradoktrinal reform.   [Syria and Indonesia are countries that have good diplomatic relations. Syria carried out the reform and codification of family law earlier than Indonesia. In fact, Syria was one of the earliest countries to codify. This paper will look at how family law reforms exist in Syria and Indonesia, then look at it from the side of classical fiqh and gender sensitivity. This is done because government regulations can be a source of discrimination against women, while family law reform is an effort to accommodate women's rights, so that they can elevate the dignity and status of women. The method used in this writing is library research which relies on primary subjects in the form of Islamic constitution law both Syia and Indonesia, books and related journals. The result, it turns out, is that Syria, which is more oriented to the Hanafi thought, has more gender sensitivity or the fulfillment of women's rights in the provisions of family law regulations than Indonesia, which is more inclined to the Syafi'i thought. Meanwhile, if viewed from the characteristics of the objectives, methods and sociological reasons related to the provisions chosen in the country in the formation and implementation of Islamic family law reform, the Syrian state can be categorized as a country that has responsive family law reform, unification of schools or madhzab and intradoctrinal reform, while Indonesia has an adaptive family law reform, madhzab unification and intradoctrinal reform.

Kawin Hamil dalam Pernikahan Lotre

Permasalahan pelik dalam kehamilan pra nikah adalah enggannya pihak laki-laki bertanggungjawab atas perbuatannya, hal ini berlaku jika sama-sama mengetahui pihak laki-laki tersebut, namun lain halnya jika pihak perempuan melakukan hubungan seksual dengan banyak lelaki. Hal semacam ini banyak terjadi di Kecamatan Parang Kabupaten Magetan, tetapi wilayah ini mempunyai jalan keluar tersendiri. Pernikahan lotre sebagai sebuah jenis penentuan calon suami di masyarakat Kecamatan Parang Kabupaten Magetan bagi wanita yang hamil di luar pernikahan yang sah dan melakukan hubungan seksual pra nikah tanpa ada laki-laki yang ingin bertanggung jawab dengan cara melotre calon suami. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, pernikahan lotre ini boleh dilakukan, walau pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat para fuqaha terkait kebolehan wanita hamil untuk menikah. Adapun status anak hasil hubungan pra nikah dalam pernikahan lotre ini hanya mendapatkan nasab pada ibunya saja, sehingga jika ia perempuan dan hendak menikah hanya mendapat perwalian dari wali hakim saja

IKRAR JATUKRAMI: IKRAR PERNIKAHAN KONTEKS SUNDA

Abstract: Generally, marriage contract is a statement from the female guardian and acceptance from the bridegroom, but it is different from the Jatukrami pledge made by the Sunda Wiwitan indigenous people which begins with the statement of the bride and then responds by the guardian. The practice is done by uniting the thumbs of the bride's right hand and closing with the guardian's right hand fist. Most are done after the marriage contract in KUA, but in other cases it is carried out independently. Then what is the f urf review of the implementation and existence of the Jatukrami pledge on the Sunda Wiwitan indigenous people? The pledge of jatukrami as a mechanism for marriage pledges using Sundanese, begins with an introduction delivered by pangjejer and several questions submitted to the bride and groom, followed by a request for a marriage permit from the bride to the guardian (father) answered by giving permission from the guardian and being greeted with thanksgiving from both brides and endorsed by indigenous elders. This form of pledge is justified f urf and includes al-‘urf as-s} ah} which can be maintained and maintained. The reason for its existence is divided into three parts, namely the people who consider it as custom, so that the marriage contract is still carried out. Then the people who consider it as a mandatory instrument in marriage, so that they feel enough with the jatukrami pledge, and the people who assume that marriage is legal with a contract in KUA, so they do not carry out jatukrami pledges.Keyword: Ikrar Jatukrami, Sunda Wiwitan, Marriege. Abstrak: Umumnya, akad nikah ialah pernyataan dari wali perempuan dan penerimaan dari mempelai pria, namun berbeda dengan ikrar Jatukrami yang dilakukan oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan yang diawali dengan pernyataan mempelai wanita kemudian ditanggapi wali. Praktiknya dilakukan dengan menyatukan jempol tangan kanan mempelai dan ditutup dengan kepalan tangan kanan wali perempuan. Kebanyakan dilakukan setelah akad nikah di KUA, namun dalam kasus lain dilakukan mandiri. Lalu bagaimana tinjauan ‘urf terhadap pelaksanaan dan eksistensi ikrar Jatukrami pada masyarakat adat Sunda Wiwitan? Ikrar jatukrami sebagai mekanisme ikrar pernikahan dengan menggunakan bahasa Sunda, diawali dengan pengantar yang disampaikan oleh pangjejer dan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kedua mempelai, dilanjutkan dengan permintaan izin menikah dari mempelai wanita kepada wali (ayah) yang dijawab dengan pemberian izin dari wali dan disambut dengan ucapan syukur dari kedua mempelai dan disahkan oleh sesepuh adat. Bentuk ikrar ini dibenarkan secara ‘urf dan termasuk al-‘urf as-s}ah}ih yang dapat dipertahankan dan dipelihara. Adapun alasan eksistensinya terbagi menjadi tiga bagian, yakni masyarakat yang mengganggap sebagai adat, sehingga akad nikah tetap dilakukan. Kemudian masyarakat yang mengganggapnya sebagai instrumen wajib dalam pernikahan, sehingga merasa cukup dengan ikrar jatukrami saja, dan masyarakat yang mengganggap bahwa pernikahan sudah sah dengan akad di KUA, sehingga tidak melaksanakan ikrar jatukrami.Kata kunci: Ikrar Jatukrami, Sunda Wiwitan, Akad Nikah

The Application of Article 53 of KHI (Islamic Law Compilation) Regarding Pregnant Marriage in Lottery Marriage

Pregnant marriagebecomes a phenomenon that is still happening in Indonesia and is even one of the most significant contributors to the reason for the dispensation of marriage. In Parangdistrict, Magetan Regency, pregnant marriage is also one of the solutionsfor a case in which many women get pregnant without a legal marriage. Pregnancies were not initiated from sexual intercourse between a man and a woman but were carried out by many men, so the model of determination was by lottery. Furthermore, this article will analyze the pregnant woman who is married to a man who does not impregnate her and the child's status according to article 53 of KHI. In article 53 KHI, no line explicitly explains the permissibility or prohibition of a pregnant woman to marry a man who does not impregnate her. Still, many interpret that this is not allowed.Meanwhile, a legitimate child in KHI is a child born during a legal bond. So, when DNA testing proof or the like is not done to see the legality of the child, then this child is still considered a legitimate child by both of them because they were born in a marriage bond. In sum, a pregnant marriage in a lottery marriage with a man who does not impregnate the woman has many sides of ambiguity. So, there must be a revision of article 53 and article 99 of KHI

Model Intervensi Komunitas Amita WCC Ponorogo Pada Penanganan Korban Kekerasan Seksual

Selama satu dekade terakhir, kasus kekerasan seksual di Indonesia telah meningkat sebanyak 100%. Komnas Perempuan mencatat terdapat 1.887 kasus Kekerasan Seksual di tahun 2021. Pemerintah dan berbagai organisasi masyarakat memiliki caranya sendiri untuk mencegah, menangani, serta menanggulangi kasus kekerasan seksual. Amita WCC Ponorogo, sebagai salah satu lembaga pendampingan korban kekerasan seksual yang ada di area Ponorogo, Tulungagung, Madiun, Magetan, Trenggalek dan sekitarnya mengambil peran sebagai lembaga non-pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penggalian data melalui wawancara, observasi, dan penelitian dokumen. Penelitian ini ingin melihat bagaimana metode intervensi komunitas yang dipraktekkan oleh Amita WCC Ponorogo dalam menangani kasus kekerasan seksual di Ponorogo. Hipotesa dalam penelitian ini yakni Amita WCC menggunakan metode intervensi komunitas Social Action/aksi sosial. Hal ini didasari pada penanganan kasus kekerasan seksual Amita WCC yang lebih diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, yakni korban kekerasan seksual. Namun, Amita WCC juga mempraktekkan model pengembangan masyarakat lokal dan aksi sosial ketika melakukan sosialisasi ke desa dan institusi pendidikan

The Role of Female Lecturers of IAIN Ponorogo in Family Care During The Covid-19 Pandemic Period

This article identified female lecturers’ double burden along with the Covid-19 outbreak. During the plague, many people lost their jobs. Several families hardly struggled to fulfill their daily needs eventually forcing numerous women to work for gaining additional incomes. To diminish the Covid-19 virus transmission, working persons were directed to complete their duties from home. Furthermore, a child’s learning that used to be implemented at a school should be moved to the home, which then impacted parents’ role in assisting their kids’ education. This study uses qualitative methods which are analyzed using role theory. Data collection techniques used were interviews, google forms and documentation. This study concludes that women play a role in accompanying and helping children study at home online. On the other hand, women are also required to help meet family needs by working and domestic tasks. This shows the addition of the dual role of women during the Covid-19 pandemic. This dual role can be used as a compromise solution in family problems, especially for female lecturers at IAIN Ponorogo. The experiences of these female lecturers are varied, but many of them already have an equitable distribution of public and domestic roles as well as childcare between husband and wife

Pemanfaatan Wakaf Tunai Di SMA Trensains Sragen

Trensains Muhammadiyah Sragen didirikan dari wakaf tunai yang diusung oleh Lazismu, penambahan luas dan setiap bangunan di wakaf tunai, bahkan menggadaikan diri sebagai pondok wakaf. Program wakaf uang yang sedang berjalan di tahun 2021 juga beragam. Tulisan ini akan melihat bagaimana strategi dan pemanfaatan wakaf tunai yang ada dilakukan dengan menganalisis konten dengan data yang terdapat pada website Transains, jurnal dan wawancara dengan Lazismu Trensains. Oleh karena itu, melalui sedekahninja.id, Lazismu Trensains telah menggalakkan 7 program seperti wakaf produktif Trensmart, wakaf produktif perkebunan pisang Cavendish, wakaf lahan lahan untuk sekolah Trensains, donasi berupa zakat maal 2,5 % atau zakat fitrah, dan wakaf produktif mesin ' Leveluk Super 501',memiliki 171 donatur dan berhasil menggalang dana sebesar Rp 4.275.492.142,-. Strategi fundraising yang dilakukan adalah dengan tatap muka, special event, dan campaign atau penggalangan dana menggunakan media internet (website dan platform lainnya), sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif. Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif.Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi. sedangkan strategi pengelolaan dana wakaf dilakukan dengan model klasik dan produktif. Kemudian strategi distribusi digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 siswa. Pengelolaan penggunaan wakaf uang di Lazismu Trensains dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan peran Nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi.

Gender-Responsive Construction in Nikah-Kawin Traditions in West Java: A Qiwamah Perspective

Nikah-Kawin, a deeply rooted traditional marriage in West Java, has been passed down through generations in indigenous communities. This marriage differs from conventional marriage practices in several ways. In particular, women are given greater rights of choice, with some even taking on the responsibility of reciting the marriage vows. The article aimed to explore the gender-responsive construction in the nikah-kawin tradition of West Java communities through the concept of qiwamah. Using empirical legal research methods, this study utilizes primary data obtained from interviews, observations, and documentation. The findings reveal a gender-responsive construction shaped by the principles of qiwamah embedded in the nikah-kawin tradition of West Java communities. Interestingly, this constructed gender dynamic contributes to the formation of an egalitarian household environment. The presence of traditional guidelines upheld by these communities underscores their commitment to respecting and valuing women within the societal framework. This exploration highlighted how the uniqueness of nikah-kawin not only endures but also fosters a balanced and egalitarian approach to household life

Bina Ketahanan Keluarga Ojek Online Di Kabupaten Ponorogo Pada Masa Pandemi Covid-19

Dampak Covid 19 bagi ojek online sebagai salah satu pekerja informal yang terkena dampak penurunan ekonomi akibat Covid-19 yang selanjutnya berpengaruh juga pada ekonomi keluarga. Krisis ekonomi yang dirasakan tidak hanya berpengaruh secara fisik saja, namun juga secara sosial dan psikologis. Penelitian ini bertujuan menjawab bagaimana pengupayaan ketahanan keluarga terhadap berbagai problematika kehidupan keluarga ojek online di Kabupaten Ponorogo pada masa pandemi Covid-19. Jenis penelitian ini bersifat kualitatif atau penelitian lapangan dengan data yang didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori ketahanan keluarga dengan metode analisa deskriptif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa seluruh keluarga telah menunjukkan adaptasi yang positif terhadap berbagai problematika yang sedang dihadapi. Adapun strategi koping yang dilakukan melalui penerapan komunikasi yang efektif dan komitmen yang tinggi serta diimbangi pula oleh spiritualitas keluarga. [The impact of Covid 19 for online motorcycle taxis as one of the informal workers affected by the economic decline due to Covid-19 which in turn also affects the family economy. The perceived economic crisis does not only affect physically, but also socially and psychologically. This study aims to answer how to strive for family resilience against various problems of online motorcycle taxi family life in Ponorogo Regency during the Covid-19 pandemic. This type of research is qualitative or field research with the data conducted by interview, observation, and documentaion. The theory used is the theory of family resilience and the analysis method is analysis description. This research concludes that the whole family has shown positive adaptation to the various problems they are facing. The coping strategies are carried out through the application of effective communication and high commitment and are also balanced by family spirituality.