Uji Aktivitas Antibakteri Infusa Biji Buah Langsat (Lansium Domesticum Cor.) Terhadap Salmonella Typhi

Latar Belakang: Demam tifoid merupakan permasalahan global dan perlumendapat perhatian khusus. Masalah tifoid di Indonesia disebabkan olehfaktor kebersihan, resistensi, dan belum adanya vaksin yang efektif. Iklimtropis juga dapat menyebabkan peningkatan angka infeksi Salmonellatyphi. Kurangnya akses kebersihan dan kebiasaan hidup yang tidak bersihmerupakan penyebab terjadinya demam tifoid. Langsat (Lansiumdomesticum Cor.) dari famili Meliaceae merupakan tanaman tropisIndonesia. Studi literatur menyebutkan bagian dari tanaman ini berkhasiatuntuk mengobati disentri dan demam. Tujuan: Penelitian ini bertujuanuntuk mengetahui aktivitas antibakteri infusa biji buah langsat terhadapSalmonella typhi, menentukan kandungan senyawa, menentukankonsentrasi hambat minimum (KHM) dan konsentrasi bunuh minimum(KBM) infusa biji buah langsat. Metodologi: Biji buah langsat dibuat infusadengan akuades pada suhu 90oC selama 15 menit. Pengujian antibakteridilakukan dengan metode makrodilusi terhadap Salmonella typhi untukmenentukan KHM. Dilanjutkan dengan kultur pada media agar mullerhintonuntuk menentukan KBM. Pengujian dilakukan dengan kontrol positif, kontrol negatif, dan kontrol pelarut. Hasil: berdasarkan skriningfitokimia yang dilakukan infusa biji buah langsat mengandung senyawa alkaloid, saponin, dan terpenoid. Konsentrasi infusa yang digunakanadalah 100%, 50%, 25%, 12.5%, 6.25%, 3.12%, 1.56%, 0.78%, 0.39%,dan 0.19%. Berdasarkan hasil peneltian, tidak diperoleh konsentrasihambat minimum (KHM) maupun konsentrasi bunuh minimum (KBM). Kesimpulan: Infusa biji buah langsat tidak memiliki aktivitas antibakteriterhadap Salmonella typhi

Algoritma Genetika Untuk Pembentukan Kunci Matriks 3 X 3 Pada Kriptografi Hill Cipher

Kunci enkripsi Hill Cipher dapat menetukan apakah enkripsi dan dekripsi berhasil dilakukan. Hal ini disebabkan tidak sembarang kunci yang dapat diberikan pada matriks yang digunakan untuk proses tersebut. Kunci yang memiliki determinan yang tidak sesuai tidak dapat dimanfaatkan dalam proses karena dapat mengakibatkan pesan yang terenkripsi tidak dapat dikembalikan ke pesan aslinya. Algoritma genetika dapat menentukan kunci yang digunakan untuk enkripsi dan dekripsi pada Hill Cipher. Dengan menentukan fungsi evaluasi dalam algoritma genetika, kunci yang memiliki komposisi yang benar akan diperoleh. Untuk menerapkan algoritma ini, pencarian kunci pada Hill Cipher akan mudah dilakukan tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu. Kata Kunci - Cryptography, Algoritma Genetika, Hill Ciphe

Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Bagi Akuntan Publik

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi PP 43/2015 bagi Akuntan Publik di Indonesia, menganalisis alasan mendalam pembentukan PP 43/2015, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip dasar kode etik kerahasiaan, serta mengetahui apakah penerapannya sudah dilakukan oleh Akuntan Publik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Data primer diperoleh dengan dilakukannya wawancara semi terstruktur dan observasi. Adapun untuk memperoleh data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah Akuntan Publik diharapkan dapat membantu Pusat Pelaporan Aanalisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dalam meminimalisir tindak pidana pencucian uang di Indonesia dengan mendeteksi dan melaporkan transaksi keuangan mencurigakan korporasi sebagai kliennya serta sebagai upaya mitigasi risiko bagi profesi tersebut. PP 43/2016 tidak bertentangan dengan prinsip dasar etika profesi kerahasiaan Akuntan Publik. Penerapan PP 43/2015 belum dilakukan oleh Akuntan Publik di Indonesia dikarenakan beberapa keterbatasan dalam pendeteksian transaksi keuangan mencurigakan klien serta belum terbentuknya regulasi pendukung seperti prinsip Know Your Client (KYC), tata cara penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), dan sanksi tegas bagi Akuntan Publik oleh Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) untuk membuat PP 43/2015 dapat fully implemented. Kata kunci: PP 43/2015, transaksi keuangan mencurigakan, Akuntan Publik, PPATK, pencucian uang. AN ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT LAW NUMBER 43 YEAR 2015 FOR PUBLIC ACCOUNTANTABSTRACT This research aims to determine the implementation of PP 43/2015 for Public Accountant in Indonesia, to analyze in-depth reasons why PP 43/2015 established, to analyze congruity between PP 43/2015 with the fundamental ethical principle of confidentiality of Public Accountant and to determine whether the implementation of PP 43/2015 has been committed by Public Accountant in Indonesia. The method used for this research is descriptive qualitative. Primary data obtained by doing semi-structured interviews and observation. And then, for obtaining the secondary data used library research. One of the result of this research is Public Accountant are expected to help PPATK in minimizing money laundering in Indonesia by detect and report suspicious financial transactions of corporate as it's client. PP 43/2015 does not contradict with the fundamental ethical principle of confidentiality of Public Accountant in Indonesia. Public Accountant have not implemented PP 43/2015 due to some limitations in the detection of suspicious financial transactions process and government (Supervisory and Regulatory Agencies) has not set the supporting regulations such as Know Your Client's principles, systematic procedures for reporting suspicious financial transactions, and strict sanctions for Public Accountant to make PP 43/2015 can be fully implemented. Keywords: PP 43/2015, suspicious financial transactions, public accountant, PPATK, money laundering DAFTAR PUSTAKA Abdul Wahab, Solichin. (2008). Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (edisi kedua). Jakarta: PT Bumi Aksara Adityasih, Tya., (2010). Analisa Pengaruh Pendidikan Profesi, Pengalaman Auditor, Jumlah Klien (Audit Capacity) dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Kualitas Audit. Tesis: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Library UI. Agustino, Leo. (2008). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta Azharziva. (28 Oktober 2013). Money Laundry: Latar Belakang, Sejarah dan Cara Penanggulangan dari Sudut Pandang Hukum Nasional dan Pidana Internasional, (Online), (https://draganhard1971.wordpress.com/2013/10/28/money-loundry-latar-belakang-sejarah-dan-cara-penanggulangannya-dari-sudut-hukum-nasional-dan-pidana-Internasional/, diakses 10 Oktober 2015). Bartlett, B. L. (Desember 2002). The Negative Effects of Money Laundering on Economic Development, 18-23, (Online), (http://www.afp.gov.au/~/media/afp/pdf/m/money-laundering-02.pdf, diakses pada 5 Oktober 2015). Bertens, K. (2007). Etika. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama Bungin, Burhan. (2011). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Jakarta: Kencana Media Group. CNN Indonesia. (7 Juli 2015). Ada 6 Profesi lagi yang Wajib Lapor Transaksi Mencurigakan, (Online), (http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150707100731-12-64830/ada-6-profesi-lagi-yang-wajib-lapor-transaksi-mencurigakan/, diakses pada 26 Agustus 2015). DetikNews. (3 Juli 2015). Jokowi Tekan PP Kewajiban Lapor PPATK Soal Transaksi Mencurigakan, (Online), (http://news.detik.com/berita/2959361/jokowi-teken-pp-kewajibanlapor-ppatk-soal-transaksi-mencurigakan, diakses pada 25 Agustus 2015). FATF. (Oktober 2003). FATF Standards: FATF 40 Recommendations (Incorporating all subsequent amandements until October 2004, (Online), (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/FATF%20Standards%20-%2040%20Recommendations%20rc.pdf, diakses pada 10 Oktober 2015). Force, Melissa. (2012). Michigan Practitioner's Perceptions and Impacts of the 150-Rule Hour. Presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Business Administration, Concentration: International Business and Finance. Halif. (2011). Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, (Online), (http://library.unej.ac.id/client/search/asset/1066, diakses pada 5 Oktober 2015) Herdiansyah, Haris. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika. Hukum Online.com. (7 September 2015). Sebuah Diskursus Wajib Lapor Profesi Penjaga Gawang, (Online), (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55eceaf1de93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesi-penjaga-gawang, diakses pada 20 September 2015). Hukum Online.com. ( n.d.). Daftar Peraturan Kepala PPATK, (Online), (http://www.hukumonline.com/pusatdata/view/nprt/lt49c9d2e5a0dd6, diakses pada 20 September 2015). Institut Akuntan Publik Indonesia. (2011). Standar Profesional Akuntan Publik. Jakarta: Salemba Empat. JPNN. (22 November 2013). Hukuman Gayus Tambunan Tetap 30 Tahun, (Online), (http://www.jpnn.com/read/2013/11/22/202249/Hukuman-Gayus-Tambunan-Tetap-30-Tahun-/page3, diakses pada 5 Januari 2016) Kompasiana. (24 April 2014). Kejahatan Korporasi dalam Penerapan Sanksi Hukum, (Online), (http://www.kompasiana.com/tmr1/kejahatan-korporasi-dalam-penerapan-sanksi-hukum_54f7867fa333112c6f8b473d, diakses pada 20 November 2015). Kontan. (28 Juli 2015). Menyempitkan Ruang Gerak para Pencuci Uang, (Online), (http://pemeriksaanpajak.com/2015/07/28/menyempitkan-ruang-gerakpara-pencuci-uang/, diakses pada 25 September 2015). Listya, Galuh. (14 Oktober 2013). Definisi Etika Profesi, (Online), (http://listyawidhati.blogspot.co.id/2013/10/definisi-etika-profesi.html, diakses pada 28 Oktober 2015). Mardi. 2011. Sistem Informasi Akuntansi. Bogor: Ghalia Indonesia. Mardiasmo. (1 Mei 2006). Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 2, No. 1, 24-28. Milles, M. H., & J, S. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd ed.). California: SAGE Publication, Inc. Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: Rosda. Nasution, E. (28 Oktober 2011). Memahami Praktik Pencucian Uang Hasil Kejahatan, (Online), (http://acch.kpk.go.id/documents/10180/15186/Praktik-pencucian-uang-Edi-Nasution.pdf/f0c7e4f1-35a8-4d8b-9a4c-397791bee7ec, diakses 15 Oktober 2015). NCB-Interpol Indonesia. (2 Januari 2013). Kejahatan Transnasional: Kerugian Negara Akibat Pencucian Uang, (Online), (http://www.interpol.go.id/id/kejahatan-transnasional/pencucian-uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang, diakses pada 1 November 2015). Pemeriksaan Pajak.com. (28 Juli 2015). Menyempitkan Ruang Gerak Para Pencuci Uang, (Online), (http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55eceaf1de93f/sebuah-diskursus-wajib-lapor-profesi-penjaga-gawang, diakses pada 25 September 2015). Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Menggunakan Tindak Pidana Pencucian Uang. PPATK (Januari 2015). Laporan Tahunan 2014, (Online), (http://www.ppatk.go.id/files/LaporanTahunan20141.pdf, diakses 26 Oktober 2015). PPATK (Januari 2016). Laporan Tahunan 2015, (Online), (http://www.ppatk.go.id/files/Laptah2015Final0.pdf, diakses 15 Januari 2016) PPATK. (n.d.). Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, (Online), (http://www.ppatk.go.id/pages/view/12?reloaded=yes, diakses 26 Oktober 2015). PPPK. (2015). Profil Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik 2014, (Online), (http://pppk.kemenkeu.go.id/Publikasi/GetPdfFile?fileName=Profil%20AP%20dan%20KAP%202015.pdf, diakses pada 2 Oktober 2015). Stice, Stice, & Skousen. (2009). Intermediate Accounting: Akuntansi Keuangan Vol 1 (9th ed.). Jakarta: Erlangga. Sudiharsa, I. (2 Juli 2008). Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang di Perbankan, (Online), (https://sudiharsa.wordpress.com/2007/06/20/pencegahan-dan-pemberantasan-pencucian-uang-di-perbankan/, diakses pada 10 Oktober 2015). Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Jakarta: Alfabeta. Tirtakusuma, I.J. (13 Juli 2013). Advocate and Counsellor at Law: Telaah Sejarah Terhadap UU No. 15 Tahun 2002 – UU No. 25 Tahun 2003, (Online), (https://indra5471.wordpress.com/2011/07/13/97/, diakses 2 Oktober 2015). Tuanakotta, Theodorus. (2007). Setengah Abad Profesi Akuntan. Jakarta: Salemba Empat Umar, Husein. (2003). Metode Riset Akuntansi Terapan. Jakarta: Ghalia Indonesia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Universitas Bakrie. (2012). Pedoman Penyusunan dan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Jakarta. Utama, P. (n.d.) Gatekeepers, Money Laundering, and Asset Recovery: Piercing the Riddle, 9-10. Wahab, A. S. (2008). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press. Wikipedia. (n.d.). Penelitian Kualitatif, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif , diakses pada 3 Oktober 2015). Wikipedia. (n.d.). Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Mencurigakan, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Pusat_Pelaporan_dan_Analisis_Transaksi_Keuangan, diakses pada 27 Oktober 2015). Wikipedia. (n.d.). Peraturan Pemerintah: Indonesia, (Online), (https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Pemerintah_%28Indonesia%29, diakses pada 27 Oktober 2015). Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik, Teori, dan Proses (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Presindo

A Fingerprint Pattern Approach to Hill Cipher Implementation

The human fingerprint always becomes the way to verify the originality of the ownership. It can be connected to the security methods to increase the security level. Hill Cipher in one of the cryptography algorithms that can attach the digital fingerprint pattern. There are several matrix sizes to implement its process. This study focuses to a 3 x 3 matrix in the application. It provides nine integer numbers to perform the encryption which determinant has already been tested before. The concept is to link the digital fingerprint pattern to produce the automatic key generator. Not all the determinant value can get the ciphertext back to the original message. A threshold is used to adjust the determinant. It produces the different numbers when to be shifted. The correct numbers will be occupied in the matrix. When the numbers are available, the cryptography process can be performed

STANDARD OPERATING PROCEDURES OF THE INTEGRATED DESIGN AND BUILD TOLL ROAD CONSTRUCTION IN INDONESIA

Abstract The government is striving for planned toll roads to be realized so as to increase connectivity, competitiveness and lower logistics costs. In turn, the toll road can be the backbone that supports the growth of the national economy as well as the equitable distribution of development. Based on the review of Indonesia Toll Road Authority of the Ministry of Public Works and Housing in 2017, it is projected that Indonesia will have an additional 1,851 km of new toll roads by the end of 2019. The additional projection of the new toll road exceeds the targets set in the Strategic Plan of the Ministry of Public Works and Housing 2015-2019 as long as 1,060 km. The additional projection of new toll roads is possible besides the acceleration of land acquisition process through bailout fund by Toll Road Business Entity also introduced system delivery innovation by implementing Integrated Design and Build Constructions. Therefore, it needs to be equipped with Standard Operating Procedures for the Integrated Construction Design and Build on Toll Road Project in Indonesia. Keywords: toll road, standard operating procedures, toll road authority, toll road business entity  Abstrak Pemerintah sedang mengupayakan ruas-ruas jalan tol yang direncanakan untuk direalisasikan sehingga dapat meningkatkan konektivitas, daya saing, dan menurunkan biaya logistik. Pada gilirannya, jalan tol dapat menjadi tulang punggung yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta pemerataan pembangunan. Berdasarkan kajian Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, pada 2017, diproyeksikan bahwa Indonesia akan memiliki tambahan 1.851 km jalan tol baru pada akhir 2019. Proyeksi tambahan jalan tol baru ini melebihi target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019, yaitu  sepanjang 1.060 km. Proyeksi tambahan jalan tol baru dimungkinkan karena selain percepatan proses pembebasan tanah melalui dana talangan oleh Badan Usaha Jalan Tol juga diterapkannya sistem Design and Build Integrated Constructions. Karena itu diperlukan adanya Prosedur Operasi Standar untuk Integrated Design and Build Constructions untuk proyek-proyek jalan tol di Indonesia. Kata-kata kunci: jalan tol, prosedur operasi standar, badan pengatur jalan tol, badan usaha jalan to

Section Moment Capacity Tests of Rivet-Fastened Rectangular Hollow Flange Channel Beams

The rivet-fastened rectangular hollow flange channel beam (RHFCB) is a new cold-formed hollow section proposed as an alternative to welded hollow flange steel beams. It is a mono-symmetric channel section made by rivet fastening two torsionally rigid rectangular hollow flanges to a web plate. This method will allow the designers to develop optimum sections, with affordable rivet connection between the web and flange elements. The new rivet-fastened RHFCB has unique characteristics that are not encountered in conventional hot-rolled and cold-formed steel channel sections. Therefore an experimental study consisting of 15 section moment capacity tests was conducted with different rivet spacings to investigate the flexural behaviour and strength of rivet-fastened RHFCB members. The ultimate moment capacities from the tests were compared with the capacities predicted by the current design rules for steel structures, and their suitability to predict the section moment capacities of RHFCBs was investigated. The applicability of the Direct Strength Method based design rules was also investigated. This paper presents the details of this experimental study and the results

Analysis of Fatty Acid Composition Using GC-MS and Antibacterial Activity Test of n-Hexane Extract from Jengkol Seeds (Pithecellobium lobatum Benth.)

Analysis of fatty acid composition using GC-MS and antibacterial activity test of n-hexane extract from Jengkol seeds (Pithecellobium lobatum Benth) was performed with the maceration method to obtain n-hexane extract of Jengkol seeds. The n-hexane extract of Jengkol seeds was first esterified using methanol (1.7 ml): 98% H2SO4 (0.3 ml): Chloroform (2 ml), then analyzed its fatty acid composition by GC-MS method. The results of fatty acid composition analysis found in Jengkol seeds are saturated fatty acids, namely: Margaric Acid (1.10%), Palmitate Acid (2.64%), stearic acid (12.01%), and unsaturated fatty acids, namely: Linolelaidate acid (10.02%) %), and oleic acid (74.23%). The antibacterial activity test against Escherichia coli and Staphylococcus aureus using n-hexane extract of Jengkol seed was done by agar diffusion method. The concentration variations were 50 mg/ml, 150 mg/ml, and 250 mg/ml. From the results of this test, n-hexane Jengkol seeds have an antibacterial activity that can inhibit bacterial growth but is weak (≤14 mm)

Numerical Studies of Rivet-Fastened Rectangular Hollow Flange Channel Beams

The rivet-fastened rectangular hollow flange channel beam (RHFCB) is a new cold-formed hollow section proposed as an alternative to welded hollow flange beams. It is a monosymmetric channel section made by rivet-fastening two torsionally rigid rectangular hollow flanges to a web plate. This method will allow the designers to develop optimum sections, with affordable rivet connection between their web and flange elements. In addition to this unique geometry, the rivet-fastened RHFCBs also have unique characteristics relating to their stress-strain characteristics, residual stresses, initial geometric imperfections and hollow flanges that are not encountered in conventional hot-rolled and cold-formed steel channel sections. Therefore detailed experimental and numerical studies were conducted to study the section moment capacities of rivet-fastened RHFCBs. This paper presents the details of the numerical study of rivet-fastened RHFCBs and the results. Finite element models of rivet-fastened RHFCBs were developed by including all the significant effects that influence their ultimate section moment capacities, including material inelasticity, and geometric imperfections. The results from finite element analyses were then compared with corresponding experimental results and the predictions from the current design rules. Test results showed that the developed finite element models were able to predict the behaviour and section moment capacities of RHFCBs. The validated model was then used in a detailed parametric study that produced additional section moment capacity data of the rivet-fastened RHFCBs