Roadmap Sektor Industri Andalan Di Kabupaten Bojonegoro Dalam Rangka Mengurangi Disparitas Pendapatan Defi Mustika Sari

Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang menjadi kabupaten penghasil minyak bumi dan gas alam terbesar di Indonesia. Adanya minyak bumi dan gas alam di Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak yang besar terhadap pendapatan daerah yang tercermin pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) denganbesar kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB mencapai 42,02% (BPKKD Bojonegoro, 2013). Jika tidak diimbangi dengan pengembangan industri lainnya maka dapat terjadi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi berupa roadmap pengembangan industri andalan sebagai masukan bagi pemerintah dalam melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro dengan menggunakan data per kecamatan dari tahun 2011 hingga 2014. Penyusunan roadmap ini menggunakan pendekatan multivariat dan AHP. Pendekatan multivariat yang digunakan antara lain analisis clustering dan pemodelan regresi. Penyusunan program dalam roadmap berdasarkan dari hasil pemodelan regresi dengan industri yang signifikan berpengaruh terhadap PDRB yaitu industri pertambangan, pertanian, perikanan, industri pengolahan, dan sektor perdagangan, nilai chi-squareuntuk masing-masing industri tersebut lebih besar dari 9,48. Penentuan tahapan kerja dan waktu pelaksanaan program dalam roadmap berdasarkan hasil prioritas industri dari analisis AHP, dimana prioritas di Kabupaten Bojonegoro adalah sektor industri pertanian dengan nilai bobot sebesar 29%. Tabel roadmap pengembangan industri andalan telah disusun sebagai hasil dari penelitian ini, dengan langkah kerja optimalisasi penggunaan lahan menjadi strategi prioritas utama dalam rangka pengembangkan sektor industri pertanian. Lokasi pelaksanaan program pengembangan industri pertanian di Kecamatan Margomulyo, Kalitidu, dan Kedungadem dengan jarak cluster sebesar 1,09, 0,82, dan 1,05. Penelitian ini memberikan usulan sistematika dalam penyusunan roadmap berdasarkan metodologi ilmiah. ============================================================ Bojonegoro is one of the districts in east java which becomes district of producing oil and gas, and it is one of the biggest in Indonesia. That resource has a major impact on regional income which is reflected in the Gross Domestic Product (GDP). This study aims to provide a mainstay industry development roadmap as an input for the government in implementing the Regional Mediumterm Development Plan (RPJMD) Bojonegoro district by considering 27 subdistrict data from 2011 to 2014. Multivariate and AHP method approach in this research. Regression modeling is used to determine the influential industry to GDP as the basis for program preparation of roadmap strategy. This research also use clustering method and spatial dependency to determine the potential regions of the development industry, and Analysis Hierarchy Process (AHP) is used to determine prioritization and time schedule of the roadmap. The roadmap that had been built shows that the sector industry that statistically significant to GDP is the mining industry, agricultural, production of fish, manufacturing, and trade with each chi-square of the parameter is greater than 9,82. The research also found that the main priority industries in Bojonegoro are an agricultural sector with weight value is 29%. Roadmap table had been built as the result of this research. It showed that the optimization utility land used as the prior priority strategy of Agricultural's program. Implementation of agricultural program in sub-districts Margomulyo, Kalitidu, and Kedungadem based on the distance of cluster is 1,09, 0,82, and 1,05. This research suggested a new approach to arranging mainstay industry based on scientific methodology

Pemodelan Kasus Tindak Pidana di Kota Surabaya dengan Pendekatan Regresi Spasial

Abstrak–Tindak pidana merupakan salahsatu indikator kesejahteraan masyarakat akan rasa aman. Semakin tinggipelaporan kasus tindak pidana oleh masyarakat menunjukkan tingkat keamanan diwilayah tersebut. Pada penelitian ini dilakukan pemodelan mengenai kasus tindakpidana di Kota Surabaya dengan variabel dependen yang digunakan adalah risikopenduduk terkena tindak pidana (crime rate). Pemodelan dilakukan denganpendekatan wilayah yaitu dengan metode Spatial Autoregressive (SAR). Variabelindependen yang diujikan antara lain kepadatan penduduk per kecamatan diSurabaya, jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan,jumlah penduduk berdasarkan usia 15 tahun ke atas, dan pendapatan per kapitapenduduk. Hasil analisis dengan menggunakan metode SAR menunjukkan tidakterdapat dependensi spasial lag pada variabel risiko penduduk terkena tindakpidana. Sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap resiko penduduk terkenatindak pidana pada tingkat signifikan 5 persen adalah jumlah pendudukberdasarkan pendidikan terakhir SMP dan pedapatan per kapita

Prosedur Penerimaan Kas oleh Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Kas Oleh Bendahara Pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang

Dalam prosedur Penerimaan dan Pengeluaran kas diperlukan adanya prosedur yang baik sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas adalah suatu prosedur akuntansi yang dirancang untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu instansi. Penerimaan kas oleh Bendahara Penerimaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan salah satu bentuk kewajiban bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melaksanakan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di setiap SKPD mempunyai tugas memungut dan menerima pendapatan asli daerah wajib melaksanakan pemungutan dan penerimaan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Sistem akuntansi pengeluaran kas proses mulai dari pencatatan,tujuan penggolongan, dan peringkasan transaksi /dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan pengeluara kas pada SKPD dan/ atau pada SKPKD yang dapat dilaksanakan secara manual maupun terkomputerisasi. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana prosedur penerimaan kas oleh bendahara penerimaan dan pengeluaran kas oleh bendahara pengeluaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Padang sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 55 Tahun 2008. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Dalam Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan dalam Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Kota padang sudah diterapkan secara efektif dan efisen dilihat dari unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern. Pengendalian intern sangat berperan penting demi tercapainya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel