HERMENEUTIKA SUFISTIK: TELAAH EPISTEMOLOGI TAKWIL IBN ‘ARABI

  The validity of Ibn ‘Arabi’s ta’wil is much debated by experts, as is ishari interpretationin general. Some academics regard it as a deconstructive interpretation which subdues the Qur'anic text to mystical-gnostic teachings. But not a few argue that his mystical interpretation is in harmony with the principle of textuality. This article will discuss the epistemological construction of Ibn ‘Arabi’ ta’wil through an analysis of the hermeneutical assumptions he introduced. By using hermeneutic and sufistic psychology approaches, this qualitative research concludes that the ta’wil practiced by Ibn ‘Arabi is a dialectical process between text and psychic-spiritual context, thus capturing various meanings in the Holy Text as a reflection of multi-dimensional reality. This kind of interpretation is literal because it imparts textual meaning, andat the same time spiritual because it also reaches inner unveiling.    &nbsp

PERANAN WARMAN DALAM GERAKAN KOMANDO JIHAD (1976-1981)

Skripsi ini berjudul “Peranan Warman dalam gerakan Komando Jihad (1976-1981)”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan peneliti terhadap gerakan Komando Jihad yang terjadi pada masa Orde Baru, khususnya peranan Warman sebagai salah satu mantan anggota DI/TII dalam gerakan Komando Jihad. Permasalahan utama yang dibahas dalam skripsi ini adalah “Bagaimana pergerakan yang dilakukan oleh Warman dalam gerakan Komando Jihad (1976-1981)”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis yang meliputi empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijelaskan bahwa Warman merupakan salah satu eks DI/TII yang kemudian bergabung dengan gerakan Komando Jihad pada masa Orde Baru. Komando Jihad ini merupakan suatu gerakan yang memiliki tujuan untuk menegakkan syari’at Islam di Indonesia. Selama tergabung dalam gerakan Komando Jihad, Warman dan kelompoknya kerap melakukan berbagai aksi perampokan (Fa’i) dan pembunuhan di berbagai daerah Sumatra dan Jawa. Aksi perampokan ini dilakukan untuk membiayai perjuangan pada saat itu. Aksi yang dilakukan oleh Warman dan kelompoknya sangat bertentangan dengan hukum dan menimbulkan keresahan khususnya di daerah Lampung, Jabar dan Jateng. Atas aksi yang dilakukannya, Warman menjadi salah satu buronan dari aparat keamanan. Selama menjadi buronan, Warman kerap berpindah tempat untuk menghindari berbagai aksi penangkapan. Selain itu, Warman juga sempat melakukan berbagai perlawanan terhadap aparat dan berhasil membunuh beberapa aparat keamanan sampai akhirnya berhasil ditembak mati di tempat persembunyiannya di daerah Soreang, Bandung pada tanggal 23 Juli 1981. Berdasarkan hasil penelitian, skripsi ini direkomendasikan untuk para pembaca agar jangan mudah terpengaruh dan lebih pintar dalam menyikapi ajakan untuk melakukan gerakan Jihad di Indonesia

Peran K.H. Uyeh Balukia Syakir dalam Mengembangkan Islam di Soreang Tahun 1970-2002

K.H. Uyeh Balukia Syakir adalah sosok Ulama yang sangat berperan dan berpengaruh di Jawa Barat, khususnya di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Setelah pensiun dari TNI tahun 1968 merupakan awal peran dimana K.H. Uyeh Balukia Syakir mengembangkan islam di Soreang. Berdasarkan uraian di atas, terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana riwayat hidup K.H. Uyeh Balukia Syakir? Kedua, bagaimana peran K.H. Uyeh Balukia Syakir dalam mengembangkan islam di Soreang tahun 1970-2002. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui riwayat hidup dan peran K.H. Uyeh Balukia Syakir dalam mengembangkan islam di Soreang Tahun 1970-2002. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah, yaitu model penelitian yang mempelajari peristiwa dan kejadian di masa lampau berdasarkan jejak-jejak yang ditinggalkan. Metode penelitian ini dilakukan melalui empat tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: pertama, Setelah kedatangan K.H. Uyeh Balukia Syakir datang ke Soreang, peran yang ia lakukan adalah menciptakan dan memasyarakatkan Metode dakwahnya beserta para santrinya. Kedua, ia memasyarakatkan Tarekat qodiriyah Wa Naqsabandiyah kepada para santri dan jamaahnya. Ketiga, K.H. Uyeh Balukia Syakir membangun pesantren sebagai dasar pendidikan islam sekaligus dasar pergerakannya untuk mengembangkan ajaran islam di Soreang. Keempat, K.H. Uyeh Balukia Syakir membangun Lembaga-lembaga dakwah seperti Sekolah-sekolah demi memupuk para generasi putera-puteri di Soreang yang mana di harapkan kelak menjadi penerus nya. Kelima, K.H. Uyeh Balukia Syakir masuk ke dunia politik khususnya Partai Golkar dengan harapan adanya dukungan dari pemerintah kepada pergerakan pengembangan islam di Soreang yang ia lakukan. Keenam, K.H. Uyeh Balukia Syakir berperan di Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bandung yang mana bertujuan untuk menghimpun dan menyatukan para ulama di Kabupaten Bandung sehingga memperkuat posisi umat islam di Kabupaten Bandung khususnya di Soreang

DEMOCRATIC POLITICAL SYSTEM IN THE PERSPECTIVE OF MAQASID SHARIA : STUDY ANALYSIS OF YUSUF AL-QARADAWI’S THOUGHT

Abstract: one of the big issue that is still debatable about the relationship between Islam and politics is how legitimate the democratic political system is in the paradigm of Islamic law. This study will explain the alternative paradigm in evaluating the democratic system based on the paradigm of Islamic law from a prominent Muslim intellectual named Yusuf al-Qaradawi. This research is a qualitative research in the form of literature review. The primary source used is a variety of literature that explains Yusuf al-Qaradawi's thoughts about democracy in Islam. The method used is the method of interpreting the thoughts of the figures with the maqasid al-shari‘ah approach. There are two big conclusions of this research. First, Yusuf al-Qaradawi's view of democracy can be said to be grounded in its epistemological foundation in understanding the concept of an Islamic state. For al-Qaradawi, an Islamic state is a system of government that provides policy improvisation space in the benefit of social, economic and political life based on the objectives of Islamic law (maqasid shari'ah). Second, Yusuf al-Qaradawi's view, the democratic system can be compatible with Islam if the principles in the democratic system are in accordance with various values which are the spirit of the objectives of Islamic law (maqasid shari'ah), such as the value of justice, equality of rights, freedom, etc. so. To realize this, the democratic system must carry a holistic vision and mission, which includes worldly and ukhrawi benefits as well as individual and social benefits.       Keywords: Validity, democracy, Yusuf al-Qaradawi, maqasid shari’ah;