THE EXISTENCE OF EQUALITY EDUCATION SYSTEM IN PESANTREN SALAFIYAH

The study in this manuscript discusses the impact on the educational equalization system of Pesantren Salafiyah and designs how Pesantren Salafiyah has always existed in the world of modern education. This research belongs to the type of qualitative study using the document analysis method. The form of data analysis used is descriptive analysis. The research approach method in this paper is library research. This study is divided into four methods, namely, the method of determining the subject, the form of the study, the method of data collection, and the method of data analysis. The result is the ability of Pesantren Salafiyah to make certain accommodations and concessions to find a pattern that they consider appropriate enough to face modernization and changes that are increasingly fast and have a broad impact without sacrificing the essence and other basic things in the existence of the pesantren, so that Pesantren Salafiyah still exists in the midst of the hustle and bustle of modernizing Islamic educatio

RELEVANSI KAFĀ’AH TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF NORMATIF DAN YURIDIS

Kafā’ah is a concept of equivalence between the couples who want to get married to create family which is sakinah, mawaddah and rahmah. Religious elements is the main and most important in equality while the others just as a supporting factor, such as: education, offspring, position and economic degree. In determining the partner, every one should understand the kafa’ah concepts and criteria in integrated, inductive and comprehensive, what intended to avoid mistakes in choosing a good couple. This article examine the equality relevance on household harmony in terms of normative and juridical value. [Kafā’ah merupakan suatu konsep kesepadanan antara calon suami dan isteri yang ingin menikah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Unsur agama merupakan unsur utama dan terpenting dalam kafā’ah sedangkan unsur yang lain hanya sebagai pendukung, seperti pendidikan, keturunan, kedudukan dan ekonomi. Dalam menentukan pasangan hidup, perlu dipahami konsep kafā’ah dan kriteria-kriteria yang ada di dalamnya secara integratif, induktif dan konprehensif, yang ditujukan agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih jodoh yang baik. Artikel ini mencoba mengkaji relevansi kafā’ah terhadap keharmonisan rumah tangga ditinjau dari nilai normatif dan yuridis.

REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

The background of this article is to look at the current phenomenon of public understanding, particularly regarding today’s students’ generation who has begun to forget Pancasila values. Moral degradation of current the generation becomes a big problem in this nation, comparable to corruption, robbery, murder, until the problem of repression and violence for the sake of religion. Because of such reason, there is a need to renew and reinvestthe values of Pancasila in school institutions. This research normative legal research, namely research that employs secondary data obtained through the literature study. As stipulated in the Law No. 20 of 2003 about National Education System, particularly in regard to the elaboration of Article 37 paragraph (1) that education is meant to form the students to become a religious human being, kind-hearted and having a good ethic. The author tries to give a new color to the national education system about the valuesof Pancasila that should be actualized in the development of national education. The solution is to re-actualize the values of Pancasila. Indonesia national education should be re-motivated on the basis of Pancasila ideology, both as a state’s ideology and as the personality of the nation.Keywords: Reactualisation, Pancasila Values, National Education System.IntisariLatar belakang artikel ini adalah melihat fenomena sekarang bahwa pemahaman masyarakat umum khususnya generasi pelajar saat ini sudah mulai lupa dengan nilainilai Pancasila. Degradasi moral generasi zaman sekarang menjadi persoalan besar bangsa ini, seperti korupsi, perampokan, pembunuhan, bahkan sampai pada masalah kekerasan dan penindasan atas nama agama. Berawal dari hal demikian, perlu adanya pembaharuan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila di instansi sekolah. Penelitianini merupakan penelitian hukum normative, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terutama penjelasan Pasal 37 ayat (1) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti yang baik. Dari sini penulis berusaha untuk memberikan warna baru dalam sistem pendidikan nasional tentang nilainilai Pancasila yang seharusnya diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan nasional. Solusinya adalah mengaktualisasikan kembali nilai-nilai Pancasila. Pendidikan nasional Indonesia hendaknya harus diberi motivasi kembali atas dasar ideologis Pancasila, baik secara ideologi negara maupun kepribadian bangsa.Kata kunci: Reaktualisasi, Nilai-nilai Pancasila, Sistem Pendidikan Nasional

PERFECTION OF SEX FOR THE INTERSEX (KHUNṠA) TO GET MARRIED: Maqāṣid Syarīah Perspective on Corrective Surgery

This paper sheds light on the reasons for performing corrective surgery for intersex person to get married. The data were collected through the examination of works on intersex. The results of this study reveal that Islamic law, following the maqāṣid syarīah approach, allows the intersex person to perform corrective surgery with/without the intention of marriage. The choice to conduct corrective surgery does not violate the five principles of maqāṣid syarīa: the principle of religion (ḥifẓ ad-dīn), the principle of the soul (ḥifẓ an-nafs), the principle of mind (ḥifẓ al-‘aql), the principle of descent (ḥifẓ an-nasl), and the principle of property (ḥifẓ al-māl).  However, corrective surgery is limited to the people who biologically have sexual disorders and the surgery must be safe according to medical science.Artikel ini menjelaskan alasan melakukan operasi kelamin bagi orang interseks untuk menikah. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara menelaah berbagai literatur yang membahas interseks. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa berdasarkan pendekatan maqāṣid syarīah, hukum Islam membolehkan orang interseks melakukan operasi penyempurnaan kelamin, baik disertai niat untuk menikah maupun tidak terlebih dahulu. Pilihan untuk melakukan operasi penyempurnaan kelamin tidak melanggar kelima prinsip maqāṣid syarīah, yakni prinsip agama (ḥifẓ ad-dīn), prinsip jiwa (ḥifẓ an-nafs), prinsip akal (ḥifẓ al-‘aql), prinsip keturunan (ḥifẓ an-nasl), dan prinsip harta (ḥifẓ al-māl).Namun, operasi penyempurnaan kelamin hanya dapat dilakukan bagi orang yang memang benar-benar secara biologis mengalami kelainan seksual. Dan operasi yang dilakukan harus memenuhi standar ilmu kedokteran.

Tradition Balimau Kasai in Kampar:Integration of Islamic and Local Culture

This study aims to explain that there is an integration between Islamic values and the local culture of Kampar in the balimau kasai tradition. The balimau kasai tradition is a tradition of welcoming the holy month of Ramadan by bathing with traditional herbs and gathering on the banks of the river. In this study it was found that, there are 4 (four) categories that can be integrated between Islamic values and the local culture of Kampar, namely: (1) as a form of gratitude to be met with the month of Ramadan, (2) as a form of joy and happiness with the coming of the month of Ramadan, (3) as a means of cleansing and purifying the body and spirit, (4) as a place to establish friendship, and (5) as a moment to forgive each other. Of the four categories found, it is evident that balimau kasai is a local cultural tradition, as well as a form of planting Islamic values

ITIKAD BAIK PELAKU USAHA SEBAGAI PRODUSEN MAKANAN DAN MINUMAN YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha harus memiliki itikad baik, yaitu memberikan informasi yang benar dan jujur mengenai kondisi barang/jasa, melayani konsumen secara benar, menjamin mutu barang, memberikan layanan menguji barang, memberi kompensasi ganti rugi terhadap barang yang tidak sesuai, sehingga perwujudan itikad baik terpenuhi. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berusaha memberikan pemecahan permasalahan itikad baik bagi pelaku usaha sebagai produsen makanan dan minuman yang mengandung bahan berbahaya. Hasil dari penelitian ini adalah itikad baik pelaku usaha didalam memproduksi bahan makanan dan minuman merupakan itikad baik yang telah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Konsumen. Namun kenyataannya, dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha tidak berbuat itikad baik sehingga banyak konsumen yang melakukan pelaporan seperti adanya putusan Mahkamah Agung dan beberapa laporan masyarakat

The Contestation of the Malay Marriage in Kepulauan Riau Based on Maqāṣid Sharīah Perspective

This paper discusses the Malay marriage procession that must be followed by the Malay indigenous people in Kepulauan Riau, because there are moral sanctions if they do not follow applicable customary law. In this study, the problem is examined from the maqāṣid sharīah perspective. The research method used is a qualitative research method in the form of field research. While the nature of the research is descriptive-philosophical, with data sources divided into two, namely primary data sources and secondary data sources. In collecting data, the methods used are observation, interviews, and documentation. The results of this study found that in maqāṣid sharīah perspective, the Malay marriage procession in Kepulauan Riau must be seen based on the level of urgency, namely dharuriyyah, hajjiyyah and tahsiniyyah. If viewed through maqāṣid sharīah perspective, the Malay marriage procession in Kepulauan Riau is something that is characteristic tahsiniyyah. This is because the Malay marriage procession in Kepulauan Riau only serves as a support for increasing a person’s association in society and as a mere form of obedience

The Function Methodology of Islamic Study in Islamic Education

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara deskriptif bagaimana pentingnya metodologi studi Islam dalam Pendidikan Islam. Jenis Penelitian ini yang digunakan penulis adalah kualitatif deskriptif. Guna memperoleh hasil penelitian yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti langsung merujuk kepada sumber-sumber rujukan terbaru dan dapat dipercaya. Adapun prosedur pengumpulan data yang dilaksanakan peneliti adalah tahapan library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca dan menganalisa buku yang ada relevansinya dengan masalah yang dibahas. Selain itu dibutuhkan instrumen dokumentasi sebagai data tambahan Setelah data-data seluruhnya terkumpul, peneliti kemudian mengolah data-data tersebut dengan menggunakan teknik kualitatif, yakni bentuk analisis yang menginterpretasi data-data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa metodologi studi Islam sangat penting dalam pendidikan Islam, supaya: a) dalam menyampaikan pendidikan Islam, para siswa memiliki pemikiran yang kritis sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi pondasi dalam kehidupannya, b) membentuk pemikiran para siswa bahwa pentingnya ajaran agama Islam dalam sikap maupun tindakan, c) berbuat dan berinteraksi dengan siapapun dengan landasan iman dan berpegang kepada syariat Islam, d) melahirkan genarasi-generasi yang percaya diri, berani berpendapat dan berani mempertahankan pendapatnya dengan komitmen terhadap ajaran Islam. Kata Kunci: Metodologi, Studi Islam, Pendidikan Islam

MENELAAH HUKUM WARIS PRA-ISLAM DAN AWAL ISLAM SERTA PELETAKAN DASAR-DASAR HUKUM KEWARISAN ISLAM

Historically, the division of the estate had been there before Islam (pre-Islamic), The system is a system of descent and inheritance system of cause. The division of inheritance is patrilinear, meaning that children who are minors and women are not entitled to inheritance, even though they are the heirs of the deceased. Someone could get treasure if; their relative affinities, ties Prasetia appointments, and adoption. While in the early days of Islam one can get inheritance if; their relative affinity, adoption, their migration and their brotherhood. Inheritance, will happen if there are causes that bind the heir to the heir, as their marriage, kinship, and wala’. As for the things that can disqualify a person the right to receive an inheritance is; slavery, murder, different religion, an apostate, because disappeared without the news and different countries. Before the inheritance there are some rights that must be met first, as, rights relating to inheritance, maintenance costs corpse, repayment of debt and the provision of a will.[Dalam sejarahnya, pembagian harta warisan sudah ada sebelum Islam (pra-Islam). Adapun sistem pewarisannya adalah sistem keturunan dan sistem sebab. Pembagian harta warisan bersifat patrilinear, artinya anak-anak yang belum dewasa dan kaum perempuan tidak berhak mendapatkan harta warisan, sekalipun mereka merupakan ahli waris dari yang telah meninggal. Seseorang baru bisa mendapatkan harta apabila; adanya pertalian kerabat, janji ikatan prasetia, dan pengangkatan anak. Sementara pada masa awal Islam seseorang bisa mendapatkan harta warisan apabila; adanya pertalian kerabat, pengangkatan anak, adanya hijrah dan adanya persaudaraan. Pewarisan, baru terjadi jika ada sebab-sebab yang mengikat pewaris dengan ahli warisnya, seperti adanya perkawinan, kekerabatan, dan wala’. Adapun hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang menerima warisan adalah; perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad, karena hilang tanpa berita dan berlainan negara. Sebelum pembagian warisan ada beberapa hak yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti; hak yang berkaitan dengan zat harta peninggalan, biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pemberian wasiat

EFEKTIFITAS PENERAPAN HUKUM PIDANA DALAM PELAKSANAAN PEMILU DI INDONESIA

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the application of criminal law in the implementation of elections in Indonesia. The method used in this research refers to qualitative-descriptive research, with a juridical law approach, while the data source used is secondary data in the form of document data. The result of this research is that it is known that law enforcement of election criminal acts that have occurred so far has not been effective due to several factors, including; legal substance, legal structure, lack of socialization, as well as facilities and infrastructure.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keefektifan penerapan hukum pidana dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah mengacu pada penelitian kualitatif-deskriptif, dengan pendekatan hukum yuridis, sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk data dokumen. Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilu yang selama ini terjadi belum efektif dikarenakan beberapa faktor, diantaranya; substansi hukum, struktur hukum, kurangnya sosialisasi, dan juga sarana dan prasarana