PERAN TOKOH AGAMA DALAM MENANAMKAN KARAKTER KEISLAMAN REMAJA DI DESA TOLOUWI

Penelitian ini tujuannya adalah, a) untuk mengetahui peran tokoh agama dalam menannamkan karakter keislaman remaja di desa tolouwi, b) untuk mengetahui apa sajakah faktor penghambat dan pendukung tokoh agama dalam menanamkan karakter keislaman remaja di desa tolouwi. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini data di kumpulkan dengan menggunakan metode pengamatan/observasi, metode interview/wawancara dengan tehnik dasar dan lanjut dengan metode dokumentasi. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa tokoh  agama memiliki beberapa peran penting dalam kehidupan beragama yaitu : Peran kaderisasi yakni suatu cara untuk membina para remaja dalam suatu perkumpulan tertentu yang dibentuk dalam sebuah organisasi remaja agar kegiatan yang dilakukan lebih terarah dan memiliki tujuan yang jelas, seperti halnya organisasi remaja masjid dan organisasi komunitas pemuda hijrah, melakukan dakwah  door to door yaitu melakukan dakwah dengan cara mendatangi warga masyarakat dari rumah ke rumah. Melakukan dakwah secara terbuka yaitu dengan cara mengisi kegiatan keagaman seperti kegiatan hari-hari besar Islam, ta’jiah kematian, ceramah, kultum, khutbah jumat dan mengisi kegiatan majelis ta’lim. Faktor penghambat dan pendukung peran tokoh agama dalam menanamkan karakter keislaman remaja faktor penghambatnya yaitu: rendahnya pendidikan keagamaan orang tua, kesenjangan social, kurangnya kerja sama antar tokoh agama dan pemerintah stempat yang masih kurang baik.  Adapun faktor pendukungnya yaitu keaktifan tokoh agama dalam memberikan pengarahan keagamaan terhadap masyarakat terhusus para remaja, adanya dukungan dari orang tua walaupun sebagian orang tua masih banyak yang belum paham tentang hal keagamaan sehingga proses pendidikan akhlak berjalan kurang baik

POLA KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI MELALUI INTERNET DI KALANGAN REMAJA

Kehadiran internet diyakini membawa pengaruh terhadap perilaku komunikasi manusia. Salah satunya di dalam perilaku penyingkapan diri (self disclosure).  Penelitian  ini  akan  menggambarkan  penyingkapan  diri  di kalangan remaja. Hal ini diyakini penting untuk dilakukan, karena saat ini pengguna internet tertinggi di Indonesia adalah kelompok usia remaja. Penggambaran  perilaku  penyingkapan  diri  melalui  internet  di  kalangan remaja, akan memberikan gambaran tentang realitas yang terjadi di dalam komunikasi virtual. Analisis dilandasi dari teori komunikasi antar pribadi dengan mengacu pada pemikiran dari Joseph DeVito serta konsep penyingkapan diri dari Richard West dan Lynn Turner. Penelitian dilakukan di dalam paradigma kuantitatif, melalui metode survey terhadap siswa sekolah menengah atas di Kota Baubau. Hasil analisis data sampai pada kesimpulan, bahwa penyingkapan diri lebih sering dilakukan ketika berkaitan dengan hal-hal yang memang lazim di dalam perbincangan publik, sementara itu hal-hal yang bersifat pribadi masih enggan untuk disingkapkan melalui internet

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DASAR DALAM PERSPEKTIF PEMBELAJARAN TEMATIK

Penulisan artikel ini menjelaskan Salah satu hal yang mendasardalam pengembangan kualitas pendidikan adalah adanyakebijakan dari pemerintah terkait dengan proses pelaksanaanpendidikan yang lebih baik. Adapun kebijakan yang dikeluarkanoleh pemerintah yakni perubahan kurikulum dari KTSP keKurikulum 2013. Kurikulum merupakan salah satu kompeneninti proses pendidikan. Kurikulum 2013 di SD/MI menggunakanpendekatan pembelajaran tematik dari kelas I sampai kelas VI.Pembelajaran tematik merupakan pendekatan pembelajaran yangmengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai matapelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian tersebutdilakukan dalam dua hal, yaitu integrasi sikap, keterampilan danpengetahuan dalam proses pembelajaran dan integrasi berbagaikonsep dasar yang berkaitan. Tema merajuk berbagai maknaberbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajarkonsep dasar secara parsial. Dengan demikian, pembelajaranmemberikan makna yang utuh kepada peserta didik sepertitercermin pada berbagai tema yang tersedia

Kompetensi Guru Dalam Konteks Keprofesian Pendidikan Islam

Guru merupakan faktor yang sangat dominan dan paling penting dalam pendidikan formal pada umumnya. Karena itu bagi siswa, guru sering dijadikan tokoh teladan bahkan menjadi tokoh identifikasi diri. Oleh sebab itu, guru seyogianya memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai untuk mengembangkan siswanya secara utuh. Untuk melaksanakan tugasnya secara baik sesuai dengan profesi yang dimilikinya, guru perlu menguasai berbagai kompetensi (kemampuan). Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.Kata kunci: kompetensi guru, profesi guru, pendidikan Isla

SINERGI BIROKRASI, SWASTA DAN MASYARAKAT DALAM PROSES FORMULASI KEBIJAKAN PERENCANAAN PADA BAPPEDA DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BUTON

Dalam konteks otonomi daerah, harapannya menjadi sarana terjadinya sinergi birokrasi, Swasta dan Masyarakat dalam Proses Formulasi Kebijakan  Perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal  Kabupaten Buton. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji proses formulasi kebijakan perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buton dan peran para stakeholders dalam proses formulasi kebijakan perencanaan pada Bappeda dan Penanaman Modal Kabupaten Buton. Penelitian ini menjelaskan bahwa Perencanaan menjadi katalisator pembangunan daerah yang didukung oleh masyarakat setempat, masyarakat memahami tentang kebijakan pemerintah dan dapat memperhitungkan kemampuannya dalam mendukung pembangunan daerah. Pola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah tujuan mempromosikan good governance pada tingkat pemerintah daerah, melalui partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Sampai sekarang belum terungkap bagaimana peran para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan publik di Kabupaten Buton, disamping dapat berpengaruh terhadap sinergi para stakeholders dalam proses perumusan kebijakan pada Bappeda dan Penanaman Modal di kabupaten Buton

Discretion and Accountability of Local Government in Administering Governance

This study aims to investigate the limit of the discretion used in administering governance and the forms of responsibility when legal deviations occur. As a government adhering to the Welfare state, the principle of legality took a maximum role insufficiently in serving the interests of the citizens. The discretion appeared as an alternative to fill the gaps and weaknesses in the application of the principle of legality (wetmatigheid van bestuur). Results showed that the implementation of public service decentralization was motivated by the devolution of power from central to local government. This study applied a purposive sampling technique and was analyzed by descriptive qualitative which began with the process of collecting data, simplifying data, presenting data, and drawing conclusions. The results revealed that the use of discretionary power by Government Officials was only able to be applied in particular cases in which the prevailing laws and regulations did not regulate them, or the existing regulations governing them was not clear and it was in an emergency / urgent situation for the public interest. The guidelines for the use of discretion were the General Principles of Good Governance. Meanwhile, the responsibility for discretionary decisions was classified into two, (1) as a job responsibility, and (2) as personal responsibility. As the job responsibility, if acting for / and on behalf of the position (ambtshalve) which there was no element of maladministration. As personal responsibility, if the use of authority was found an element of maladministration

KINERJA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BAUBAU DALAM ERA OTONOMI

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui  kinerja Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau  dalam era otonomi. Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif. Penelitian langsung ke Kantor Sekretariat Kota Baubau, tepatnya Bagian Hukum dan Organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau bila dilihat dari tugas dan fungsi  secara aktual yang dilaksanakannya sehari-hari dalam era otonomi sekarang ini masih rendah dan belum optimal, masih banyak hanya sekedar ide belaka dan belum ditindaklanjuti secara nyata. Rendahnya kinerja Bagian Hukum dan Organisasi dipengaruhi oleh faktor profesionalisme dan faktor struktur. Hal tersebut dibuktikan juga dari hasil penelitian aspek pembagian tugas yang belum jelas dan masih terdapat tumpang tindih pekerjaan, begitu pula dari aspek kewenangan yang belum sepenuhnya diserahkan kepada pegawai sesuai dengan kedudukan dan jabatan yang ada. Yang mana semuanya itu mennyebabkan rendahnya faktor struktur yang ada pada Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Baubau

Sumber dan Metode Penggalian Hukum Islam

Ayat al-Quran yang mengambil modul secara garis besar ini, memerlukan penerangan dan penjelasan dan penafsiran pertama adalah hak Nabi Muhammad SAW, dengan sunnahnya sebagai mufassir al-Quran yang diutus oleh Allah SWT. Namun demikian, bayan (keterangan) Muhammad tentang ayat al-Quran yang zhanny al-dalalah dari segi kejelasannya juga dibedakan menjadi qath'iy dan zhanny. Untuk bayan rasul yang qath'iy, umat Islam harus melaksanakan tanpa tawaran lagi. Sedangkan bayan zhanny masih memerlukan pemikiran dan penjelasan. Dari sinilah diperlukan ijtihad dan dari sini pula letak dinamika hukum Islam yang berupa fleksibilitasnya untuk berhadapan dengan segala zaman dengan daya adaptifnya. Penjelasan al-Quran tentang hukum bercorak ibarat dan isyarat memberikan beberapa maksud yaitu maksud tersurat (konkrit) dan maksud tersirat (abstrak) yang memerlukan penafsiran. Maksud tersirat dari al-Quran hanya dapat dipahami oleh mereka yang jeli dalam membaca dan memahami al-QuranKata kunci: zhanny, qath'iy, masalih al-mursala

LOKKO’ TRADITION IN ISLAMIC LAW PERSPECTIVE AND ITS IMPACT ON PATAMPANUA SOCIETY IN POLEWALI MANDAR REGENCY

Humans have been predetermined as social beings for the reason that in meeting their needs they have to interact with others. Accordingly, humans tend to live in groups and society. These groups then agreed to set up rules to deal with the attitudes and behaviors in their environments. These rules later on developed into principles, guidelines, and way of life of a society to be kept hold of by each individual in the community. The worldview of a community greatly influence the behavior of individuals living in that community environment, hence an individual intending to get along and survive in a particular group of people should be able to comprehend and get familiar with the custom, worldview, and norms applied in the pertinent society.

PEMALI IN THE PESPECTIVE OF ISLAMIC LAW: A Phenomenological Study in the Patampanua Society, Polewali Mandar

Abstraks: Pemali dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Fenomenologi di Masyarakat Patampanua Matakali Polewali Mandar. Pemali di tengah masyarakat menjadi kearifan lokal yang bisa mengarahkan subjek masyarakat dalam bersikap dan bertindak. Konstruksi ini sejatinya selaras dengan adanya hukum Islam yang ingin menjaga ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, riset ini memfokuskan pada konsep pemali yang ada di masyarakat suku Mandar di desa Patampanua kecamatan Matakali kabupaten Polewali Mandar dilihat dari sudut pandang hukum Islam. Dari fokus riset ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis fenomenologi. Riset ini menemukan bahwa konstruksi pemali yang ada di masyarakat suku Mandar muncul disebabkan setidaknya tiga faktor utama, yaitu faktor lingkungan, psikologi dan faktor sosial. Konstruksi ini ketika dilihat dari perspektif hukum Islam memiliki kesesuaian visi untuk membangun masyarakat yang memiliki moralitas, sehingga subjek masyarakat melalui pemali senantiasa terjaga dari perilaku dan sikap yang destruktif.Kata Kunci: Pemali, Polewali Mandar, kearifan lokal, hukum Islam Abstract: Pemali in the community has become a local culture that could engineer the community to behave and act. This construction is actually in harmony with the existence of laws that becomes as an avenue to maintain the peace and welfare of people. This research focuses on the concept of pemali in the Mandar tribe community in Patampanua village, Matakali sub-district, Polewali Mandar district from the perspective of Islamic law. From the focus of this research, the approach used is qualitative with phenomenology type. This research found that the existing pemali construction in the Mandar tribe community emerged due to at least three main factors, namely environmental, psychological, and social factors. This construction when viewed from the perspective of Islamic law has a concurring vision to build a society that has morality. So that the subject of society through pemali is always avoided by destructive behavior and attitudes. Keywords: Pemali, Polewali Mandar, local wisdom, Islamic la