PENYELESAIAN PERKARA PIDANA MELALUI MUSYAWARAH DAMAI DI LUAR PENGADILAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana  perspektif  penyelesaian perkara pidana diluar Pengadilan dan bagaimana kebijakan penyelesaian perkara pidana melalui perdamaian diluar Pengadilan di Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Praktek-praktek penyelesaian sengketa pidana di luar pengadilan melalui musyawarah, khususnya pada tahap penyidikan perlu kiranya disikapi secara bijak. Karena munculnya praktek tersebut disebabkan masyarakat sebagai pencari keadilan memandang bahwa keadilan yang mereka inginkan tidak harus selalu melalui sidang pengadilan. Dalam kasus-kasus pidana tertentu, khususnya yang berkaitan dengan finansial sebagian masyarakat menganggap bahwa keadilan yang mereka inginkan adalah kembalinya nilai kerugian yang mereka dapat dari sengketa yang terjadi. Sehingga mereka melaporkan kasus mereka kepada pihak penyidik dengan harapan bahwa akan ada tekanan terhadap lawan mereka, sehingga akan ada proses negosiasi atau musyawarah untuk penyelesaian sengketa yang mereka hadapi. 2. Penyelesaian perkara secara damai terjadi karena antara pelaku tindak pidana dan korban atau keluarga korban mencapai suatu kesepakatan perdamaian dimana biasanya pelaku menyatakan kesediaanya melakukan atau memberikan bagi atau kepada korban untuk melakukan penuntutan atas peristiwa yang terjadi baik secara pidana maupun secara perdata. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdamaian, ialah baik terutama terletak pada sifat tindak pidananya, maupun pada orang, pelaku dan korban/keluarga korban. Faktor pada tindak pidana  ialah tindak pidana ringan seperti penganiayaan ringan atau tindak pidana yang terjadi karena kealpaan terutama adalah dalam kecelakaan lalu litas.Kata kunci: Penyelesaian Perkara, Pidana, Musyawarah Damai, Di Luar Pengadila

Analisis Faktor Kunci Pemilihan Wirausaha Pada Wirausaha Unggulan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

The purpose of this research is to determine what factors affect the decision of Bank Indonesia to choose the entrepreneur who is worthy to join the Superior Entrepreneurs of Indonesia Central Bank (WUBI). The type of this research is associative research by using factor analysis as data analysis technique. Based on result of this research, it indicates that there are 3 factors determine Bank Indonesia in choosing the entrepreneurs for WUBI. The first factor is Product Uniqueness, the second determined factor is Product Affirmation and the third factor that determines Bank Indonesia in choosing the entrepreneur on joining WUBI is Facility.Keywords: Competitive Advantage, Facility, Market Segementation, Marketing Strategy of the Product, Product Affirmation, Product Uniqueness and WUB

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AKSEPTOR KB YANG MENGALAMI KOMPLIKASI BERAT DAN KEGAGALAN KONTRASEPSI DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi akseptor KB (konsumen) yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan yang merugikan. Sebagai penelitian hukum normatif yang ditunjang dengan penelitian empiris maka jenis data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, berbagai data statistik, dokumen resmi dan hasil-hasil penelitian yang berbentuk laporan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pelaksanaan Pelayanan kepada akseptor KB yang mengalami komplikasi berat dan kegagagalan kontrasepsi selama ini belum dapat terpenuhi jika dilihat dari perspektif perlindungan konsumen, ayoman yang diberikan melalui BKKBN sebagai pengelola program KB tentu tidak bisa memenuhi tuntutan dari akseptor yang mengalami komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi. Persetujuan yang dilakukan kedua belah pihak melalui informed consent belum cukup untuk dijadikan dasar dalam menetukan penyebab terjadinya komplikasi berat dan kegagalan kontrasepsi dengan adanya persetujuan atau kesepakatan yang dapat dilakukan oleh akseptor KB baik secara tertulis, lisan, dengan simbol-simbol tertentu, bahkan dengan berdiam diri. Untuk kebaikan kedua belah pihak maka pada saat menginformasikan dan mengkomunikasikan informed consent seharusnya kegiatan ini direkam (back-up digital) sebagai bagian dari rekam medis akseptor KB dan pada waktunya dipergunakan untuk kepentingan para pihak tersebut.Kata kunci : Perlindungan Hukum, Akseptor Kb, Komplikasi Berat, Kegagalan Kontraseps

TINDAK PIDANA MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PENJUALAN BARANG YANG DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN MENURUT PASAL 480 Ke 2 KUHP (KAJIAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 548 K/PID/2017)

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan dalam Pasal 480 ke 2 KUHP dan bagaimana penerapan Pasal 480 ke 2 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan tindak pidana menarik keuntungan dari hasil suatu barang yang diperoleh dari kejahatan (Pasal 480 ke 2 KUHP) terdiri atas unsur-unsur: 1) barangsiapa, 2) yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, 3) yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya, dan 4) barang itu diperoleh karena kejahatan; di mana karakteristik yang membedakannya dari penadahan (Paal 480 ke 1 KUHP) terletak pada unsur “mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barangâ€. 2. Penerapan Pasal 480 ke 2 KUHP dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 548 K/Pid/2017, yaitu Mahkamah Agung berpendapat bahwa jika seorang isteri menerima sesuatu dari suaminya dan si isteri menyatakan bahwa ia tidak tahu barang (uang) yang diterimanya itu merupakan hasil kejahatan, sedangkan harga barang (uang) yang diterima si isteri tidak terlalu berlebihan, maka dapat dipertimbangkan bahwa si isteri tidak bersalah atas dakwaan Pasal 480 ke 2 KUHP.Kata kunci: Pasal 480; keuntungan dari penjualan barang

PEMBEBANAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM MEMINIMALISASI TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dan  apa peranan pembebanan pembuktian terbalik dalam meminimalisasi tindak pidana korupsi. Denagn menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa:    1. Pada dasarnya proses penyidikan tindak pidana dilakukan oleh penyidik POLRI atau penyidik PNS tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Namun pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP ada pengecualiannya terhadap tindak pidana khusus/korupsi diberlakukan ketenuannya sendiri, sehingga dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi saat ini kewenangannya ada pada lembaga komisi pemberantasan korupsi bahkan bagi lembaga ini dimungkinkan juga mengambil alih penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang sedang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan.  2.            Peranan pembebanan pembuktian terbalik pembuktian terbalik adalah upaya yang dilakukan  seorang terdakwa untuk membuktikan semua dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Jaksa Penutut Umum. Namun untuk melakukan pembenahan oleh pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan lewat amandemen yang dianggap masih memiliki kendala dalam penerapannya untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi serta membentuk lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membantu pemerintah dalam menegakan hukum. Menghentikan berbagai tekanan oleh pihak penguasa/pemerintah untuk melakukan tekanan dalam mempengaruhi proses penegakan hukum terhadap terdakwa dan menghindari intervensi politik  dari pihak-pihak tertentu yang mempunyai kepentingan untuk melemahkan aparat penegakkan hukum untuk mencari kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan sebaliknya sebagaimana  Pasal 37 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yang mengatakan bahwa terdakwa berhak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kata kunci: Pembuktian terbali

Prospek Dan Tantangan Penerapan Alternative Dispute Resolution Pada Kontrak Pengelolaan Portofolio Efek

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian pengelolaan portofolio efek untuk kepentingan nasabah secara keseluruhan, dan bagaimana prospek dan tantangan penerapan ADR pada pengelolaan portofolio efek. Melaluyi metode penelitian kepustakaan disimpulkan bahwa: 1. Sebelum adanya peraturan Bapepam-LK No V.G.6 tentang Pedoman Pengelolaan Portofolio Efek untuk Kepentingan Nasabah Secara Individu, pengelolaan KPD berlangsung didaerah abu-abu (tidak ada kepastian). Dengan adanya peraturan Bapepam-LK No V.G.6 maka sekarang pengelolaan KPD telah meiliki landasan hukum yang pasti dan kuat. Manajer Investasi memiliki ruang gerak yang sangat jelas karena telah ada rambu-rambu dari Bapepam-LK. 2. Terdapat banyak kelebihan dalam menggunakan Alternative Dipuste Resolution yaitu: dijaminya kerahasiaan sengketa para pihak, dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena proseduraldan administrative, para pihak dapat memilih arbiter/mediator/konsiliator, para pihak dapat mementukan pilhan hukum untuk menyelesaikan masalahnya, putusan yang besifat mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) yang sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan, biaya yang murah dibandingkan pengadilan dan yang terakhir tentu saja proses yang cepat

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT ADAT DI WILAYAH KEGIATAN PERTAMBANGAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap hak-hak masyarakat adat di wilayah Pertambangan sesuai Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dan bagaimana penerapan hukum terkait kompensasi terhadap masyarakat adat yang digunakan lahanya untuk kegiatan pertambangan yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan hukum tentang hak masyarakat adat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (MINERBA) yaitu hak memberikan pendapat tentang penetapan kawasan pertambangan sesuai dengan Pasal 10. Hak tersebut tidak cukup karena UU tidak mengatur secara rinci hak-hak masyarakat terkait dengan pertambangan seperti melakukan pengawasan, melakukan pemantauan dan menuntut pemberhentian apabila eksplorasi pertambangan tersebut merugikan. Tidak lengkapnya hak pengaturan tentang masyarakat adat merupakan potensi kerugian bagi masyarakat karena masyarakat tidak menikmati manfaat daripada kegiatan pertambangan di wilayah hak ulayat masyarakat adat.  2. Kompensasi yang diberikan terhadap penggunaan lahan untuk kawasan pertambangan tidak jelas diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009, hal ini merupakan kelemahan karena ketidakjelasan kompensasi maka masyarakat adat yang wilayah hak ulayatnya dilakukan kegiatan pertimbangan tidak mempunyai dasar hukum untuk menuntut. Hal inilah yang menunjukkan ketidakpastian dalam perlindungan hak-hak  masyarakat adat di kawasan pertambangan sampai saat ini.Kata kunci: hak masyarakat adat; pertambangan

Pengaruh Efikasi Diri, Prestasi Belajar dan Perencanaan Karir Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Jurusan Manajemen FEB Unsrat: The influence of self-efficacy, learning achievement and career planning on work readiness of students majoring in management at FEB Unsrat

Work readiness is defined as the ability that comes from oneself with little or no outside help to seek, obtainand adjust work in accordance with what is needed and desired by the individual. The purpose of this study was todetermine the effect of self-efficacy, learning achievement and career planning on the work readiness of studentsmajoring in management FEB Unsrat. The population in this study were FEB Unsrat Management students class of2019 totaling 290 people and determining the sample using the slovin formula and obtained a sample of 75 peoplewith a precision level set at 10%. The analytical tool in this study used SPSS version 26 which was used to analyzethe independent variable and the dependent variable. The results of this study found that self-efficacy has a positivebut insignificant effect on work readiness, learning achievement has a significant positive effect on work readiness,career planning has a significant positive effect on work readiness

Uji Efek Antibakteri Jamur Endofit Akar Bakau Rhizophora Stylosa Terhadap Bakteri Staphylococcus Aureus Dan Escherichia Coli

: The aim of this study is to investigate the antibacterial effect of endophytic fungi originated from the root of mangrove Rhizophora stylosa growing on Mangrove Plantation Area around DAS Simpang 5 Jl. Piere Tendean Manado. The method of this research was using combination of PDA and NA media. Two species of endophytic fungi were extracted from the root of R. stylosa, black mycelium fungi as isolate A and brown mycelium fungi as isolate B. The activities of both isolates were tested against pathogenic bacteria Staphylococcus aureus and Escherichia coli. The result showed the same inhibition zone of isolate A and B to S. aureus, while, isolate A showed bigger the inhibition zone in comparison to isolate B against E. coli. As a conclusion, the endophytic fungi taken from the root of R. stylosa have antibacterial activity toward S. aureus and E. coli

The Absurdity of Human Life in Sampar Novel by Albert Camus

Absurdity experienced by humans in various fields of life, including its representation in the field of literature. The representation of Absurdity in literary works, especially translation literature, is widely known and has even been used as teaching material for students. The absurd literature of the translation, especially Albert Camus' Sampar novel, the authors chose to study and reveal the absurdist approach. This novel has become a material for teaching literature in Indonesian universities, so the results of this study can be used as reference material for teaching. The problem in studying an absurd novel is whether the feeling of Absurdity is only felt by the individual or the community in which the event occurred. In the novel Sampar, a collective absurdity will be described, which has not been revealed in Albert Camus's novel studies. The qualitative research methods are used with content analysis seen from existentialism philosophy. The most prominent consequence felt by the Oran community was the closure of the city door so that the Oran people experienced a sudden separation from people they loved without preparation. Sampar itself is a representation of collective Absurdity. The existence of sampar itself is also bizarre, weird, and irrational. Albert Camus shows his thoughts about human existence more thoroughly than other novels, acknowledging solidarity, friendship, and togetherness. According to Albert Camus, the absurd existence of humans is experienced at both individual and collective levels. There is no room for rationality, values, and moral-religious beliefs. These values have been devastated by the plague of world war, the crime of humanity that brought people to fear and despair. In the Sampar novel, there are individual absurdities felt by the leaders and the collective Absurdity felt by the people of Oran as a sense of solidarity with fellow human beings. High student learning motivation will affect better learning achievement. An understanding of human history after World War II and its absurd conditions can attract students to study absurd literary works